Dokumen tersebut membahas tentang kenaikan kasus ISPA dan Covid-19 di Puskesmas Guntur II pada bulan Februari akibat lonjakan varian Omicron. Dokumen ini mengidentifikasi masalah utama yang terkait dengan mutu penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi di puskesmas tersebut yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketersediaan sarana prasarana, kesadaran masyarakat, pelaksanaan program, serta kont
Pembekalan penugasan khusus tenaga kesehatan individual bertujuan untuk mempersiapkan tenaga kesehatan agar mampu melaksanakan tugas di puskesmas sesuai standar pelayanan minimal dan menangani masalah kesehatan di daerah sasaran. Pembekalan ini mencakup materi tentang pelayanan kesehatan di daerah terpencil, manajemen puskesmas selama pandemi, dan promosi kesehatan masyarakat dalam pencegahan Covid-19. Peserta dihar
Dokumen tersebut membahas tentang peran Puskesmas dalam menangani pandemi COVID-19 dan demam berdarah dengue, serta langkah-langkah yang harus dilakukan Puskesmas untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut di wilayahnya. Dokumen ini juga menjelaskan tentang alur pelayanan Puskesmas di dalam dan luar gedung selama masa pandemi COVID-19.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang penanggulangan krisis kesehatan pada masa pandemi Covid-19 yang mencakup pendekatan klaster kesehatan dan protokol kesehatan.
2. Ada beberapa aspek yang dibahas seperti pengelolaan sumber daya manusia dan sarana prasarana kesehatan, sub klaster pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan lingkungan, serta dampak psik
Dokumen tersebut membahas tentang etnografi kesehatan dan hubungannya dengan budaya lokal dan pelayanan kesehatan. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa budaya lokal dan keyakinan masyarakat mempengaruhi penyakit dan kesehatan, peran pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan kesehatan, serta pengaruh sosial budaya terhadap tingkat kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan.
Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bertugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya melalui pelayanan kesehatan masyarakat dan perseorangan serta rujukan ke fasilitas tingkat atas. Puskesmas wajib menyelenggarakan program kesehatan berdasarkan siklus hidup, manajemen puskesmas, dan sistem informasi
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Pembekalan ini memberikan panduan pelaksanaan pelatihan bagi tenaga kesehatan yang akan ditugaskan secara khusus di puskesmas selama masa pandemi Covid-19, mencakup dasar hukum, tujuan, kriteria peserta dan fasilitator, serta rancangan program pelatihan.
Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional.
Dokumen tersebut merupakan contoh sistematika penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan. Renstra SKPD berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program/kegiatan SKPD untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di daerah. Tujuan utamanya adalah mewujudkan masyarakat dan lingkungan yang sehat melalui peningkatan pelayanan kesehatan
1. Dokumen tersebut membahas kebijakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga pada masa Pandemi COVID-19, yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan keluarga di Puskesmas.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Strategi komunikasi risiko dalam pencegahan Covid-19 mencakup penyampaian pesan-pesan kunci seperti menjaga jarak, etika batuk, dan cuci tangan dengan sabun melalui berbagai saluran komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan mengubah perilaku mereka guna mencegah penularan virus.
Tugas (Kegiatan Pelatihan Advokasi Program Surveilans)Maya Ongge
Ìý
Dokumen tersebut merupakan rencana advokasi program surveilans campak di Papua tahun 2014. Tujuannya adalah memperoleh dukungan kebijakan, sumber daya manusia, dana, sarana, dan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi kasus campak. Berdasarkan analisis data, diperlukan dukungan kebijakan dan dana untuk meningkatkan cakupan surveilans campak dan imunisasi guna mencegah kasus dan kematian
Dokumen tersebut membahas tentang pengantar kebijakan penyelenggaraan program imunisasi di Indonesia. Program imunisasi nasional bertujuan untuk menurunkan penyakit menular dengan memberikan vaksinasi secara merata guna mencapai kekebalan komunitas. Dokumen ini menjelaskan konsep, jenis, sasaran dan jadwal imunisasi serta peran tenaga kesehatan dalam meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan imunisasi.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang penanggulangan krisis kesehatan pada masa pandemi Covid-19 yang mencakup pendekatan klaster kesehatan dan protokol kesehatan.
2. Ada beberapa aspek yang dibahas seperti pengelolaan sumber daya manusia dan sarana prasarana kesehatan, sub klaster pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan lingkungan, serta dampak psik
Dokumen tersebut membahas tentang etnografi kesehatan dan hubungannya dengan budaya lokal dan pelayanan kesehatan. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa budaya lokal dan keyakinan masyarakat mempengaruhi penyakit dan kesehatan, peran pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan kesehatan, serta pengaruh sosial budaya terhadap tingkat kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan.
Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bertugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya melalui pelayanan kesehatan masyarakat dan perseorangan serta rujukan ke fasilitas tingkat atas. Puskesmas wajib menyelenggarakan program kesehatan berdasarkan siklus hidup, manajemen puskesmas, dan sistem informasi
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Pembekalan ini memberikan panduan pelaksanaan pelatihan bagi tenaga kesehatan yang akan ditugaskan secara khusus di puskesmas selama masa pandemi Covid-19, mencakup dasar hukum, tujuan, kriteria peserta dan fasilitator, serta rancangan program pelatihan.
Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional.
Dokumen tersebut merupakan contoh sistematika penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan. Renstra SKPD berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program/kegiatan SKPD untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di daerah. Tujuan utamanya adalah mewujudkan masyarakat dan lingkungan yang sehat melalui peningkatan pelayanan kesehatan
1. Dokumen tersebut membahas kebijakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga pada masa Pandemi COVID-19, yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan keluarga di Puskesmas.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Strategi komunikasi risiko dalam pencegahan Covid-19 mencakup penyampaian pesan-pesan kunci seperti menjaga jarak, etika batuk, dan cuci tangan dengan sabun melalui berbagai saluran komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan mengubah perilaku mereka guna mencegah penularan virus.
Tugas (Kegiatan Pelatihan Advokasi Program Surveilans)Maya Ongge
Ìý
Dokumen tersebut merupakan rencana advokasi program surveilans campak di Papua tahun 2014. Tujuannya adalah memperoleh dukungan kebijakan, sumber daya manusia, dana, sarana, dan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi kasus campak. Berdasarkan analisis data, diperlukan dukungan kebijakan dan dana untuk meningkatkan cakupan surveilans campak dan imunisasi guna mencegah kasus dan kematian
Dokumen tersebut membahas tentang pengantar kebijakan penyelenggaraan program imunisasi di Indonesia. Program imunisasi nasional bertujuan untuk menurunkan penyakit menular dengan memberikan vaksinasi secara merata guna mencapai kekebalan komunitas. Dokumen ini menjelaskan konsep, jenis, sasaran dan jadwal imunisasi serta peran tenaga kesehatan dalam meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan imunisasi.
Program PPI dan K3 Puskesmas Kalikajar ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan menurunkan insiden infeksi, melindungi pasien, tenaga medis, dan masyarakat dari penularan infeksi, serta melindungi lingkungan puskesmas. Program ini meliputi kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan protokol kesehatan seperti cuci tangan dan menggunakan APD unt
Dokumen tersebut membahas kebijakan pencegahan dan pengendalian infeksi di puskesmas yang mencakup empat pilar utama yaitu dukungan manajerial, pengendalian administratif, pengendalian lingkungan, dan perlindungan diri. Kebijakan tersebut bertujuan untuk melindungi pasien, tenaga kesehatan, dan pengunjung dari risiko tertular infeksi di puskesmas.
[Ringkasan]
Program penanggulangan tuberkulosis di Puskesmas mencakup penemuan kasus, diagnosis, pengobatan, pemantauan, dan evaluasi pasien sesuai pedoman serta target dan indikator kinerja yang ditetapkan. Pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak dan dilakukan evaluasi berkelanjutan untuk perbaikan.
1. Puskesmas menyusun program PPI yang komprehensif meliputi pendidikan, pelatihan, penerapan standar kewaspadaan, dan pengukuran kinerja untuk mencegah penularan infeksi di fasilitas kesehatan.
2. Dilakukan identifikasi risiko infeksi dan penyusunan strategi mitigasi risiko berdasarkan hasil identifikasi tersebut.
3. Program PPI diimplementasikan secara menyeluruh oleh seluruh karyawan Puskesmas untuk men
Mini project ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan kepatuhan protokol kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Brondong selama pandemi COVID-19.
Rumah sakit menyusun program PPI yang terpadu dan menyeluruh untuk mencegah penularan infeksi berdasarkan 11 kewaspadaan standar dan 3 kewaspadaan berdasarkan transmisi (kontak, droplet, udara). Program PPI disusun berdasarkan pengkajian risiko proaktif setiap tahun.
#17012022_Webinar Kesiapan RS dalam Menghadapi Varian Omicron.pptxssuser53198f
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang kesiapsiagaan rumah sakit di Indonesia dalam menghadapi peningkatan kasus varian Omicron. Rumah sakit perlu memperkuat kesiapsiagaannya dengan meningkatkan kapasitas ruang isolasi, persediaan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan, oksigen, dan SDM kesehatan. Pemerintah perlu memastikan rumah sakit siap menangani peningkatan kasus dengan baik.
3. ISPA dan Covid-19
• ISPA atau Infeksi
Saluran Pernafasan
Akut dengan gejala
pernapasan, demam,
batuk, sesak napas dan
kesulitan bernapas
ISPA
• SARS
• Flu Burung pada manusia
• MERS
• Covid-19
Meliputi
• Kenaikan kasus ISPA di
Puskesmas Guntur II di bulan
Februari bersamaan dengan
naiknya lonjakan kasus Covid-
19 varian Omicron
Kasus di
Puskesmas
4. Resiko penularan berdasarkan kultur masyarakat
Penerapan pembatasan kerumunan menjadi salah satu upaya pengendalian
penularan Covid-19, namun kultur budaya dan agama masyarakat di lingkungan
Puskesmas Guntur II masih sangat kental di mana berkumpul dalam suatu
kegiatan keagamaan menjadi suatu kebiasaan.
Implementasi prokes masyarakat
5. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya
kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih
mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah
kerjanya.
PMK 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas
6. Mutu pencegahan dan pengendalian infeksi masih kurang
1. Tidak ada zona pembagian resiko penularan Covid-19
2. Tidak ada petugas screening Covid -9
3. Tidak ada penerapan tingkatan APD bagi tenaga kesehatan
4. Sarana dan prasarana PPI masih kurang memadai
5. Tidak ada pembagian jalur baik untuk pasien Covid-19 dan pasien umum lainnya
Sumber daya manusia
1. SDM di Puskesmas Guntur II masih banyak yang double job
2. Penempatan SDM yang kurang tepat
Lingkungan masyarakat
1. Masyarakat masih belum menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan benar
2. Masyarakat sudah jenuh dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19
IDENTIFIKASI MASALAH
7. B. Metode Analisis
FGD Identifikasi penyebab
untuk memperoleh
alternatif solusi
Prioritas masalah
Fish Bone
Delbeeq
01 02
03
(Focus Group
Discussion)
Prioritas
alternatif solusi
USG
04
(Plan of Action)
PoA
05
8. Prioritas Masalah
Masalah
Kriteria Dan Bobot Maksimun
Jumlah
Skala
Prioritas
Besar
Masalah
Kegawatan Besar Biaya Kemudahan
Mutu penerapan PPI 8 6.4 6.4 5.8 26.6 I
Sumber daya manusia 6.6 3.4 3.6 3 16.6 III
Lingkungan masyarakat 6,6 6.6 6.6 4 17.2 II
Prioritas masalah Kesehatan adalah
MUTU PENERAPAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI
10. PRECONTEMPALTION
1. Puskesmas sudah membuat
SK,pedoman,panduan dan SPO
PPI
2. puskesmas sudah menyediakan
sarana dan prasarana PPI
CONTEMPLATION
1. Pimpinan beserta karyawan
puskesmas sudah mempunyai
keingingan untuk berubah
PREPARATION
1. Komiten yang serius dari
pemerintah daerah ,dinkes dan
puskesmas untuk program PPI
2. Komitmen dari seluruh
karyawan puskesmas
Trantheoritical model of behavior change
PERSIAPAN PROGRAM PPI
11.  Petugas puskesmas belum terbiasa menggunakan APD
 Petugas puskesmas kurang disiplin dalam menerapkan upaya PPI
 Kurangnya kesadaran petugas puskesmas terhadap resiko infeksi
 Kurangnya pemahaman petugas puskesmas terhadap resiko infeksi
 Belum ada kebijakan yang jelas dalam pengelompokan pelayanan pasien berdasarkan resiko infeksi
 Implementasi program kerja Tim PPI tidak berjalan dengan baik
 jumlah dan distribusi APD yang belum terpenuhi
 Fasilitas upaya PPI yang belum terdistribusi secara merata
 Ruang isolasi yang belum sesuai standar
 Tidak dilakukan pemeriksaan swab rutin bagi seluruh pegawai puskesmas
ACTION
PELAKSANAAN PROGRAM PPI
12. 1. Implementasi program PPI tidak berjalan dengan baik serta
tidak berkesinambungan
2. Sosialisasi program PPI tidak dijalankan secara kontinu
3. Sistem evaluasi program PPI tidak dijalankan secara
kontinu
4. Screening untuk karyawan puskesmas tidak dijalankan
secara rutin
MAINTENANCE
KONTINUITAS PROGRAM PPI
PUSKESMAS
14. AnalisisFishBone
I. Mutu penerapan PPI Identifikasi Masalah
Man
• Petugas puskesmas belum terbiasa menggunakan APD
• Petugas puskesmas kurang disiplin dalam
menerapkan upaya PPI
• Kurangnya kesadaran petugas
puskesmas terhadap resiko infeksi
• Kurangnya pemahaman petugas
puskesmas terhadap resiko infeksi
15. Identifikasi Masalah
Method
• Belum ada kebijakan yang jelas dalam pengelompokan pelayanan pasien berdasarkan
resiko infeksi
• Kurangnya implementasi program kerja
Tim PPI
• Tidak dilakukan sosialisasi mengenai SPO
secara kontinu
• Sistem evaluasi yang perlu dilakukan secara kontinu
16. Identifikasi Masalah
Material
• Jumlah dan distribusi APD yang belum terpenuhi
• Fasilitas upaya PPI yang belum terdistribusi secara merata
Environment
• Ruang isolasi yang belum sesuai standar
• Tidak dilakukan pemeriksaan swab rutin bagi seluruh pegawai puskesmas
• Kurangnya kesadaran masyarakat tentang penerapan PPI protokol Kesehatan
17. No. Penyebab Masalah
Kriteria
Total Rank
Urgency Seriousness Growth
1. Penyedian sarana dan prasarana program PPI 2 2 2 2 IV
2.
Kesadaran masyarakat tentang PPI protokol
Kesehatan covid 19
3 2 2 2,3 V
3. Persiapan program PPI 3 3 2 2,6 III
4.
Pelaksanaan program PPI
4 3 4 3,6 II
5.
Kontinuitas program
• Implementasi program PPI tidak berjalan
kontinu
• Sosialisasi program PPI tidak kontinu
• Evaluasi program PPI tidak berjalan continue
• Screning karyawan tidak berjalan kontinu
4 4 4 4 I
Prioritas Alternatif Solusi Menggunakan Metode Analisis USG
Mutu Penerapan PPI (U+S+G/3)
18. Alternatif
Program
01
02
03
Survey persepsi karyawan puskesmas dan masyarakat tentang penerapan
protokol Kesehatan PPI covid 19
Pembuatan buku saku untuk digunakan petugas kesehatan dan karyawan
Penyuluhan dan sosialisasi program PPI kepada karyawan
puskesmas dan masyarakat
04 Mereview program PPI puskesmas
19. Prioritas Intervensi Program
Prioritas Intervensi Program dengan Metode Reinke(MxVxI/3)
Prioritas intervensi
program menurut hasil
skoring metode reinke
menunjukan bahwa program
yang berada pada peringkat I
yaitu survey persepsi
karyawan PKM dan
masyarakat tentang protokol
Kesehatan PPI covid 19
No Alternatif program magnitude importancy vulnerability Cost Skor prioritas
1 Survey persepsi
karyawan puskesmas dan
masyarakat tentang
penerapan protokol
Kesehatan PPI covid 19
4 4 4 3 21,3 I
2 Pembuatan buku saku
PPI untuk digunakan
petugas dan karyawan
PKM
3 4 2 2 12 IV
3 Penyuluhan dan
sosialisasi PPI kepda
masyarakat dan petugas
PKM
4 3 3 2 18 II
4 Mereview Kembali 3 3 3 2 13,5 III
Editor's Notes
#4: Infeksi saluran pernapasan akut adalah penyebab utama morbiditas dan mortalitas akibat penyakit menular di dunia yang cenderung menjadi epidemi dan pandemi dan khususnya. ISPA ini mencakup: severe acute respiratory syndrome (SARS), kasus infeksi flu burung pada manusia, pneumonia serta MERS dan yang terakhir adalah Covid-19.
Di Bulan Februari, kasus ISPA menjadi kasus terbanyak di Puskesmas Guntur II, hal ini bersamaan dengan naiknya lonjakan kasus Covid-19 varian Omicron yang ditengarai memiliki gejala yang lebih ringan, sehingga masyarakat cenderung untuk menagnggap seperti flu biasa.
#5: Kebiasaan kebiasaan ini juga dibawa dilingkungan pelayanan kesehatan (puskesmas)
#6: Karena itulah pengendalian infeksi di puskesmas menjadi sangat krusial, mengingat dampak dari infeksi terkait perawatan di rumah sakit berimplikasi pada perpanjangan masa rawat, kelumpuhan jangka panjang, meningkatnya resistensi mikroorganisme terhadap antimikroba, beban finansial tambahan yang cukup besar bagi pasien dan keluarganya, serta meningkatnya jumlah kematian, dll.
Penggunaan APD merupakan salah satu bagian dari usaha tenaga kesehatan untuk menyediakan lingkungan yang bebas dari infeksi sekaligus sebagai upaya perlindungan diri dan pasien terhadap penularan penyakit. Seorang tenaga kesehatan diharapkan mempunyai motivasi untuk berperilaku mencegah terjadinya infeksi nosokomial. Penyusunan prosedur tetap atau standart operasional prosedur yang mengatur tentang APD di rumah sakit, akan mengurangi risiko seorang tenaga kesehatan tertular oleh penyakit sehingga keselamatan kerja akan lebih terjamin dan pemberian pelayanan akan lebih bermutu karena dilakukan sesuai standart operasional yang ada selain itu juga dapat memberikan sanksi tegas bagi mereka yang tidak patuh terhadap kebijakan yang ditetapkan.