More Related Content
Similar to PAPARAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN (BPMP 21 Nov 2023).pptx (20)
Recently uploaded (20)
PAPARAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN (BPMP 21 Nov 2023).pptx
- 1. PENYUSUNAN PEMENUHAN INDIKATOR DAN SUB KEGIATAN SPM PENDIDIKAN DI PROVINSI LAMPUNG DISAMPAIKAN OLEH : KEPALA BIDANG P3M BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG
- 2. NAMA : EKA YUSLITA DEWI, ST., MT TTL : DOROWATI, 01 NOVEMBER 1980 PENDIDIKAN SDN 2 DOROWATI (1992) SMP N MULYOREJO(1995) SMUN 2 KOTABUMI (1998) SI TEKNIK SIPIL, UNILA (2005) S2 MAGISTER SUMBER DAYA AIR, ITB (2008) GELAR PROFESI INSINYUR (2022) KARIR Kepala Bidang Perencanaan Pemerinahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Lampung Maret 2020 - sekarang Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak, Dinas PPPA Prop Lampung 2019-2020 Kepala Bidang Bina Program Dinas PUPR Lampung Timur, 2017 2019 PENGALAMAN KERJA Short Course program Co- Design for inclusive Public Spaces and Services , LUND University, Swedia (2021) Tim Panelis Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Stunting tahun 2020-2022 Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran, Kerjasama LPEM-FEB Universitas Indonesia dan Pusbindiklatren Bappenas (2019) Diklatpim III, BBPK Jakarta (2018) Short Course Participatory Irrigation Sector Project, IHE, Belanda Tahun 2009 Pertukaran Pemuda ASEAN- Jepang, JICA Jepang (2006)
- 5. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025-2045
- 7. Tinjauan Misi 1 RPJPN
- 8. TRANSFORMASI SOSIAL Kemajuan Pembangunan ditentukan oleh Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Status Kesehatan nya
- 11. 11 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ISU GLOBAL ISU NASIONAL ISU STRATEGIS DAERAH Potensi terjadinya krisis ekonomi global akibat gangguan rantai pasok dan bencana iklim Pengurangan kemiskinan dan upaya penghapusan kemiskinan ekstrem Daya saing dan nilai tambah sektor unggulan belum optimal Pemulihan ekonomi dunia pasca pandemi COVID-19 Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan Relatif masih rendahnya kualitas hidup masyarakat terutama pendidikan dan kesehatan Potensi masih terus berlangsung perang Rusia-Ukraina Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektifitas Masih tingginya angka kemiskinan Tantangan kerawanan pangan dan kesehatan Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan Aksesibilitas dan konektifitas antar wilayah terbatas/belum optimal Komitmen penurunan emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim Komitmen penurunan emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim Penguatan Reformasi Birokrasi Tantangan transisi energi Pembangunan rendah karbon dan transisi energi Pemantapan kehidupan masyarakat Lampung yang religious, aman, berbudaya dan demokratis Pembangunan Ibukota Negara Nusantara Pembangunan berkelanjutan
- 12. UPAYA PENYELESAIN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN LAMPUNG
- 13. 13
- 14. TEMA, PRIORITAS DAN SASARAN MAKRO PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024 Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Pembangunan Infrastruktur Reformasi Birokrasi Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana 1 2 3 4 5 6 PRIORITAS 2024 TEMA RKPD 2024 PEMANTAPAN TRANSFORMASI EKONOMI DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MENUJU RAKYAT LAMPUNG BERJAYA INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN CAPAIAN 2022 TARGET 2024 Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,28 4,5 - 5,5 Inflasi (%) 5,51 3 賊 1 PDRB Per Kapita ADHA (Juta Rupiah) 45,1 45 - 46 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4,52 4,0 - 3,8 Tingkat Kemiskinan (%) 11,44 11,4 - 10,9 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 70,45 70,6 - 70,9 Indeks Gini 0,313 0,293 - 0,314 Nilai Tukar Petani (NTP) 102,19 105 - 106 Pertumbuhan PAD 13,63 8,47 Kemantapan Jalan Provinsi (%) 76,602 78 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 8,88 7.29
- 15. TINJAUAN MISI 1 RPJPD PROVINSI LAMPUNG 2025- 2045
- 16. TINJAUAN MISI 1 RPJPD PROVINSI LAMPUNG 2025-2045 TAHAP 1 (2025-2029) TAHAP 2 (2030-2034) TAHAP 3 (2035-2039) TAHAP 4 (2040-2045) Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan dan sosial Percepatan pembangunan sumber daya manusia Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan inklusif Perwujudan sumber daya manusia yang unggul, adaptif dan produktif
- 19. PERKEMBANGAN KOMPOSIT IPM PROVINSI LAMPUNG
- 21. ANGKA KEMISKINAN PROVINSI LAMPUNG PERBANDINGAN GINI RATIO LAMPUNG DAN INDONESIA, 2015-2023
- 22. KONDISI KEMISKINAN EKSTREM, per September 2022 Kemiskinan ekstrem Provinsi Lampung per September 2022 sebesar 1,67%. Hal ini menunjukkan penurunan 0,62% poin dibanding periode Maret 2022.
- 24. Kab. Lampung Barat 62,23 (Tuntas Muda) Kab. Lampung Selatan 59,98 (Belum Tuntas) Kab. Lampung Tengah 56,16 (Belum Tuntas) Kab. Lampung Timur 56,32 (Belum Tuntas) Kab. Lampung Utara 53,43 (Belum Tuntas) Kab. Mesuji 59,65 (Belum Tuntas) Kab. Pesawaran 52,64 (Belum Tuntas) Kab. Pesisir Barat 52,94 (Belum Tuntas) Kab. Pringsewu 62,05 (Tuntas Muda) Kab. Tanggamus 49,47 (Belum Tuntas) Kab. Tulang Bawang 56,02 (Belum Tuntas) Kab. Tulang Bawang Barat 52,94 (Belum Tuntas) Kab. Way Kanan 54,55 (Belum Tuntas) Kota Bandar Lampung 64,6 (Tuntas Muda) Kota Metro 65,48 (Tuntas Muda) Capaian SPM Kab/Kota Sumber : Rapot Pendidikan, September 2023
- 25. Capaian Indikator Prioritas Provinsi yang Memengaruhi Indeks SPM Sumber : Rapot Pendidikan, September 2023
- 26. SUDAH TERCAPAI TIDAK TERCAPAI JENIS DATA REALISASIBERBEDA DENGANDATA TARGET DATACAPAIAN MASIH MEMAKAITAHUN SEBELUMNYA DATA TIDAK TERSEDIA 1 TanpaKemiskinan 20 4 - 5 - 29 13.06 2 TanpaKelaparan 7 4 - 2 - 13 5.86 3 Kehidupan Sehatdan Sejahtera 24 5 - 5 - 34 15.32 4 PendidikanBerkualitas 12 3 1 3 - 19 8.56 5 Kesetaraan Gender 11 1 - 3 - 15 6.76 6 AirBersihdan SanitasiLayak 4 1 1 6 - 12 5.41 7 EnergiBersihdan Terjangkau 2 1 - - - 3 1.35 8 Pekerjaan LayakdanPertumbuhan Ekonomi 10 1 1 6 - 18 8.11 9 Industri,InovasidanInfrastruktur 3 2 - 1 - 6 2.70 10 BerkurangnyaKesenjangan 9 - - 1 - 10 4.50 11 KotadanPermukimanyangBerkelanjutan 4 1 - 3 1 9 4.05 12 Konsumsidan ProduksiyangBertanggungjawab 2 1 - - - 3 1.35 13 Penanggulangan Perubahan Iklim 1 - - - - 1 0.45 14 EkosistemLaut 3 3 - - - 6 2.70 15 EkosistemDarat 2 - - 1 - 3 1.35 16 Perdamaian,Keadilan dan Kelembagaan Tangguh 17 5 - 10 2 34 15.32 17 KemitraanuntukMencapaiTujuan 7 - - - - 7 3.15 138 32 3 46 3 222 62.16 14.41 1.35 20.72 1.35 100.00 KATEGORITPB 100 JUMLAH PERSENTASE JUMLAH PERSENTASE TUJUAN/ GOALS KETERANGAN CAPAIAN INDIKATOR TPB/SDGs PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 TARGET REALISASI STATUS 4.1 .1 (c) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ Paket C. 85,04% 87,4% TERCAPAI 4.1 .1 (d) Rata-rata lama sekolah penduduk umur 1 5 tahun. 8,1 4 tahun 8,61 tahun TERCAPAI 4.1 .1 (e) Angka rata-rata lama sekolah 7,91 tahun 8,1 8 tahun TERCAPAI Persentase guru SMA/SMALB dengan kualifikasi minimal S1 /D4 97,9% 95% TIDAK TERCAPAI Persentase guru SMK dengan kualifikasi minimal S1 /D4 93,85% 90% TIDAK TERCAPAI INDIKATOR 4.c.1 GOALS 4 Analisis Capaian TPB untuk Pendidikan di Provinsi Lampung
- 27. PENGELOLAAN PERENCANAAN BIDANG PENDIDIKAN BERBASIS DATA
- 32. Indikator Kinerja Urusan Pendidikan29 Indikator Provinsi dan 15 Indikator Kab/Kota
- 40. KEBIJAKAN BELANJA UNTUK MENDANAI URUSAN PENDIDIKAN TELAH DITETAPKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (MANDATORY SPENDING), ANTARA LAIN: 1. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan. 2. Perhitungan alokasi fungsi pendidikan 3.pemetaan atas perhitungan alokasi fungsi pendidikan terdiri atas belanja pada sub kegiatan pada urusan bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang perpustakaan, bidang kepemudaan dan olahraga serta belanja di luar urusan bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang perpustakaan, bidang kepemudaan dan olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan yang menjadi bagian informasi yang tersedia dalam SIPD-RI. 4.dalam hal terdapat penyesuaian atas perubahan kebijakan mengenai pemetaan atas perhitungan alokasi fungsi pendidikan, dapat diperbarui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. KEBIJAKAN TEMATIK TERKAIT PENDIDIKAN YANG DIATUR BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN ANTARA LAIN Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM, Pemerintah Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 memedomani antara lain: urusan pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirincikan secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah masing-masing Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
- 43. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 26 PROFIL Profil Satuan Pendidikan Profil Pendidikan Daerah isi komprehensif, bersifat diagnostik Bentuk Evaluasi EVALUASI DIRI INTERNAL Sumber Data Asesmen Nasional (AKM, Survei Karakter, & Survei Lingkungan Belajar) Dapodik Platform Digital dan Data GTK Tracer Study SMK Data BOS BPS Laporan Evaluasi Platform Rapor Pendidikan Evaluasi Diri Satuan Pendidikan mandiri, bagian siklus perencanaan Evaluasi Diri Pemda mandiri, bagian siklus perencanaan EVALUASI EKSTERNAL Evaluasi Pendidikan Daerah (re)akreditasi Sekolah oleh BAN visitasi hanya pada sekolah dengan kriteria tertentu Insentif Kinerja Sekolah dari Kemendikbud RKTS RKPD SPM Akreditasi BOS Kinerja Rapor Pendidikan menampilkan data hasil evaluasi sistem pendidikan secara terintegrasi untuk dimanfaatkan oleh Satuan Pendidikan dan Pemerintah Daerah dalam PBD RAPOR Rapor Satuan Pendidikan Rapor Pendidikan Daerah bagian dari indikator Profil Pendidikan Dari total 185 indikator Rapor Pendidikan, 101 indikator berasal dari Asesmen Nasional (54,6%)