際際滷

際際滷Share a Scribd company logo
KEBIJAKAN PUBLIK
Tutor :
Drs. RAHMAD HIDAYAT, M.Si
NIP. 19730308 1992031002
POKJAR
SIMALANGGANG
2023.2
Setelah mempelajari Modul 1 ini Mahasiswa
diharapkan dapat memahami Defenisi dan Makna
Kebijakan publik, dan secara khusus agar dapat :
1. arti dan makna beberapa definisi kebijakan publik;
2. adanya nuansa dan hubungan antara kebijakan
publik dan kepentingan publik; dan
3. beberapa tipe atau jenis kebijakan publik.
TUJUAN PEMBELAJARAN
MODUL 1 :
DEFENISI DAN MAKNA KEBIJAKAN PUBLIK
KEGIATAN BELAJAR 1 :
DEFENISI DAN MAKNA KEBIJAKAN PUBLIK
Thomas R. Dye
(1978)
 "Public policy is whatever governments choose
to do or not to do" (Kebijakan publik adalah
apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk
dilakukan atau tidak dilakukan)
PENGERTIAN
UMUM
IMPLIKASI KEBIJAKAN PUBLIK
KATEGORI KEBIJAKAN PUBLIK
KEGIATAN BELAJAR 2 :
KEBIJAKAN PUBLIK DAN KEPENTINGAN PUBLIK
Anderson
(1979)
 menyatakan bahwa kebanyakan nilai
yang berperan membimbing perilaku
pembuat kebijakan dapat disarikan
menjadi 5 macam kategori yaitu :
 (1) Political Values;
 (2) Organizational Values;
 (3) Personal Values;
 (4) Policy Values; dan
 (5) Ideological Values
(1)kepentingan itu merupakan hasil
kesatuan/kesepakatan nilai bersama atau merupakan
kepentingan individu;
(2)kepentingan itu merupakan obat mengatasi masalah
atau sekedar mendeskripsikan kepentingan tertentu;
(3)menunjukkan jenis isi/substansi kepentingan tertentu
atau prosedur untuk memenuhi kepentingan tersebut;
dan
(4)kepentingan itu tetap atau berubah-ubah, dinamis,
sesuai dengan keinginan warga yang selalu berubah.
MAKNA KEPENTINGAN PUBLIK
Kepentingan publik mempunyai hubungan yang erat
dengan kebijakan publik di mana kebijakan publik
yang baik adalah kebijakan yang dirumuskan dengan
berorientasi kepada kepentingan publik. Dengan
cara demikian maka kebijakan tersebut akan mudah
diterima oleh masyarakat dan akan mendapatkan
partisipasi dalam tahap pelaksanaannya.
HUBUNGAN KEBIJAKAN PUBLIK
DENGAN KEPENTINGAN PUBLIK
(1) substantive;
(2) procedural;
(3) patrouage/promotional;
(4) regulatory;
(5) self-regulatory;
(6) distributive; dan
(7) redistributive.
KEGIATAN BELAJAR 3 :
TIPOLOGI KEBIJAKAN PUBLIK
Anderson ( 1979 ) juga menyajikan 3
pasangan tipologi kebijakan publik yaitu:
(1)Material or Symbolic Policies;
(2)Collective/Indivisible Goods or
Private/Divisible Goods Policies; dan
(3)Liberals or Conservatives Policies
TERIMA
KASIH

More Related Content

Similar to MODUL 1 KP.pdf (20)

bagian-ii-dasar-dasar-tipe-kebijakan-publik-public-policy.ppt
bagian-ii-dasar-dasar-tipe-kebijakan-publik-public-policy.pptbagian-ii-dasar-dasar-tipe-kebijakan-publik-public-policy.ppt
bagian-ii-dasar-dasar-tipe-kebijakan-publik-public-policy.ppt
LubnaSafaraz
Kebijakan Publik oleh hermawati mappiwali.pptx
Kebijakan Publik oleh hermawati mappiwali.pptxKebijakan Publik oleh hermawati mappiwali.pptx
Kebijakan Publik oleh hermawati mappiwali.pptx
hermawatimappiwali
TEORI-KEBIJAKAN-PUBLIK-2018 dalam ilmu politik
TEORI-KEBIJAKAN-PUBLIK-2018 dalam ilmu politikTEORI-KEBIJAKAN-PUBLIK-2018 dalam ilmu politik
TEORI-KEBIJAKAN-PUBLIK-2018 dalam ilmu politik
YafiAlghifari
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikModul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
unitpublikasi
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
BRIN
Kebijakan pablik
Kebijakan pablikKebijakan pablik
Kebijakan pablik
Operator Warnet Vast Raha
Konsep dasar kebijakan publik
Konsep dasar kebijakan publikKonsep dasar kebijakan publik
Konsep dasar kebijakan publik
MuhammadRosidi9
analisi kebijakan pendidikan: teori proses kebijakan publik
analisi kebijakan pendidikan: teori proses kebijakan publikanalisi kebijakan pendidikan: teori proses kebijakan publik
analisi kebijakan pendidikan: teori proses kebijakan publik
Afif Alfianto
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
290165
Part ii & iii (kebijakan & mslh publik)
Part ii & iii (kebijakan & mslh publik)Part ii & iii (kebijakan & mslh publik)
Part ii & iii (kebijakan & mslh publik)
nurul khaiva
PERTEMUAN 1 PENGANTAR KEBIJAKAN PUBLIK.pptx
PERTEMUAN 1 PENGANTAR KEBIJAKAN PUBLIK.pptxPERTEMUAN 1 PENGANTAR KEBIJAKAN PUBLIK.pptx
PERTEMUAN 1 PENGANTAR KEBIJAKAN PUBLIK.pptx
NopriawanMahriadi
Modul 1.1 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.1 Konsep dan Studi Kebijakan PublikModul 1.1 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.1 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
unitpublikasi
Analisis Kebijakan Publik Karya Dr. Drs. Awan Y. Abdoellah, M.Si. Dan Dr. Y...
Analisis Kebijakan Publik Karya  Dr. Drs. Awan Y. Abdoellah, M.Si.  Dan Dr. Y...Analisis Kebijakan Publik Karya  Dr. Drs. Awan Y. Abdoellah, M.Si.  Dan Dr. Y...
Analisis Kebijakan Publik Karya Dr. Drs. Awan Y. Abdoellah, M.Si. Dan Dr. Y...
Universitas Sriwijaya
Transparansi kebijakan publik ii revisi (agustus 2011)
Transparansi kebijakan publik ii revisi (agustus 2011)Transparansi kebijakan publik ii revisi (agustus 2011)
Transparansi kebijakan publik ii revisi (agustus 2011)
BKPP kabupaten Bandung
Transparansi kebijakan publik II
Transparansi kebijakan publik IITransparansi kebijakan publik II
Transparansi kebijakan publik II
BKPP kabupaten Bandung
Transparansi kebijakan publik II
Transparansi kebijakan publik IITransparansi kebijakan publik II
Transparansi kebijakan publik II
BKPP kabupaten Bandung
MAKNA KEBIJAKAN PUBLIK, ARTI PENTING KEBIJAKAN PUBLIK, DAN PERBANDINGAN KEBIJ...
MAKNA KEBIJAKAN PUBLIK, ARTI PENTING KEBIJAKAN PUBLIK, DAN PERBANDINGAN KEBIJ...MAKNA KEBIJAKAN PUBLIK, ARTI PENTING KEBIJAKAN PUBLIK, DAN PERBANDINGAN KEBIJ...
MAKNA KEBIJAKAN PUBLIK, ARTI PENTING KEBIJAKAN PUBLIK, DAN PERBANDINGAN KEBIJ...
Billaazh
KONSEP STUDI KEBIJAKAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
KONSEP STUDI KEBIJAKAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARAKONSEP STUDI KEBIJAKAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
KONSEP STUDI KEBIJAKAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
ssuser62b130
Kebijakan pemekaran
Kebijakan pemekaranKebijakan pemekaran
Kebijakan pemekaran
Operator Warnet Vast Raha
Merinawati keibjakan publik sp
Merinawati keibjakan publik spMerinawati keibjakan publik sp
Merinawati keibjakan publik sp
nurul khaiva
bagian-ii-dasar-dasar-tipe-kebijakan-publik-public-policy.ppt
bagian-ii-dasar-dasar-tipe-kebijakan-publik-public-policy.pptbagian-ii-dasar-dasar-tipe-kebijakan-publik-public-policy.ppt
bagian-ii-dasar-dasar-tipe-kebijakan-publik-public-policy.ppt
LubnaSafaraz
Kebijakan Publik oleh hermawati mappiwali.pptx
Kebijakan Publik oleh hermawati mappiwali.pptxKebijakan Publik oleh hermawati mappiwali.pptx
Kebijakan Publik oleh hermawati mappiwali.pptx
hermawatimappiwali
TEORI-KEBIJAKAN-PUBLIK-2018 dalam ilmu politik
TEORI-KEBIJAKAN-PUBLIK-2018 dalam ilmu politikTEORI-KEBIJAKAN-PUBLIK-2018 dalam ilmu politik
TEORI-KEBIJAKAN-PUBLIK-2018 dalam ilmu politik
YafiAlghifari
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikModul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
unitpublikasi
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
BRIN
Konsep dasar kebijakan publik
Konsep dasar kebijakan publikKonsep dasar kebijakan publik
Konsep dasar kebijakan publik
MuhammadRosidi9
analisi kebijakan pendidikan: teori proses kebijakan publik
analisi kebijakan pendidikan: teori proses kebijakan publikanalisi kebijakan pendidikan: teori proses kebijakan publik
analisi kebijakan pendidikan: teori proses kebijakan publik
Afif Alfianto
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
290165
Part ii & iii (kebijakan & mslh publik)
Part ii & iii (kebijakan & mslh publik)Part ii & iii (kebijakan & mslh publik)
Part ii & iii (kebijakan & mslh publik)
nurul khaiva
PERTEMUAN 1 PENGANTAR KEBIJAKAN PUBLIK.pptx
PERTEMUAN 1 PENGANTAR KEBIJAKAN PUBLIK.pptxPERTEMUAN 1 PENGANTAR KEBIJAKAN PUBLIK.pptx
PERTEMUAN 1 PENGANTAR KEBIJAKAN PUBLIK.pptx
NopriawanMahriadi
Modul 1.1 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.1 Konsep dan Studi Kebijakan PublikModul 1.1 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.1 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
unitpublikasi
Analisis Kebijakan Publik Karya Dr. Drs. Awan Y. Abdoellah, M.Si. Dan Dr. Y...
Analisis Kebijakan Publik Karya  Dr. Drs. Awan Y. Abdoellah, M.Si.  Dan Dr. Y...Analisis Kebijakan Publik Karya  Dr. Drs. Awan Y. Abdoellah, M.Si.  Dan Dr. Y...
Analisis Kebijakan Publik Karya Dr. Drs. Awan Y. Abdoellah, M.Si. Dan Dr. Y...
Universitas Sriwijaya
Transparansi kebijakan publik ii revisi (agustus 2011)
Transparansi kebijakan publik ii revisi (agustus 2011)Transparansi kebijakan publik ii revisi (agustus 2011)
Transparansi kebijakan publik ii revisi (agustus 2011)
BKPP kabupaten Bandung
MAKNA KEBIJAKAN PUBLIK, ARTI PENTING KEBIJAKAN PUBLIK, DAN PERBANDINGAN KEBIJ...
MAKNA KEBIJAKAN PUBLIK, ARTI PENTING KEBIJAKAN PUBLIK, DAN PERBANDINGAN KEBIJ...MAKNA KEBIJAKAN PUBLIK, ARTI PENTING KEBIJAKAN PUBLIK, DAN PERBANDINGAN KEBIJ...
MAKNA KEBIJAKAN PUBLIK, ARTI PENTING KEBIJAKAN PUBLIK, DAN PERBANDINGAN KEBIJ...
Billaazh
KONSEP STUDI KEBIJAKAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
KONSEP STUDI KEBIJAKAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARAKONSEP STUDI KEBIJAKAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
KONSEP STUDI KEBIJAKAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
ssuser62b130
Merinawati keibjakan publik sp
Merinawati keibjakan publik spMerinawati keibjakan publik sp
Merinawati keibjakan publik sp
nurul khaiva

Recently uploaded (6)

Buku (One Map Policy) OMP Summit 2024 White Paper
Buku (One Map Policy) OMP Summit 2024 White PaperBuku (One Map Policy) OMP Summit 2024 White Paper
Buku (One Map Policy) OMP Summit 2024 White Paper
WEST NUSA TENGGARA
Bahan Tayang Perencanaan P2B Tahun 2025 22 jan (bahan rapat Aspirasi)-edit 21...
Bahan Tayang Perencanaan P2B Tahun 2025 22 jan (bahan rapat Aspirasi)-edit 21...Bahan Tayang Perencanaan P2B Tahun 2025 22 jan (bahan rapat Aspirasi)-edit 21...
Bahan Tayang Perencanaan P2B Tahun 2025 22 jan (bahan rapat Aspirasi)-edit 21...
DNcen
3. HUBUNGAN ADMINISTRASI NEGARA DENGAN PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA.pptx
3. HUBUNGAN ADMINISTRASI NEGARA DENGAN PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA.pptx3. HUBUNGAN ADMINISTRASI NEGARA DENGAN PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA.pptx
3. HUBUNGAN ADMINISTRASI NEGARA DENGAN PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA.pptx
yuyundharmawacana
Penulisan Tinjauan Pustaka untuk Penelitian
Penulisan Tinjauan Pustaka untuk PenelitianPenulisan Tinjauan Pustaka untuk Penelitian
Penulisan Tinjauan Pustaka untuk Penelitian
natta sanjaya
Permendagri No 15 Tahun 2024 Pedoman APBD 2025.pdf
Permendagri No 15 Tahun 2024 Pedoman APBD 2025.pdfPermendagri No 15 Tahun 2024 Pedoman APBD 2025.pdf
Permendagri No 15 Tahun 2024 Pedoman APBD 2025.pdf
WEST NUSA TENGGARA
Hasil Dara Susenas Statistik Perumahan _03 Des 24.pdf
Hasil Dara Susenas Statistik Perumahan _03 Des 24.pdfHasil Dara Susenas Statistik Perumahan _03 Des 24.pdf
Hasil Dara Susenas Statistik Perumahan _03 Des 24.pdf
ANdika370558
Buku (One Map Policy) OMP Summit 2024 White Paper
Buku (One Map Policy) OMP Summit 2024 White PaperBuku (One Map Policy) OMP Summit 2024 White Paper
Buku (One Map Policy) OMP Summit 2024 White Paper
WEST NUSA TENGGARA
Bahan Tayang Perencanaan P2B Tahun 2025 22 jan (bahan rapat Aspirasi)-edit 21...
Bahan Tayang Perencanaan P2B Tahun 2025 22 jan (bahan rapat Aspirasi)-edit 21...Bahan Tayang Perencanaan P2B Tahun 2025 22 jan (bahan rapat Aspirasi)-edit 21...
Bahan Tayang Perencanaan P2B Tahun 2025 22 jan (bahan rapat Aspirasi)-edit 21...
DNcen
3. HUBUNGAN ADMINISTRASI NEGARA DENGAN PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA.pptx
3. HUBUNGAN ADMINISTRASI NEGARA DENGAN PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA.pptx3. HUBUNGAN ADMINISTRASI NEGARA DENGAN PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA.pptx
3. HUBUNGAN ADMINISTRASI NEGARA DENGAN PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA.pptx
yuyundharmawacana
Penulisan Tinjauan Pustaka untuk Penelitian
Penulisan Tinjauan Pustaka untuk PenelitianPenulisan Tinjauan Pustaka untuk Penelitian
Penulisan Tinjauan Pustaka untuk Penelitian
natta sanjaya
Permendagri No 15 Tahun 2024 Pedoman APBD 2025.pdf
Permendagri No 15 Tahun 2024 Pedoman APBD 2025.pdfPermendagri No 15 Tahun 2024 Pedoman APBD 2025.pdf
Permendagri No 15 Tahun 2024 Pedoman APBD 2025.pdf
WEST NUSA TENGGARA
Hasil Dara Susenas Statistik Perumahan _03 Des 24.pdf
Hasil Dara Susenas Statistik Perumahan _03 Des 24.pdfHasil Dara Susenas Statistik Perumahan _03 Des 24.pdf
Hasil Dara Susenas Statistik Perumahan _03 Des 24.pdf
ANdika370558

MODUL 1 KP.pdf

  • 1. KEBIJAKAN PUBLIK Tutor : Drs. RAHMAD HIDAYAT, M.Si NIP. 19730308 1992031002 POKJAR SIMALANGGANG 2023.2
  • 2. Setelah mempelajari Modul 1 ini Mahasiswa diharapkan dapat memahami Defenisi dan Makna Kebijakan publik, dan secara khusus agar dapat : 1. arti dan makna beberapa definisi kebijakan publik; 2. adanya nuansa dan hubungan antara kebijakan publik dan kepentingan publik; dan 3. beberapa tipe atau jenis kebijakan publik. TUJUAN PEMBELAJARAN MODUL 1 : DEFENISI DAN MAKNA KEBIJAKAN PUBLIK
  • 3. KEGIATAN BELAJAR 1 : DEFENISI DAN MAKNA KEBIJAKAN PUBLIK Thomas R. Dye (1978) "Public policy is whatever governments choose to do or not to do" (Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan) PENGERTIAN UMUM
  • 6. KEGIATAN BELAJAR 2 : KEBIJAKAN PUBLIK DAN KEPENTINGAN PUBLIK Anderson (1979) menyatakan bahwa kebanyakan nilai yang berperan membimbing perilaku pembuat kebijakan dapat disarikan menjadi 5 macam kategori yaitu : (1) Political Values; (2) Organizational Values; (3) Personal Values; (4) Policy Values; dan (5) Ideological Values
  • 7. (1)kepentingan itu merupakan hasil kesatuan/kesepakatan nilai bersama atau merupakan kepentingan individu; (2)kepentingan itu merupakan obat mengatasi masalah atau sekedar mendeskripsikan kepentingan tertentu; (3)menunjukkan jenis isi/substansi kepentingan tertentu atau prosedur untuk memenuhi kepentingan tersebut; dan (4)kepentingan itu tetap atau berubah-ubah, dinamis, sesuai dengan keinginan warga yang selalu berubah. MAKNA KEPENTINGAN PUBLIK
  • 8. Kepentingan publik mempunyai hubungan yang erat dengan kebijakan publik di mana kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang dirumuskan dengan berorientasi kepada kepentingan publik. Dengan cara demikian maka kebijakan tersebut akan mudah diterima oleh masyarakat dan akan mendapatkan partisipasi dalam tahap pelaksanaannya. HUBUNGAN KEBIJAKAN PUBLIK DENGAN KEPENTINGAN PUBLIK
  • 9. (1) substantive; (2) procedural; (3) patrouage/promotional; (4) regulatory; (5) self-regulatory; (6) distributive; dan (7) redistributive. KEGIATAN BELAJAR 3 : TIPOLOGI KEBIJAKAN PUBLIK
  • 10. Anderson ( 1979 ) juga menyajikan 3 pasangan tipologi kebijakan publik yaitu: (1)Material or Symbolic Policies; (2)Collective/Indivisible Goods or Private/Divisible Goods Policies; dan (3)Liberals or Conservatives Policies