(1) Alinea pertama menjelaskan bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa dan merupakan hak asasi yang universal; (2) Alinea kedua menunjukkan ketepatan penilaian bangsa Indonesia bahwa momentum kemerdekaan harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur; (3) Alinea ketiga mengukuhi makna proklamasi yang didorong oleh motivasi spiritual,
Dokumen tersebut membahas tentang semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen tersebut menjelaskan makna dan arti penting semangat kebangsaan, serta peran tokoh masyarakat dalam mewujudkannya melalui nilai-nilai kesetiaan dan kesatuan.
Dokumen tersebut membahas tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, proses pembentukannya, dan pentingnya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
1. Dokumen tersebut membahas tentang hakikat bangsa dan negara, termasuk unsur-unsur pembentuknya, serta NKRI sebagai bentuk negara kesatuan di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara dan pemerintahan.
B. (PART 1) HAKIKAT POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945guruppkn11
油
Ringkasan dari dokumen tersebut dalam 3 kalimat adalah:
Dokumen tersebut membahas empat pokok pikiran yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan. Keempat pokok pikiran tersebut menegaskan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
PPKn Kelas 8 BAB 4 - www.ilmuguru.org.pptxAsep Nanang
油
Dokumen tersebut membahas tentang kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Terdapat beberapa organisasi yang berperan dalam kebangkitan nasional seperti Boedi Oetomo yang didirikan oleh Dr. Wahidin dan para pelajar STOVIA pada 1908. Organisasi lain seperti Sarekat Islam yang dipimpin Tirtoadisuryo dan H.O.S. Tjokroaminoto juga berperan dalam kebangkitan nasional. Tokoh-tokoh seperti Douwes Dek
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi geografis Indonesia dan pengaruhnya terhadap keragaman sumber daya alam dan budaya. Faktor-faktor geografis seperti letak geologis, vulkanisme, cuaca dan iklim berpengaruh terhadap bentuk permukaan bumi serta sumber daya alam Indonesia. Isolasi geografi, kondisi iklim, dan letak geografis juga mempengaruhi keragaman budaya di masyarakat Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang persatuan dan keberagaman masyarakat Indonesia. Ada beberapa prinsip persatuan yang dibahas seperti Bhinneka Tunggal Ika, nasionalisme Indonesia, kebebasan yang bertanggung jawab, dan wawasan Nusantara. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai bentuk keberagaman di Indonesia seperti suku bangsa, agama, budaya, dan dampak positif maupun negatif dari keberagaman tersebut."
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam di Indonesia. Secara garis besar dibahas mengenai keberagaman alam dan budaya Indonesia yang dipengaruhi oleh faktor geografis, potensi sumber daya alam seperti hutan, tambang, laut, dan upaya pelestariannya, serta peran sumber daya manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam.
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar di antara dua samudera dan dua benua. Wujud NKRI semakin kukuh setelah dilakukan perubahan UUD 1945 yang mempertahankan bentuk negara kesatuan. Persatuan dan kesatuan bangsa diperlukan untuk mencapai tujuan NKRI dalam melindungi bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.
Dokumen tersebut membahas tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pancasila dijadikan ideologi negara yang mendasari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Meskipun terdapat perdebatan mengenai bentuk negara kesatuan atau federal, UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan.
Power Point PPKn SMA KELAS XII BAB II.pptxsuwaridspd
油
Bab ini membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Perlindungan hukum dilakukan untuk mencegah pelanggaran hukum, sedangkan penegakan hukum bertujuan menciptakan ketertiban masyarakat. Lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan advokat berperan dalam menjamin keadilan dan kedamaian masyarakat melalui penegakan hukum. Din
Bhinneka Tunggal Ika (Beragam tetapi satu) adalah semboyan dan falsafah kebangsaan Indonesia. Semboyan ini berasal dari zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-14 dan menjadi inspirasi persatuan bangsa Indonesia. UUD 1945 dan Pancasila menegaskan semboyan ini dengan menghormati keragaman namun mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa. Warga negara Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa dan agama tetapi memiliki tanah
slide ini berisi tentang pentingnya kesatuan dan persatuan bangsa demi terciptanya kedaulatan negara yang berdaulat dan adil sejahtera serta menjelaskan tentang pentingnya kekeluargaan dan kegotongroyongan. slide ini juga dilengkapi gambar dan tulisan yang menarik sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami
Presentasi kelompok 2 menjelaskan berbagai bentuk upaya pembelaan negara di Indonesia. Mencakup pengertian bela negara sebagai kewajiban warga negara untuk mempertahankan negara dari ancaman internal dan eksternal. Ancaman-ancaman tersebut dapat berupa militer maupun non-militer, tradisional atau non-tradisional. Bentuk partisipasi warga negara dalam bela negara meliputi pendidikan, pelatihan militer, menjadi prajurit
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan pemahaman hak dan kewajiban negara serta warga negara di Indonesia secara historis, sosiologis, dan politik. Secara historis, pemahaman akan hak mulai berkembang di Barat melalui peristiwa-peristiwa penting seperti Magna Charta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis. Di Indonesia, pemahaman akan hak berkembang seiring perjuangan kemerdekaan dan dituangkan dalam UUD 1945. Namun
Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Indonesia juga merupakan negara hukum di mana segala warga negara bersamaan kedudukannya di bawah hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara dan pemerintahan.
B. (PART 1) HAKIKAT POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945guruppkn11
油
Ringkasan dari dokumen tersebut dalam 3 kalimat adalah:
Dokumen tersebut membahas empat pokok pikiran yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan. Keempat pokok pikiran tersebut menegaskan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
PPKn Kelas 8 BAB 4 - www.ilmuguru.org.pptxAsep Nanang
油
Dokumen tersebut membahas tentang kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Terdapat beberapa organisasi yang berperan dalam kebangkitan nasional seperti Boedi Oetomo yang didirikan oleh Dr. Wahidin dan para pelajar STOVIA pada 1908. Organisasi lain seperti Sarekat Islam yang dipimpin Tirtoadisuryo dan H.O.S. Tjokroaminoto juga berperan dalam kebangkitan nasional. Tokoh-tokoh seperti Douwes Dek
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi geografis Indonesia dan pengaruhnya terhadap keragaman sumber daya alam dan budaya. Faktor-faktor geografis seperti letak geologis, vulkanisme, cuaca dan iklim berpengaruh terhadap bentuk permukaan bumi serta sumber daya alam Indonesia. Isolasi geografi, kondisi iklim, dan letak geografis juga mempengaruhi keragaman budaya di masyarakat Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang persatuan dan keberagaman masyarakat Indonesia. Ada beberapa prinsip persatuan yang dibahas seperti Bhinneka Tunggal Ika, nasionalisme Indonesia, kebebasan yang bertanggung jawab, dan wawasan Nusantara. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai bentuk keberagaman di Indonesia seperti suku bangsa, agama, budaya, dan dampak positif maupun negatif dari keberagaman tersebut."
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam di Indonesia. Secara garis besar dibahas mengenai keberagaman alam dan budaya Indonesia yang dipengaruhi oleh faktor geografis, potensi sumber daya alam seperti hutan, tambang, laut, dan upaya pelestariannya, serta peran sumber daya manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam.
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar di antara dua samudera dan dua benua. Wujud NKRI semakin kukuh setelah dilakukan perubahan UUD 1945 yang mempertahankan bentuk negara kesatuan. Persatuan dan kesatuan bangsa diperlukan untuk mencapai tujuan NKRI dalam melindungi bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.
Dokumen tersebut membahas tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pancasila dijadikan ideologi negara yang mendasari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Meskipun terdapat perdebatan mengenai bentuk negara kesatuan atau federal, UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan.
Power Point PPKn SMA KELAS XII BAB II.pptxsuwaridspd
油
Bab ini membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Perlindungan hukum dilakukan untuk mencegah pelanggaran hukum, sedangkan penegakan hukum bertujuan menciptakan ketertiban masyarakat. Lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan advokat berperan dalam menjamin keadilan dan kedamaian masyarakat melalui penegakan hukum. Din
Bhinneka Tunggal Ika (Beragam tetapi satu) adalah semboyan dan falsafah kebangsaan Indonesia. Semboyan ini berasal dari zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-14 dan menjadi inspirasi persatuan bangsa Indonesia. UUD 1945 dan Pancasila menegaskan semboyan ini dengan menghormati keragaman namun mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa. Warga negara Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa dan agama tetapi memiliki tanah
slide ini berisi tentang pentingnya kesatuan dan persatuan bangsa demi terciptanya kedaulatan negara yang berdaulat dan adil sejahtera serta menjelaskan tentang pentingnya kekeluargaan dan kegotongroyongan. slide ini juga dilengkapi gambar dan tulisan yang menarik sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami
Presentasi kelompok 2 menjelaskan berbagai bentuk upaya pembelaan negara di Indonesia. Mencakup pengertian bela negara sebagai kewajiban warga negara untuk mempertahankan negara dari ancaman internal dan eksternal. Ancaman-ancaman tersebut dapat berupa militer maupun non-militer, tradisional atau non-tradisional. Bentuk partisipasi warga negara dalam bela negara meliputi pendidikan, pelatihan militer, menjadi prajurit
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan pemahaman hak dan kewajiban negara serta warga negara di Indonesia secara historis, sosiologis, dan politik. Secara historis, pemahaman akan hak mulai berkembang di Barat melalui peristiwa-peristiwa penting seperti Magna Charta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis. Di Indonesia, pemahaman akan hak berkembang seiring perjuangan kemerdekaan dan dituangkan dalam UUD 1945. Namun
Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Indonesia juga merupakan negara hukum di mana segala warga negara bersamaan kedudukannya di bawah hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dokumen menjelaskan pengertian, kedudukan, sifat, dan fungsi UUD 1945 serta dinamika pelaksanaannya dari masa ke masa. Juga dibahas mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat, etika, dan ideologi negara berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila.
Dokumen tersebut membahas tentang cita-cita dan tujuan nasional Indonesia berdasarkan Pancasila serta peran aktif Indonesia dalam perdamaian dunia. Cita-cita nasional adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur sedangkan tujuan nasional meliputi melindungi seluruh bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Indonesia berpolitik luar negeri secara bebas
PEMILIHAN UMUM SEBAGAI PERWUJUDAN DEMOKRASI PANCASILA DAN NEGARA HUKUM SEBAG...Andi Maulana
油
Dokumen tersebut membahas tentang pemilihan umum sebagai perwujudan demokrasi Pancasila dan negara hukum sebagai bentuk kedaulatan negara Republik Indonesia. Pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil sesuai konstitusi. Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjamin perlindungan hak asasi manusia warganya.
lanjutan bab 2 semester 1 Pembukaan UUD 1945 2.pptxdewiantiode400
油
pendidikan adalah upaya untuk mengembangkan potensi bagi setiap orang dan berfungsi untuk mengembangkan ilmu yang bermanfaat bagi semua bangsa indonesia. pendidikan juga dapat meningkatkan kesempatan kerja dan upaya pembangunan dalam mewujudkan cita-cita.
Melaksanakan Prinsip-Prinsip Kedaulatan Sesuai Dengan Undang-Undang Dasar Neg...gnap050508
油
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan kedaulatan NKRI sesuai dengan pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu: (1) Negara kesatuan dan pemerintah pusat yang memegang kedaulatan penuh, (2) Kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan, (3) Negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
Pkn Kls 10 bab 2 Kurikulum2013 (Proklamasi,UUD1945)Putri Larasantang
油
Dokumen tersebut membahas hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan Pembukaan UUD NRI 1945, arti dari isi Pembukaan UUD NRI 1945, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan bentuk kedaulatan yang ada dalam UUD 1945, serta tujuh kunci pokok sistem pemerintahan RI menurut UUD 1945.
Hakikat Warga Negara dalam Sistem Demokrasimsaifulr_id
油
Dokumen tersebut membahas tentang konsep warga negara, kewarganegaraan, dan pewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 serta prinsip-prinsip demokrasi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dokumen ini juga menjelaskan ciri-ciri negara demokrasi dan demokrasi Pancasila di Indonesia.
1. Dokumen tersebut membahas latar belakang Undang-Undang Dasar 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Termasuk proses penyusunan dan penandatanganan teks Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945.
2. Isi Pembukaan UUD 1945 membahas prinsip-prinsip dasar negara Indonesia seperti tujuan negara, bentuk negara berdasarkan republik, dan dasar filsafat berpijak pada Pancasila.
3. Bab II membahas lebih
2. PENDIDIKAN PANCASILA
Bentuk dan Kedaulatan
Negara
Peserta didik diharapkan mampu:
1. menjelaskan bentuk dan kedaulatan Negara
Indonesia sesuai dengan UUD NRI Tahun
1945;
2. menunjukkan sikap syukur atas terjaganya
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat sebagai bentuk
anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa;
3. menerapkan semangat kebangsaan Negara
Indonesia sebagai negara kesatuan yang
berbentuk republik dan berkedaulatan
rakyat; dan
4. mempraktikkan perilaku taat hukum dalam
kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan
sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
Bab
2
Tujuan Pembelajaran
3. PENDIDIKAN PANCASILA
Pada Pasal 1 Ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945 dinyatakan bahwa
Negara Indonesia ialah
Negara Kesatuan, yang
berbentuk Republik.
Selanjutnya, pada Ayat (2)
dikatakan Kedaulatan berada
di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar.
Lantas, pada Ayat (3) dikatakan
bahwa Negara Indonesia
adalah negara hukum.
5. PENDIDIKAN PANCASILA
01 Pengertian Negara Kesatuan
Menurut John M. Cohen dan Stephen B. Peterson, di dalam negara kesatuan, pemerintah
pusat menjalankan kedaulatan tertinggi negara. Agar tidak sewenang-wenang, aktivitas
pemerintah pusat diawasi dan dibatasi oleh undang-undang. Abu Daud Busroh berpendapat
bahwa negara kesatuan tidak tersusun dari beberapa negara dan bersifat tunggal. Di dalam
negara kesatuan, hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai
kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan.
1. Kedaulatan negara mencakup kedaulatan ke dalam dan ke luar yang
dipegang oleh pemerintah pusat.
2. Negara hanya memiliki satu undang-undang dasar yang berlaku di
seluruh wilayah negara, satu kepala negara dan kepala
pemerintahan untuk seluruh rakyat, satu dewan menteri, dan satu
badan perwakilan rakyat yang mewakili seluruh rakyat.
3. Hanya ada satu kebijakan yang menyangkut persoalan politik,
ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.
Ciri-Ciri Negara Kesatuan
6. PENDIDIKAN PANCASILA
02 Bentuk Negara Kesatuan
Negara kesatuan merupakan pilihan para pendiri bangsa Indonesia
dalam sidang BPUPK. Pada tahun 1945, para pendiri negara
mendiskusikan bentuk negara yang sesuai dengan kondisi wilayah
Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau.
Dari berbagai usulan tentang bentuk negara, mayoritas suara
berpendapat bahwa bentuk negara yang dipercaya dapat menjamin
persatuan yang kuat adalah bentuk kesatuan. Bentuk negara seperti
inilah yang merupakan semangat atau roh Sumpah Pemuda.
7. PENDIDIKAN PANCASILA
02 Bentuk Negara Kesatuan
Menurut Astim Riyanto, negara kesatuan dapat
dibedakan menjadi negara kesatuan dengan sistem
sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem
desentralisasi. Indonesia termasuk jenis negara
kesatuan dengan sistem desentralisasi.
Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan memberikan
kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk
menyelenggarakan kekuasaan. Negara Indonesia
melaksanakan otonomi daerah berdasarkan amanat
Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945.
9. PENDIDIKAN PANCASILA
Indonesia sebagai Negara
Republik
Pasal 1 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara
Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kata
kesatuan mengacu pada bentuk negara. Sementara itu, republik
mengacu pada bentuk pemerintahan.
Bentuk negara dan bentuk pemerintahan mempunyai makna yang sangat
berbeda. Bentuk negara menggambarakan sususnan negara secara
keseluruhan dan struktur negara yang mencakup segenap unsur-
unsurnya, yaitu daerah, bangsa, dan pemerintahannya. Bentuk
pemerintahan secara khusus hanya menggambarkan struktur organisasi
dan fungsi pemerintahan tanpa menyinggung struktur daerah ataupun
bangsanya.
10. PENDIDIKAN PANCASILA
Indonesia sebagai Negara
Republik
Membahas Indonesia sebagai negara republik artinya membahas
Indonesia dari sudut pandang bentuk pemerintahannya. Ada tiga
makna dalam istilah republik.
1. Republik memiliki kekuasaan eksekutif untuk mengatur semua
warganya.
2. Republik membentuk konstitusi yang dapat diterima publik.
3. Tujuan republik adalah kepentingan umum atau kemaslahatan
bersama.
Bentuk republik merupakan bentuk pemerintahan yang mandat
kekuasaannya berasal dari rakyat melalui mekanisme pemilihan
umum dan biasanya dipimpin oleh seorang presiden. Bentuk
pemerintahan Negara Indonesia adalah republik konstitusional.
Dalam pemerintahan republik konstitusional, kekuasaan presiden
tidak bersifat mutlak, tetapi dibatasi oleh konstitusi.
12. PENDIDIKAN PANCASILA
Indonesia sebagai Negara
Hukum
Dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dikatakan bahwa
Negara Indonesia adalah negara hukum. Asas negara hukum
antara lain menuntut adanya jaminan bahwa semua warga
negara harus tunduk di bawah kendali hukum.
Kondisi ini sesuai dengan konsep equality before the law. Pada
Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dikatakan bahwa Segala
warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan
itu dengan tidak ada kecualinya.
13. PENDIDIKAN PANCASILA
Indonesia sebagai Negara
Hukum
Konsep negara hukum yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah konsep
negara hukum yang berdasarkan Pancasila atau negara hukum
Pancasila. Konsep negara hukum Pancasila merupakan kristalisasi
pandangan dan falsafah hidup yang sarat dengan nilai-nilai etika dan
moral yang luhur bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan tersirat di dalam pasal-pasal UUD
NRI Tahun 1945.
Menurut Philipus M. Hadjon, elemen negara hukum Pancasila adalah
sebagai berikut.
1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas
kerukunan.
2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan
negara.
3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan
merupakan sarana terakhir.
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
15. PENDIDIKAN PANCASILA
Indonesia sebagai Negara yang Berkedaulatan
Rakyat
Ada berbagai teori tentang kedaulatan,
di antaranya adalah teori kedaulatan
rakyat. Menurut teori ini, kedaulatan
tertinggi berada di tangan rakyat yang
diselenggarakan oleh pemerintah.
Ketika menjalankan tugasnya,
pemerintah harus berpegang pada
kehendak rakyat. Hal ini lazim disebut
dengan demokrasi.
Sebelum dilakukan amendemen, Pasal 1 Ayat (2)
UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, Kedaulatan
adalah di tangan rakyat, dan dilakukan
sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat. Pasal ini diamendemen menjadi
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
16. PENDIDIKAN PANCASILA
Indonesia sebagai Negara yang Berkedaulatan
Rakyat
Prinsip-prinsip kedaulatan Negara Republik Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 adalah sebagai berikut.
Negara Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik (Pasal 1 Ayat (1) UUD NRI Tahun
1945).
Kedaulatan berada di tangan rakyat serta dilaksanakan menurut undang-undang dasar (Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945).
Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945).
MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan/atau wakil presiden, serta MPR hanya
dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD (Pasal 3 UUD NRI
Tahun 1945).
Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR (Pasal 7C UUD NRI Tahun 1945).
Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan
pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang (Pasal 17 UUD
NRI Tahun 1945).
01
02
03
04
05
06
