Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
Download as pptx, pdf5 likes3,454 views
Dokumen tersebut membahas tentang peran kecamatan dalam pemerintahan daerah kabupaten. Kecamatan berperan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang dipimpin oleh camat. Camat memperoleh sebagian kewenangan dari bupati untuk menangani urusan otonomi daerah melalui pelimpahan kewenangan. Pelimpahan kewenangan dimaksudkan untuk mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat.
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
- 1. OLEH SALIMODE.,S.Sos., M.Si JFU ANALIS PEMERINTAHAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2017
- 2. 1. Keberadaan Pemerintah Daerah untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat secara demokratis 2. Kesejahteraan rakyat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index), dengan indikator utamanya i. Penghasilan; ii. Kesehatan; dan iii.Pendidikan 3.Untuk meningkatkan pencapaian HDI dilakukan melalui pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- 3. UU No. 32 Tahun 2004 Tujuan: Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat Melalui Peningkatan : Pelayanan Pemberdayaan, dan Peran serta masyarakat
- 4. KECAMATAN.....!!!! CAMAT GARDA TERDEPAN DALAM PEMERINTAHAN PNS Abdi Negara dan Masyarakat Melaksanakan Tugas Umum Pemerintahan (Atributif) Pelimpahan Sebahagian Keweangan Bupati (Delegatif)
- 5. 1. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat 2. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah 3. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan : Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat (mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan trantibum (Koordinasi dengan polsek, danramil dan tokoh masyarakat) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; (Binwas tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan
- 7. a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum Musrembang di desa/kelurahan dan kecamatan; b. Malakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja pemerintah maupn swasta yang menpunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan; c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta;
- 8. *Perizinan *Rekomendasi *Koordinasi *Pembinaan *Pengawasan *Fasilitasi *Penetapan *Penyelenggaraan *Kewenangan lain yang dilimpahkan Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang camat diatur dengan peraturan Bupati.
- 9. *Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan dan ketentraman dan ketertiban umum dalam wilayah kecamatan; *Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada dalam wilayah kerja kecamatan.
- 10. *Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan *Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 11. *Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan dan fasilitas pelayanan umum *Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum
- 12. *Melakukan koordinasi dengan SKPD/OPD dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan *Melakukan koordinasi dan singkronisasi perencanaan dengan SKPD/OPD dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan *Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
- 13. *Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan; *Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan; *Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan atau lurah; *Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat dasa dan/atau kelurahan *Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahaan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan
- 14. *Melakukan perencanaan kegiatan pelayan kepada masyarakat di kecamatan; *Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan kepada masyarakat di kecamatan; *Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan *Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayan kepada masyarakat di kecamatan
- 16. 1. SIAPA YANG MELIMPAHKAN ? 2. MENGAPA ? 3. APAKAH PERLU ? 4. APA SAJA ? 5. KALAU TIDAK ADA PELIMPAHAN 6. DLL...
- 17. 1. UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 66 ayat (4) Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari Bupati 2. UU No 32 Tahun 2004 Pasal 126 ayat (2) Camat memperoleh sebagian wewenang dari Bupati untuk menangani sebagian ursan otonomi daerah Catatan: Sebanyak 76% Bupati/Walikota belum melimpahkan sebagian wewenang ke kecamatan
- 18. * Tidak ada masukkan dari bawah * Tidak Memahami * Merasa diatur Bila ada pelimpahan ? Harus disertai dengan pendanaan Tanpa dana pelimpahan itu akan mengalami hambatan
- 19. Kewenangan adalah kekuasaan yang sah (legitimate power) atau kekuasaan yang terlembagakan (institutionalized power) Wewenang adalah hak seserang pejabat untuk mengambil tidakan yang diperlukan agar tugas serta tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, memberdayakan, menyejahterakan masyarakat
- 20. 1.Mempercepat pengambilan keputusan ysng berkaitan dengan kepentingan dan kebtuhan masyarakat setempat 2.Mendekatkan pelayanan pemerintah 3.Mempersempit rentang kendali dari bupati kepada kepala desa dan lurah 4.Kaderisasi kepemimpinan pemerintah
- 21. *Pola I : seragam untuk semua kecamatan *Pola II : Beraneka Ragam Menjadi kecamatan sebagai pusat layanan masyarakat (PUSYANMAS) untuk pelayanan yang sederhana, murah dan cepat Seragam untuk kewenangan tertentu yang bersifat umum (generik) ditambah kewenangan spesifik sesuai karakteristik wilayah dan penduduk (kondisional)
- 22. * Keunggulan Pola Seragam 1. Mudah dalam pembatannya; 2. Mudah dalam pengaturan dan pengendaliannya; 3. Mudah dalam pembinaan personil, anggaran, logistik. * Kelemahan Pola Seragam 1. Tidak responsif dengan kebutuhan masyarakat; 2. Penyediaan personil, anggaran dan logistik tidak sesuai kebutuhan nyata sehingga sulit untuk mencapai efektifitas dan efisiensi; 3. Sulit mengukur kinerja organisasi secara obyektif.
- 23. *Keunggulan pola beraneka ragam 1. Lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan masyarakat 2. Kebutuhan personil, anggaran dan logistik dapat di hitung secara obyektif dan rasional 3. Memudahkan dalam pengukran *Kelemahan pola beraneka ragam 1. Memelukan waktu dan tenaga untuk menyusunnya; 2. Agak sulit dalam pengendalian dan pengawasannya; 3. Memerlukan personil yang memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan pelayanan masyarakat.
- 24. 1.Rakor, seluruh perangkat daerah (termasuk Camat) dipimpin oleh Bupati 2.Bentuk Tim dari Unsur OTDA, TAPEM, HUKUM, ORTALAK, BAPPEDA, INSPEKTORAT, BKD
- 25. 3. Inventarisasi rincian kewenangan dari Dinas, Badan dan Lembaga Teknis Lainnya yang dapat didelegasikan ke Camat Bidang Jenis kewenganan pertanian Pertambang dan energi Sosial Dst s/d 31 bidang Perijinan Rekomendasi Koordinasi Pembinaan Pengawasan Fasilitasi Penetapan penyelenggaraan
- 26. 4. Rapat teknis antara dinas dan lembaga teknis daerah dan para Camat untuk mencocokan rincian kewenangan yang dapat di delegasikan dan yang mampu dilaksanakan camat 5. Menyiapkan rancangan peraturan Bupati tentang pelimpahan sebagian kewenangan ke Camat 6. Konsultasi dengan pakar dilihat dari kajian akademik 7. Penyusnan/pembahasan dan penerbitan produk hukum peratran Bupati tentang pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat 8. Sosialisasi kepada para kepala Dinas, Badan dan lembaga teknis daerah lainnya serta camat 9. Peyusunan juknis (termasuk SOP pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat 10. implementasi pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat 11. Evaluasi (camat dan Bupati)
- 27. 1. Adanya keinginan politik dari Bupati. 2. Adanya Kamauan politik dari Pemerintah Daerah (KDh dan DPRD) untuk menjadikan kecamatan sebagai pusat layanan masyarakat. 3. Adanya kelegawaan dari dinas dan/atau lembaga teknis daerah. 4. Adanya dukungan anggara dan personil untuk menjalankan kewenangan yang telah didelegasikan
- 28. Camat disyaratkan oleh PP. No. 19 Tahn 2008 adalah berikut: 1. Camat diangkat oleh Bupati/Walikot atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dari PNS/ASN yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2. Pengetahuan teknis pemerintahan meliputi : a. Menguasai ilmu pemerintahan dibuktikan dengan ijazah diploma/sarjana ilmu pemerintahan b. Pernah bertugas di desa, kelurahan, atau kecamatan paling singkat 2 tahun 3. PNS/ASN yang akan diangkat menjadi camat dan tidak memenuhi syarat dimaksud, wajib mengikuti pendidikan teknis pemerintahan yang dibuktikan dengan sertifikat 4. Pelaksanaan pendidikan teknis pemerintahan berpedoman pada permendagri No 30 Tahun 2009
- 29. WAKATOBI MAJU, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING ADA PADA NIAT BAIK KITA SEMUA