PPT kelompok 1 Pengertian dan ruang lingkup Hukum Internasional
Download as pptx, pdf0 likes755 views
Dokumen tersebut membahas tentang hukum internasional, politik luar negeri, kepentingan nasional, pertahanan dan keamanan, diplomasi, organisasi internasional, politik internasional, kejahatan internasional, ilmu pengetahuan dan pariwisata, serta ekonomi dan moneter internasional. Beberapa poin kunci adalah definisi hukum internasional, ruang lingkupnya, jenis-jenis kepentingan nasional, dan unsur-unsur penting dalam keaman
1 of 8
Download to read offline
Ad
Recommended
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
油
Dokumen ini menjelaskan dasar-dasar hukum perdata internasional terkait kontrak dan perjanjian, menekankan pentingnya persetujuan dan hak serta kewajiban. Hukum kontrak internasional menuntut identifikasi hukum yang berlaku, baik melalui pilihan hukum atau titik taut sekunder. Berbagai teori seperti lex mercantoria dan the most characteristic connection juga dipaparkan untuk menentukan hukum yang sesuai untuk kontrak internasional.3. instrumen dasar pemerintahan
3. instrumen dasar pemerintahanDian Oktavia
油
Instrumen administrasi negara meliputi berbagai instrumen hukum yang digunakan pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk mengatur dan mengurus berbagai aspek kehidupan masyarakat. Instrumen tersebut antara lain peraturan perundang-undangan, keputusan tata usaha negara, peraturan kebijakan, rencana, perizinan, dan instrumen hukum keperdataan. Semua instrumen tersebut harus dikeluarkan sesuai kewenangan dan proAsas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuanMuhammad Fahri
油
Makalah ini membahas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah di Indonesia, menjelaskan definisi, asas-asas, serta hubungan dan pengawasan antara pemerintah pusat dan daerah. Penulis mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Tujuan makalah ini adalah untuk memperdalam pemahaman tentang struktur pemerintah daerah dan mewujudkan pemerintahan yang lebih baik melalui penerapan prinsip-prinsip desentralisasi.Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT Fenti Anita Sari
油
Dokumen tersebut membahas proses hukum pidana militer dan sanksi bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana, mencakup proses penyidikan, pengadilan, dan eksekusi pidana seperti pidana penjara, mati, atau tambahan seperti pemecatan. Dokumen ini juga membandingkan hukum pidana militer dengan peraturan pidana umum.Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
油
Dokumen tersebut membahas tentang eksepsi dan keberatan dalam hukum acara pidana Indonesia. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa (1) eksepsi berbeda dengan keberatan meskipun dianggap sama dalam praktik, (2) Pasal 156 ayat (1) KUHAP mengatur tentang keberatan, dan (3) jenis-jenis eksepsi yang dapat diajukan antara lain eksepsi kewenangan, eksepsi kadaluarsa, dan eksepsi cacat formHukum perizinan
Hukum perizinanIko Matussuniah
油
Tindakan hukum pemerintah dapat berupa tindakan hukum privat maupun publik, yang bersifat umum atau individual, serta bertujuan mengatur kehidupan bermasyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. sumber sumber hukum
sumber sumber hukumAnnisa Khoerunnisya
油
Dokumen ini membahas mengenai sumber-sumber hukum di Indonesia, yang terbagi menjadi sumber hukum material dan formal. Sumber hukum juga mencakup undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, traktat, dan doktrin hukum, serta asas-asas perundang-undangan yang harus dijunjung. Selain itu, dijelaskan juga tentang cara penyelesaian konflik antara sumber hukum yang berbeda.hukum Adat
hukum AdatSigit Riono
油
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang hukum adat, mulai dari pengertian hukum adat menurut beberapa ahli hukum, unsur-unsur kepatuhan hukum adat, nilai-nilai universal hukum adat, kegunaan mempelajari hukum adat, dasar hukum berlakunya hukum adat, corak khusus dan sifat hukum adat, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum adat dalam perundang-undangan. DokumenAnalisa kasus kriminologi
Analisa kasus kriminologihudaaja
油
Dokumen ini menganalisis kasus pembunuhan Setyanti Dwi Retno oleh Dede Setiawan, yang diduga bermotif sakit hati dan dendam. Analisis ini mengaitkan kasus dengan teori-teori kriminologi, seperti kausalitas, ethiologi kriminal, dan kontrol sosial, yang menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Pembunuhan ini mencerminkan kurangnya kontrol sosial terhadap individu dengan profesi tertentu dan bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada perilaku kriminal.Negara Hukum Indonesia
Negara Hukum Indonesiadionteguhpratomo
油
Dokumen ini membahas konsep negara hukum, dengan penekanan pada pengertian dan karakteristik negara hukum Indonesia. Negara hukum diartikan sebagai situasi di mana semua warga negara tunduk pada hukum yang berlaku, serta terdapat pemisahan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum juga diidentifikasi, termasuk substansi hukum dan budaya masyarakat.PKN XI Kekuasaan Kehakiman
PKN XI Kekuasaan KehakimanTrie Nakita Sabrina
油
Kekuasaan kehakiman di Indonesia berdasarkan UUD 1945 bertugas untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan, serta memiliki fungsi pengawasan dan memberi nasihat. Undang-undang terkait kekuasaan kehakiman mencakup UU No. 14 Tahun 1970 dan UU No. 48 Tahun 2009, antara lain mengatur badan peradilan dan kewenangan Mahkamah Agung. Terdapat berbagai jenis peradilan seperti peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan militer yang masing-masing memiliki kompetensi tertentu.Hukum Konstitusi
Hukum KonstitusiTri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen ini membahas tentang hukum konstitusi, peran dan sejarah konstitusi Indonesia, serta teori dan elemen konstitusionalisme. Konstitusi diuraikan sebagai dokumen hukum yang mengikat dan memberikan dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan serta melindungi hak warga negara. Selain itu, juga dibahas amandemen konstitusi dan pentingnya perjanjian sosial dalam pembentukan negara.Sistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahDadang Solihin
油
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang dan rasionalitas penerapan otonomi daerah luas di Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah: (1) Indonesia belum siap menganut federasi sehingga dipilih otonomi daerah luas, (2) otonomi luas strategis untuk memelihara negara kesatuan, (3) sentralisasi terbukti gagal mengatasi krisis nasional.Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraTri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen ini membahas hukum administrasi negara dan peran pentingnya dalam mengatur hubungan hukum antara pemerintah dan masyarakat. Terdapat perbedaan antara hukum tata usaha negara dan hukum administrasi publik serta penjelasan tentang sumber dan bentuk norma hukum. Selain itu, dokumen ini juga menguraikan konsep-konsep dasar seperti prinsip negara hukum dan diskresi dalam pengambilan keputusan pemerintah.Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1villa kuta indah
油
Hukum Perdata Internasional membahas perkara yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi hukum. Dokumen ini menjelaskan tentang pengertian Hukum Perdata Internasional, ruang lingkupnya, dan tahapan penyelesaian perkara tersebut meliputi penetapan yurisdiksi, hukum yang berlaku, hingga penyelesaian secara materiil berdasarkan hukum tersebut.Hierarki peraturan perundang undangan
Hierarki peraturan perundang undanganNailuredha Hermanto
油
Dokumen ini membahas hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari UUD 1945 hingga peraturan daerah. Proses pembuatan berbagai peraturan mencakup banyak tahapan, baik yang dilakukan oleh lembaga eksekutif maupun legislatif, termasuk pembuatan undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan peraturan presiden. Selain itu, dijelaskan juga tentang penciptaan peraturan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANADian Oktavia
油
Hukum acara pidana merupakan aturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pelaksanaan putusan. Tujuan utamanya adalah mencari kebenaran, melakukan penuntutan yang tepat, dan memberikan putusan yang adil berdasarkan hasil pemeriksaan. Dalam prosesnya, dipandu oleh asas-asas seperti praduga tak bersalah,4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undanganHIMA KS FISIP UNPAD
油
Dokumen ini menjelaskan proses pembuatan perundang-undangan di Indonesia yang dimulai dari perencanaan hingga pengundangan, sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2004. Terdapat berbagai tahapan seperti persiapan, teknik penyusunan, dan pembahasan yang harus dilalui agar peraturan memiliki kekuatan hukum. Struktur perundang-undangan termasuk undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah yang dibuat oleh lembaga yang berwenang.Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnDella Mega Alfionita
油
Dokumen tersebut membahas pengertian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara menurut beberapa ahli. Terdapat persamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut. Hukum Tata Negara mengatur organisasi negara sedangkan Hukum Administrasi Negara mengatur cara alat-alat negara menjalankan tugasnya. Kedua hukum tersebut merupakan bagian dari hukum negara yang mengatur organisasi dan aktivitas pemerintahan.8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negaranurul khaiva
油
Dokumen ini membahas tentang keputusan tata usaha negara (KTUN), yang merupakan perbuatan hukum publik sepihak dari pemerintah dan tidak memerlukan persetujuan dua belah pihak. KTUN berisi tindakan hukum yang bersifat konkrit dan individual yang mengakibatkan akibat hukum tertentu. Kewenangan untuk mengeluarkan KTUN diperoleh melalui atribusi atau delegasi, dan keputusan yang sah harus memenuhi syarat tertentu agar tidak dianggap batal demi hukum.Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukan
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukanyudikrismen1
油
Hukum pidana bertujuan untuk melindungi hak-hak azasi manusia dan menegakkan keadilan dengan mempertimbangkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara.Legal drafting
Legal draftingDavid Simatupang
油
Legal drafting adalah proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Proses ini bertujuan mencapai kepastian hukum, keadilan, dan kegunaan dalam rangka mewujudkan negara hukum. Unsur-unsur negara hukum meliputi sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat dan tunduknya pemerintah dan warga negara padaINSTRUMEN PEMERINTAHAN.pptx
INSTRUMEN PEMERINTAHAN.pptxKurniawanBugoS
油
Dokumen tersebut membahas mengenai instrumen pemerintahan dalam hukum administrasi negara. Beberapa instrumen yang disebutkan antara lain peraturan perundang-undangan, keputusan tata usaha negara, dan peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri seperti bersifat umum dan komprehensif.HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/
HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/Fair Nurfachrizi
油
Dokumen tersebut membahas hukum pengangkutan dan prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum pengangkutan. Secara singkat, dibahas tentang pengertian pengangkutan dan hukum pengangkutan, subyek-subyek dalam pengangkutan seperti pengangkut, pengirim, dan penumpang, serta prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkut seperti tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan praduga tanggung jawAmandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptxNaomiPoppyMoore
油
Amandemen dan modifikasi perjanjian internasional diatur dalam Konvensi Wina 1969. Amandemen melibatkan seluruh pihak dan dapat mengubah seluruh isi perjanjian, sedangkan modifikasi hanya melibatkan beberapa pihak untuk mengubah bagian tertentu. Prosedur amandemen dan hak-hak negara bervariasi antara perjanjian yang memuat aturan amandemen dan yang tidak.Sistem torrens
Sistem torrensIndra Gumilar
油
Sistem Torrens diperkenalkan pertama kali di Australia Selatan pada tahun 1858 oleh Robert Torrens. Sistem ini menerapkan prinsip pendaftaran hak atas tanah secara positif dimana setelah dilakukan pendaftaran, hak atas tanah menjadi mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Pendaftaran hak dilakukan melalui bukti sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah.Sumber sumber hukum tata negara
Sumber sumber hukum tata negaraUzix Moch
油
Dokumen ini menjelaskan tentang sumber-sumber hukum tata negara, yang dibedakan menjadi sumber hukum formal dan material serta mencakup berbagai aspek seperti perundang-undangan, keputusan pemerintah, dan hukum internasional. Pancasila dianggap sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sementara sejarah hukum mencakup masa penjajahan Belanda dan Jepang, yang menunjukkan peran kolonialisme dalam pembentukan dasar hukum negara. Seluruhnya membentuk kerangka ketatanegaraan Indonesia yang bertumpu pada hierarki dan keberlanjutan hukum dari masa lalu hingga saat ini.Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarUiversitas Muhammadiyah Maluku Utara
油
1. Dokumen tersebut membahas tentang konsep hukum positivisme menurut John Austin dan Hans Kelsen, serta kritik terhadap pandangan positivis hukum.
2. Politik hukum dijelaskan sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang dibentuk untuk mencapai tujuan negara.
3. Hubungan antara hukum dan politik dijelaskan sebagai saling mempengaruhi di mana politik dapat mempPPT Kel 9 Sengketa Hukum Internasional dan Penyelesaiannya
PPT Kel 9 Sengketa Hukum Internasional dan Penyelesaiannyadayurikaperdana19
油
Dokumen tersebut membahas tentang sengketa internasional, termasuk pengertian, jenis, faktor penyebab, dan contoh sengketa internasional serta penyelesaiannya. Sengketa internasional terjadi ketika dua negara memiliki pandangan yang bertentangan mengenai kewajiban dalam perjanjian. Jenis sengketa dibedakan menjadi sengketa hukum dan politik. Faktor penyebabnya antara lain masalah klaim wilayah dan batas negPPT Kel 8 Perjanjian Internasional
PPT Kel 8 Perjanjian Internasionaldayurikaperdana19
油
Perjanjian internasional adalah kesepakatan yang dibuat oleh subjek hukum internasional yang bertujuan untuk mencapai akibat hukum tertentu. Terdapat berbagai jenis perjanjian internasional berdasarkan jumlah peserta, karakteristik, dan objeknya, termasuk perjanjian bilateral dan multilateral. Proses pembentukan, pengesahan, dan pengakhiran perjanjian juga diatur oleh hukum internasional.More Related Content
What's hot (20)
Analisa kasus kriminologi
Analisa kasus kriminologihudaaja
油
Dokumen ini menganalisis kasus pembunuhan Setyanti Dwi Retno oleh Dede Setiawan, yang diduga bermotif sakit hati dan dendam. Analisis ini mengaitkan kasus dengan teori-teori kriminologi, seperti kausalitas, ethiologi kriminal, dan kontrol sosial, yang menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Pembunuhan ini mencerminkan kurangnya kontrol sosial terhadap individu dengan profesi tertentu dan bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada perilaku kriminal.Negara Hukum Indonesia
Negara Hukum Indonesiadionteguhpratomo
油
Dokumen ini membahas konsep negara hukum, dengan penekanan pada pengertian dan karakteristik negara hukum Indonesia. Negara hukum diartikan sebagai situasi di mana semua warga negara tunduk pada hukum yang berlaku, serta terdapat pemisahan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum juga diidentifikasi, termasuk substansi hukum dan budaya masyarakat.PKN XI Kekuasaan Kehakiman
PKN XI Kekuasaan KehakimanTrie Nakita Sabrina
油
Kekuasaan kehakiman di Indonesia berdasarkan UUD 1945 bertugas untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan, serta memiliki fungsi pengawasan dan memberi nasihat. Undang-undang terkait kekuasaan kehakiman mencakup UU No. 14 Tahun 1970 dan UU No. 48 Tahun 2009, antara lain mengatur badan peradilan dan kewenangan Mahkamah Agung. Terdapat berbagai jenis peradilan seperti peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan militer yang masing-masing memiliki kompetensi tertentu.Hukum Konstitusi
Hukum KonstitusiTri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen ini membahas tentang hukum konstitusi, peran dan sejarah konstitusi Indonesia, serta teori dan elemen konstitusionalisme. Konstitusi diuraikan sebagai dokumen hukum yang mengikat dan memberikan dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan serta melindungi hak warga negara. Selain itu, juga dibahas amandemen konstitusi dan pentingnya perjanjian sosial dalam pembentukan negara.Sistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahDadang Solihin
油
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang dan rasionalitas penerapan otonomi daerah luas di Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah: (1) Indonesia belum siap menganut federasi sehingga dipilih otonomi daerah luas, (2) otonomi luas strategis untuk memelihara negara kesatuan, (3) sentralisasi terbukti gagal mengatasi krisis nasional.Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraTri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen ini membahas hukum administrasi negara dan peran pentingnya dalam mengatur hubungan hukum antara pemerintah dan masyarakat. Terdapat perbedaan antara hukum tata usaha negara dan hukum administrasi publik serta penjelasan tentang sumber dan bentuk norma hukum. Selain itu, dokumen ini juga menguraikan konsep-konsep dasar seperti prinsip negara hukum dan diskresi dalam pengambilan keputusan pemerintah.Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1villa kuta indah
油
Hukum Perdata Internasional membahas perkara yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi hukum. Dokumen ini menjelaskan tentang pengertian Hukum Perdata Internasional, ruang lingkupnya, dan tahapan penyelesaian perkara tersebut meliputi penetapan yurisdiksi, hukum yang berlaku, hingga penyelesaian secara materiil berdasarkan hukum tersebut.Hierarki peraturan perundang undangan
Hierarki peraturan perundang undanganNailuredha Hermanto
油
Dokumen ini membahas hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari UUD 1945 hingga peraturan daerah. Proses pembuatan berbagai peraturan mencakup banyak tahapan, baik yang dilakukan oleh lembaga eksekutif maupun legislatif, termasuk pembuatan undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan peraturan presiden. Selain itu, dijelaskan juga tentang penciptaan peraturan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANADian Oktavia
油
Hukum acara pidana merupakan aturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pelaksanaan putusan. Tujuan utamanya adalah mencari kebenaran, melakukan penuntutan yang tepat, dan memberikan putusan yang adil berdasarkan hasil pemeriksaan. Dalam prosesnya, dipandu oleh asas-asas seperti praduga tak bersalah,4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undanganHIMA KS FISIP UNPAD
油
Dokumen ini menjelaskan proses pembuatan perundang-undangan di Indonesia yang dimulai dari perencanaan hingga pengundangan, sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2004. Terdapat berbagai tahapan seperti persiapan, teknik penyusunan, dan pembahasan yang harus dilalui agar peraturan memiliki kekuatan hukum. Struktur perundang-undangan termasuk undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah yang dibuat oleh lembaga yang berwenang.Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnDella Mega Alfionita
油
Dokumen tersebut membahas pengertian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara menurut beberapa ahli. Terdapat persamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut. Hukum Tata Negara mengatur organisasi negara sedangkan Hukum Administrasi Negara mengatur cara alat-alat negara menjalankan tugasnya. Kedua hukum tersebut merupakan bagian dari hukum negara yang mengatur organisasi dan aktivitas pemerintahan.8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negaranurul khaiva
油
Dokumen ini membahas tentang keputusan tata usaha negara (KTUN), yang merupakan perbuatan hukum publik sepihak dari pemerintah dan tidak memerlukan persetujuan dua belah pihak. KTUN berisi tindakan hukum yang bersifat konkrit dan individual yang mengakibatkan akibat hukum tertentu. Kewenangan untuk mengeluarkan KTUN diperoleh melalui atribusi atau delegasi, dan keputusan yang sah harus memenuhi syarat tertentu agar tidak dianggap batal demi hukum.Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukan
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukanyudikrismen1
油
Hukum pidana bertujuan untuk melindungi hak-hak azasi manusia dan menegakkan keadilan dengan mempertimbangkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara.Legal drafting
Legal draftingDavid Simatupang
油
Legal drafting adalah proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Proses ini bertujuan mencapai kepastian hukum, keadilan, dan kegunaan dalam rangka mewujudkan negara hukum. Unsur-unsur negara hukum meliputi sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat dan tunduknya pemerintah dan warga negara padaINSTRUMEN PEMERINTAHAN.pptx
INSTRUMEN PEMERINTAHAN.pptxKurniawanBugoS
油
Dokumen tersebut membahas mengenai instrumen pemerintahan dalam hukum administrasi negara. Beberapa instrumen yang disebutkan antara lain peraturan perundang-undangan, keputusan tata usaha negara, dan peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri seperti bersifat umum dan komprehensif.HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/
HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/Fair Nurfachrizi
油
Dokumen tersebut membahas hukum pengangkutan dan prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum pengangkutan. Secara singkat, dibahas tentang pengertian pengangkutan dan hukum pengangkutan, subyek-subyek dalam pengangkutan seperti pengangkut, pengirim, dan penumpang, serta prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkut seperti tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan praduga tanggung jawAmandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptxNaomiPoppyMoore
油
Amandemen dan modifikasi perjanjian internasional diatur dalam Konvensi Wina 1969. Amandemen melibatkan seluruh pihak dan dapat mengubah seluruh isi perjanjian, sedangkan modifikasi hanya melibatkan beberapa pihak untuk mengubah bagian tertentu. Prosedur amandemen dan hak-hak negara bervariasi antara perjanjian yang memuat aturan amandemen dan yang tidak.Sistem torrens
Sistem torrensIndra Gumilar
油
Sistem Torrens diperkenalkan pertama kali di Australia Selatan pada tahun 1858 oleh Robert Torrens. Sistem ini menerapkan prinsip pendaftaran hak atas tanah secara positif dimana setelah dilakukan pendaftaran, hak atas tanah menjadi mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Pendaftaran hak dilakukan melalui bukti sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah.Sumber sumber hukum tata negara
Sumber sumber hukum tata negaraUzix Moch
油
Dokumen ini menjelaskan tentang sumber-sumber hukum tata negara, yang dibedakan menjadi sumber hukum formal dan material serta mencakup berbagai aspek seperti perundang-undangan, keputusan pemerintah, dan hukum internasional. Pancasila dianggap sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sementara sejarah hukum mencakup masa penjajahan Belanda dan Jepang, yang menunjukkan peran kolonialisme dalam pembentukan dasar hukum negara. Seluruhnya membentuk kerangka ketatanegaraan Indonesia yang bertumpu pada hierarki dan keberlanjutan hukum dari masa lalu hingga saat ini.Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarUiversitas Muhammadiyah Maluku Utara
油
1. Dokumen tersebut membahas tentang konsep hukum positivisme menurut John Austin dan Hans Kelsen, serta kritik terhadap pandangan positivis hukum.
2. Politik hukum dijelaskan sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang dibentuk untuk mencapai tujuan negara.
3. Hubungan antara hukum dan politik dijelaskan sebagai saling mempengaruhi di mana politik dapat mempPolitik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarUiversitas Muhammadiyah Maluku Utara
油
More from dayurikaperdana19 (20)
PPT Kel 9 Sengketa Hukum Internasional dan Penyelesaiannya
PPT Kel 9 Sengketa Hukum Internasional dan Penyelesaiannyadayurikaperdana19
油
Dokumen tersebut membahas tentang sengketa internasional, termasuk pengertian, jenis, faktor penyebab, dan contoh sengketa internasional serta penyelesaiannya. Sengketa internasional terjadi ketika dua negara memiliki pandangan yang bertentangan mengenai kewajiban dalam perjanjian. Jenis sengketa dibedakan menjadi sengketa hukum dan politik. Faktor penyebabnya antara lain masalah klaim wilayah dan batas negPPT Kel 8 Perjanjian Internasional
PPT Kel 8 Perjanjian Internasionaldayurikaperdana19
油
Perjanjian internasional adalah kesepakatan yang dibuat oleh subjek hukum internasional yang bertujuan untuk mencapai akibat hukum tertentu. Terdapat berbagai jenis perjanjian internasional berdasarkan jumlah peserta, karakteristik, dan objeknya, termasuk perjanjian bilateral dan multilateral. Proses pembentukan, pengesahan, dan pengakhiran perjanjian juga diatur oleh hukum internasional.PPT Kel 7 Yuridiksi negara dalam Hukum Internasional
PPT Kel 7 Yuridiksi negara dalam Hukum Internasionaldayurikaperdana19
油
Dokumen ini membahas yurisdiksi negara dalam hukum internasional, termasuk definisi kekuasaan dan hak negara dalam menafsirkan dan menerapkan hukum. Discourse mencakup berbagai prinsip yurisdiksi seperti prinsip teritorial dan nasionalitas, serta penerapan yurisdiksi ekstrateritorial. Selain itu, dokumen menjelaskan bentuk kerjasama antar negara seperti ekstradisi dan bantuan hukum mutual.PPT Kel 6 Pengakuan dalam HUkum Internasional
PPT Kel 6 Pengakuan dalam HUkum Internasional dayurikaperdana19
油
Dokumen ini membahas tentang pengakuan hukum internasional, mendefinisikan pengakuan sebagai tindakan politik negara yang mengakui fakta dan konsekuensi hukumnya. Terdapat penjelasan mengenai teori konstitutif, deklaratif, dan bentuk-bentuk pengakuan seperti de jure dan de facto. Selain itu, dijelaskan juga mengenai cara pemberian dan penarikan pengakuan dalam konteks hubungan internasional.PPT Kel 5 Negara Sebagai Subyek Hukum Internasional
PPT Kel 5 Negara Sebagai Subyek Hukum Internasionaldayurikaperdana19
油
Dokumen ini membahas pengertian hukum internasional dan peran negara sebagai subjek hukum internasional. Negara diartikan sebagai entitas yang memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan internasional, baik dalam konteks klasik maupun modern. Selain itu, istilah 'negara hukum' menjelaskan pentingnya hukum sebagai dasar dalam pengaturan masyarakat.PPT Kel 4 Sumber dan Subyek Hukum Internasional
PPT Kel 4 Sumber dan Subyek Hukum Internasionaldayurikaperdana19
油
Dokumen ini membahas sumber hukum internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja, dibedakan menjadi sumber hukum material dan formal. Sumber hukum internasional terdiri dari perjanjian, kebiasaan, prinsip hukum umum, dan keputusan pengadilan, dengan klasifikasi sebagai hukum primer dan subsider. Subjek hukum internasional mencakup negara, individu, dan berbagai organisasi internasional.PPT Kel 3 Dasar Berlakunya Hukum Internasional
PPT Kel 3 Dasar Berlakunya Hukum Internasionaldayurikaperdana19
油
Dokumen ini membahas dasar berlakunya hukum internasional, termasuk pengertian, sumber, asas, dan subjek hukum internasional. Hukum internasional mengatur hubungan antar negara dan mencakup perjanjian, kebiasaan, dan prinsip yang diakui secara umum. Selain itu, dijelaskan juga tentang organisasi internasional dan kerjasama antar negara dalam berbagai bidang.PPT Kel 2 sejarah perkembangan hukum internasional
PPT Kel 2 sejarah perkembangan hukum internasionaldayurikaperdana19
油
Dokumen ini membahas sejarah perkembangan hukum internasional, dari hukum kuno di berbagai peradaban seperti India, Yahudi, Yunani, Romawi, dan Islam, hingga perkembangan hukum internasional modern. Penekanan diberikan pada peran masyarakat internasional sebagai landasan hukum dan evolusi setelah perang dunia, termasuk pembentukan Liga Bangsa-Bangsa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kesimpulannya, perkembangan sistem negara dan hukum di berbagai budaya telah berkontribusi pada pembentukan hukum internasional saat ini.Ppt kel2
Ppt kel2dayurikaperdana19
油
Dokumen tersebut membahas tentang ilmu pengetahuan dan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai dasar pengembangannya. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang bersifat ilmiah dengan memiliki objek, metode, sistematis, rasional, dan dapat diverifikasi. Pancasila perlu menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan dalam tiga aspek: ontologis sebagai aktivitas masyarakat Indonesia, epistemologis sebagai metode berpikirSumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem Etika
Sumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem Etikadayurikaperdana19
油
Dokumen ini membahas Pancasila sebagai sistem etika dari perspektif historis, sosiologis, dan politis. Pada masa Orde Lama, Pancasila hanya dipandang sebagai moral, tetapi pada era reformasi, Pancasila terjebak dalam penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan korupsi. Secara sosiologis, Pancasila tercermin dalam kehidupan berbagai etnik di Indonesia, dan secara politis, ia berfungsi sebagai norma tertinggi dalam peraturan perundang-undangan.Etika, Aliran Etika, Pengertian Pancasila Sebagai Sistem Etika
Etika, Aliran Etika, Pengertian Pancasila Sebagai Sistem Etikadayurikaperdana19
油
Dokumen tersebut membahas tentang etika Pancasila sebagai sistem etika yang terdiri dari lima nilai yaitu sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan dengan menanamkan nilai-nilai seperti spiritualitas, humanitas, solidaritas, menghargai orang lain, serta kepedulian terhadap nasib sesama.Esensi dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Etika
Esensi dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Etikadayurikaperdana19
油
Esensi Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hakikat lima sila Pancasila: sila kesatuan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pancasila penting sebagai sistem etika karena memberi panduan perilaku bagi warga negara dan dasar untuk menganalisis kebijakan.Kelompok 3 ilkom17 esensi dan urgensi pancasila sebagai sistem etika
Kelompok 3 ilkom17 esensi dan urgensi pancasila sebagai sistem etikadayurikaperdana19
油
Dokumen ini membahas esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika, menjelaskan berbagai sila Pancasila yang menjadi pedoman moral dalam perilaku masyarakat. Pancasila diidentifikasi sebagai sumber moral yang memberikan arahan bagi sikap dan tindakan warga negara serta bertindak sebagai filter untuk nilai-nilai plural dalam masyarakat. Keseluruhan, Pancasila berfungsi sebagai panduan untuk pengambilan keputusan dan menjaga solidaritas sosial di tengah dinamika global.Kelompok 2 ilkom17 sumber histoirs,sosiologis,dan politis pancasila sebagai s...
Kelompok 2 ilkom17 sumber histoirs,sosiologis,dan politis pancasila sebagai s...dayurikaperdana19
油
Dokumen tersebut membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika di Indonesia, termasuk sumber-sumber historis, sosiologis, dan politisnya. Pancasila digunakan sebagai pedoman moral untuk bermasyarakat dan bernegara.Kelompok 1 ilkom17 etika, aliran etika,pengertian pancasila sebagai sistem etika
Kelompok 1 ilkom17 etika, aliran etika,pengertian pancasila sebagai sistem etikadayurikaperdana19
油
Dokumen tersebut membahas tentang etika, aliran-aliran etika, dan pancasila sebagai sistem etika. Pancasila dijelaskan sebagai rambu normatif yang mengatur perilaku bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sebagai pedoman utama.PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA
PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILAdayurikaperdana19
油
Dokumen ini menjelaskan konsep Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan kepribadian bangsa Indonesia, serta perannya sebagai perjanjian luhur dan cita-cita bangsa. Selain itu, pendidikan Pancasila diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai moral dan karakter yang sesuai dengan tujuan nasional. Pancasila juga dipandang penting untuk menghindari pengaruh paham asing yang negatif dan membentuk civic disposition yang baik di kalangan mahasiswa.Pancasila (1)
Pancasila (1)dayurikaperdana19
油
Dokumen ini membahas tentang Pengantar Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik agar menjadi warga negara yang religius, bermartabat, demokratis, nasionalis, dan adil sesuai dengan visi Pancasila sebagai pedoman hidup. Fungsi pendidikan Pancasila antara lain menumbuhkan karakter warga negara berdasarkan Pancasila untuk menciptakan kehidPancasila sebagai dasar negara
Pancasila sebagai dasar negaradayurikaperdana19
油
Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang berfungsi sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan dan norma hukum. Pancasila dihasilkan dari proses perumusan yang melibatkan tokoh-tokoh penting dan disahkan dalam UUD 1945 sebagai identitas nasional dan pandangan hidup bangsa. Nilai-nilai Pancasila juga berperan dalam menyatukan masyarakat Indonesia yang beragam dan mencegah perpecahan.Kel.4 pancasila sebagai ideologi bangsa 222
Kel.4 pancasila sebagai ideologi bangsa 222dayurikaperdana19
油
Dokumen ini membahas mengenai ideologi tertutup dan terbuka, serta penegasan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai pedoman nilai dan karakter bangsa yang harus dihayati dan diterapkan dalam kehidupan bernegara. Selain itu, dokumen juga menekankan pentingnya ideologi bagi identitas, persatuan, dan arah pembangunan suatu bangsa.Pancasila sebagai sistem etika
Pancasila sebagai sistem etikadayurikaperdana19
油
Dokumen ini membahas Pancasila sebagai sistem etika yang mencakup nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, yang diharapkan dapat membentuk perilaku manusia Indonesia. Pancasila diperlukan untuk mengatasi masalah sosial seperti korupsi, terorisme, pelanggaran hak asasi manusia, dan kesenjangan sosial. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika juga menekankan pada perlunya pendidikan karakter untuk mencegah dekadensi moral di masyarakat.Ad
Recently uploaded (20)
Peta Jalan Dekarbonisasi Industri Nikel Indonesia 20252045
Peta Jalan Dekarbonisasi Industri Nikel Indonesia 20252045Dadang Solihin
油
Dekarbonisasi industri nikel bukan sekadar agenda teknis atau pemenuhan komitmen internasional terhadap pengurangan emisi karbon, tetapi merupakan langkah strategis yang menyentuh aspek geopolitik, ketahanan nasional, dan arah pembangunan jangka panjang Indonesia. Sebagai negara dengan cadangan dan produksi nikel terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi tawar yang signifikan dalam transisi energi global, terutama dalam penyediaan bahan baku utama untuk baterai kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi berbasis energi terbarukan.
Dokumen Peta Jalan Dekarbonisasi Industri Nikel Indonesia 20252045 yang diterbitkan oleh Bappenas RI bukan sekadar roadmap teknokratis, tetapi representasi dari arah baru pembangunan nasional yang berorientasi pada keberlanjutan, kemandirian energi, dan peningkatan nilai tambah industri domestik. Buku ini menegaskan bahwa transformasi industri ekstraktif ke arah yang lebih hijau tidak bisa dilepaskan dari konteks kepentingan nasional yang lebih luas: memperkuat kedaulatan sumber daya alam, menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, dan memperkokoh peran Indonesia dalam arsitektur energi hijau global.
Modul Ajar IPS Kelas 8 Deep Learning
Modul Ajar IPS Kelas 8 Deep LearningAdm Guru
油
Modul ajar dengan metode pembelajaran Deep Learning yaitu Meaningful Learning, Mindful Learning, dan Joyful LearningMerancang Pembelajaran Experiential Learning dari Permainan Siswa pada Mata P...
Merancang Pembelajaran Experiential Learning dari Permainan Siswa pada Mata P...ZainulHasan13
油
Merancang Pembelajaran Experiential Learning dari Permainan Siswa pada Mata Pelajaran IPA dengan Materi Merancang Percobaan SMP Fase DSOSIALISASI PBG dan SLF Kota Madiun - STR - Rosyid Fix.pptx
SOSIALISASI PBG dan SLF Kota Madiun - STR - Rosyid Fix.pptxDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun
油
SOSIALISASI PBG dan SLF Kota Madiun - STR - Rosyid Fix.pptxMODUL PEMBELAJARAN DEEP LEARNING MATEMATIKA KELAS 6 CP 032 REVISI 2025 KURIKU...
MODUL PEMBELAJARAN DEEP LEARNING MATEMATIKA KELAS 6 CP 032 REVISI 2025 KURIKU...AndiCoc
油
MODUL PEMBELAJARAN DEEP LEARNING MATEMATIKA KELAS 6 CP 032 REVISI 2025 KURIKULUM MERDEKA.pdf
Modul Pembelajaran Deep Learning (Pembelajaran Mendalam) Matematika Kelas 6 Kurikulum Merdeka Revisi CP 032 Tahun 2025/2026
Kelas / Semester : VI (Enam) / I (Ganjil)
Tahun Pelajaran : 2025 / 2026
Bab 1 : Pecahan dan Desimal
Capaian Pembelajaran: Peserta didik dapat membandingkan dan mengurutkan berbagai pecahan termasuk pecahan campuran, melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan, serta melakukan operasi perkalian dan pembagian pecahan dengan bilangan asli. Mereka dapat mengubah pecahan menjadi desimal, serta membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal (satu angka di belakang koma).
Tujuan Pembelajaran:
1.1 Menjelaskan perkalian pecahan dengan bilangan asli dan menghitung hasil perkalian.
Indikator Pencapaian Tujuan Pembelajaran:
Peserta didik mampu mengidentifikasi hubungan antara perkalian pecahan dan konsep perkalian bilangan bulat dengan benar.
Peserta didik mampu mengeksplorasi berbagai metode dalam menyelesaikan perkalian pecahan.
Peserta didik mampu menjelaskan perkalian a/b sebagai a banyaknya 1/b dan menggunakan pemahaman ini untuk melakukan perkalian pecahan dengan bilangan asli dengan benar
Peserta didik mampu menyelesaikan soal berbasis masalah yang berkaitan perkalian pecahan dengan kehidupan sehari-hari.Modul Ajar Matematika Kelas 10 Deep Learning
Modul Ajar Matematika Kelas 10 Deep LearningAdm Guru
油
Modul ajar dengan metode pembelajaran Deep Learning yaitu Meaningful Learning, Mindful Learning, dan Joyful LearningModul Ajar Prakarya Kerajinan Kelas 12 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Prakarya Kerajinan Kelas 12 SMA/MA Fase F Kurikulum MerdekaModul Kelas
油
Modul Ajar Prakarya Kerajinan Kelas 12 Fase F Kurikulum Merdeka [MODULKELAS.COM]Modul Ajar B Indonesia Kelas 8 Deep Learning
Modul Ajar B Indonesia Kelas 8 Deep LearningAdm Guru
油
Modul ajar dengan metode pembelajaran Deep Learning yaitu Meaningful Learning, Mindful Learning, dan Joyful LearningTelah Terbit_Buku "ILMU KOMUNIKASI: Teori, Praktik, dan Tantangan di Era Digi...
Telah Terbit_Buku "ILMU KOMUNIKASI: Teori, Praktik, dan Tantangan di Era Digi...Kanaidi ken
油
Penulis Buku: Kanaidi, dkk
HP/Wa Kanaidi: 0812 2353 284,
e-mail : kanaidi63@gmail.com
------------------------------------------Modul Ajar Biologi Kelas 12 Deep Learning
Modul Ajar Biologi Kelas 12 Deep LearningAdm Guru
油
Modul ajar dengan metode pembelajaran Deep Learning yaitu Meaningful Learning, Mindful Learning, dan Joyful LearningModul Ajar Prakarya Rekayasa Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Prakarya Rekayasa Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum MerdekaModul Kelas
油
Modul Ajar Prakarya Rekayasa Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka [MODULKELAS.COM]Modul Ajar PJOK Kelas 7 Deep Learning pdf
Modul Ajar PJOK Kelas 7 Deep Learning pdfAdm Guru
油
Modul ajar dengan metode pembelajaran Deep Learning yaitu Meaningful Learning, Mindful Learning, dan Joyful Learning13. Analisis Regresi (Universitas Pakuan).pdf
13. Analisis Regresi (Universitas Pakuan).pdfAsepSaepulrohman4
油
Regresi sederhana adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel independen (X) dan satu variabel dependen (Y). Tujuan dari regresi sederhana adalah untuk memodelkan atau memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen.Modul Ajar B Indonesia Kelas 9 Deep Learning
Modul Ajar B Indonesia Kelas 9 Deep LearningAdm Guru
油
Modul ajar dengan metode pembelajaran Deep Learning yaitu Meaningful Learning, Mindful Learning, dan Joyful LearningModul Ajar Biologi Kelas 10 Deep Learning
Modul Ajar Biologi Kelas 10 Deep LearningAdm Guru
油
Modul ajar dengan metode pembelajaran Deep Learning yaitu Meaningful Learning, Mindful Learning, dan Joyful LearningBerkenalan Dengan Energi Materi IPAS Kelas III Semester Ganjil.pdf
Berkenalan Dengan Energi Materi IPAS Kelas III Semester Ganjil.pdfz9ydinna
油
Materi IPAS untuk Siswa Kelas III Fase B Semester GanjilThe Effect of Education, Youth NEET, and Unemployment on Labor Force Particip...
The Effect of Education, Youth NEET, and Unemployment on Labor Force Particip...MuhamadSauqiAlidani
油
This paper is submitted as a final project for the Econometrics Introduction course. It analyzes the influence of education (measured by average years of schooling), youth inactivity (NEET), and open unemployment on the labor force participation rate (LFPR) across 34 provinces in Indonesia in 2023 using a multiple linear regression model. The study uses cross-sectional data and satisfies all classical assumption tests. The findings offer policy insights related to education, employment, and youth labor integration.MODUL PEMBELAJARAN DEEP LEARNING PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 CP 032 REVISI 2...
MODUL PEMBELAJARAN DEEP LEARNING PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 CP 032 REVISI 2...AndiCoc
油
Modul Pembelajaran Deep Learning (Pembelajaran Mendalam) Pendidikan Pancasila Kelas 6 Kurikulum Merdeka Revisi CP 032 Tahun 2025/2026
Kelas / Semester : VI (Enam) / I (Ganjil)
Tahun Pelajaran : 2025 / 2026
Bab 1 : Belajar Pancasila Menyenangkan
Capaian Pembelajaran: Peserta didik menghubungkan sila-sila dalam Pancasila sebagai suatu kesatuan yang utuh, menguraikan makna nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi bangsa dan negara
Tujuan Pembelajaran:
1.1 Menjelaskan lima sila dalam Pancasila serta maknanya dalam kehidupan bermasyarakat.
1.2 Menghubungkan setiap sila dengan nilai-nilai kebaikan, seperti gotong royong, keadilan, dan persatuan.
1.3 Mengidentifikasi contoh nyata penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
1.4 Menganalisis keterkaitan antar nilai dalam Pancasila.
1.5 Melakukan wawancara tentang praktik pengamalan Pancasila dimasyarakat.SOSIALISASI PBG dan SLF Kota Madiun - STR - Rosyid Fix.pptx
SOSIALISASI PBG dan SLF Kota Madiun - STR - Rosyid Fix.pptxDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun
油
The Effect of Education, Youth NEET, and Unemployment on Labor Force Particip...
The Effect of Education, Youth NEET, and Unemployment on Labor Force Particip...MuhamadSauqiAlidani
油
Ad
PPT kelompok 1 Pengertian dan ruang lingkup Hukum Internasional
- 1. http://www.free-powerpoint-templates-design.com Pengertian Dan Ruang Lingkup Hukum Internasioanl
- 2. 1. Menurut Mochtar Kasumadmdja dan Etty R. A Goes (2003:1) 2. F. Sugeng Istanto 3. Brierly Pengertian Hukum Internasional Ruang Lingkup Hukum Internasional Politik Luar Negeri 1. Menurut Mohammad Hatta sebagai landasan operasional politik luar negeri Indonesia adal ah prinsip bebas aktif.
- 3. Jenis-jenis Kepentingan Nasional Menurut Bakry (1999:62) menyebutkan ada 4 Kepentingan nasional yaitu: 1. Kepentingan bertahan 2. Kepentingan ekonomi 3. Kepentingan tata Internasional 4. Kepentingan Ideologi
- 4. A B C Pertahanan dan keamanan Menurut Anggoro Kusnanto (2003) Milienium ketiga ditandai dengan Berbagai fenomena fundamental yang mengubah wacana politik, ke amanan dan pertahanan Tiga komponen kedaulatan wilayah Komplesitas ancaman perspektif, lingkung an dan sifat Relevansi kontekstualiasi, dan Instrumen Keamanan Nasional Pembangunan Instusional
- 5. Diplomasi merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan kepentingan nasional suatu negara Diplomasi Menurut G.R Berridge Organisasi Internasional Organisasi Internasional adalah alat diplomasi yang dibuat oleh negara untuk memenuhi kebutuhan mereka dan khususnya untuk mengatasi masalah Interna sional dan memiliki karakter multilateral sangat praktis atau simple serta memil iki spesialisasi fungsi yang berbeda-beda
- 6. Politik Internasional 01 02Menurut Hans J. Morgenthau pada hakekatnya adalah merupakan a struggle for power Politik Internasional 1.Genosida 2.Kejahatan terhadap kemanusiaan 3.Kejahatan perang 4.Agresi Jenis-jenis kejahatan Kejahatan Internasional
- 7. Ilmu pengetahuan dan turisme Ekonomi dan Moneter Internasional 1. Pergeseran pola interaksi dan pendekatan dalam politik inte rnasional 2. Perkambangan Pendekatan Ekonomi dalam Politik Internas ional
- 8. Terimakasih