Dokumen tersebut membahas program Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung tahun 2023, mencakup program Keluarga Harapan, perlindungan korban bencana sosial dan alam, serta penyediaan fasilitas rumah singgah dan logistik untuk penanganan orang terlantar dan korban bencana.
Evaluasi Perbaikan Kinerja Pendamping - NadiTV Desa
油
Dokumen ini membahas evaluasi kinerja pendamping di daerah Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting di desa. Dokumen menjelaskan lima paket layanan konvergensi stunting yang menjadi tanggung jawab desa, peran Kader Pembangunan Manusia sebagai pendamping, serta penggunaan dana desa untuk kegiatan terkait stunting. Dokumen juga memberikan penilaian terhadap kinerja pendamping berdasarkan monitoring yang dil
Dokumen tersebut merupakan rencana kerja pemerintah daerah provinsi Jawa Barat untuk tahun 2023, yang mencakup proyeksi indikator makro pembangunan, isu-isu strategis pembangunan daerah, kebijakan pembangunan, dan prioritas pembangunan daerah yang meliputi reformasi sistem kesehatan daerah, pemulihan ekonomi, ketahanan pangan, perlindungan sosial, pendidikan, penanggulangan bencana
Dokumen tersebut membahas tentang rencana exit plan Program Jaminan Kesehatan Aceh pada tahun 2022 dengan beberapa poin penting yaitu jumlah peserta awal, jangka waktu perjanjian hingga 31 Maret 2022, total anggaran yang tersedia, dan potensi pengurangan peserta serta rencana untuk memenuhi kuota potensi PBI.
Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional.pptMarsiPoa
油
PROGRAM KKBPK ADALAH INDUSTRI HULU
PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG
BERKUALITAS UNTUK MEWUJUDKAN
KELUARGA & GENERASI BARU INDONESIA YANG
BERKETAHANAN DAN SEJAHTERA
Kebijakan Penggunaan Dana Desa Rumah Dataku.pptxBalaiKBJatiroto
油
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang sinergitas data dan pemanfaatan dana desa guna mendukung sistem informasi desa. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain:
1. Pentingnya pengembangan sistem informasi desa yang terintegrasi meliputi hardware, software, jaringan komputer, dan basis data.
2. Pengelolaan data dan informasi desa meliputi data demografi, pembangunan, dan informasi terkait pembangunan desa.
3. Pemanfaatan dana
Dokumen tersebut merupakan rencana kerja pemerintah daerah provinsi Jawa Barat untuk tahun 2023, yang mencakup proyeksi indikator makro pembangunan, isu-isu strategis pembangunan daerah, kebijakan pembangunan, dan prioritas pembangunan daerah yang meliputi reformasi sistem kesehatan daerah, pemulihan ekonomi, ketahanan pangan, perlindungan sosial, pendidikan, penanggulangan bencana
Dokumen tersebut membahas tentang rencana exit plan Program Jaminan Kesehatan Aceh pada tahun 2022 dengan beberapa poin penting yaitu jumlah peserta awal, jangka waktu perjanjian hingga 31 Maret 2022, total anggaran yang tersedia, dan potensi pengurangan peserta serta rencana untuk memenuhi kuota potensi PBI.
Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional.pptMarsiPoa
油
PROGRAM KKBPK ADALAH INDUSTRI HULU
PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG
BERKUALITAS UNTUK MEWUJUDKAN
KELUARGA & GENERASI BARU INDONESIA YANG
BERKETAHANAN DAN SEJAHTERA
Kebijakan Penggunaan Dana Desa Rumah Dataku.pptxBalaiKBJatiroto
油
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang sinergitas data dan pemanfaatan dana desa guna mendukung sistem informasi desa. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain:
1. Pentingnya pengembangan sistem informasi desa yang terintegrasi meliputi hardware, software, jaringan komputer, dan basis data.
2. Pengelolaan data dan informasi desa meliputi data demografi, pembangunan, dan informasi terkait pembangunan desa.
3. Pemanfaatan dana
2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Melalui APBD Tahun 2023
Penyediaan Rumah Singgah di Jakarta dan Provinsi
Lampung
Melayani Penanganan Orang Terlantar
Penyedia Logistik Rumah Singgah
Penyediaan Sembako Kartu Petani Berjaya (KPB) Untuk
5 Kabupaten.
Penyediaan Sembako untuk Kelompok Rentan
Kegiatan Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan
(PKH) Provinsi Lampung Tahun 2023
3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
Melalui APBN Tahun 2023
A. Program Keluarga Harapan (PKH)
1). Data Bansos PKH masih diestimasi mengikuti data tahap IV penyaluran
tahun 2022 berjumlah 434.953 KPM.
2). Program penurunan angka kemiskinan melalui program PKH dengan
cara Graduasi, Data tahun 2020 berjumlah 48.558 KPM yang telah
tergraduasi
3). Kebutuhan SDM pendamping PKH berjumlah 374 pendamping di luar
Kota Metro dan Bandar Lampung
4). Program RST (Rumah Sejahtera Terpadu)
4. B. Bencana Sosial
Program Kearifan Local dan Keserasian Sosial melalui Direktorat
PSKBS Kementerian Sosial RI.
C. Bencana Alam
1). Program KSB, dimana proposal yang sudah masuk yaitu dari Kabupaten
Pesisir Barat.
2). Bantuan logistik bencana.
3). Hibah kendaraan penanggulangan bencana ke pemerintah provinsi
Lampung sedang dalam proses.
6. REKAPITULASI JUMLAH KPM PKH
PROVINSI LAMPUNG
BERDASARKAN BNBA SP2D TAHAP 4
NO PROVINSI KABUPATEN
JUMLAH KPM
2022
1 LAMPUNG KOTA BANDAR LAMPUNG 35.178
2 LAMPUNG KOTA METRO 5.043
3 LAMPUNG LAMPUNG BARAT 16.831
4 LAMPUNG LAMPUNG SELATAN 52.121
5 LAMPUNG LAMPUNG TENGAH 64.200
6 LAMPUNG LAMPUNG TIMUR 55.081
7 LAMPUNG LAMPUNG UTARA 44.517
8 LAMPUNG MESUJI 10.305
9 LAMPUNG PESAWARAN 28.823
10 LAMPUNG PESISIR BARAT 11.253
11 LAMPUNG PRINGSEWU 21.299
12 LAMPUNG TANGGAMUS 37.716
13 LAMPUNG TULANG BAWANG BARAT 11.592
14 LAMPUNG TULANGBAWANG 15.323
15 LAMPUNG WAY KANAN 25.671
TOTAL JUMLAH KPM PKH PROVINSI LAMPUNG 434.953
7. 48.588 KPM GRADUASI LAMPUNG
TAHUN 2020
1 LAMPUNG KOTA BANDAR LAMPUNG 40.305 65 198 2.634 2.897 7,2%
2 LAMPUNG KOTA METRO 4.102 55 19 341 415 10,1%
3 LAMPUNG LAMPUNG BARAT 16.380 116 433 1.071 1.620 9,9%
4 LAMPUNG LAMPUNG SELATAN 51.814 2.204 2.273 4.465 8.942 17,3%
5 LAMPUNG LAMPUNG TENGAH 71.056 1.364 1.830 7.088 10.282 14,5%
6 LAMPUNG LAMPUNG TIMUR 68.666 625 650 4.890 6.165 9,0%
7 LAMPUNG LAMPUNG UTARA 50.731 194 822 2.623 3.639 7,2%
8 LAMPUNG MESUJI 7.601 601 15 418 1.034 13,6%
9 LAMPUNG PESAWARAN 29.573 86 371 1.769 2.226 7,5%
10 LAMPUNG PESISIR BARAT 10.672 321 19 619 959 9,0%
11 LAMPUNG PRINGSEWU 18.010 295 228 1.347 1.870 10,4%
12 LAMPUNG TANGGAMUS 34.328 123 506 2.024 2.653 7,7%
13 LAMPUNG TULANG BAWANG BARAT 12.317 130 836 916 1.882 15,3%
14 LAMPUNG TULANGBAWANG 14.835 474 413 761 1.648 11,1%
15 LAMPUNG WAY KANAN 23.754 349 962 1.015 2.326 9,8%
TOTAL 454.144 7.002 9.575 31.981 48.558 10,7%
Sumber Data : Rilis Kemensos RI pada 30 November 2020, Lampung terbaik ke-4 Nasional, Tertinggi di
Sumatera.
NO PROVINSI KABUPATEN
KPM TAHAP 4
TAHUN 2020
SEJAHTERA MANDIRI ALAMIAH TOTAL %
8. MAPPING
374 KEBUTUHAN SDM PKH TAHUN 2023
1 KOTA BANDAR LAMPUNG 35.178 214 164 0 214 164
2 KOTA METRO 5.043 28 180 0 28 180
3 LAMPUNG BARAT 16.831 69 244 31 100 168
4 LAMPUNG SELATAN 52.121 199 262 14 213 245
5 LAMPUNG TENGAH 64.200 250 257 22 272 236
6 LAMPUNG TIMUR 55.081 226 244 29 255 216
7 LAMPUNG UTARA 44.517 172 259 6 178 250
8 MESUJI 10.305 23 448 26 49 210
9 PESAWARAN 28.823 76 379 54 130 222
10 PESISIR BARAT 11.253 31 363 28 59 191
11 PRINGSEWU 21.299 60 355 25 85 251
12 TANGGAMUS 37.716 97 389 72 169 223
13 TULANG BAWANG BARAT 11.592 35 331 22 57 203
14 TULANGBAWANG 15.323 58 264 19 77 199
15 WAY KANAN 25.671 93 276 26 119 216
Sumber: Mapping Data Wilayah dan Laporan Korkab/Kota PKH Tahun 2023
NO KABUPATEN KPM SDM
EXISTING (1)
RASIO
EXISTING (1)
KEBUTUHAN
PENDAMPING (2)
TOTAL SDM
(1) + (2)
RASIO AKHIR
(1) + (2)
9. - Program Kearifan Lokal dan Keserasian Sosial
II. PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL
13. Rumah Singgah Pasien Tidak Mampu di Provinsi Lampung
Alamat :
Jalan dr. Sam Ratulangi No. 64
Kelurahan Penengahan Kecamatan
Kedaton Bandar Lampung
14. Rumah Singgah Pasien Tidak Mampu di Jakarta
Alamat :
Jalan Baladewa, No. 6 RW 05,
Kelurahan Tanah Tinggi,
Kecamatan Johor Baru, Jakarta
Pusat.
15. Meneruskan perjalanan orang terlantar ke daerah asal dengan
kriteria :
1. Kecopetan
2. Kehabisan Ongkos
3. Di- Hipnotis
4. Penipuan Tenaga Kerja, dan lainnya.
Penanganan Orang Terlantar
17. Distribusi bantuan logistik untuk penanggulangan bencana dilaksanakan
dengan ketentuan dan berdasarkan sebagai berikut :
a. Perencanaan kebutuhan dan permintaan bantuan, harus
mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang dibidang
penanggulangan bencana.
b. Data penerima bantuan, waktu pendistribusian, alat
transportasi yang digunakan.
c. Inisiatif dari pejabat berwenang dalam penanggulangan
bencana
d. Data penerima bantuan, waktu penyampaian, alat transportasi
yang digunakan
e. Petugas penditribusian menyampaikan bantuan logistik kepada
penerima
f. Sisa bantuan logistik yang selesai digunakan diperlakukan
dengan cara:
Dihibahkan .
Dimusnahkan.
17
Pendistribusian Logistik