Modul ini membahas definisi dan makna kebijakan publik. Terdapat beberapa definisi kebijakan publik, termasuk definisi bahwa kebijakan publik adalah apa yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Kepentingan publik berhubungan erat dengan kebijakan publik, di mana kebijakan yang baik harus berorientasi pada kepentingan publik. Terdapat berbagai jenis atau tipologi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikunitpublikasi
油
Dokumen tersebut membahas konsep dan studi kebijakan publik. Terdiri dari empat bagian, membahas fenomena sosial dan hubungannya dengan kebijakan, konsep kebijakan publik dan jenis studinya, serta perbedaan masalah publik dan privat. Juga menjelaskan proses kebijakan dan peran analis dalam membantu pengambil keputusan.
Model kebijakan publik memberikan kerangka untuk memahami proses kebijakan secara sederhana. Terdapat beberapa model seperti model institusional yang fokus pada struktur pemerintahan, dan model elite yang melihat administrator negara sebagai kelompok kecil. Model-model ini berguna untuk menganalisis faktor-faktor pengaruh terhadap kebijakan.
Kebijakan publik adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat, yang mencakup hak dan kewajiban warga negara. Kebijakan publik dibuat untuk mencapai tujuan publik dan dapat mencakup berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya.
Kebijakan publik memiliki beberapa manfaat, di antaranya:
Menjelaskan fenomena kehidupan masyarakat secara rasional dan legal
Menjawab kebutuhan dan persoalan masyarakat
Kebijakan publik dibuat melalui proses yang panjang, meliputi: Analisis, Implementasi, Evaluasi, Rekomendasi.
Beberapa jenis kebijakan publik, di antaranya:
Kebijakan substantif, yaitu kebijakan yang mengatur apa yang akan dilakukan pemerintah
Kebijakan prosedural, yaitu kebijakan yang mengatur bagaimana kebijakan substantif dijalankan
Kebijakan distributif, yaitu kebijakan yang mengatur distribusi pelayanan atau kemanfaatan kepada masyarakat
Kebijakan regulatori, yaitu kebijakan yang berupa pembatasan atau larangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat
Kode Hammurabi 2000 SM
Arthasastra 300 SM (Kautilya-Mauyan north India)
Plato 427-327 SM
Aristoteles 384-322 SM
Machiavelli 1469-1527
William N. Dunn, 2003)
Sultan Zainal (1512)
(Daulah Salihiliyah-2011)
Dokumen ini membahas tentang tinjauan pustaka terkait kebijakan publik khususnya kebijakan pendanaan pendidikan. Teori yang digunakan meliputi tahapan formulasi hingga implementasi kebijakan menurut beberapa ahli seperti William Dunn dan Fadilah Putera. Dokumen ini juga menjelaskan pengertian kebijakan publik, ruang lingkupnya, dan tahapan-tahapan proses pembuatan kebijakan menurut be
Part ii & iii (kebijakan & mslh publik)nurul khaiva
油
Dokumen tersebut membahas konsep publik, kebijakan publik, dan masalah publik. Ia menjelaskan definisi publik, kebijakan publik, strata kebijakan, jenis barang publik dan privat, serta kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam mendefinisikan suatu masalah sebagai masalah publik.
Analisis Kebijakan Publik Karya Dr. Drs. Awan Y. Abdoellah, M.Si. Dan Dr. Y...Universitas Sriwijaya
油
Istilah policy berasal dari kata Latin "politia," yang berarti pemerintah, dan dari kata Yunani Kuno "polis," yang berarti negara. Kata "polis" menurunkan istilah "politeia" dan "polites," yang berarti penduduk suatu negara. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini berkembang menjadi politik dan ilmu politik, yang merupakan cabang ilmu sosial. Menurut W.J.S. Poerwadarminta (1986), istilah terkait meliputi:
1. **Bijak**: Pandai, mahir, selalu menggunakan akal budi atau cakap.
2. **Kebijakan**: Kepandaian atau kemahiran.
3. **Bijaksana**: Selalu menggunakan akal budi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan.
4. **Kebijaksanaan**: Kepandaian menggunakan akal budi.
Istilah-istilah ini menggambarkan bagaimana kebijakan dan kebijaksanaan melibatkan penggunaan akal budi dan pengetahuan untuk pengambilan keputusan yang cerdas dan efektif dalam konteks sosial dan politik.
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019BRIN
油
Proses kebijakan publik terdiri dari beberapa tahapan mulai dari penetapan agenda kebijakan, perumusan kebijakan, penetapan kebijakan, hingga pelaksanaan kebijakan. Dokumen ini membahas definisi kebijakan publik, jenis kebijakan publik, aktor yang terlibat dalam kebijakan publik, serta proses pembentukan kebijakan publik.
Dokumen tersebut membahas beberapa pendekatan dalam analisis kebijakan publik seperti teori sistem politik, teori kelompok, teori elit, teori proses fungsional, dan institusionalisme. Juga dibahas mengenai hakikat masalah publik, barang dan jasa publik, serta alat-alat yang digunakan dalam analisis kebijakan publik."
Dokumen tersebut membahas beberapa pendekatan dalam analisis kebijakan publik seperti teori sistem politik, teori kelompok, teori elit, teori proses fungsional, dan institusionalisme. Juga dibahas mengenai hakikat masalah publik, barang dan jasa publik, serta metode-metode analisis kebijakan seperti proses hierarki analitik."
Modul ini membahas konsep dasar kebijakan publik, termasuk definisi, karakteristik, dan model-model pembuatan kebijakan publik. Kebijakan publik didefinisikan sebagai keputusan pemerintah yang bertujuan mengatur kehidupan masyarakat. Karakteristiknya antara lain sederhana, jelas, dan dapat memprediksi konsekuensi. Model pembuatannya meliputi rasional murni, inkremental, dan optimal.
analisi kebijakan pendidikan: teori proses kebijakan publikAfif Alfianto
油
Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat pemerintah untuk mencapai tujuan negara dan mengantarkan masyarakat menuju masa depan yang diharapkan. Proses kebijakan publik meliputi penyusunan agenda, formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan.
Dokumen tersebut membahas model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik serta masalah publik. Beberapa model kebijakan yang dijelaskan adalah model elitis, pluralis, dan pendekatan-pendekatan seperti kelompok, proses, substantif, dan ideologis. Dokumen ini juga membedakan masalah distributif, redistributif, serta karakteristik masalah publik seperti ketergantungan, subyektivitas, dan dinamika masalah.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, ciri, dan fase kebijakan publik serta pengertian implementasi kebijakan pemekaran daerah. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah keputusan pemerintah untuk mencapai kepentingan masyarakat, memiliki ciri sebagai tindakan terarah dan berulang, serta terdiri dari fase formulasi, implementasi, dan evaluasi. Implementasi keb
Kebijakan publik adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat, yang mencakup hak dan kewajiban warga negara. Kebijakan publik dibuat untuk mencapai tujuan publik dan dapat mencakup berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya.
Kebijakan publik memiliki beberapa manfaat, di antaranya:
Menjelaskan fenomena kehidupan masyarakat secara rasional dan legal
Menjawab kebutuhan dan persoalan masyarakat
Kebijakan publik dibuat melalui proses yang panjang, meliputi: Analisis, Implementasi, Evaluasi, Rekomendasi.
Beberapa jenis kebijakan publik, di antaranya:
Kebijakan substantif, yaitu kebijakan yang mengatur apa yang akan dilakukan pemerintah
Kebijakan prosedural, yaitu kebijakan yang mengatur bagaimana kebijakan substantif dijalankan
Kebijakan distributif, yaitu kebijakan yang mengatur distribusi pelayanan atau kemanfaatan kepada masyarakat
Kebijakan regulatori, yaitu kebijakan yang berupa pembatasan atau larangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat
Kode Hammurabi 2000 SM
Arthasastra 300 SM (Kautilya-Mauyan north India)
Plato 427-327 SM
Aristoteles 384-322 SM
Machiavelli 1469-1527
William N. Dunn, 2003)
Sultan Zainal (1512)
(Daulah Salihiliyah-2011)
Dokumen ini membahas tentang tinjauan pustaka terkait kebijakan publik khususnya kebijakan pendanaan pendidikan. Teori yang digunakan meliputi tahapan formulasi hingga implementasi kebijakan menurut beberapa ahli seperti William Dunn dan Fadilah Putera. Dokumen ini juga menjelaskan pengertian kebijakan publik, ruang lingkupnya, dan tahapan-tahapan proses pembuatan kebijakan menurut be
Part ii & iii (kebijakan & mslh publik)nurul khaiva
油
Dokumen tersebut membahas konsep publik, kebijakan publik, dan masalah publik. Ia menjelaskan definisi publik, kebijakan publik, strata kebijakan, jenis barang publik dan privat, serta kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam mendefinisikan suatu masalah sebagai masalah publik.
Analisis Kebijakan Publik Karya Dr. Drs. Awan Y. Abdoellah, M.Si. Dan Dr. Y...Universitas Sriwijaya
油
Istilah policy berasal dari kata Latin "politia," yang berarti pemerintah, dan dari kata Yunani Kuno "polis," yang berarti negara. Kata "polis" menurunkan istilah "politeia" dan "polites," yang berarti penduduk suatu negara. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini berkembang menjadi politik dan ilmu politik, yang merupakan cabang ilmu sosial. Menurut W.J.S. Poerwadarminta (1986), istilah terkait meliputi:
1. **Bijak**: Pandai, mahir, selalu menggunakan akal budi atau cakap.
2. **Kebijakan**: Kepandaian atau kemahiran.
3. **Bijaksana**: Selalu menggunakan akal budi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan.
4. **Kebijaksanaan**: Kepandaian menggunakan akal budi.
Istilah-istilah ini menggambarkan bagaimana kebijakan dan kebijaksanaan melibatkan penggunaan akal budi dan pengetahuan untuk pengambilan keputusan yang cerdas dan efektif dalam konteks sosial dan politik.
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019BRIN
油
Proses kebijakan publik terdiri dari beberapa tahapan mulai dari penetapan agenda kebijakan, perumusan kebijakan, penetapan kebijakan, hingga pelaksanaan kebijakan. Dokumen ini membahas definisi kebijakan publik, jenis kebijakan publik, aktor yang terlibat dalam kebijakan publik, serta proses pembentukan kebijakan publik.
Dokumen tersebut membahas beberapa pendekatan dalam analisis kebijakan publik seperti teori sistem politik, teori kelompok, teori elit, teori proses fungsional, dan institusionalisme. Juga dibahas mengenai hakikat masalah publik, barang dan jasa publik, serta alat-alat yang digunakan dalam analisis kebijakan publik."
Dokumen tersebut membahas beberapa pendekatan dalam analisis kebijakan publik seperti teori sistem politik, teori kelompok, teori elit, teori proses fungsional, dan institusionalisme. Juga dibahas mengenai hakikat masalah publik, barang dan jasa publik, serta metode-metode analisis kebijakan seperti proses hierarki analitik."
Modul ini membahas konsep dasar kebijakan publik, termasuk definisi, karakteristik, dan model-model pembuatan kebijakan publik. Kebijakan publik didefinisikan sebagai keputusan pemerintah yang bertujuan mengatur kehidupan masyarakat. Karakteristiknya antara lain sederhana, jelas, dan dapat memprediksi konsekuensi. Model pembuatannya meliputi rasional murni, inkremental, dan optimal.
analisi kebijakan pendidikan: teori proses kebijakan publikAfif Alfianto
油
Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat pemerintah untuk mencapai tujuan negara dan mengantarkan masyarakat menuju masa depan yang diharapkan. Proses kebijakan publik meliputi penyusunan agenda, formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan.
Dokumen tersebut membahas model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik serta masalah publik. Beberapa model kebijakan yang dijelaskan adalah model elitis, pluralis, dan pendekatan-pendekatan seperti kelompok, proses, substantif, dan ideologis. Dokumen ini juga membedakan masalah distributif, redistributif, serta karakteristik masalah publik seperti ketergantungan, subyektivitas, dan dinamika masalah.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, ciri, dan fase kebijakan publik serta pengertian implementasi kebijakan pemekaran daerah. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah keputusan pemerintah untuk mencapai kepentingan masyarakat, memiliki ciri sebagai tindakan terarah dan berulang, serta terdiri dari fase formulasi, implementasi, dan evaluasi. Implementasi keb
Muqaddimah ANGGARAN DASAR Muhammadiyah .pptxsuwaibahkapa2
油
MUQODDIMAH
惡愕 悋 悋惘忰 悋惘忰
(5) 悋忰惆 惘惡 悋惺悋 (1) 悋惘忰 悋惘忰 (2) 悋惆 (3) 悒悋 惺惡惆 悒悋 愕惠惺 (4) 悋惆悋 悋惶惘悋愀 悋愕惠
(6) 惶惘悋愀 悋悵 悖惺惠 惺 愃惘 悋愃惷惡 惺 悋 悋惷悛
Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah dan Penyayang. Segala puji bagi Allah yang mengasuh semua alam, yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, Yang memegang pengadilan pada hari kemudian. Hanya kepada Engkau hamba menyembah, dan hanya kepada Engkau, kami mohon pertolongan. Berilah petunjuk kepada hamba akan jalan yang lempang, jalan orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan, yang tidak dimurkai dan tidak tersesat. (QS Al-Fatihah 1-6)
惘惷惠 惡悋 惘惡悋 惡悋悒愕悋 惆悋 惡忰惆 惶 悋 惺 愕 惡悋 惘愕悋
Saya ridla: Ber-Tuhan kepada ALLAH, ber-Agama kepada ISLAM dan ber-Nabi kepada MUHAMMAD RASULULLAH Shalallahu alaihi wassalam.
AMMA BADU, bahwa sesungguhnya ke-Tuhanan itu adalah hak Allah semata-mata. Ber-Tuhan dan beribadah serta tunduk dan thaat kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas tiap-tiap makhluk, terutama manusia.
Hidup bermasyarakat itu adalah sunnah (hukum qudrat iradat) Allah atas kehidupan manusia di dunia ini.
Masyarakat yang sejahtera, aman damai, makmur dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, persaudaraan dan gotong-royong, bertolong-tolongan dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas dari pengaruh syaitan dan hawa nafsu.
Agama Allah yang dibawa dan diajarkan oleh sekalian Nabi yang bijaksana dan berjiwa suci, adalah satu-satunya pokok hukum dalam masyarakat yang utama dan sebaik-baiknya.
Menjunjung tinggi hukum Allah lebih daripada hukum yang manapun juga, adalah kewajiban mutlak bagi tiap-tiap orang yang mengaku ber-Tuhan kepada Allah.
Agama Islam adalah Agama Allah yang dibawa oleh sekalian Nabi,sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad saw, dan diajarkan kepada umatnya masing-masing untuk mendapatkan hidup bahagia Dunia dan Akhirat.
Syahdan, untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan sentausa sebagai yang tersebut di atas itu, tiap-tiap orang, terutama umat Islam, umat yang percaya akan Allah dan Hari Kemudian, wajiblah mengikuti jejak sekalian Nabi yang suci: beribadah kepada Allah dan berusaha segiat-giatnya mengumpulkan segala kekuatan dan menggunakannya untuk menjelmakan masyarakat itu di Dunia ini, dengan niat yang murni-tulus dan ikhlas karena Allah semata-mata dan hanya mengharapkan karunia Allah dan ridha-Nya belaka, serta mempunyai rasa tanggung jawab di hadirat Allah atas segala perbuatannya, lagi pula harus sabar dan tawakal bertabah hati menghadapi segala kesukaran atau kesulitan yang menimpa dirinya, atau rintangan yang menghalangi pekerjaannya, dengan penuh pengharapan perlindungan dan pertolongan Allah Yang Maha Kuasa.
Untuk melaksanakan terwujudnya masyarakat yang demikian itu, maka dengan berkat dan rahmat Allah didorong oleh firman Allah dalam Al-Quran:
ル曄惠ル 曄 悖ル悸朏 リ曄惺 悒ル 抉曄悽ル曄惘 ルリ曄莧 惡抉曄リ鉱『悦
Analisis Subjek Literatur Pada Disertasi Kajian Budaya dan Media (KBM) Sekola...Murad Maulana
油
PPT ini dipresentasikan dalam acara Lokakarya Nasional (Loknas) 2016 PDII LIPI dengan tema tema Pengelolaan Data, Informasi, dan Pengetahuan untuk Mendukung Pembangunan Repositori Nasional Indonesia, tanggal 10 11 Agustus 2016
Restrukturisasi dan Redistribusi Ekonomi melalui Danantara: Pesimis atau Opti...Dadang Solihin
油
Dari perspektif optimis, Danantara dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan manajemen profesional dan tata kelola yang transparan, lembaga ini berpotensi mengoptimalkan pemanfaatan aset negara secara lebih produktif.
PPT ini dipresentasikan dalam acara Seminar dan油Knowledge Sharing Kepustakawanan yang diselenggarakan oleh Forum Perpusdokinfo LPNK Ristek. Tanggal 28 November 2017
Repositori Elib Perpustakaan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)Murad Maulana
油
PPT ini dipresentasikan dalam acara Diseminasi repositori perpustakaan BAPETEN yang diselenggarakan oleh Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi
Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir (P2STPIBN) pada tanggal 25 Februari 2025
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS VIII " ALAT MUSIK TRADISIONAL"MUMUL CHAN
油
Semoga Modul Ajar Seni Musik Kelas VIII ini bisa menjadi referensi untuk kalian dan bermanfaat untuk bersama. Aamiin...
Salam Manis
Widya Mukti Mulyani
2. Setelah mempelajari Modul 1 ini Mahasiswa
diharapkan dapat memahami Defenisi dan
Makna Kebijakan publik, dan secara khusus
agar dapat :
1. arti dan makna beberapa definisi kebijakan
publik;
2. adanya nuansa dan hubungan antara
kebijakan publik dan kepentingan publik;
TUJUAN PEMBELAJARAN
MODUL 1 :
DEFENISI DAN MAKNA KEBIJAKAN PUBLIK
3. KEGIATAN BELAJAR 1 :
DEFENISI DAN MAKNA KEBIJAKAN PUBLIK
Thomas R.
Dye (1978)
"Public policy is whatever governments
choose to do or not to do" (Kebijakan
publik adalah apapun yang dipilih oleh
pemerintah untuk dilakukan atau tidak
dilakukan)
PENGERTIAN
UMUM
6. KEGIATAN BELAJAR 2 :
KEBIJAKAN PUBLIK DAN KEPENTINGAN
PUBLIK
Anderson
(1979)
menyatakan bahwa kebanyakan
nilai yang berperan membimbing
perilaku pembuat kebijakan dapat
disarikan menjadi 5 macam
kategori yaitu :
(1) Political Values;
(2) Organizational Values;
(3) Personal Values;
(4) Policy Values; dan
(5) Ideological Values
8. (1)kepentingan itu merupakan hasil
kesatuan/kesepakatan nilai bersama atau
merupakan kepentingan individu;
(2)kepentingan itu merupakan obat mengatasi
masalah atau sekedar mendeskripsikan
kepentingan tertentu;
(3)menunjukkan jenis isi/substansi kepentingan
tertentu atau prosedur untuk memenuhi
kepentingan tersebut; dan
(4)kepentingan itu tetap atau berubah-ubah,
dinamis, sesuai dengan keinginan warga yang
selalu berubah.
MAKNA KEPENTINGAN PUBLIK
9. Kepentingan publik mempunyai hubungan
yang erat dengan kebijakan publik di mana
kebijakan publik yang baik adalah kebijakan
yang dirumuskan dengan berorientasi
kepada kepentingan publik. Dengan cara
demikian maka kebijakan tersebut akan
mudah diterima oleh masyarakat dan akan
mendapatkan partisipasi dalam tahap
pelaksanaannya.
HUBUNGAN KEBIJAKAN PUBLIK
DENGAN KEPENTINGAN PUBLIK
10. (1) substantive;
(2) procedural;
(3) patrouage/promotional;
(4) regulatory;
(5) self-regulatory;
(6) distributive; dan
(7) redistributive.
KEGIATAN BELAJAR 3 :
TIPOLOGI KEBIJAKAN PUBLIK
11. Anderson ( 1979 ) juga menyajikan 3
pasangan tipologi kebijakan publik
yaitu:
(1)Material or Symbolic Policies;
(2)Collective/Indivisible Goods or
Private/Divisible Goods
Policies; dan
(3)Liberals or Conservatives
Policies