�ݺ�ߣ

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Republik Indonesia
Sosialisasi Kelompok Kerja Mangrove Nasional (KKMN)
dan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) serta
Kegiatan Pendukungnya
Bogor, 15 Agustus 2022
Deputi Bidang Kooordinasi Pengelolaan Bidang Lingkungan
dan Kehutanan

Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment Republic of Indonesia 2
Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan Indonesia
Roadmap (Strategy and Program)
600.000 Ha Program Rehabilitasi dan
Pembibitan
Blue Carbon Projects
Kerjasama Internasional
Penelitian dan Pengembangan
Financing
Corporate Social
Responsibility
Investasi
International Funding
Organization
APBN
Tata Kelola dan Kebijakan Mangrove
Kebutuhan Nasional:
Ketahanan dan Kesejahteraan Pesisir
Tantangan Global:
Adaptasi dan Mitigasi Perubahan
Iklim
Public-Private Partnership
Community Development
(Ecotourism, Mangrove derivative
products)
Peta Mangrove Nasional 2021
Steering Committee
Vehicle / Generation (BRGM/Local Govt and BPDLH)
Secretariat
Support
Facilities
Kerangka Kelembagaan
Research and
Development
Program Rehabilitasi
Mangrove Indonesia
mempromosikan
kesejahteraan ekologi
dan sosial ekonomi
untuk memperkuat
upaya adaptasi dan
mitigasi perubahan
iklim nasional dan
global yang dilakukan
melalui pendekatan
Penta helix
Mangrove Center
Kerjasama
Bilateral

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia 3
Capaian Rehabilitasi Mangrove 2020-2021
• Perpres 120/2020 tentang BRGM (untuk merestorasi lahan mangrove kritis
di 9 provinsi)
• Target rehabilitasi mangrove dari 2021-2024 sebesar 600.000 Ha.
• Total capaian rehabilitasi mangrove hingga tahun 2021 sebesar 59.040
Ha.
• Sumber pendanaan berasal dari APBN Reguler, PEN, TJSL, dan CSR.
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000
KLHK
KKP
BRGM
Kemendes PDTT
PT. Pelindo
GAPKI
APHI
APROBI
Dana Alokasi Khusus
DBH-DR
Perhutani
Pertamina
Badan Usaha Pelabuhan
2021
2020
2020;
19.680
2021;
39.360
Ekosistem
Mangrove
Mangrove
Eksisting
Habitat Potensial
Mangrove
Jumlah Total
Hutan Mangrove 2.661.282 275.532
Non-Hutan 702.798 480.651
Total 3.364.080 756.183

Rencana Rehabilitasi Mangrove 2022 - 2024
No
K/L, Swasta, Asosiasi, dan
lainnya
Rencana Luasan
2022
(Ha)
1 KLHK 1100
2 KKP 200
3 BRGM 3548
4 PT. Pelindo 145
5 GAPKI 40
6 APHI 245
7 APROBI 25
8 Perhutani 277
9 Badan Usaha Pelabuhan 0,17
10 LPS 0
Total 5580
Sudah
terehabilitasi
hingga 2021;
59.040
Rencana
rehabilitasi
2022 - 2024;
540.960
• Rencana tahun 2022 sebesar 3613 Ha dan akan bertambah dengan program CSR PLTU Batubara.
• Terdapat 28 PLTU Batubara yang dikelola oleh PLN dan IPP dan memiliki potensi untuk support pendanaan rehabilitasi
mangrove dari CSR.
• CSR Mangrove dari PLTU Batubara dapat diproyeksikan untuk support pendanaan di tahun 2022.
NAGAN RAYA 1-2
220 MW
LABUHANANGIN 1-2
230 MW
CELUKAN BAWANG 1-3
380 MW
CILACAP 1-2
600 MW
ADIPALA
600 MW
SEBALANG 1-2
200 MW
PACITAN 1-2
560 MW
REMBANG 1-2
630 MW
TARAHAN3-4
200 MW
TELUK SIRIH 1-2
224 MW
PANGKALAN SUSU 1-2
400 MW
LONTAR 1-3
945 MW
PELABUHAN RATU 1-3
1050 MW
SURALAYA 8
625 MW
OMBILIN
100 MW
SURALAYA 1-4
1800 MW
SURALAYA 5-7
1600 MW
INDRAMAYU 1-3
990 MW
LABUAN 1-2
600 MW
TJ. AWAR-AWAR1-2
700 MW
PAITON 1-2
800 MW
BUKIT ASAM 1-2
130 MW
Target:
600 ribu Ha

Strategi Rehabilitasi Mangrove Nasional
Kebijakan/Regulasi
• Penerbitan Keputusan Menteri untuk Pokja Mangrove Nasional
dan Daerah;
• Penyusunan Roadmap
• Perpres 120/2020 tentang BRGM (untuk merestorasi lahan mangrove kritis di 9 provinsi)
• Target rehabilitasi mangrove dari 2021-2024 sebesar 600.000 Ha.
• Indonesia telah merestorasi 60.000 Ha pada 2020-2021.
Strategi Pencapaian
• Penguatan Kelompok Kerja Mangrove Nasional dan Daerah;
• Mengusulkan program ABT/PEN Mangrove;
• Menggunakan program loan dari World Bank;
❑ Memaksimalkan penggunaan DBH-DR, IPPKH dan DAK;
❑ Meningkatkan partisipasi TJSL/CSR BUMN maupun private
sector.
Output
• Peningkatan ketahanan pesisir melalui program rehabilitasi
mangrove dan pemberdayaan masyarakat
• Pemanfaatan karbon dari mangrove
Target
180.378 Hektar per tahun s/d 2024

Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan
sesuai UU 23 Tahun 2014
Pasal 14
1) Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan bidang kehutanan,
kelautan, serta energi dan sumber
daya mineral dibagi antara
Pemerintah Pusat dan Daerah
provinsi.
2) Urusan Pemerintahan bidang
kehutanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang berkaitan
dengan pengelolaan taman hutan
raya kabupaten/kota menjadi
kewenangan Daerah
kabupaten/kota.

Koordinasi Kelembagaan Pengelolaan Ekosistem Mangrove
Pokja Pengelolaan
Ekosistem Mangrove
Nasional
• Pokja Nasional dengan KKMD tingkat provinsi
dan Kab/Kota bersifat koordinatif dan
konsultatif.
• KKMD Tingkat Kabupaten/Kota terbentuk
hanya jika terdapat TAHURA.
KKMD
Tingkat Provinsi
KKMD
Tingkat Kab/Kota
• Telah terbentuk KKMD di 28 Provinsi.
• Perlu upaya untuk mendorong pengaktifan kembali KKMD yang
sudah terbentuk dan pembentukan KKMD di Provinsi yang
belum terbentuk.

Kelompok Kerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional
Terdapat 3 Bidang dalam Tim Kerja pada Pokja
Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional:
1. Bidang Rehabilitasi Mangrove;
2. Bidang Pendanaan, Penguatan Kelembagaan,
Pengawasan dan Penegakan Hukum, dimana salah
satu tugasnya adalah:
3. Bidang Monitoring, Evaluasi, Penelitian, dan
Pengembangan.
Pokja Mangrove terdiri atas:
1. Pengarah;
2. Tim Pelaksana; dan
3. Tim Kerja.

SK Pokja Mangrove
Tugas Pengarah:
a. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dan Tim Kerja dalam penyusunan kebijakan, strategi, program, tata waktu, dan
indikator kinerja pengelolaan mangrove;
b. menetapkan kebijakan, strategi, program, dan indikator kinerja pengelolaan mangrove;
c. menerima usulan kegiatan dari Tim Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi Mangrove;
d. menetapkan dan menyetujui usulan kegiatan yang diusulkan oleh Tim Pelaksana;
e. menerima laporan pertanggungjawaban dan capaian kinerja dari Tim Pelaksana;
f. memantau dan mengevaluasi perkembangan/ kemajuan secara berkala pelaksanaan tugas Tim Pelaksana;
g. melakukan kegiatan peningkatan kerja sama internasional dalam mendukung pengelolaan mangrove nasional; dan
h. memimpin pelaksanaan Rapat Pokja paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
I. PENGARAH
Ketua : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Anggota : 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Menteri Kelautan dan Perikanan
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional
4. Menteri Dalam Negeri
5. Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove

SK Pokja Mangrove (1)
Tugas Tim Pelaksana:
a. menyampaikan usulan kebijakan, strategi, program, tata waktu dan indikator kinerja kepada Pengarah;
b. menyampaikan informasi dan laporan secara berkala kepada Pengarah tentang perkembangan pelaksanaan
kegiatan pengelolaan mangrove nasional;
c. menetapkan persetujuan atau rencana dan jadwal kegiatan Pokja Mangrove;
d. menerima laporan pelaksanaan kegiatan dari ketua Tim Kerja dan memantau pelaksanaan kegiatan Tim Kerja;
e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan capaian kinerja kepada Pengarah;
f. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan dengan masing-masing unit Tim Kerja terkait;
g. memantau, mengevaluasi, dan melaporkan hasil kerja Tim Kerja kepada Pengarah; dan
h. merencanakan, mengorganisir, mengontrol, serta mengoordinasikan dukungan dalam rangka urusan administrasi
pelaksanaan kegiatan Pokja Mangrove termasuk perencanaan anggaran, dokumentasi kegiatan serta
pengumpulan data dan informasi.

SK Pokja Mangrove (2)
Tim Kerja terdiri dari:
Bidang Rehabilitasi Mangrove bertugas:
a. mengoordinasikan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Tim Pelaksana;
b. mengkaji dan menginventarisasi peraturan terkait pengelolaan mangrove;
c. menyosialisasikan dan melaksanakan Roadmap pengelolaan Mangrove Nasional yang terkoordinasi antara kementerian/lembaga terkait,
pemerintah daerah, privat sektor, mitra strategis pembangunan, serta masyarakat; dan
d. menyusun dan melaksanakan strategi, kajian, dan kebijakan terkait karbon biru.
Bidang Pendanaan, Penguatan Kelembagaan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum bertugas:
a. mengoordinasikan dan memfasilitasi kebijakan, strategi, program, dan indikator kinerja pengelolaan mangrove;
b. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang menyangkut perencanaan, pengelolaan, pembinaan, pengendalian,
pengawasan, pelaporan dan sosialisasi;
c. menyusun dan mengusulkan rencana dan jadwal koordinasi kegiatan kepada Tim Pelaksana;
d. mendorong pengaktifan kembali KKMD yang sudah terbentuk dan mendorong pembentukan KKMD di Provinsi yang belum terbentuk dengan
koordinasi dari Kementerian Dalam Negeri;
e. melaksanakan dan meningkatkan kerja sama dengan mitra strategis nasional dan internasional; dan
f. mengoordinasikan pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan penyelesaian permasalahan terkait ekosistem mangrove.
Bidang Monitoring, Evaluasi, Penelitian, dan Pengembangan bertugas:
a. memberikan usulan rekomendasi kebijakan yang disertai dengan data dukung terkait kepada Tim Pelaksana; dan
b. mengoordinasikan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Tim Pelaksana.

K/L yang terlibat dalam SK Pokja Mangrove
1. Kemenko Marves
2. Kemenko Ekon
3. KLHK
4. KKP
5. Kemendes PDTT
6. Bappenas
7. Kemendagri
8. BRGM
8. KemenATR/BPN
9. BIG
10.KemenPUPR
11.KemenBUMN
12.Kemenparekraf
13.BNPB
14.BRIN

Peningkatan Peran Kelembagaan Mangrove di Pusat/Daerah
Tujuan Rekomendasi
Mencapai target
rehabilitasi
mangrove seluas
600.000 Ha pada
tahun 2021-2024
melalui peningkatan
peran kelembagaan
mangrove di
pusat/daerah
1. Meningkat fungsi koordinatif dan konsultatif Pokja Mangrove Nasional dengan KKMD
2. Mengaktifkan KKMD dan mendorong pembentukan KKMD yang belum terbentuk
3. Mengadopsi Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove menjadi Strategi Pengelolaan
Ekosistem Mangrove Tingkat Daerah
4. Mengintegrasikan peraturan terkait dengan pengelolaan ekosistem mangrove
5. Menyusun peraturan yang memayungi pembentukan KKMD sebagai wadah koordinasi tingkat
daerah
6. Perlunya memasukkan pengelolaan ekosistem mangrove dalam RPJMD dan dialokasikan kedalam
APBD untuk menjadi program prioritas.
7. Mendorong ekosistem mangrove masuk ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten
(RTRW P/K) melalui penerbitan peraturan pemerintah yang menetapkan tata ruang hutan mangrove
8. Pemanfaatan DBH-DR untuk program rehabilitasi mangrove dan penguatan KKMD.
9. Meningkatkan kerja sama pemerintah daerah dengan instansi lain atau mitra strategis (contoh: TNI
AL/AD, asosiasi, mitra strategis, dll).
10. Mendorong KKMD untuk mengidentifikasi masyarakat yang aktif terhadap pengelolaan dan
pemanfaatan mangrove serta melibatkan masyarakat dalam rehabilitasi dan kegiatan KKMD lainnya

Potensi Blue Carbon di Indonesia
Mangrove
• Luas 3,36 juta ha (48% dari total luas mangrove di
Asia atau 20% dari mangrove dunia).
• Nilai simpanan karbon sekitar 950 Ton karbon
per/hektar setara dengan 3 Gigaton Karbon untuk
seluruh mangrove di Indonesia (Alongi et al. 2015).
Lahan Gambut
• Area seluas 7,5 juta ha (kedalaman 50 m), terbesar di
dunia.
• Nilai simpanan karbon sekitar 55 Gigaton, setara
dengan 37% simpanan karbon di lahan gambut tropis
di seluruh dunia (Jaenicke et al. 2008)
Hutan Hujan Tropis
• Luas 125,9 juta ha (terluas ketiga di dunia).
• Nilai simpanan karbon sekitar 200 ton karbon/ha
setara dengan 25,18 Gigaton di Indonesia (KLHK)
Indonesia memiliki 75-80% kredit karbon dunia
yang berasal dari hutan, mangrove, lahan
gambut, lamun, dan terumbu karang.

Potensi Ekonomi Blue Carbon
Sumber: Macreadie et al
Estimates of the economic value of blue carbon
ecosystems per hectare
PELUANG
• Restorasi dan konservasi ekosistem Blue Carbon
memiliki potensi ekonomi yang tinggi untuk
mendapatkan pendanaan [carbon credit], karena
laju sequestrasi C tinggi dan laju emisinya juga
tinggi.
• Sebagai demonstration project & transfer
pengetahuan untuk mempromosikan praktik
terbaik.
• Pelibatan para pihak dengan lebih baik.
• Berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi
masyarakat.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 16
Kerjasama Internasional Pengelolaan Mangrove Indonesia (1)
• Akan diadakan Kerjasama antara RI – Arab Saudi untuk rehabilitasi
mangrove
• Diajukan 9 lokasi prioritas dengan total 150.000 Ha untuk
rehabilitasi dan usulan dana USD 800 Juta
• Lokasi: Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan,
Aceh, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan NTT
• Telah ditandatangani MoU dan IA antara RI – UAE untuk Pengembangan
Mangrove di Bulan Februari 2022
• MoU susulan untuk Joint Project Arrangement pada Mangrove
Development pada tanggal 1 Juli 2022
• MoU ini akan mendukung pengembangan MBZ Internasional Mangrove
Research Center (MBZIMRC) dan Mangrove Alliance for Climate (MAC)
• Lokasi Kerjasama adalah Bangka Belitung dengan total usulan seluas
10.000 Ha
Lokasi Kerjasama RI - UAE
Lokasi Kerjasama RI - KSA

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 17
Kerjasama Internasional Pengelolaan Mangrove Indonesia (2)
• Telah ditandatangani MoU Kerjasama RI-Singapura dalam mendukung Perubahan Iklim dan Sustainability pada 21 Maret 2022
• Kerjasama ini akan mengembangkan riset pada blue carbon sebagai solusi mitigasi perubahan iklim. Indonesia akan
mengusulkan beberapa alternatif lokasi untuk pilot project.
• RI – World Bank akan memiliki Kerjasama dalam proyek “Mangrove for Coastal Resillience” (M4CR) yang akan focus pada program
rehabilitasi mangrove, konservasi dan pengembangan masyarakat pesisir.
• Lokasi Kerjasama dengan World Bank ini adalah Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara (juga menjadi Pilot
Project Blue Carbon)
• Bantuan WorldBank sebesar loan USD 400 Juta, dan grant USD 19 Juta
• Untuk mendukung pengembangan blue carbon di Indonesia, telah dilaksanakan Seminar Blue Carbon Expert antara Indonesia dan
Korea Selatan pada 20 Juni 2022
• Diharapkan seminar ini dapat menjadi Langkah awal yang baik bagi pengembangan Blue Carbon di Indonesia

�ݺ�ߣ

15082022 Rakor KKMD Revisi - agustus .pdf

Recommended

More Related Content

Similar to 15082022 Rakor KKMD Revisi - agustus .pdf (20)

15082022 Rakor KKMD Revisi - agustus .pdf