![ASPEK PENILAIAN KEPATUHAN PELAKU USAHA
NO PEMUTAKHIRAN PROFIL PELAKU USAHA PIC %
1. Kepemilikan perizinan berusaha atas kegiatan usaha (NIB/sertifikat standar/ Izin)
(otomatis ditarik dari OSS)
K/L/D 15
2. Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha (hanya pengisian skor heading a-g) K/L/D 40
a. Persyaratan Umum
b. Persyaratan khusus
c. Sarana Usaha
d. Organisasi dan SDM
e. Pelayanan usaha
f. Standar produk barang/jasa
g. Sistem manajemen usaha
3. Penilaian pelaksanaan kegiatan usaha Koord 35
a. Rasio realisasi penanaman modal [50%]
b. Pemenuhan penyampaian laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku [10%] (K/L Pembina sektor, BKPM)
c. Penyerapan tenaga kerja Indonesia dan/atau investasi besar [10%]
d. Kemitraan dengan UMKM [10%]
e. Kepatuhan terhadap pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan dalam rangka penanaman modal [10%]
f. Pemilihan lokasi di luar pulau jawa [10%]
4. Riwayat pengenaan sanksi K/L/D 10
TOTAL 100
14](https://image.slidesharecdn.com/paparanbkpmmadiun5des2024-241205082908-a2ab3c38/85/Paparan-BKPM-Madiun-5-Des-2024-pptx-Madiun-pptx-14-320.jpg)
More Related Content
Similar to Paparan BKPM Madiun 5 Des 2024.pptx-Madiun.pptx (20)
More from Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun (19)
Recently uploaded (20)
Paparan BKPM Madiun 5 Des 2024.pptx-Madiun.pptx
- 1. Suralaya coal-fired power plant belch, Cilegon, Banten SOSIALISASI IMPLEMENTASI PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO UNTUK PELAKU USAHA Madiun, 5 Desember 2024
- 2. REALISASI INVESTASI: Target dan Kebutuhan PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO Daftar isi
- 3. REALISASI INVESTASI: Target dan Kebutuhan
- 4. Sepanjang 2025-2029, dibutuhkan penanaman modal Rp13.528 triliun untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% di tahun ketiga Pemerintahan. Dengan realisasi investasi Rp 1.906 triliun pada tahun 2025 diharapkan mampu menciptakan 2,4 juta lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi 6,8% pada tahun 2025. Rata-rata Porsi PMTB terhadap PDB mencapai 31,7% dengan rata-rata pertumbuhan investasi mencapai 16,5%. Target Presiden Terpilih Ekonomi Tumbuh 8% Investasi Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 1.650 1.906 2.280 2.684 3.116 3.544 2024 2025 2026 2027 2028 2029 5,2% 6,8% 7,6% 8,3% 8,0% 7,8% +15,5% +1G,6% +17,5% +16,2% +13,7% Keterangan: Pertumbuhan Ekonomi Realisasi Investasi (Rp Triliun) 4 4
- 5. Sektor Peluang Investasi di Indonesia Energi Terbarukan Sumber daya EBT Indonesia berlimpah, beragam, dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini, baru 13,1 GW yang telah dimanfaatkan dari total potensi 3.687 GW. Pendidikan dan Vokasi Angkatan kerja Indonesia masih didominasi lulusan SD (35%), sementara lulusan Sarjana dan Diploma hanya sekitar 12%. Pemerintah mendorong investor melakukan kegiatan vokasi dengan menawarkan insentif Super Deduction Tax hingga 200%. Kesehatan dan Rumah Sakit Sekitar G0% bahan baku obat di Indonesia masih dipenuhi dari impor (a.l. dari China 45%, India 27%, AS 8%). Di bidang layanan Kesehatan, Indonesia telah mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Kesehatan di Sanur Bali. Semikonduktor Indonesia memiliki bahan baku industri hulu semikonduktor yaitu Silika, Tembaga, Bauksit, dan Emas. Perlu mendorong industri pengolahan dan pemurnian untuk EGS, Mg- Silicon, Mg-Silicon Carbide, Polysilicon, Polysilicon Carbide. Kawasan Industri Hijau Tren pasar menuntut industri yang ramah lingkungan. Di Indonesia, Sembcorp telah bekerjasama dengan Panbil Group untuk mengembangkan 2 kawasan industri rendah karbon di Batam yaitu di KEK Tanjung Sauh (500 hektar) dan Tembesi (100 hektar). Industri Orientasi Ekspor Keterkaitan terhadap rantai pasok global dapat mendorong Indonesia menjadi negara tujuan investasi, seperti ekosistem baterai dan kendaraan listrik, komponen elektronik, produk hasil hutan dan pertanian, makanan dan minuman, tekstil dan sepatu, dll. Sektor-sektor Investasi Strategis yang akan Didorong (1/2) 5 5
- 6. Sektor Peluang Investasi di Indonesia Industri Hilirisasi Total potensi investasi hilirisasi di Indonesia sebesar USD 618 miliar terdiri dari sektor Minerba (USD 498 miliar); Migas (USD 68,3 miliar); Perkebunan, kelautan, dan Kehutanan (USD 51,4 miliar). Ketahanan Pangan Indonesia telah memulai proyek Swasembada Gula Nasional dan Bioethanol di Kabupaten Marauke, Papua Selatan. Komoditas lain perlu didorong seperti Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Sorghum dan Porang. Infrastruktur Melanjutkan program pembangunan infrastruktur antara lain Jalan Tol, Pelabuhan, Tanggul Laut, Kereta Cepat, LRT , dan MRT , Infrastruktur di sekitar Food Estate, Perumahan. Ibukota Nusantara (IKN) Peluang investasi di IKN a.l. perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi ramah lingkungan, area komersial, infrastruktur digital, dan lainnya. Pemerintah menawarkan insentif berupa T ax Holiday, kemudahan perizinan, dan hak guna usaha (HGU) selama 95 tahun yang dapat diperpanjang. Ekonomi Digital s Data Center Pasar ekonomi digital Indonesia diproyeksi mencapai Rp 4.531 triliun pada tahun 2030 dan pasar Data Center diproyeksi tumbuh 5,G% (2024-2029) dengan volume pasar sebesar USD 4,5 miliar pada tahun 2029. Ekonomi Biru Potensi blue economy diperkirakan mencapai USD 1,33 miliar a.l. meliputi perikanan tangkap, industri pengolahan hasil laut, pariwisata, ekonomi kelautan, riset dan inovasi. Sektor-sektor Investasi Strategis yang akan Didorong (2/2) 6 6
- 7. PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO: Implementasi Pengawasan
- 8. PELAYANAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKU USAHA 8 Pelayanan & Pengawasan H a k Kew ajiban Tanggung Jawab HAK kepastian hak, hukum, dan perlindungan; informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya; hak pelayanan; fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KEWAJIBAN menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; melaksanakan CSR menyampaikan LKPM menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar; meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi mengalokasikan dana pemulihan lokasi proyek mematuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan. . TANGGUNG JAWAB menjamin tersedianya modal dari sumber dana legal menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya; menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli; menjaga kelestarian lingkungan hidup; menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.
- 9. DASAR HUKUM PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PP No. 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pasal 215 ayat 1, Pengawasan dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah Kab./kota, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB OBJEK PENGAWASAN Standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha Perkembangan realisasi penanaman modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk penanaman modal dan/atau kewajiban kemitraan DASAR HUKUM PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO 9
- 10. TUJUAN PENGAWASAN DALAM PP NO. 5/2021 memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku Usaha mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha rujukan pembinaan atau pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha. 1 2 3 PASAL 217 PP 5/2021 TUJUAN PENGAWASAN DALAM PP NO. 5/2021 10
- 11. KERANGKA KERJA PENGAWASAN PP No. 5 Tahun 2021 Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 bu t Verif y Trust Tingkat Risiko 1) Rendah (R) 2) Menengah Rendah (MR) 3) Menengah Tinggi (MT) 4) Tinggi (T) Kemudahan perizinan berusaha Subsistem Pengawasan Memastikan Pelaku Usaha memenuhi standar dan/atau kewajiban kegiatan usaha melalui pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Terintegrasi Laporan Inspeksi Lapangan Inspeksi Lapangan RUTIN INSIDENTAL K/L/D, KEK, KPBPB Kompetensi Pengawas Kesiapan Perangkat NSPK Pengawasan KERANGKA KERJA PENGAWASAN 11
- 12. PENGAWASAN PP No. 5/2021 Pasal 218 RUTIN INSIDENTAL LAPORAN PELAKU USAHA INSPEKSI LAPANGAN PP No. 5/2021 Pasal 219 s.d. Pasal 223 TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT DAN/ATAU PELAKU USAHA PP No. 5/2021 Pasal 224 Pasal 213, PP 5/2021 Indikator Pengawasan: 1) Tata Ruang dan standar bangunan gedung 2) Standar K2L 3) Standar pelaksanaan kegiatan usaha 4) Persyaratan yang diatur dalam NSPK 5) Kewajiban laporan pemanfaatan insentif dan fasilitas Penanaman Modal PP No. 5/2021 Pasal 225 PENILAIAN HASIL PENGAWASAN K/L/D, KEK dan KPBPB melakukan penilaian hasil pengawasan Hasil pengawasan diinput ke dalam OSS-RBA Pemuktahiran profil pelaku usaha Penyesuaian intensitas pengawasan Peninjauan Tingkat Risiko Usaha PENGAWASAN DALAM PP NO. 5/2021 12
- 13. 1. Pengawas Persyaratan Dasar 2. Pengawas K3L 3. K/L/D Terkait lainnya Undangan Pengawasan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah Kementerian Investasi / BKPM PELAKU USAHA Pengawasan terhadap standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha Perkembangan realisasi penanaman modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk penanaman modal Data Sharing atas Hasil Pengawasan Pada OSS RBA DPMPTSP PROVINSI, DPMPTSP KABUPATEN/KOTA, ADMINISTRATOR KEK, BADAN PENGUSAHAAN KPBPB SESUAI KEWENANGANNYA PP No. 5 Tahun 2021 Per.BKPM No. 5 Tahun 2021 Melakukan Pengawasan Pengisian BAP Melakukan Pengawasan Memberikan masukan dalam pengisian BAP Melakukan Pengawasan Pengisian BAP Koordinator Pengawasan IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO 13
- 14. ASPEK PENILAIAN KEPATUHAN PELAKU USAHA NO PEMUTAKHIRAN PROFIL PELAKU USAHA PIC % 1. Kepemilikan perizinan berusaha atas kegiatan usaha (NIB/sertifikat standar/ Izin) (otomatis ditarik dari OSS) K/L/D 15 2. Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha (hanya pengisian skor heading a-g) K/L/D 40 a. Persyaratan Umum b. Persyaratan khusus c. Sarana Usaha d. Organisasi dan SDM e. Pelayanan usaha f. Standar produk barang/jasa g. Sistem manajemen usaha 3. Penilaian pelaksanaan kegiatan usaha Koord 35 a. Rasio realisasi penanaman modal [50%] b. Pemenuhan penyampaian laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku [10%] (K/L Pembina sektor, BKPM) c. Penyerapan tenaga kerja Indonesia dan/atau investasi besar [10%] d. Kemitraan dengan UMKM [10%] e. Kepatuhan terhadap pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan dalam rangka penanaman modal [10%] f. Pemilihan lokasi di luar pulau jawa [10%] 4. Riwayat pengenaan sanksi K/L/D 10 TOTAL 100 14
- 15. PEMUTAKHIRAN PROFIL PELAKU USAHA 15 TINGKAT KEPATUHAN PELAKU USAHA USULAN PENILAIAN TOTAL NILAI HASIL KOMBINASI BAIK SEKALI > 70 BAIK 30 - 70 KURANG BAIK < 30 *Dimana tingkat kepatuhan baik sekali akan diberikan insentif berupa pengurangan intensitas pengawasan, dan bagi pelaku usaha dengan tingkat kepatuhan baik dan kurang baik diindikasikan masih memerlukan pembinaan dan pengawasan lebih lanjut.
- 16. PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO: Penerapan Sanksi dan Kepatuhan Pelaku Usaha
- 17. TINGKATAN PELANGGARAN PELAKU USAHA 17 SEDANG tidak melakukan perbaikan atas sanksi pelanggaran ringan yang telah dikenakan dalam waktu yang ditetapkan; terbukti terjadinya pencemaran lingkungan yang membahayakan keselamatan masyarakat baik di lokasi usaha maupun di sekitar lokasi usaha; melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; BERAT tidak melakukan perbaikan atas sanksi pelanggaran sedang yang telah dikenakan dalam waktu yang ditetapkan; melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha; terbukti terjadinya bahaya atas kesehatan, keselamatan dan lingkungan dan/atau dapat mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah; melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang- undangan terkait Perizinan Berusaha. RENDAH tidak memenuhi salah satu kewajiban pelaku usaha tidak memenuhi salah satu tanggung jawab pelaku usaha tidak menyampaikan LKPM 2 (dua) periode berturut-turut; menyampaikan LKPM pertama kali tanpa ada nilai tambahan realisasi investasi selama 4 (empat) periode berturut-turut dengan nilai realisasi nihil; tidak merealisasikan kegiatan usaha sesuai dengan jangka waktu perkiraan mulai berproduksi/beroperasi yang tercantum dalam Sistem OSS; tidak menjalankan kewajiban kemitraan selama menjalankan kegiatan usaha; menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan pada lokasi usaha yang tidak membahayakan keselamatan. Rendah Sedang Berat
- 18. SANKSI ADMINISTRATIF 18 Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Peringatan: 1,2,3 Pencabutan PB + UMKU
- 19. ALUR PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF 19 Peringatan Tertulis Pertama (Pasal 56): 30 hari Peringatan Tertulis Kedua (Pasal 56) : 15 hari Peringatan Tertulis Ketiga (Pasal 56) : 10 hari Pelanggaran Ringan (Pasal 55 - 56) Pelanggaran Sedang (Pasal 57 - 59) Peringatan Tertulis Pertama dan Terakhir (Pasal 58): 15 hari Penghentian Sementara Kegiatan Usaha (Pasal 59): 30 hari Pelanggaran Berat (Pasal 60 - 61) Pencabutan Perizinan Berusaha (Pasal 60 & 61) Pencabutan NIB (KBLI dalam NIB); Pencabutan Sertifikat Standar; atau Pencabutan Izin
- 20. ALUR PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF .. lanjutan 20 oss Sanksi Administrasi Terkirim ke Pelaku Usaha Evaluasi atas tanggapan/pemenuhan kewajiban/inspeksi lapangan oleh BKPM/ DPMPTSP Prov/ Kab/ Kota/ KPBPB/administrator KEK 2 6 Pelaku Usaha Memberikan Tanggapan/ Pemenuhan kewajiban Notifikasi ke pelaku usaha dari Sistem OSS 1. penerimaan tanggapan >> sanksi gugur 2. Penolakan tanggapan >> sanksi administratif pelanggaran sedang Notifikasi ke OSS dari instansi terkait atas 1. Penerimaan tanggapan >> sanksi gugur 2. Penolakan tanggapan >> pengenaan sanksi administratif lanjutan ke jenis pelanggaran selanjutnya Keminvest/ DPMPTSP Prov/ Kab/ Kota /KPBPB/administrator KEK memberikan sanksi administratif peringatan sesuai kewenangan 1 5 3 4
- 21. SANKSI ADMINISTRATIF ATAS TIDAK MENYAMPAIKAN LKPM 21 Peringatan Tertulis Penghentian Sementara Pencabutan Perizinan Berusaha dan/atau Kegiatan Usaha Dikenakan bagi Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran ringan, salah satunya karena: Tidak menyampaikan LKPM selama 2 (dua) periode berturut-turut Menyampaikan LKPM Konstruksi tanpa ada nilai tambahan realisasi investasi selama 4 (empat) periode berturut-turut dengan nilai realisasi nihil Dikenakan apabila Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban atas sanksi pelanggaran ringan Dikenakan apabila Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban atas sanksi pelanggaran sedang Sanksi dinyatakan gugur bila memenuhi kewajiban berupa penyampaian LKPM. Apabila tidak, akan diberikan sanksi administratif selanjutnya PENGENAAN SANKSI SECARA BERJENJANG Kriteria Obyek Sanksi Administratif 1. Status NIB aktif yang memiliki KBLI wajib lapor LKPM dengan status Kegiatan Usaha Utama 2. Kegiatan usaha yang tidak menyampaikan LKPM secara 2 periode berturut turut dengan status: a. Status LKPM tidak lapor b. Status LKPM draf c. Status LKPM perlu perbaikan d. Status LKPM terkirim dan sudah diperbaiki tetapi diluar periode pelaporan 3. Kegiatan usaha tahap konstruksi/persiapan yang menyampaikan LKPM secara 4 periode berturut turut dengan tambahan nihil
- 22. KEWENANGAN PENCABUTAN PERIZINAN BERUSAHA 22 Contrarius Actus (azas) Instansi/Lembaga yang menerbitkan izin juga adalah instansi/Lembaga yang melakukan pencabutan izin KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKP M BADAN OTO RITA IKN DPM PTSP KAB/KO TA ADMINISTRATUR KEK D P M P T S P P R O V B A D A N P E N G U S A H A A N K P B P Fiktif Positif Dalam hal Lembaga Pencabut Perizinan Berusaha tidak memberikan persetujuan/penolakan permohonan dalam 5 hari kerja, maka Sistem OSS menerbitkan pencabutan
- 25. What? Realisasi penanaman modal Realisasi penyerapan tenaga kerja Realisasi produksi barang/jasa Kewajiban perusahaan Modal Usaha Rp 1 5 miliar Rp 5 10 miliar > Rp 10 miliar Skala Usaha Usaha Kecil Usaha Menengah Usaha Besar Who? Periode Pelaporan* Semester 1 Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 1 10 April 1 -10 Juli 25 September - 8 Oktober 2024 1 10 Januari 2025 Semester 2 When? Tahapan Pelaporan Tidak ada TAHAP KONSTRUKSI T AHAP PRODUKSI LKPM UMK LKPM Non UMK Jenis LKPM How ? *Periode pelaporan dapat berubah menyesuaikan PRINSIP PENYAMPAIAN LKPM LKPM Triwulan IV Tahun 2024 dapat disampaikan pada tanggal 1 10 Januari 2025 melalui sistem Online Single Submission (OSS) dengan tautan https://oss.go.id (menu pelaporan Laporan LKPM). Panduan pengisian LKPM dapat diakses melalui: https://linktr.ee/LKPM
- 26. KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM Terima Kasih Jalan Jenderal Gatot Subroto, No.44 Jakarta 12190 Indonesia T: +62 21 525 2008 | E: info@bkpm.go,id www.bkpm.go.id
- 27. CONTOH PERINGATAN TERTULIS PERTAMA (SP1) Berkenaan dengan hal tersebut diatas melalui surat ini kami memberikan Peringatan Tertulis Pertama. Oleh karena itu kami harapkan Saudara segera memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud diatas dengan menyampaikan LKPM sesuai masa periode pelaporan. Apabila Saudara tidak memenuhi kewajiban penyampaian LKPM sesuai dengan periode waktu pelaporan tersebut, akan diberikan sanksi administratif lanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 28. CONTOH PERINGATAN TERTULIS KEDUA (SP2) Berdasarkan dengan hal tersebut, kami harapkan Saudara memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud di atas dengan menyampaikan LKPM Periode Triwulan III Tahun 2023 secara daring melalui Sistem OSS Berbasis Risiko. Apabila Saudara tidak memenuhi kewajiban penyampaian LKPM sesuai dengan periode waktu pelaporan tersebut, akan diberikan sanksi administrasi lanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- 29. CONTOH PERINGATAN TERTULIS KETIGA (SP3) Berdasarkan dengan hal tersebut, kami harapkan Saudara memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud di atas dengan menyampaikan LKPM Triwulan IV Tahun 2023 secara daring melalui Sistem OSS Berbasis Risiko. Apabila Saudara tidak memenuhi kewajiban penyampaian LKPM sesuai dengan periode waktu pelaporan tersebut, akan diberikan sanksi administrasi lanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- 30. CONTOH SK PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA (PS) Dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara menurut pemantauan dan evaluasi tidak memenuhi kewajiban atas sanksi administratif sebelumnya berupa : 1. Surat Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor SNK-202403221653561509640 tanggal 22 Maret 2024 Perihal Peringatan Tertulis Ketiga; dan 2. Tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan IV Tahun 2023, Berdasarkan dengan hal tersebut, Saudara diwajibkan LKPM Triwulan I Tahun 2024 secara daring melalui Sistem OSS Berbasis Risiko sebagai dasar pencabutan atas Sanksi Administratif Penghentian Sementara Kegiatan Usaha ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan LKPM Triwulan I Tahun 2024, maka kami akan memberikan sanksi administratif berikutnya berupa Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana ketentuan dalam Pasal 60 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 31. MENU PENCABUTAN: LIKUIDASI DAN NON LIKUIDASI Likuidasi: Pencabutan karena pembubaran usaha orang perseorangan atau badan usaha Non Likuidasi: Pencabutan yang tidak termasuk pembubaran usaha orang perseorangan atau badan usaha
- 32. MENU SANKSI Daftar Sanksi: daftar sanksi, selain sanksi LKPM Daftar Sanksi LKPM: daftar sanksi yang dikenai kepada Pelaku Usaha karena tidak menyampaikan LKPM
- 34. PROFIL PELAKU USAHA lanjutan Tingkat kepatuhan yang dilihat dari entitas Pelaku Usaha (gabungan dari semua kegiatan usaha yang dimiliki)
- 35. PROFIL PELAKU USAHA lanjutan
- 36. DASAR HUKUM PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PERATURAN PEMERINTAH NO. 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO Bagian Kedua Sanksi Bagi Pelaku Usaha Paragraf 1 Pasal 317 Paragraf 16 Pasal 557 PERATURAN MENTERI SEKTOR PENGAMPU KEGIATAN USAHA PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO Mencatatkan Informasi Pemberian Sanksi Pasal 16 ayat (6) Menindaklanjuti dengan Penerapan Sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 16 ayat (5) Mengusulkan Pencabutan Perizinan Berusaha Pasal 48 Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemda Kabupaten/Kota, Administrator KEK, Dan/Atau Badan Pengusahaan KPBPB
- 37. SANKSI ADMINISTRATIF Sanksi Administrasi Peringatan Tertulis Penghentian sementara kegiatan berusaha Pencabutan Perizinan Berusaha Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha *Sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk Sanksi Sanksi dinyatakan gugur bila memenuhi kewajiban dan memberikan tanggapan ke sistem OSS, bila tidak diberikan sanksi administratif selanjutnya DAPAT DIKENAKAN SECARA BERJENJANG Peringatan Pertama (30 Hari) Peringatan Kedua (15 Hari) Peringatan Ketiga (10 Hari) Peringatan Tertulis Pertama dan Terakhir (30 Hari) Penghentian Sementara (30 Hari) Pencabutan *hari: hari kerja terhitung sejak tanggal terkirimnya surat sanksi administratif
- 38. Target Presiden Terpilih Ekonomi Tumbuh 8% Target pertumbuhan ekonomi RAPBN 2024= 5,2% Investasi diharapkan membantu tambahan +2- 3% Kebutuhan investasi 2025-2029 = Rp 13,526 T Faktor yang menjadi pertimbangan investor untuk masuk ke suatu negara 1. Faktor Ekonomi (30-40%) market size, stabilitas ekonomi, keterbukaan pasar 2. Regulasi dan Iklim Investasi (25-35%) insentif pemerintah dan kemudahan berusaha 3. Inovasi dan Tenaga Kerja (20-30%) penguasaan teknologi, ketersediaan dan kualitas tenaga kerja terampil 4. Politik dan Sosial (10-20%) stabilitas politik dan keamanan, dan faktor sosial *Sumber: UNCTAD, World Bank Kondisi Saat ini Pertumbuhan ekonomi Q2-2024 = 5,05%, Realisasi investasi 2024 (Jan-Sep) = = Rp 1.261 T (76,4% dari Target) Target investasi 2024 = 1.650 T Tren Investasi Global Cenderung Turun* FDI Global 2023 turun -2% (US$ 1,33 Triliun) FDI ke negara berkembang turun -7% Ekonomi global turun -2.7% Kondisi geopolitik belum mereda Persaingan menarik investasi global semakin ketat Perlu Intervensi Pemerintah agar Indonesia lebih atraktif bagi Investor 38 Investasi sebagai Motor Pertumbuhan Ekonomi Indonesia