Mekanisme persetujuan & lisensi investasi
Download as PPTX, PDF0 likes1,484 views
Dokumen tersebut menjelaskan prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan persetujuan dan lisensi investasi di Indonesia, mulai dari pendaftaran badan hukum, perizinan persiapan dan konstruksi, hingga fasilitas penanaman modal. Investor diwajibkan melalui lima tahapan untuk melakukan investasi, yaitu mendirikan badan hukum, memperoleh izin persiapan dan konstruksi, perizinan operasional, pengguna
More Related Content
What's hot (20)
Similar to Mekanisme persetujuan & lisensi investasi (20)
Mekanisme persetujuan & lisensi investasi
- 1. MEKANISME PERSETUJUAN & LISENSI INVESTASI
- 2. INVESTMENT GUIDE | PERMIT LICENSE MECHANISM
- 3. Lampiran yang diperlukan untuk diserahkan dengan formulir aplikasi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Surat rekomendasi dari negara terkait atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar / Kantor Perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia, oleh pemohon dari pemerintah negara lain; Fotokopi paspor yang masih berlaku, jika pemohon adalah perorangan warga asing; Fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan dalam bahasa Inggris atau terjemahan dalam Bahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah, jika pemohon adalah perusahaan asing; Fotokopi Kartu Identitas (KTP) yang masih berlaku, jika pemohon adalah perorangan wargan Indonesia; Fotokopi Artikel Pendirian Perusahaan beserta setiap amandemennya dan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia jika pemohon mendirikan perusahaan berdasarkan hukum Republik Indonesia; Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi pemohon, baik untuk perorangan atau perusahaan Indonesia yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia; Aplikasi harus benar dan ditandatangani dengan meterai oleh seluruh pemohon (jika perusahaan belum terdaftar) atau oleh perusahaan Dewan Direksi (jika perusahaan sudah terdaftar), dilampiri dengan Surat Kuasa dengan materai dari pihak yang bertanda tangan dan/atau mengajukan aplikasi, jika pemohon diwakili oleh pihak lain, ketentuan mengenai Surat Kuasa diatur dalam peraturan (pasal 63).
- 4. PANDUAN INVESTASI Berikut adalah paparan secara umum, fungsi dan instansi penerbit di tingkat Pusat atau Daerah, Perizinan dan NonPerizinan bagi pendaftaran dan penyelenggaraan kegiatan usaha PMA, PMDN dan Non PMA-PMDN (non-fasilitas). Perizinan akan bervariasi antara daerah dan sektor tertentu; perizinan yang lebih spesifik dapat diakses melalui panduan : 1. Pendaftaran dan penyelenggaraan kegiatan usaha 2. Perluasan usaha 3. Perubahan kepemilikan 4. Kawasan khusus 5. Penutupan usaha Investor yang akan melakukan Investasi harus melalui beberapa tahapan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Prosedur tersebut mencakup pembentukan badan hukum,perizinan,rekomendasi dan fasilitas. Prosedur untuk melakukan investasi dan berusaha di wilayah hukum Indonesia terdiri dari Lima Tahap (Step) : 1. 2. 3. 4. 5. Mendirikan Usaha dan Melakukan Pendaftaran Memperoleh Izin Persiapan dan Konstruksi Memperoleh Perizinan untuk Pelaksanaan dan Operasional Penggunaan tenaga Kerja Asing Mendapatkan Fasilitas Penanaman Modal
- 5. Step 1. Mendirikan Usaha Dan Melakukan Pendaftaran Untuk melakukan investasi di Indonesia, investor pada tahap awal harus melakukan pendaftaran dan membentuk badan usaha yang akan menjalankan kegiatan investasi yang dilakukan. Meskipun tidak membedakan fasilitas untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), namun terdapat prosedur yang berbeda antara PMDN dan PMA dalam melakukan pendaftaran. A. Pendaftaran Penanaman Modal 1. Penanaman Modal Asing (PMA) Penanam Modal Asing yang akan melakukan penanaman modal di Indonesia wajib berbadan hukum dalam bentuk perseroan terbatas (PT). Penanam Modal Asing wajib mengajukan permohonan pendaftaran ke BKPM atau ke Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, Karimun dan Sabang untuk wilayah FTZ. Pengajuan tesebut dapat dilakukan sebelum atau sesudah berstatus badan hukum perseroan terbatas (PT). Detail Pengurusan Melakukan Pendaftaran Penanaman Modal Prosedur Pendaftaran Penanaman Modal dilakukan melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM ), atau Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sesuai dengan kewenanganya. Pendaftaran penanaman modal dapat dilakukan secara langsung, dengan membawa dokumen yang dibutuhkan atau secara online Persyaratan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Surat rekomendasi dari negara terkait atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar / Kantor Perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia, oleh pemohon dari pemerintah negara lain; Rekaman paspor yang masih berlaku, jika pemohon adalah perorangan warga asing; Rekaman Anggaran Dasar Perusahaan dalam bahasa Inggris atau terjemahan dalam Bahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah, jika pemohon adalah perusahaan asing; Rekaman Kartu Identitas (KTP) yang masih berlaku, jika pemohon adalah perorangan wargan Indonesia; Rekaman Artikel Pendirian Perusahaan beserta setiap amandemennya dan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia jika pemohon mendirikan perusahaan berdasarkan hukum Republik Indonesia; Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi pemohon, baik untuk perorangan atau perusahaan Indonesia yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia; Aplikasi harus benar dan ditandatangani dengan meterai oleh seluruh pemohon (jika perusahaan belum terdaftar) atau oleh perusahaan Dewan Direksi (jika perusahaan sudah terdaftar), dilampiri dengan Surat Kuasa dengan materai dari pihak yang bertanda tangan dan/atau mengajukan aplikasi, jika pemohon diwakili oleh pihak lain, ketentuan mengenai Surat Kuasa diatur dalam peraturan (pasal 63). Waktu Satu hari Biaya Tidak dikenakan biaya untuk Pendaftaran Penanaman Modal Peraturan Terkait ? UU No. 25 Tahun 2007 ? Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 ? Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 ? Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009
- 6. Step 1. Mendirikan Usaha Dan Melakukan Pendaftaran (Lanjutan) 2. Memperoleh Status Badan Hukum Setiap kegiatan penanaman modal Asing di Indonesia harus membentuk badan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang disahkan Kementerian Hukum dan HAM Detail Pengurusan Pembuatan Akte Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Peraturan Terkait Prosedur Akte Perseroan Terbatas dibuat oleh Notaris dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Persyaratan 1. 2. ? UU No. 40 Tahun 2007 ? UU No. 25 Tahun 2007 Waktu ?Pengecekan nama perusahaan 7 hari ?Penandatanganan akte oleh pendiri 5 hari Biaya Setiap notaris menetapkan biaya yang berbeda-beda untuk pembuatan Akte Perseroan Terbatas (tidak termasuk pengesahan sebagai Badan Hukum) Rekaman KTP pendiri perusahaan Nama perusahaan yang diajukan
- 7. Step 1. Mendirikan Usaha Dan Melakukan Pendaftaran (Lanjutan) Detail Pengurusan Pengesahan Badan Hukum Prosedur Pengesahan Badan Hukum diajukan oleh Notaris kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. Persyaratan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Salinan akta bermeterai . NPWP atas nama perseroan. Bukti pembayaran uang muka pengumuman akta perseroan dalam Tambahan Berita Negara (TBN) dari Perum Percetakan Negara Republik Indonesia. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Bukti Setor Modal dari Bank: untuk pendirian perseroan. untuk peningkatan modal Waktu 21 hari kerja Biaya 1. 2. 3. 4. Persetujuan Pemakaian Nama Perseroan Rp. 200.000 Pengesahan Badan Hukum Perseroan Rp. 1.000.000 Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) Rp. 30.000 Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Rp. 550.000 Peraturan Terkait ? UU No. 40 Tahun 2007 ? PP No. 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama PT ? Kepmen Hukum dan HAM No. M01.HT.01.01 Tahun 2000 Tentang Pembelakuan SISMINBAKUM
- 8. Step 1. Mendirikan Usaha Dan Melakukan Pendaftaran (Lanjutan) B. Memperoleh Nomor Wajib Pajak (NPWP) Setiap Badan Hukum Indonesia wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Detail Pengurusan Memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Prosedur Nomor Pokok Wajib Pajak dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Kantor Pelayanan Pajak terdekat dengan tempat berdomisili badan usaha yang dibuat atau secara online. Persyaratan 1. 2. 3. 4. Waktu Satu hari Biaya Tidak dikenakan biaya Akte Pendirian badan usaha dari Notaris Rekaman KTP salah satu direksi Surat pernyataan dari tempat kegiatan (jika lokasinya adalah sewa) Surat Keterangan Domisili Pengurusan NPWP bisa dilakukan secara parallel dengan proses pengesahan badan hukum di Sisminbakum Flowchart Step 1 Peraturan Terkait ? UU No. 40 Tahun 2007 ? UU No. 25 Tahun 2007
- 9. Step 2. Memperoleh Izin Persiapan dan Konstruksi Setelah melakukan pendaftaran, investor harus memperoleh izin-izin untuk persiapan dan konstruksi (jika investasi yang dilakukan memerlukan lahan dan bangunan). Izin-izin untuk persiapan dan pelaksanaan dikeluarkan oleh daerah (propinsi, kabupaten/kota) tempat investasi akan dilakukan. Sejak dijalankannya otonomi daerah di Indonesia pada tahun 2001, setiap daerah memiliki kebijakan masing-masing untuk ijin-ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Jenis ijin yang dikeluarkan dan prosedur pengurusannya berbeda-beda antar daerah. A. Menggunakan lahan untuk penaman modal 1. PPL (Persetujuan Prinsip Lokasi) PPL merupakan dokumen resmi bahwa yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki Ijin atas Lokasi yang akan digunakan Catatan : Jika investasi tidak memerlukan lahan (menggunakan lahan dan bangunan sewa), perIjinan ini bisa diabaikan Detail Pengurusan Memperoleh PPL (Persetujuan Prinsip Lokasi) Peraturan Terkait Prosedur Permohonan Ijin diajukan BAPPEDA. PPL dikeluarkan oleh BPPT Kabupaten Bekasi Persyaratan 1. 2. 3. 4. 5. - Perda Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2001 6. 7. 8. 9. Surat Permohonan. Proposal Rencana Kegiatan. Rekaman KTP / Identitas Diri Pemilik/ Penaggung jawab. Rekaman Akte pendirinan Perusahaan. Rekaman Bukti Pengusaan Tanah, Surat Pelimpahan Hak (SPH) atau Surat Keputusan Pemberian Hak atas Tanah/ sertifikat. Rekaman Peta bidang tanah. Rekaman Aspek Tataguna Tanah. Rekaman Rekomendasi Bupati khusus untuk sarana sosial, pendidikan dan kesehatan. Rekaman Rekomendasi Bupati khusus untuk sarana sosial, (pendidikan dan kesehatan).pemohon diwakili oleh pihak lain, ketentuan mengenai Surat Kuasa diatur dalam peraturan (pasal 63). Waktu 14 hari Kerja Biaya Non-retribusi
- 10. Step 2. Memperoleh Izin Persiapan dan Konstruksi (Lanjutan) 2. Ijin Lokasi Ijin lokasi merupakan dokumen resmi yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki Ijin atas perolehan tanah yang diperlukan walaupun kepemilikan tanah belum 100% Detail Pengurusan Memperoleh Ijin Lokasi Peraturan Terkait Prosedur Permohonan Ijin diajukan ke BPPT Kabupaten Bekasi. Ijin Lokasi dikeluarkan oleh BPPT kabupaten Bekasi Persyaratan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. - Perda Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2001 Waktu 14 hari kerja Biaya 1. 2. Surat Permohonan. Rekaman Persetujuan Prinsip Lokasi. Rekaman KTP / Identitas Diri Pemilik/ Penaggung jawab. Rekaman Aspek Tata Guna Lahan. Proposal Proyek. Rekaman Akte Pendirian Perusahaan. Rekaman NPWP. Rekaman Surat Tanah/Akte Jual beli/Akte Pengikat. Rekaman Gambar Sketsa Lokasi. Rekaman Rekomendasi Bupati khusus untuk sarana sosial, pendidikan dan kesehatan. Rekaman Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir Rekaman Surat Keterangan dari DPD REI untuk Pembangunan Perumahan. Rekaman surat Persetujuan Presiden untuk Perusahaan dengan fasilitas PMA / PMDN. Rekaman Persetujuan Prinsip dari Dinas Teknis bagi Non PMA/ PMDN. Industri kawasan industri, pertokoan, perdagangan dan jasa: Luas Lahan x NJOP x 0,5% Home industry dan kepentingan sosial (bersifat komersial): Luas Lahan x NJOP x 0.1%
- 11. Step 2. Memperoleh Izin Persiapan dan Konstruksi (Lanjutan) 3. Master Plan/ Advice Planning Untuk penataan bangunan rumah, industri atau tempat usaha lainnya dan sebagai dasar untuk menghitung retribusi IMB. Masa berlakunya satu kali dalam pengajuan selama tidak ada perubahan luas bangunan Detail Pengurusan Memperoleh Master Plan/ Advice Planning Prosedur Dapat diajukan ke BPPT Kabupaten Bekasi. Master plan/advice planning dikeluarkan oleh BPPT kabupaten Bekasi Persyaratan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Waktu 14 hari kerja Biaya Informasi tidak tersedia Surat Permohonan Rekaman KTP/ Identitas Diri Pemilik Rekaman Surat Tanah Rekaman Akte Pendirian Perusahaan Rekaman Pajak Bumi dan Bangunan Rekaman Persetujuan prinsip lokasi Rekaman Aspek Tata Guna Tanah Rekaman Ijij Lokasi Rekaman Ijin peruntukan pengguanaan tanah Rekaman Gambar Pra Site Plan catatan: berkas asli diperlihatkan Peraturan Terkait Perda Nomor 9 Tahun 2001 - Perda Nomor 9 tahun 2002 - Perda Nomor 06 tahun 2008 - Perda Nomor 07 tahun 2008 - Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2008 - Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009
- 12. Step 2. Memperoleh Izin Persiapan dan Konstruksi (Lanjutan) 4. Block Plan/Site Plan Non Ijin ini diperlukan untuk penataan bangunan, menjamin terselenggaranya peranan jalan dan terciptanya ruang terbuka untuk paru-paru kota dan resapan air. Dan dijadikan sebagai dasar perhitungan retribusi IMB Detail Pengurusan Memperoleh Block Plan/Site Plan Peraturan Terkait Prosedur Dapat diajukan ke BPPT Kabupaten Bekasi. Block plan/site plan dikeluarkan oleh BPPT kabupaten Bekasi Persyaratan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Perda Nomor 9 Tahun 2001 - Perda Nomor 9 tahun 2002 - Perda Nomor 06 tahun 2008 - Perda Nomor 07 tahun 2008 - Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2008 - Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 Waktu 14 hari kerja Biaya Tergantung ukuran kertas cetak, kisaran antara Rp 27.000 sd 39.000 Surat Permohonan Rekaman KTP/ Identitas Diri Pemilik Rekaman Surat Tanah Rekaman Akte Pendirian Perusahaan Rekaman Pajak Bumi dan Bangunan Rekaman Persetujuan prinsip lokasi Rekaman Aspek Tata Guna Tanah Rekaman Ijij Lokasi Rekaman Ijin peruntukan pengguanaan tanah Rekaman Gambar Pra Site Plan catatan: berkas asli diperlihatkan
- 13. Step 2. Memperoleh Izin Persiapan dan Konstruksi (Lanjutan) B. Ijin-Ijin Kontruksi Bangunan Usaha 1. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan dokumen resmi bahwa yang bersangkutan memiliki Ijin untuk mendirikan sesuatu bangunan Detail Pengurusan Memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Prosedur Permohonan Ijin diajukan ke BPPT Kabupaten Bekasi. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dikeluarkan oleh BPPT Kabupaten Bekasi Persyaratan 1. 2. 3. 4. 5. Waktu 12 hari kerja Biaya Retribusi ditentukan sebagai berikut: Luas Bangunan x Standar Harga Bangunan / M2 x Koefisien Lantai Bangun x Prosentase Guna Bangunan Biaya Pendaftaran sebesar 1 % dari Nilai Retribusi Bangunan Biaya Pemeriksaan Gambar/Koreksi Gambar (kontruksi dan Arsitektur) sebesar 6 % dari Nilai Retribusi Bangunan Biaya Pengawasan sebesar 10 % dari nilai Retribusi bangunan Biaya Sempadan sebesar 1 % dari nilai retribusi bangunan Surat Permohonan Rekaman fatwa rencana pengarahan lokasi/ Persetujuan Prinsip Lokasi Rekaman Surat Ijin Lokasi Rekaman KTP / Identitas Diri Pemilik/ Penaggung jawab Rekaman akta pendirian perusahaan bagi yang berstatus badan hukum /badan usaha, atau Rekaman anggaran dasar yang disyahkan bagi koperasi 6. Surat kuasa apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan dilakukan oleh pemohon sendiri 7. Rekaman sertifikat hak atas tanah atau bukti perolehan tanah 8. Rekaman tanda bukti pelunasan PBB tahun terakhir 9. Surat pernyataan pemohon tentang kesanggupan mematuhi persyaratan-persyaratan teknis bangunan sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh menteri pekerjaan umum serta garis sepadan jalan, koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan yang ditetapkan pemerintah Daerah. 10. Rekaman rencana tata bangunan dan pra-sarana kawasan industri yang disetujui Bupati kepala daerah dengan menunjukan lokasi kavling untuk bangunan yang bersangkutan bagi perusahaan industri yang berada dikawasan industri. Peraturan Terkait Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1993 - Keputusan Menteri Agraria/Ka. BPN Nomor 22/1993 - Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 1996 - Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 17 Tahun 1999 - Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 - Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 - Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 - Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009