More Related Content
Similar to Percepatan dan Penegasan Batas Desa.pptx (20)
Recently uploaded (6)
Percepatan dan Penegasan Batas Desa.pptx
- 1. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Webinar Percepatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa
- 2. LATAR BELAKANG DITJEN BINA PEMDES KEMENDAGRI Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan Desa bertujuan memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka (1) 2 Bab I Ketentuan Umum, Pasal 4 poin (b) Sesuai dengan UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 3. DASAR HUKUM DITJEN BINA PEMDES KEMENDAGRI UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa Perpres No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 1 2 4 6 3 5 3
- 4. PEMBAGIAN WILAYAH NEGARA DITJEN BINA PEMDES KEMENDAGRI UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Batas Administrasi Kabupaten Batas Adm Kecamata n Batas Adm Desa Batas Adm Kecamata n Batas Batas Adm Adm Kel Desa Batas Administrasi Kota Batas Adm Kecamata n Batas Batas Adm Adm Kel Desa Batas Adm Kecamata n Batas Batas Adm Adm Kel Desa Batas Teritorial Negara Batas Administrasi Provinsi Batas Administrasi Provinsi Batas Administrasi Kab Batas Adm Kecamata n Batas Batas Adm Adm Kel Desa Batas Adm Kecamata n Batas Batas Adm Adm Kel Desa Batas Administrasi Kota Batas Adm Kecamata n Batas Batas Adm Adm Kel Desa Batas Adm Kecamata n Batas Batas Batas Adm Adm Adm Kel Desa Kel NKR I 34 Provinsi 514 Kab/kota 7.094 Kecamata n 74.961 Desa + 8.479 kel 4
- 5. TUJUAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DITJEN BINA PEMDES KEMENDAGRI Tujuan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Menciptakan tertib administrasi pemerintahan Memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa Memastikan akses setiap warga negara terhadap pelayanan publik di setiap jengkal wilayah NKRI Menegaskan hak pengelolaan sumber daya di tingkat Desa sesuai ketentuan perundang- undangan untuk mendorong kemakmuran masyarakat Desa 5
- 6. MANFAAT DILAKUKANNYA PENEGASAN BATAS DESA DITJEN BINA PEMDES KEMENDAGRI Sebagai dasar perencanaan pembangunan di tingkat Desa Meminimalisasi konflik batas wilayah dan konflik tenurial Menjadi syarat bagi penataan Desa Meningkatkan daya saing Desa Meningkatkan kualitas pelayanan publik 6
- 7. SUSUNAN DAN TUGAS TIM PPBDES DITJEN BINA PEMDES KEMENDAGRI Tim PPB Des Pusat Menyiapkan Kebijakan Umum & Melakukan Binwas terhadap Penetapan & Penegasan Batas Desa. : Mendagri : Dirjen BPD Ketua Wakil Ketua Anggota : Direktur PAPD, Kabiro Hukum KDN, Kapus Pemetaan Batas Wilayah BIG, Pejabat dari Kemen ATR/BPN, Pejabat dari K/L terkait lainnya Dengan Keputusan MENTERI Tim PPB Des Provinsi Melakukan BINWAS terhadap penetapan & penegasan batas Desa di wilayah provinsi. Ketua Wakil Ketua Anggota : Gubernur atau Wagub : Sekda Provinsi : Assda Prov. Bid. Pemerintahan, Kabiro yang membidangi pemdes, Kabiro Hukum, Pejabat dari SKPDdan/atau instansi pemerintah lainnya Dengan Keputusan GUBERNUR Tim PPB Des Kab/Kota Melaksanakan penetapan & penegasan batas Desa sesuai ketentuan peraturan per-UU-an. Ketua Wakil Ketua Anggota : Bupati/Walikota dan/atau Wabup/Wawali kota : Sekda Kab/Kota : Assda Kab/Kota yg membidangi Pemerintahan, Kabag yg membidangi pemerintahan Desa, Kabag Hukum, Pejabat dari SKPD dan/atau instansi pemerintah lainnya, Camat dan/atau Perangkat Kecamatan, Kades/Lurah dan/atau perangkat Desa/kel dan Tokoh Masyarakat Dengan Keputusan BUPATI/WALIKOTA 7
- 8. PEMBINA DAN PENGAWAS PELAKSANAAN PPBDES DITJEN BINA PEMDES KEMENDAGRI B I N W A S Kemendag ri Provin si Kab/ Kota a. Penyediaan NSPK b. Pembinaan umum (Koordinasi, Asistensi, Sosialisasi, Bimtek, Monev, dsb) a. Pembinaan dan Pengawasan ke Kabupaten/Ko ta b. Sosialisasi NSPK c. Asistensi/ Koordinasi d. Bimbingan Teknis kepada Kab/Kota yang membutuhkan e. Monev a. Pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Administrasi Desa sesuai dengan Peraturan yang berlaku b. Penyediaan SDM c. Alokasi APBD d. Pembinaan kepada aparatur dan perangkat Desa B I N W A S 8 B I N W A S
- 9. PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PPBDES DITJEN BINA PEMDES KEMENDAGRI Membentuk Tim PPBDes tingkat Provinsi Menganggarkan penegasan batas Desa dalam APBD Provinsi Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pelaksanaan PPBDes di wilayah provinsinya a. Pemberian pedoman umum c. Bimbingan teknis d. Pelatihan e. Supervisi Dengan: b. Sosialisasi Melaporkan hasil penetapan dan penegasan batas Desa di wilayah provinsinya kepada MDN PEMERINTA H KABUPATE N Membentuk Tim PPBDes Tingkat Kabupaten Melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa Menganggarkan PBDes dalam APBD Kabupaten Menyusun Perbup/Perwal tentang Peta Batas Desa Melaporkan hasil penetapan dan penegasan batas Desa kepada Provinsi PEMERINTA H PROVINSI 9
- 10. PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DITJEN BINA PEMDES KEMENDAGRI DESA YANG LAHIR SEBELUM PERMENDAGRI 45/2016 TERBIT DESA YANG LAHIR SETELAH PERMENDAGRI 45/2016 TERBIT HANYA MELAKUKAN PENEGASAN BATAS DESA MELAKUKAN PENETAPAN BATAS DESA DAN PENEGASAN BATAS DESA Kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey lapangan. Menghasilkan Peta Batas Desa, yang . -ditandatangani oleh masing- masing Kepala Desa yang berbatasan - disaksikan Tim PPB Des kabupaten/kota. Penegasan Batas Desa TK 1 … LU, … BT PBU 1 … LU, … BT TK 2 … LU, … BT 10
- 11. PENEGASAN BATAS DESA DITJEN BINA PEMDES KEMENDAGRI 1. Pengumpulan dan penelitian dokumen 2. Pembuatan peta kerja Diperoleh dengan terlebih dahulu mengirimkan permohonan peta dasar kepada Kepala BIG 3. Pelacakan dan penyepakatan garis batas Dilakukan dengan metode kartometrik pada Peta Kerja. Jika tidak cukup maka dapat dilakukan pelacakan lapangan. Penentuan merupakan kegiatan menentukan posisi dan koordinat batas 4. Pemasangan dan Pengukuran Pilar Batas (dapat ditunda) 5. Pembuatan Peta batas Desa Setiap tahapan dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara Desa 11
- 12. ALUR PELAKSANAAN PENEGASAN BATAS DESA DITJEN BINA PEMDES KEMENDAGRI Pemerintah Daerah Menerbitkan SK Pembentukan Tim PPBDes Pemerintah Daerah Menyampaikan permohonan Peta dasar kepada BIG BIG Berkoordinasi dengan Pemda untuk memberikan peta dasar Pemda Melaksanakan penegasan batas Desa Pemda Memohon verifikasi teknis hasil delineasi batas Desa Kepada BIG Pemda Melakukan pengesahan batas Desa Pemda Melaporkan progress pelaksanaan penegasan batas Desa kepada Kemendagri melalui Pemerintah Provinsi 12
- 13. PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA DITJEN BINA PEMDES KEMENDAGRI Penyelesaian perselisihan batas Desa antar Desa pada wilayah Kabupaten/Kota yang berbeda dalam satu wilayah Provinsi dan antara Desa dalam wilayah Provinsi yang berbeda ïƒ mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang batas daerah. Penyelesaian perselisihan batas Desa antar Desa dalam satu wilayah Kecamatan ïƒ musyawarah/ mufakat & difasilitasi oleh Camat dituangkan dalam Berita Acara. Penyelesaian perselisihan batas Desa antar Desa pada wilayah Kecamatan yang berbeda dalam satu wilayah kabupaten/kota ïƒ musyawarah/mufakat & difasilitasi oleh Bupati/Wali Kota dituangkan dalam Penyelesaian perselisihanbatas Desa diselesaikan paling lama 6 bulan Dalam hal upaya Musyawarah/mufak at tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Perbup/Perwal 13
- 14. REKAPITULASI PELAPORAN PETA BATAS DESA DITJEN BINA PEMDES KEMENDAGRI 14 No Provinsi Desa yang sudah melaporkan Pengesahan Batas Desa Jumlah Desa yang belum menyerahkan Perbup ke Kemendagri 1 ACEH 1 0 2 BALI 64 0 3 BENGKULU 125 71 4 D.I. YOGYAKARTA 80 0 5 JAMBI 27 0 6 JAWA BARAT 189 385 7 JAWA TENGAH 150 0 8 JAWA TIMUR 0 646 9 KALIMANTAN BARAT 82 2 10 KALIMANTAN SELATAN 97 0 11 KALIMANTAN TENGAH 2 51 12 KALIMANTAN TIMUR 0 192 13 KALIMANTAN UTARA 0 46 14 LAMPUNG 12 189 15 NUSA TENGGARA BARAT 52 16 16 NUSA TENGGARA TIMUR 29 0 17 PAPUA 12 0 18 RIAU 83 0 19 SULAWESI BARAT 0 153 20 SULAWESI SELATAN 64 0 21 SUMATERA BARAT 94 48 22 SUMATERA SELATAN 316 0 22 Provinsi 1479 Desa 1799 Desa Rekapitulasi Peraturan Bupati/Peraturan Walikota/ Surat Keputusan tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana telah dilaporkan kepada Kemendagri (per Desember 2021)
- 15. PERMASALAHAN/KENDALA DITJEN BINA PEMDES KEMENDAGRI Penyelesaian Peta Batas Desa tidak menjadi prioritas Pemerintah Daerah (Tim PPBDesa belum dibentuk) Belum lengkapnya ketersediaan peta dasar yang kompatibel di seluruh Indonesia Terhambatnya pelaporan progress pelaksanaan batas Desa dari Daerah 1 2 3 4 Belum sesuainya beberapa peta batas Desa yang dilaporkan dengan ketentuan yang ada 5 Kurangnya SDM dan peralatan untuk pemetaan di daerah 6 Masalah penganggaran (APBD, Dana Desa) Tidak dapat memenuhi persyaratan peta dalam One Map Policy Tidak dapat digunakan sebagai instrumen perencanaan pembangunan Desa (termasuk tata ruang Desa) Tidak dapat digunakan sebagai dasar penyelesaian persoalan batas Desa (konflik P4T, tumpang tindih izin, dsb) berdampa k 15
- 16. DITJEN BINA PEMDES KEMENDAGRI 16