More Related Content
What's hot (20)
Similar to PPT Seminar Proposal H Sulistiyo - Magister Hukum - LAMA.pptx (20)
![UU No 2 Tahun 2017 [Jasa Konstruksi]](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/uuno2tahun2017jasakonstruksi-170224025201-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
Recently uploaded (14)
PPT Seminar Proposal H Sulistiyo - Magister Hukum - LAMA.pptx
- 1. PROPOSAL TESIS PENENTUAN LELANG DAN HUBUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG (STUDI PEMBANGUNAN GEDUNG MINI TOWER UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA) Oleh H. SULISTIYO NPM. : 21310002 PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA 2022
- 2. BAB I Latar Belakang Masalah Hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi diikat dengan perjanjian yang dikenal dengan perjanjian pekerjaan konstruksi atau kontrak konstruksi. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. (Pasal 1 Angka 3 (Tiga) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi) Pengikatan dalam bentuk kontrak konstruksi ini menjadi sangat penting untuk dilakukan. Pada penelitian ini PT Sinar Waringin Adikarya ditentukan sebagai pemenang lelang atas proyek pembangunan mini tower tersebut, nantinya para pihak akan diikat dengan adanya perjanjian konstruksi mengenai pembangunan gedung dimana didalam perjanjian tersebut diatur mengenai hubungan hukum dari para pihak yang disepakati antara Yayasan Wijaya Kusuma dengan PT Sinar Waringin Adikarya. Perjanjian pelaksanaan konstruksi, sebagai pemenang lelang dituangkan dalam keputusan pengurus Yayasan Wijaya Kusuma Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 13 Januari 2022.
- 3. Perjanjian pekerjaan konstruksi memberikan hak dan kewajiban yang setara antara kedua belah pihak. Pengguna jasa memperoleh hak atas hasil jasa konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan jasa konstruksi. Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung Mini Tower tersebut, Yayasan Wijaya Kusuma menugaskan PT Sinar Waringin Adikarya untuk melaksanakan kewajibannya. Penugasan ini meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan. Penulis ingin mengetahui bagaimana proses atau tahapan dalam pemilihan penyedia jasa pada pekerjaan konstruksi pembangunan mini tower serta faktor faktor apa saja yang menyebabkan PT Sinar Waringin Adikarya menjadi pemenang lelang dari penawaran proyek pembangunan mini tower yang dilakukan oleh Yayasan Wijaya Kusuma. Serta penulis juga tertarik ingin mengetahui hubungan hukum apa saja yang diatur didalam perjanjian pekerjaan konstruksi pembangunan gedung mini tower antara Yayasan Wijaya Kusuma dengan PT. Sinar Waringin Adikarya dan faktor yang menyebabkan berakhirnya pekerjaan konstruksi pembangunan gedung ini. BAB I Latar Belakang Masalah
- 4. Rumusan Masalah Bagaimanakah proses penentuan dan pelaksanaan pemilihan penyedia jasa yang dilakukan oleh Yayasan Wijaya Kusuma pada pekerjaan konstruksi pembangunan gedung Mini Tower Universitas Wijaya Kusuma Surabaya? Untuk mengetahui proses penentuan pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi dalam penyelenggaraan pembangunan gedung Mini Tower Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Untuk mengetahui hubungan hukum antara masing-masing pihak dalam pelaksanaan perjanjian pekerjaan konstruksi. Bagaimanakah hubungan hukum antara Yayasan Wijaya Kusuma dengan PT Sinar Waringin Adikarya dalam perjanjian pekerjaan konstruksi pembangunan gedung Mini Tower Universitas Wijaya Kusuma Surabaya? 1 2 2 1 Tujuan Penelitian
- 5. BAB II TINJAUAN PUSTAKA Perjanjian dapat dirumuskan sebagai :Perjanjian adalah suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan. (Abdulkadir Muhammad. Op.Cit. hlm.224.) Suatu perjanjian dinyatakan sah, apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu : a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c. Suatu pokok persoalan tertentu; d. Suatu sebab yang tidak terlarang. Menurut ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak. A. Tinjauan Tentang Hukum Perjanjian
- 6. BAB II TINJAUAN PUSTAKA B. Hukum Jasa Konstruksi Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan beserta pengawasannya yang masing-masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan dan pengakhiran. Dalam pekerjaan konstruksi tertentu, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi dapat menunjuk sub pelaksana dan sub pengawas yang mempunyai keahlian khusus setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pengguna jasa. Bentuk-bentuk pemilihan penyedia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah yang keempat kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 meliputi Pelelangan, Penunjukkan Langsung, Pengadaan Langsung, serta Sayembara dan Kontes.
- 7. BAB II TINJAUAN PUSTAKA C. Kontrak Kerja Konstruksi Berdasarkan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi disebutkan bahwa kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Kontrak kerja konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai : (Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi). 1. Para pihak 2. Rumusan pekerjaan 3. Masa pertanggungan 4. Hak dan kewajiban yang setara 5. Penggunaan tenaga kerja konstruksi 6. Cara pembayaran 7. Wanprestasi 8. Penyelesaian perselisihan 9. Pemutusan kontrak kerja konstruksi 10.Keadaan memaksa 11.Kegagalan bangunan 12.Perlindungan pekerja 13.Perlindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja 14.Aspek lingkungan 15.Jaminan atas risiko 16.Pilihan penyelesaian sengketa konstruksi.
- 8. BAB II TINJAUAN PUSTAKA D. Jaminan Pada Pelaksanaan Jasa Konstruksi Hukum jaminan merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit (Salim HS, 2008, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta, Hlm. 6) Pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberian jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan nonbank. Adapun jenis-jenis jaminan dalam pekerjaan konstruksi adalah sebagai berikut: 1. Jaminan penawaran 2. Jaminan pelaksanaan 3. Jaminan pembayaran uang muka 4. Jaminan pemeliharaan
- 9. BAB III METODE PENELITIAN Metode Pendekatan Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mana berusaha untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban tentang apa yang seharusnya dari setiap permasalahan yang mendasarkan pada norma. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach). Pendekatan ini digunakan karena dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini, akan mengacu pada Undang-Undang yang ada dan terkait.
- 10. Bahan Hukum 1. KUHPerdara (Burgerlijk Wetboek); 2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430) 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 8. Perjanjian antara Yayasan Wijaya Kusuma dengan PT. Sinar Waringin Adikarya. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah artikel, literatur, karya ilmiah, situs internet, karya tulis para sarjana, yang berkaitan tentang perjanjian pelaksanaan kerja pembangunan gedung perkantoran dan perkuliahan Tahap IV Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Bahan Hukum Primer Bahan Hukum Sekunder
- 11. METODE ANALISIS 3 4 Semua bahan hukum primer akan dikategorikan, dan bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu ikhtisar (memuat ringkasan pendapat asli penulis), dan juga kartu ulasan (berisi analisis dan catatan khusus penulis). Selanjutnya semua bahan hukum dipergunakan untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini. Metode analisa yang digunakan dalam skripsi ini yaitu metode deskriptif analisis. Bahan hukum yang diperoleh berdasarkan fakta itu kemudian dikaitkan dengan penerapan, peraturan, perundang-undangan yang berlaku, kemudian dibahas, di analisa, kemudian ditarik kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Metode Analisa Bahan Hukum Metode Pengumpulan Bahan Hukum
- 12. T E R I M A K A S I H