More Related Content
Similar to Tata Cara Pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal.pptx (20)
More from Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun (20)
Recently uploaded (20)
Tata Cara Pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal.pptx
- 2. DASAR HUKUM KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LKPM UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasal 5 huruf c: Setiap Pelaku Usaha berkewajiban: menyampaikan LKPM Pasal 32 ayat (1): Pelaku Usaha wajib menyampaikan LKPM untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi Pasal 15: Setiap penanam modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal
- 3. PRINSIP PENYAMPAIAN LKPM LKPM adalah laporan mencakup realisasi Penanaman Modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan, dan kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 5/2021 Pasal 32 ayat (4): 1. Pelaku usaha kecil Rp 1 – 5 miliar (per semester); 2. Pelaku Usaha menengah Rp 5 – 10 miliar dan Pelaku Usaha besar > Rp 10 miliar (per triwulan). What? Who? Pelaku Usaha besar dan menengah wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan (triwulan) Pelaku Usaha kecil wajib menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (semester) When?
- 4. LKPM untuk Pelaku Usaha Kecil JENIS LKPM BERDASARKAN SKALA USAHA • Bagi Pelaku Usaha skala kecil dengan nilai modal usaha lebih besar dari Rp 1 miliar sampai dengan paling banyak Rp 5 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) • Disampaikan setiap 6 bulan sekali (per semester) • LKPM tidak terbagi atas tahap konstruksi/persiapan maupun operasional dan/atau komersial LKPM untuk Pelaku Usaha Non UMK • Bagi Pelaku Usaha skala menengah dengan nilai modal usaha Rp 5 - 10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) • Bagi Pelaku Usaha skala besar dengan nilai modal usaha lebih besar dari Rp 10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) • Disampaikan setiap 3 bulan (per triwulan) • LKPM terbagi atas tahap konstruksi/ persiapan maupun operasional dan/atau komersial
- 5. PELAPORAN LKPM Hak Akses bagi Pelaku Usaha LKPM dilaporkan pada laman https://oss.go.id/ Belum memiliki hak akses OSS • Registrasi dan buat NIB pada laman https://oss.go.id Sudah memiliki hak akses OSS • Login ke laman https://oss.go.id dan lakukan penggantian hak akses OSS 1.1 ke OSS Berbasis Risiko
- 6. TAHAPAN REALISASI INVESTASI PERSIAPAN KONSTRUKSI PRODUKSI PERLUASAN/ RESTRUKTURISASI Pembelian lahan, Pra feasibility study, Biaya Persiapan Bangunan, Pembelian mesin, dan peralatan, Instalasi mesin, dan lain-lain Operational cost, Biaya maintenance, Biaya lain-lain Penambahan kapasitas dan faktor produksi lainnya, penggantian mesin-mesin lama, replanting, dan lain-lain Melibatkan: Tenaga kerja langsung, tenaga kerja outsourcing, tenaga kerja dari para sub- contractor.
- 7. Tana h Bangunan Mesin/ sarana/ Peralatan Lain-lain MODAL TETAP Biaya pengeluaran atas nilai perolehan untuk pengadaan dan pematangan tanah (land clearing, cut and fill, dan lain- lain) dalam lokasi proyek Biaya pengeluaran atas nilai perolehan bangunan gedung termasuk renovasi atau penambahan bangunan gedung baru yang tidak berdampak pada peningkatan kapasitas produksi, serta biaya konsultan desain, pembangunan jalan permanen di dalam lokasi proyek, fasilitas penunjang, dan fasilitas lainnya Biaya yang dikeluarkan atas nilai perolehan untuk penggantian/ penambahan mesin/peralatan baru yang tidak berdampak pada kapasitas produksi, baik yang diimpor maupun pembelian lokal, termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan, serta biaya pengiriman dan instalasi Biaya pengeluaran atas nilai perolehan untuk sewa tanah, sewa bangunan, sewa mesin peralatan, maupun penambahan atau sewa kendaraan operasional penunjang usaha dan peralatan kantor, serta pengadaan sumber daya manusia serta kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional dan/atau komersial Pencatatan realisasi penanaman modal tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset PELAPORAN LKPM TAHAP KONSTRUKSI/PERSIAPAN Pencatatan Realisasi Penanaman Modal
- 8. 8 Pelaporan LKPM Tahap Konstruksi/Persiapan Komponen realisasi modal kerja hanya diisi pada saat kegiatan usaha siap operasional dan/atau komersial dengan tambahan perhitungan nilai realisasi satu turnover* pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), suku cadang, dan biaya overhead perusahaan *) Satu turnover adalah satu periode perputaran/siklus biaya produksi/operasional mulai pembelian bahan baku sampai dengan penjualan hasil produksi (hasil penjualan produksi digunakan untuk pembelian bahan baku kembali) Pencatatan Tenaga Kerja Tenaga kerja yang diinput adalah tenaga kerja perusahaan diluar jabatan Komisaris dan Direksi, yang meliputi pencatatan data TKI, TKA, serta tenaga kerja lokal setempat Pencatatan Permasalahan Pelaku Usaha Pelaku Usaha dapat mencatat permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan usahanya Pencatatan Realisasi Modal Kerja
- 9. 9 Pelaporan LKPM Tahap Operasional dan/atau Komersial Modal Tetap Modal Kerja Setelah operasional/produksi komersial, tidak ada lagi tambahan realisasi modal tetap, kecuali atas pembelian capital expenditure (capex) berupa tanah, bangunan, mesin produksi, kendaraan, ataupun aset perusahaan lainnya Khusus bagi non UMK, realisasi modal kerja berupa nilai realisasi pengeluaran bahan baku atau penolong, biaya sewa lahan/gedung/kendaraan, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), dan biaya overhead perusahaan tidak diinput dalam LKPM OSS RBA
- 10. 10 Pelaporan LKPM Tahap Operasional dan/atau Komersial
- 11. 11 11 Pelaporan LKPM Tahap Operasional dan/atau Komersial
- 12. 12 12 Pelaporan LKPM Tahap Operasional dan/atau Komersial
- 13. 13 13 Pelaporan LKPM Tahap Operasional dan/atau Komersial Form LKPM Tahap Produksi/Komersia l Pengisian Realisasi Penanaman Modal dan Tenaga Kerja
- 14. 14 14 Pelaporan LKPM Tahap Operasional dan/atau Komersial Pengisian Realisasi Produksi/Pemasaran Barang/Jasa per tahun Kewajiban Divestasi BPJS Ketenagakerjaan
- 15. 15 15 Pelaporan LKPM Tahap Operasional dan/atau Komersial Kemitraan dengan UKM Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia
- 16. 16 16 Pelaporan LKPM Tahap Operasional dan/atau Komersial Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Kewajiban Pengelolaan Lingkungan
- 17. 17 17 Pelaporan LKPM Tahap Operasional dan/atau Komersial Cetakan LKPM Produksi/ Operasional Komersial
- 18. ALUR VERIFIKASI LKPM LKPM SUDAH DIPERBAIKI Pelaku Usaha telah memenuhi kewajiban pelaporan LKPM LKPM TERKIRIM PELAPORAN LKPM PROSES VERIFIKASI LKPM PERLU PERBAIKAN LKPM DISETUJUI LKPM dikembalikan ke Pelaku Usaha untuk diperbaiki LKPM diperbaiki Pelaku Usaha dan dikirimkan kembali
- 19. 19 PANDUAN DAN TUTORIAL TATA CARA PENGISIAN LKPM https://linktr.ee/LKPM
- 20. Peringatan Tertulis Penghentian Sementara Pencabutan Perizinan Berusaha dan/atau kegiatan usaha Dikenakan bagi Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran ringan, salah satunya karena: • Tidak menyampaikan LKPM selama 2 (dua) periode berturut-turut • Menyampaikan LKPM pertama kali tanpa ada nilai tambahan realisasi investasi selama 4 (empat) periode berturut-turut dengan nilai realisasi nihil Dikenakan apabila Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban atas sanksi pelanggaran ringan Dikenakan apabila Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban atas sanksi pelanggaran sedang • Peringatan Pertama (30 hari kerja) • Peringatan Kedua (15 hari kerja) • Peringatan Ketiga (10 hari kerja) • Penghentian Sementara (30 hari kerja) • Pencabutan Perizinan Berusaha dan/atau kegiatan usaha Sanksi dinyatakan gugur bila memenuhi kewajiban dan memberikan tanggapan ke sistem OSS. Apabila tidak, akan diberikan sanksi administratif selanjutnya TENGGAT WAKTU SANKSI DAPAT DIKENAKAN SECARA BERJENJANG SANKSI ADMINISTRATIF
- 21. 21 Surat Peringatan Tidak Lapor LKPM SP1 SP2 SP3 Pelanggaran Sedang Pelanggaran Berat Lapor LKPM Tidak Lapor LKPM Sanksi Digugurkan Lapor LKPM Tidak Lapor LKPM Sanksi Digugurkan Lapor LKPM Tidak Lapor LKPM Sanksi Digugurkan Pelanggaran Ringan 2 periode berturut-turut Kriteria Obyek Sanksi Administratif 1. Status NIB aktif yang memiliki KBLI wajib lapor LKPM dengan status Kegiatan Usaha Utama 2. Kegiatan usaha yang tidak menyampaikan LKPM secara 2 periode berturut turut dengan status: a. Status LKPM tidak lapor b. Status LKPM draf c. Status LKPM perlu perbaikan d. Status LKPM terkirim dan sudah diperbaiki tetapi diluar periode pelaporan 3. Kegiatan usaha tahap konstruksi/persiapan yang menyampaikan LKPM secara 4 periode berturut turut dengan tambahan nihil
- 22. 22 Sanksi akan Mengurangi Nilai Kepatuhan
- 23. KEPATUHAN PELAKU USAHA MEMBENTUK PROFIL PELAKU USAHA Kriteria kepatuhan pelaku usaha 1. Sangat baik 2. Baik 3. Kurang baik DATA KEPATUHAN Bidang Usaha, Lokasi Usaha, Produk/Jasa yang dihasilkan, Kapasitas Produksi/Jasa, Nilai Investasi, Tenaga Kerja, Jumlah Bangunan, Perizinan Berusaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal DATA KEGIATAN USAHA Informasi dan data terkait pelaku usaha (Nama Pelaku Usaha, Alamat, NPWP, Status Penanaman Modal (PMA/PMDN), Data Permodalan, Susunan Pemegang Saham, Maksud dan Tujuan) DATA LEGALITAS DATA SHARING
- 27. Terima Kasih