際際滷

際際滷Share a Scribd company logo
PELAKSANAAN PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH OBJEK
LANDREFORM DI DESA KRAKITAN
KECAMATAN BAYAT KABUPATEN KLATEN
PROPINSI JAWA TENGAH
SKRIPSI
Oleh:
RATNA ISKA SARI
No. Mahasiswa : 07410314
Program Studi : Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2011
ABSTRAK
Skripsi berjudul Pelaksanaan Program Redistribusi Tanah Objek
Landreform di Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Propinsi Jawa
Tengah ini secara umum bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan
redistribusi tanah obyek landreform di Desa Krakitan Kecamatan Bayat
Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, apa kendalanya dan apakah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara teoritis diharapkan
tulisan ini dapat menambah pemikiran dan pengetahuan dalam khasanah ilmu
hukum, khususnya di bidang pertanahan yang berkaitan dengan Program
Redistribusi Tanah Objek Landreform. Secara praktis diharapkan dapat
memberikan informasi bagi masyarakat mengenai Program Redistribusi Tanah
Obyek Landreform serta bagi pemerintah khususnya jajaran Kantor Pertanahan
dapat digunakan sebagai bahan masukan dan dapat meningkatkan kinerja dalam
pelaksanaan Program Redistribusi Tanah. Penelitian ini menggunakan
pendekatan yuridis formal yaitu pendekatan dari sudut pandang menurut
ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Populasi
dalam penelitian ini adalah masyarakat peserta program landreform, sedangkan
teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen atau
pustaka. Adapun kendala-kendala yang dihadapi para peserta redistribusi tanah
obyek landreform dalam pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform yaitu
para peserta redistribusi tanah obyek landreform kesulitan untuk mengeluarkan
biaya operasional yang berkaitan dengan Desa dan Kecamatan.

More Related Content

More from Dpc Pkb Aceh Tamiang (15)

Juknis dak2015
Juknis dak2015Juknis dak2015
Juknis dak2015
Dpc Pkb Aceh Tamiang
Rsni t-15-20021
Rsni t-15-20021Rsni t-15-20021
Rsni t-15-20021
Dpc Pkb Aceh Tamiang
teknik-konstruksi-bangunan-gedung-jilid-2
teknik-konstruksi-bangunan-gedung-jilid-2teknik-konstruksi-bangunan-gedung-jilid-2
teknik-konstruksi-bangunan-gedung-jilid-2
Dpc Pkb Aceh Tamiang
Pedoman teknis pengembangan system of rice intensification ta. 2014
Pedoman teknis pengembangan system of rice intensification ta. 2014Pedoman teknis pengembangan system of rice intensification ta. 2014
Pedoman teknis pengembangan system of rice intensification ta. 2014
Dpc Pkb Aceh Tamiang
Pedoman teknis pengembangan unit pengolah pupuk organik (uppo) 2014
Pedoman teknis pengembangan unit pengolah pupuk organik (uppo) 2014Pedoman teknis pengembangan unit pengolah pupuk organik (uppo) 2014
Pedoman teknis pengembangan unit pengolah pupuk organik (uppo) 2014
Dpc Pkb Aceh Tamiang
Pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan tahun 2014
Pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan tahun 2014Pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan tahun 2014
Pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan tahun 2014
Dpc Pkb Aceh Tamiang
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2007
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2007PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2007
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2007
Dpc Pkb Aceh Tamiang
Seruway dalam angka 2014
Seruway dalam angka 2014Seruway dalam angka 2014
Seruway dalam angka 2014
Dpc Pkb Aceh Tamiang
Instruksi menteri-negara-agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-77-ke...
Instruksi menteri-negara-agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-77-ke...Instruksi menteri-negara-agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-77-ke...
Instruksi menteri-negara-agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-77-ke...
Dpc Pkb Aceh Tamiang
Subyek dan obyek redistribusi tanah
Subyek dan obyek redistribusi tanahSubyek dan obyek redistribusi tanah
Subyek dan obyek redistribusi tanah
Dpc Pkb Aceh Tamiang
Biaya perjalanan dinas
Biaya perjalanan dinasBiaya perjalanan dinas
Biaya perjalanan dinas
Dpc Pkb Aceh Tamiang
Tunjangan khusus guru
Tunjangan khusus guruTunjangan khusus guru
Tunjangan khusus guru
Dpc Pkb Aceh Tamiang
Juknis tunjangan khusus
Juknis tunjangan khususJuknis tunjangan khusus
Juknis tunjangan khusus
Dpc Pkb Aceh Tamiang
pedoman slptt kedelai
pedoman slptt kedelaipedoman slptt kedelai
pedoman slptt kedelai
Dpc Pkb Aceh Tamiang
teknik-konstruksi-bangunan-gedung-jilid-2
teknik-konstruksi-bangunan-gedung-jilid-2teknik-konstruksi-bangunan-gedung-jilid-2
teknik-konstruksi-bangunan-gedung-jilid-2
Dpc Pkb Aceh Tamiang
Pedoman teknis pengembangan system of rice intensification ta. 2014
Pedoman teknis pengembangan system of rice intensification ta. 2014Pedoman teknis pengembangan system of rice intensification ta. 2014
Pedoman teknis pengembangan system of rice intensification ta. 2014
Dpc Pkb Aceh Tamiang
Pedoman teknis pengembangan unit pengolah pupuk organik (uppo) 2014
Pedoman teknis pengembangan unit pengolah pupuk organik (uppo) 2014Pedoman teknis pengembangan unit pengolah pupuk organik (uppo) 2014
Pedoman teknis pengembangan unit pengolah pupuk organik (uppo) 2014
Dpc Pkb Aceh Tamiang
Pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan tahun 2014
Pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan tahun 2014Pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan tahun 2014
Pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan tahun 2014
Dpc Pkb Aceh Tamiang
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2007
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2007PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2007
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2007
Dpc Pkb Aceh Tamiang
Instruksi menteri-negara-agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-77-ke...
Instruksi menteri-negara-agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-77-ke...Instruksi menteri-negara-agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-77-ke...
Instruksi menteri-negara-agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-77-ke...
Dpc Pkb Aceh Tamiang
Subyek dan obyek redistribusi tanah
Subyek dan obyek redistribusi tanahSubyek dan obyek redistribusi tanah
Subyek dan obyek redistribusi tanah
Dpc Pkb Aceh Tamiang

Recently uploaded (7)

Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)
Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)
Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)
KokoPradityo1
Bahan Pak Kepala BKKBN RI : Program prioritas KKBPK Tahun 2018.pptx
Bahan Pak Kepala BKKBN RI : Program prioritas KKBPK Tahun 2018.pptxBahan Pak Kepala BKKBN RI : Program prioritas KKBPK Tahun 2018.pptx
Bahan Pak Kepala BKKBN RI : Program prioritas KKBPK Tahun 2018.pptx
daimanabada
Penulisan Tinjauan Pustaka untuk Penelitian
Penulisan Tinjauan Pustaka untuk PenelitianPenulisan Tinjauan Pustaka untuk Penelitian
Penulisan Tinjauan Pustaka untuk Penelitian
natta sanjaya
Paparan Camat pada Musrenbang Kecamatan 2026.pptx
Paparan Camat pada Musrenbang Kecamatan 2026.pptxPaparan Camat pada Musrenbang Kecamatan 2026.pptx
Paparan Camat pada Musrenbang Kecamatan 2026.pptx
pemasjambon
KEPGUB_NO_862_TH_2023_RENCANA-PENANGGULANGAN-KEMISKINAN-DAERAH-PROVINSI-DKI-J...
KEPGUB_NO_862_TH_2023_RENCANA-PENANGGULANGAN-KEMISKINAN-DAERAH-PROVINSI-DKI-J...KEPGUB_NO_862_TH_2023_RENCANA-PENANGGULANGAN-KEMISKINAN-DAERAH-PROVINSI-DKI-J...
KEPGUB_NO_862_TH_2023_RENCANA-PENANGGULANGAN-KEMISKINAN-DAERAH-PROVINSI-DKI-J...
WEST NUSA TENGGARA
Buku (One Map Policy) OMP Summit 2024 White Paper
Buku (One Map Policy) OMP Summit 2024 White PaperBuku (One Map Policy) OMP Summit 2024 White Paper
Buku (One Map Policy) OMP Summit 2024 White Paper
WEST NUSA TENGGARA
Sosialisasi Policy Brief Pengasuhan 1000 HPK
Sosialisasi Policy Brief Pengasuhan 1000 HPKSosialisasi Policy Brief Pengasuhan 1000 HPK
Sosialisasi Policy Brief Pengasuhan 1000 HPK
Tri Widodo W. UTOMO
Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)
Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)
Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)
KokoPradityo1
Bahan Pak Kepala BKKBN RI : Program prioritas KKBPK Tahun 2018.pptx
Bahan Pak Kepala BKKBN RI : Program prioritas KKBPK Tahun 2018.pptxBahan Pak Kepala BKKBN RI : Program prioritas KKBPK Tahun 2018.pptx
Bahan Pak Kepala BKKBN RI : Program prioritas KKBPK Tahun 2018.pptx
daimanabada
Penulisan Tinjauan Pustaka untuk Penelitian
Penulisan Tinjauan Pustaka untuk PenelitianPenulisan Tinjauan Pustaka untuk Penelitian
Penulisan Tinjauan Pustaka untuk Penelitian
natta sanjaya
Paparan Camat pada Musrenbang Kecamatan 2026.pptx
Paparan Camat pada Musrenbang Kecamatan 2026.pptxPaparan Camat pada Musrenbang Kecamatan 2026.pptx
Paparan Camat pada Musrenbang Kecamatan 2026.pptx
pemasjambon
KEPGUB_NO_862_TH_2023_RENCANA-PENANGGULANGAN-KEMISKINAN-DAERAH-PROVINSI-DKI-J...
KEPGUB_NO_862_TH_2023_RENCANA-PENANGGULANGAN-KEMISKINAN-DAERAH-PROVINSI-DKI-J...KEPGUB_NO_862_TH_2023_RENCANA-PENANGGULANGAN-KEMISKINAN-DAERAH-PROVINSI-DKI-J...
KEPGUB_NO_862_TH_2023_RENCANA-PENANGGULANGAN-KEMISKINAN-DAERAH-PROVINSI-DKI-J...
WEST NUSA TENGGARA
Buku (One Map Policy) OMP Summit 2024 White Paper
Buku (One Map Policy) OMP Summit 2024 White PaperBuku (One Map Policy) OMP Summit 2024 White Paper
Buku (One Map Policy) OMP Summit 2024 White Paper
WEST NUSA TENGGARA
Sosialisasi Policy Brief Pengasuhan 1000 HPK
Sosialisasi Policy Brief Pengasuhan 1000 HPKSosialisasi Policy Brief Pengasuhan 1000 HPK
Sosialisasi Policy Brief Pengasuhan 1000 HPK
Tri Widodo W. UTOMO

Program redistribusi-tanah

  • 1. PELAKSANAAN PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH OBJEK LANDREFORM DI DESA KRAKITAN KECAMATAN BAYAT KABUPATEN KLATEN PROPINSI JAWA TENGAH SKRIPSI Oleh: RATNA ISKA SARI No. Mahasiswa : 07410314 Program Studi : Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA 2011
  • 2. ABSTRAK Skripsi berjudul Pelaksanaan Program Redistribusi Tanah Objek Landreform di Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah ini secara umum bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform di Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, apa kendalanya dan apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara teoritis diharapkan tulisan ini dapat menambah pemikiran dan pengetahuan dalam khasanah ilmu hukum, khususnya di bidang pertanahan yang berkaitan dengan Program Redistribusi Tanah Objek Landreform. Secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai Program Redistribusi Tanah Obyek Landreform serta bagi pemerintah khususnya jajaran Kantor Pertanahan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan dapat meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan Program Redistribusi Tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis formal yaitu pendekatan dari sudut pandang menurut ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat peserta program landreform, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen atau pustaka. Adapun kendala-kendala yang dihadapi para peserta redistribusi tanah obyek landreform dalam pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform yaitu para peserta redistribusi tanah obyek landreform kesulitan untuk mengeluarkan biaya operasional yang berkaitan dengan Desa dan Kecamatan.