Presentasi Review RDTR Kota Simpang Ampek
4 likes2,364 views
際際滷 Review RDTR Kota Simpang Ampek Kab. Pasaman Barat
More Related Content
What's hot (20)
Similar to Presentasi Review RDTR Kota Simpang Ampek (20)
More from henny ferniza (6)
Presentasi Review RDTR Kota Simpang Ampek
- 1. REVIEW RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN KOTA SIMPANG AMPEK DI KABUPATEN PASAMAN BARAT OLEH : HENNY FERNIZA DAN BRAMANTYO TUGAS BESAR MATA KULIAH TEORI DAN PRAKTEK PENATAAN RUANG MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA UNDIP DIPONEGORO UNIVERSITAS Becomes an excellent research university
- 2. OUTLINE PENDAHULUAN TINJAUAN PERATURAN MENGENAI RDTR GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI GAMBARAN RDTR KOTA SIMPANG AMPEK REVIEW RDTR KOTA SIMPANG AMPEK PENUTUP
- 3. Review RDTR : 1. Proses penyusunan/penetapan RDTR (kendala dan tantangan yang dihadapi) 2. Muatan/substansi RDTR (kesesuaian muatan dan efektivitas substansi) 3. Implementasi RDTR (kendala, tantangan, serta prospek ke depannya) PENDAHULUAN Hasil perencanaan tata ruang (UUPR 26/2007): Rencana Umum dan Rencana Rinci Rencana Rinci sebagai perangkat operasional Rencana Umum tata ruang di tingkat kabupaten/kota Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) RDTR instrumen pemanfaatan dan pengendalian tata ruang secara lebih detail dan spesifik, khususnya di kawasan perkotaan. Realita : kebanyakan daerah (PEMDA) baru memiliki RTRW, belum banyak yang sudah memiliki RDTR. Menarik untuk dikaji RDTR yang ada, apakah sudah sesuai dan efektif dalam menjabarkan RTRW di atasnya Studi kasus: Kawasan Kota Simpang Ampek
- 4. TINJAUAN PERATURAN MENGENAI RDTR DEFINISI RDTR : rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/ kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi (Permen PU. 20/2011) KEDUDUKAN RDTR Disusun untuk bagian dari wilayah kabupaten/kota yang merupakan kawasan perkotaan dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota (Permen PU. 20/2011) Setiap RTRW kabupaten/kota harus menetapkan bagian dari wilayah kabupaten/kota yang perlu disusun RDTR-nya (PP No. 15 Tahun 2010) MUATAN RDTR 1. Tujuan penataan BWP; 2. Rencana pola ruang; 3. Rencana jaringan prasarana; 4. Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya; 5. Ketentuan pemanfaatan ruang; dan 6. Peraturan zonasi. KETERKAITAN RDTR DENGAN RENCANA LAIN RENCANA RTRW KABUPATEN/KOTA RDTR RTBL WILAYAH PERENCANAAN WILAYAH KABUPATEN/KOTA BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN (BWP) SUB BWP MASA BERLAKU RDTR 20 Tahun dan ditinjau setiap 5 tahun Dapat lebih dari 1x dalam 5 thn bila terjadi perubahan pada RTRW/kondisi mendasar
- 5. Peta Orientasi Kabupaten Kab. Pasaman Barat STUDI KASUS : RDTR KOTA SIMPANG AMPEK KAB. PASAMAN BARAT PROP. SUMATERA BARAT
- 6. GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI Sesuai dengan rencana struktur ruang pada RTRW Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011-2031, Kawasan Simpang Ampek di Kecamatan Pasaman ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah yang Dipromosikan Propinsi (PKWp) Fungsi Kawasan : simpul kegiatan ekspor-impor, pusat kegiatan industri dan jasa, serta simpul transportasi yang melayani skala provinsi dan beberapa kab/kota KABUPATEN PASAMAN BARAT KECAMATAN PASAMAN KAWASAN KOTA SIMPANG AMPEK
- 7. GAMBARAN RDTR KOTA SIMPANG AMPEK BAB 1 PENDAHULUAN BAB 2 KETENTUAN UMUM PENYUSUNAN RDTR BAB 3 TUJUAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAWASAN KOTA SIMPANG AMPEK BAB 4 RENCANA POLA RUANG KAWASAN KOTA SIMPANG AMPEK BAB 5 RENCANA JARINGAN PRASARANA KAWASAN KOTA SIMPANG AMPEK BAB 6 PENETAPAN BAGIAN DARI KAWASAN YANG DIPRIORITASKAN BAB 7 ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN KOTA SIMPANG AMPEK BAB 8 PERATURAN ZONASI KAWASAN SIMPANG AMPEK BAB 9 KELEMBAGAAN SERTA PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMDA
- 8. RDTR KOTA SIMPANG AMPEK DISUSUN PADA TAHUN 2012, OLEH PIHAK KETIGA MELIBATKAN SKPD: BAPPEDA, DINAS PU, BLH, DINAS PERHUBUNGAN, DAN DINAS TERKAIT LAINNYA JANGKA WAKTU 4 BULAN Tahap Kegiatan Persiapan penyusunan RDTR Identifikasi, Analisis dan Perumusan Konsep Penyusunan RDTR dan Programing Penyempurnaan Hasil Tahap Penyusunan Draft Ranperda Waktu pelaksanaan 3 minggu 8 minggu 4 minggu 1 minggu 1 minggu Total waktu 17 minggu (4 bulan) PADA TAHUN 2014, DILAKUKAN PENDAMPINGAN PERCEPATAN PENYUSUNAN RAPERDA OLEH DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG DAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT NAMUN SAMPAI AKHIR 2014 PERSETUJUAN SUBSTANSI DARI GUBERNUR BELUM DI DAPATKAN
- 9. REVIEW RDTR KOTA SIMPANG AMPEK PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RDTR (A) Proses Penyusunan Tahapan Penyusunan Terdapat tahapan yang dilewati, yaitu tahap penjaringan aspirasi masyarakat Jangka Waktu Hanya dilakukan dalam waktu 4 Bulan, proses penyusunan sangat tergesa-gesa Sumber daya penyusunan Kapabilitas tenaga ahli kurang memadai, kurang pengalaman, terjadi praktik pinjam-nama Peran SKPD dan Kelembagaan Keseriusan SKPD untuk membantu penyusunan rendah, peran BKPRD dalam mengkoordinasi lemah Pelibatan Peran Masyarakat Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses penyusunan (A) PROSES PENYUSUNAN RDTR KAWASAN KOTA SIMPANG AMPEK
- 10. REVIEW RDTR KOTA SIMPANG AMPEK PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RDTR (B) Proses Penetapan Belum Mendapat Persetujuan Substansi dari Gubernur Kualitas dan Kapabilitas Tim Teknis Personil tim teknis tidak memiliki kapabilitas, tidak mengerti teknis rencana, sekedar absen rapat Kualitas SDM Tenaga Pendamping Belum bisa memfasilitasi secara maksimal, kompetensi kurang memadai Keterlibatan BKPRD Tidak terlihat peran dan keterlibatan BKPRD (B) PROSES PENETAPAN RDTR KAWASAN KOTA SIMPANG AMPEK
- 11. REVIEW RDTR KOTA SIMPANG AMPEK MUATAN SUBSTANSI RDTR (A) KESESUAIAN MUATAN RDTR DENGAN PEDOMAN (PERMEN PU NO. 20/2011) Muatan yang belum terakomodir (11,32%) : Zona Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya (PB), Zona Rawan Bencana (RB), Pengembangan Prasarana Lainnya yakni Jalur Evakuasi, Besaran Perkiraan Jumlah satuan masing-masing Usulan Program Prioritas dalam Matriks Indikasi Program, serta Ketentuan Pengaturan Zonasi. CAKUPAN MINIMAL DAN RINCIAN ISI MATERI TEKNIS RDTR BERDASARKAN PERMEN PU NO 20/PRT/M/2011 Faktor Kepentingan ADA Belum Ada skor (%) Bobot skor (%) Sesuai skor (%) Perlu Penyesuaian skor (%) BAB I PENDAHULUAN 4 7.55% 4 100.00% 0 0.00% 0 0.00% BAB II KETENTUAN UMUM 5 9.43% 4 80.00% 1 20.00% 0 0.00% BAB III TUJUAN PENATAAN BWP 2 3.77% 1 50.00% 1 50.00% 0 0.00% BAB IV RENCANA POLA RUANG 14 26.42% 2 14.29% 9 64.29% 3 21.43% BAB V RENCANA JARINGAN PRASARANA 8 15.09% 2 25.00% 5 62.50% 1 12.50% BAB VI PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA 4 7.55% 4 100.00% 0 0.00% 0 0.00% BAB VII KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG 7 13.21% 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% BAB VIII PERATURAN ZONASI 9 16.98% 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% JUMLAH 53 100.00% 28 19 6 52.83% 35.85% 11.32% 88.68% 11.32%
- 12. REVIEW RDTR KOTA SIMPANG AMPEK MUATAN SUBSTANSI RDTR (B) KESESUAIAN SUBSTANSI RDTR DENGAN RTRW KAB. PASAMAN BARAT Kesesuaian RDTR dengan RTRW Ketidaksinkronan dengan Rencana Pola Ruang Pada RDTR Tidak diakomodasi zona perlindungan terhadap kawasan di bawahnya Pada RDTR belum menetapkan beberapa kawasan yang masuk zona rawan bencana Pada RDTR, zona rawan bencana yang ada belum direncankan jalur evakuasinya Ketidaksinkronan dengan Rencana Struktur Ruang RTRW: terdapat rencana pemb. Terminal RDTR: tidak ada rencana akses ke Terminal RTRW: terdapat rencana pemb. PLTD+SUTET RDTR: tidak diakomodasi RTRW: terdapat renc. jaringan telekomunikasi RDTR: tidak diakomodasi
- 13. REVIEW RDTR KOTA SIMPANG AMPEK IMPLEMENTASI RDTR (A) OPERASIONALISASI/IMPLEMENTASI RENCANA Secata nyata belum dapat dioperasionalkan sebagai alat kendali mutu pemanfaatan ruang Secara implisit, RDTR dioperasionalkan dalam bentuk: 1. Materi teknisnya dijadikan acuan dalam penyusunan RTBL Koridor Jalan Pertanian dan Master Plan Kawasan Pusat Perdagangan Simpang Ampek 2. Substansinya diberitahukan kepada pemohon yang mengurus izin pemanfaatan ruang secara lisan, atau kepada seluruh SKPD melalui rapat koordinasi (B) RELEVANSI RDTR TERHADAP PERKEMBANGAN SIMPANG AMPEK 2012-2015 1. Beroperasinya Bandara Perintis mengakibatkan perubahan fungsi lahan 2. Berkembangnya pemb. Perumahan mempengaruhi guna lahan dan jaringan prasarana 3. Berkembangnya bangunan pertokoan yang tidak mengikuti ketentuan zonasi 4. Pembangunan Jalan protokol/ akses baru antara dua lokasi perkantoran memacu perubahan guna lahan 5. Pelaksanaan kegiatan skala regional berpengaruh pada pemb. Sarpras penunjang KAWASAN SIMPANG AMPEK SUDAH BERKEMBANG PESAT, HAMPIR TIDAK RELEVAN DAN RDTR PERLU DIKAJI ULANG
- 14. PENUTUP A. KESIMPULAN 1. Proses penyusunan RDTR tidak melibatkan seluruh stakeholder secara proporsional, prosesnya yang terburu-buru ditambah SDM tenaga ahli yang kurang memadai membuat kualitas produk rencana menjadi kurang baik. Hal ini diduga berpengaruh terhadap proses penetapan PERDA terkait persetujuan substansi dari Gubernur yang sampai saat ini belum diperoleh. 2. Muatan dokumen RDTR sebagian udah sesuai dengan cakupan muatan minimal berdasarkan pedoman penyusunan RDTR meski sebagian membutuhkan penyesuaian substansi. Namun juga terdapat ketidak-sinkronan substansi RDTR dengan RTRW. Secara umum rencana masih bersifat normatif, belum memuat konsep pengembangan yang berbasis lokalitas dan visioner 3. Meski sudah tersusun Raperda dan Materi Teknis RDTR sejak tahun 2012, namun terhambatnya proses penetapan Perda RDTR menyebabkan RDTR belum dapat diimplementasikan secara formal di lapangan.
- 15. PENUTUP B. SARAN Pemerintah Daerah dapat melakukan sosialisasi mengenai dokumen RDTR kepada masyarakat dan seluruh stakeholder. Perlu dilakukan penguatan kelembagaan penataan ruang, khususnya pada BKPRD, Perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM, baik kepada tim teknis, pejabat dan kepala SKPD yang dalam tugas/kewenangannya memiliki keterkaitan penataan ruang wilayah. Perlu dikembangkan sistem basis data dan perpetaan wilayah yang lengkap dan akurat dengan memanfaatkan teknologi terbaru, Dalam penyusunan rencana tata ruang ke depannya, produk rencana yang disusun harus bersifat visioner (berjangka panjang) dan inovatif (tidak normatif), sehingga muatan tidak hanya sekedar memenuhi cakupan minimal pada pedoman penyusunan rencana yang ada.