![ts]' P R oG R A M P R i f r A s
5. Kerjasama Membangun Indonesia Satu Peta
""f
"
'{
Bekerjasama dengan Badan lnformasi Geospasial (BIG) dan Kementerian ATR/BPN
untuk membuat kebijakan satu peta tunggal Indonesia (one map policy)
BADAN
INFORMASI
GEOSPASIAL](https://image.slidesharecdn.com/programprioritaskemhutrev-241130144005-a3ed0617/85/Program-Prioritas-Kemhut-rev-tahun-2024-pptx-22-320.jpg)
Program Prioritas Kemhut rev tahun 2024.pptx
- 2. p Pek erj a an kita haru s unt uk raky at. Buk an kita bek erja unt uk - Prabowo Subianto - 20 Oktober 2024
- 3. PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIA N KEHUTANAN KABINET MERAH PUTIH 1. Digitalisasi Layanan : Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas, dan Efisiensi Tata Kelola Penguasaan Hutan yang Berkeadilan Hutan Sebagai Sumber Swasembada Pangan Menjaga Hutan Indonesia sebagai Paru-Paru Dunia Indonesia Satu Peta (One Map Policy) 2. 3. 4. 5.
- 4. LL I . RR.I VZ.I. I. J Z . I.I7!El [II.ILL III- I:EI!IN [ 2 R I . I H I 1 % I 7 [ 2 7 . . 7 I 7 E H 7 [ I . . I I II!IZIH7EZIEEEE) ZI'EIEIJHL.DIAL.DNLDJLEIIE I [ZZEEZIIJIE.LZ.LEITE7 EIEIIZZI - Prabowo Subianto 1. DIGITALISASI LAYANAN: TRANSPARANSI, EFEKTIVITAS, EFISIENSI, AKUNTABILITAS TATA KELOLA
- 5. 1.1 Digitalisasi Seluruh Layanan Kementerian Kehutanan KEMENTERIAN KEHUTANAN Digitalisasi seluruh layanan Kementerian Kehutanan, saat ini total terdapat 31 layanan perizinan di Kementerian Kehutanan. - -
- 6. 1.2. Digitalisasi Pembayaran Non-Tunai Digitalisasi penerapan 134 Ta man pembayaran non tunai (cashless payment & e-ticketing) pada tarif baru wisata (PP 36/2024) pada 57 kawasan Taman Nasional, Wisata Alam dan 85 Suaka Margasatwa untuk meningkatkan PN BP. (PNBP "tiket sobek" 2023 sebesar 140 miliar rupiah)
- 7. I I "Sa ya b er tek ad unt uk me nj a ga, me ngel ola dan Jakarta, 18 September 2024 2. PENGUASAAN HUTAN YANG BERKEADILAN
- 8. 2.1. Penyelesaian Kasus Sawit llegal di Kawasan Hutan Bekerjasama dengan Kejaksaan Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membentuk satuan tugas percepatan penyelesaian kasus sawit ilegal di kawasan hutan (denda administratif yang adil dan atau penyitaan). NG E S I A
- 9. 2.1. Penyelesaian Kasus Sawit llegal di Kawasan Hutan Audit Regulasi Digitalisasi proses administrasi & verifikasi Koordinasi dengan Kejaksaan Agung, BPKP, Kementerian Kehutanan, Kemenset neg, dan Menko Pangan Satgas melalui Keput u san Preside n Menetapkan subjek hukum Menetapkan sanksi Melakukan Penyitaan
- 10. 2.2. Penertiban/Pencabutan lzin Pemanfaatan Kawasan Hutan Terdapat 601 unit Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 30,1 juta hektar, dengan rincian 575 unit izin PBPH dit erbit kan oleh Ment eri 29,9 juta hektar. Kehut anan seluas Dari 575 unit izin PBPH, terdapat 83 unit tidak aktif seluas +3,1 juta hektar berpotensi dicabut
- 11. 10 4 perusahan pemegang Perizinan Berusaha Pemanf aat an Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam (PB-PSWA) menguasai kawasan konservasi seluas 5.245,49 hektar, dengan hanya membayar 52 mi liar rupiah unt uk jangka waktu 35-55 tahun Solusi: Audit perizinan dan aktivitas 104 perusahaan pemegang PB-PSWA dan memberlakukan sanksi administrasi hingga pencabutan izin pada pemegang PB-PSWA.
- 12. pp Tida k ada j ala n lain, dala m wak tu yan g sesi ngk at- sin gka f . ' ) ' f : r ) _ k t Aj i i i + K . o p mermenuhi ebutuhan p o 9 / a e . . 揃 4 , H I I I I . Indonesia 束 , , ' 束 i i .;.. . ..~ : ~-.-..$:: .. ~1-~:~-揃.. ~,-- ~- ~" - 2 ~~ ~ I i t ' ' s 4 :.:,-= ---:: , /~ . ~ ~ w ; _'! ≒ _ e . r + . 5 - Prabowo Subianto - 20 0ktober 2024 : 揃 : . [ h : .促 "~vi ta.F s,' ' j? sl-m - k g > (i) w e .z-:> " .,, ' 3. HUTAN SEBAGAI SUMBER SWASEMBADA PANGAN
- 13. 3.1. Penyediaan Lahan untuk Food Estate Food Estate Besar: Merauke seluas 1,6 juta ha Food Estate Sedang: Kalimantan Tengah, Lampung, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, masing-masing 賊100.000 ha Food Estate Kecil: di beberapa provinsi masing-masing 10.000-20.000 ha
- 14. 3.2. K/ . JVA' 賊 Perhutanan Sosial untuk Mendukung Makan Bergizi Gratis Target 12.7 juta ha Total Luas Perhutanan Sosial 8,2 juta ha Dikelola 14.581 KUPS 4,5 juta ha Belum didistribus ikan Peningkatan Kualitas Peningkatan Kuantitas Membentuk Integrated Area Development (IAD) Menambah target total luas menjadi 15 juta ha 1. Target Kuantitas: Meningkatkan luas Perhutanan Sosial dari 12,7 juta ha saat ini menjadi 15 juta ha. Hal ini sesuai dengan Peta lndikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) sebesar 15,5 juta ha. Target Kualitas: Akan dibentuk Integrated Area Development (IAD) di 8,2 juta lahan sudah didistribusikan kepada rakyat untuk menjadi salah satu rantai pasok program makan bergizi gratis 2.
- 15. i i ; s l +l','I sa . R e4 . + L T i t 蔵 - } 揃 I A ! Benchmarking IAD di Kab. Lumajang (Luas Lahan 940 hektar iJ Memberikan nilai transaksi ekonomi masyarakat 賊1 triliun rupiah l 812 ekor sapi perah dimiliki oleh 216 peternak anggota KUPS (4-6 ekor/KK). Bermitra dengan Nestle. Kapasitas produksi susu 1.9 juta liter/tahun Produksi susu kambing etawa senduro dengan kapasitas produksi 336.000 liter/tahun Produksi pisang mas kirana dan pisang agung semeru 130 Ton/Tahun Produksi olahan pertanian (keripik, sale) dengan kapasitas produksi 7,2 Ton/Tahun Usaha olahan kopi & biji kopi dengan kapasitas produksi 27 Ton/tahun Ternak lebah madu dengan produksi 600 liter/tahun Produksi olahan keripik talas 84 Ton/Tahun Wisata Siti Sundari & Glagah Arum dengan rata-rata 15.000 pengunjung/tahun PT
- 16. pp Ri mb awa n har us me nj a di kek uat an sum ber day - Prabowo Subianto - Yogyakarta, 23 Oktober 2020 a e s @ 4. MENJAGA HUTAN INDONESIA SEBAGAI PARU-PARU DUNIA
- 17. 4.1. Rehabilitasi Lahan Kritis Percepatan Target Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pada Kawasan Hutan Luas lahan kritis 12,7 juta hektar yang terdiri 7,4 juta hektar dalam kawasan hutan dan 5,3 juta hektar luar kawasan hutan Kemampuan RHL menggunakan APBN hanya 5.000 hektar/tahun Produksi bibit persemaian 45 juta batang/tahun dari 9 persemaian permanen dan 53 persemaian biasa. Solusi: Menggandeng komunitas, swasta, dan kelompok masyarakat untuk mempercepat rehabilitasi 12,7 juta hektar lahan krit is melalui skema karbon dan perhutanan sosial dengan kemampuan RHL menjadi minimal 250.000 hektar/tahun
- 18. 4.2 Menjaga Kekayaan Biodiversity Perlindungan dan Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) Terdapat 904 TSL dilindungi yang terdiri dari 117 jenis tumbuhan dan 787 jenis satwa Terdapat 899 unit penangkaran TSL dengan nilai investasi Rp 12.8 miliar, tenaga kerja 899 orang, dan devisa hasil penangkaran tahun 2023 Rp 1,7 triliun Terdapat 1.0 89 unit peredaran TSL dalam negeri dan 763 luar negeri dengan nilai investasi sebesar Rp 1 triliun, jumlah tenaga kerja 26.925 orang dan devisa ekspor Rp 9.9 triliun f ,. 揃揃 4 Solusi: Kerjasama dengan universitas dan lembaga riset untuk mengidentifikasi ulang kekayaan keanekaragaman hayati yang bisa dimanfaatkan sebagai bioprospecting (keperluan medis) Meningkat kan devisa ekspor melalui pemberant asan illegal trade dan membuat tracing online perdagangan satwa. Audit terhadap unit penangkaran TSL, unit peredaran TSL, quota TSL, dan lembaga konservasi untuk memaksimalkan PNBP
- 19. t d PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN KEHUTANAN 4.3. Antisipasi Ancaman Kebakaran Hutan <d 2,6 1 jut a Luas Kebakara n Hutan di Indonesia (hektar) 1,7 7 jut a 1,6 4 juta 1,1 6 juta I 1,07 juta I I r1i_6b5u 揃 揃 . . k g 614 -0 1 0 - ribu 429 ribu g 296 ribu 356 ribu ribu 231 204 ribu , i i 2022 ribu 2 20 11 2012 2013 2014 2015 20 16 20 17 20 18 20 19 2020 202..1.. 2023 - Terdapat 34 Daerah Operasi (Daops) tersebar di 11 Provinsi dengan dukungan 46 pondok kerja dan 2.413 Manggala Agni
- 20. Solusi: Mou dengan BUMN, Setkab, Jaksa Agung, Pangli~ ma TNI, Kapolri, Ka BM KG, Ka BIG, Ka LAPAN, Gubernur dan Bupat i/ Walikota untuk berkolaborasi dalam upaya penanggulangan Karhut la. 1. 2. Melaksanakan fungsi ut ama rut in pencegahan dengan pat rol kesiapsiagaan, pencegahan karhutla, peringatan dini dan penyadartahuan dan pemberdayaan Masyarakat. Revitalisasi sarana dan prasarana Karhutla di 34 3. Daops Karhutla bekerja sama dengan pihak swasta pemanfaat dan/atau pengelola kawasan hutan Melakukan penyidikan dan monit oring serta tindak lanjut segala hal terkait penangan proses hukum bidang Karhutla Membekukan layanan hingga pencabutan Persetujuan Berusaha 4. 5. bidang kehutanan bila hasil monitoring dan tindak lanjut penanganan kesengajaan. hukum ditemukan unsur kelalaian dan/atau
- 21. pp Cita-cita yang begitu besar, yang begitu kita idam-idamkan, kita perlu suasana kebersamaan, kita perlu suasana persatuan, kita perlu kolaborasi kerja sama 5. INDONESIA SATU PETA (ONE MAP POLICY)
- 22. ts]' P R oG R A M P R i f r A s 5. Kerjasama Membangun Indonesia Satu Peta ""f " '{ Bekerjasama dengan Badan lnformasi Geospasial (BIG) dan Kementerian ATR/BPN untuk membuat kebijakan satu peta tunggal Indonesia (one map policy) BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
- 23. TERIMA KASIH