Proyek perubahan dedy.net
Download as PPTX, PDF6 likes20,214 views
Dokumen tersebut merangkum rencana proyek perubahan untuk meningkatkan penyusunan sasaran kerja pegawai di lingkungan pemerintah kota Palu. Proyek ini akan dilaksanakan dengan memberikan asistensi kepada pegawai untuk menyusun sasaran kerja masing-masing sehingga diharapkan dapat meningkatkan motivasi pegawai dan tercapainya penilaian kinerja yang objektif.
More Related Content
What's hot (20)
Viewers also liked (20)
Similar to Proyek perubahan dedy.net (20)
![PPT Bahan Sosialisasi PermenPANRB Pengelolaan Kinerja PNS_16 03 22[1]-Copy.pdf](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/pptbahansosialisasipermenpanrbpengelolaankinerjapns1603221-copy-230808005320-36059ca8-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
![OPERA PATTALLASSANG PPT [Autosaved].pptx](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/operapattallassangpptautosaved-241121182251-86579b68-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
More from Dedy Iskandar (8)
Recently uploaded (6)
Proyek perubahan dedy.net
- 1. DISUSUN OLEH ; DEDY ISKANDAR, S.H No. Peserta: 16/PIM IV-A.XXVI/2014
- 2. VISI dan MISI Visi Badan Kepegawaian Daerah Kota Palu adalah ; Terwujudnya Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Palu Yang Berkualitas Dan Profesional. Misi Badan Kepegawaian Daerah Kota Palu adalah ; 1. Menyelenggarakan pelayanan kepegawaian yang berkualitas dengan mengedepankan prinsip Good Governance. 2. Mewujudkan pengelolaan administrasi kepegawaian berbasis teknologi informasi. 3. Mewujudkan pola pembinaan pegawai negeri sipil secara komprehensif. 4. Meningkatkan kompotensi pegawai negeri sipil melalui pendidikan dan pelatihan.
- 3. Latar Belakang Tugas dan Fungsi SUB BIDANG PENGHARGAAN DAN PEMBINAAN PEGAWAI adalah Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data dan bahan, pelaksanaan penyiapan penghargaan dan pembinaan pegawai, evaluasi, pemantauan dan penyusunan laporan Daslearmta mpeelalakksasnaankaaanntugTausglaaisn yPanogk doikberdikaann aFtausnagns. i SUB BIDANG PENGHARGAAN DAN PEMBINAAN PEGAWAI, yaitu ; a. Pelayanan Izin Cerai b. Pelayanan Izin Cuti Tahunan, Cuti Melahirkan, Cuti Alasan Penting dan Cuti Sakit. c. Pemberian Teguran Disiplin PNS d. Pemberhentian PNS e. Pelaksanaan Sumpah Jabatan PNS f. Pemberian Penghargaan PNS g. Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas
- 4. Lanjutan,.. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai, yang mewajibkan setiap Pegawai Negeri Sipil untuk menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sejak 1 Januari 2014. Untuk Obyektivitas penilaian prestasi kerja PNS diperlukan parameter penilaian sebagai ukuran dan standar penilaian hasil kerja dari tingkat capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
- 5. Tujuan dan Manfaat Proyek Perubahan 1) Tujuan ; Tujuan yang dicapai Dalam Proyek Perubahan Yaitu Terlaksananya Asistensi sebagai penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2). Manfaat ; Manfaat yang dicapai dalam Proyek Perubahan yaitu termotivasinya Pegawai Negeri Sipil untuk menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
- 6. Ruang Lingkup Proyek Perubahan Belum terwujudnya PNS menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di masing-masing SKPD, yang selama ini telah dilakukan Sosialisasi dan Pemberitahuan melalui Surat Edaran Walikota Palu, dengan adanya Proyek Perubahan melalui Asistensi SKP, maka motivasi PNS untuk menyusun SKP bisa terwujud di tahun 2014. Jenis Perubahan; adanya Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) oleh Pegawai Negeri Sipil.
- 7. I N O V A S I Kondisi Proyek Perubahan Saat Ini ; Tidak termotivasinya pegawai negeri sipil di masing-masing SKPD untuk menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sehingga belum adanya Sasaran Kerja Pegawai yang dibuat oleh Pegawai Negeri Sipil.
- 8. Kondisi Proyek Perubahan Yang Diharapkan ; Dengan adanya Asistensi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Palu, maka terwujudlah Pegawai Negeri Sipil dimasing-masing SKPD untuk menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
- 9. Stakeholder Proyek Perubahan ; Stakeholder Intern adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Palu, Kepala Bidang Pengembangan Karir (Mentor), Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Seluruh Staf di jajaran Badan Kepegawaian Daerah Kota Palu. Stakeholder Ekstern adalah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Seluruh Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Palu.
- 10. Milestone NO. MILESTONE TAHAPAN WAKTU OUTPUT 1 2 3 4 5 I PERSIAPAN 1. Konsultasi dan Koordinasi dengan Mentor 1 hari Arahan Mentor 2. Rapat pertemuan dengan mentor dan staf membahas Kegiatan Asistensi II TIM ASISTENSI SKP 1. Melaksanakan pertemuan pembentukan Tim Asistensi SKP 2 hari Hasil Rapat 1 hari Usulan Nama Tim 2. Penerbitan Surat Keputusan Tim Asistensi SKP 1 hari SK Tim Asistensi III PELAKSANAAN 1. Rapat Tim Asistensi SKP 3 hari Hasil Rapat 2. Menyusun Jadwal Tim Asistensi SKP 4 hari Draft Jadwal 3. Membuat Undangan dan Penyampaian Jadwal Asistensi ke SKPD 4 hari Undangan 4. Pelaksanaan Asistensi SKP 5 hari Pelaksanaan Proyek IV EVALUASI HASIL 1. Iventarisasi SKPD yang tidak Tidak hadir Asistensi SKP 2. Mengiventarisasi Jumlah Pegawai dari setiap SKPD yang telah membuat SKP V TINDAK LANJUT 1. Adanya hasil SKP yang disampaikan ke BKD Kota Palu 3 hari 5 hari 5 hari Daftar SKPD Daftar Jumlah Pegawai yang menyusun SKP SKP yang telah tersusun 2. Laporan kepada Sekretaris Daerah Kota 5 hari Laporan Asistensi
- 11. Prediksi Masalah & Resiko Masalah ; 1. Sulitnya merubah pola pikir pegawai yang kurang disipin menyusun sasaran kerja pegawai (SKP). 2.Tidak adanya keseriusan untuk menyusun sasaran kerja pegawai (SKP) Resiko ; Resiko yang mungkin muncul dalam proses pengerjaan proyek perubahan antara lain motivasi Pegawai Negeri Sipil yang menurun untuk menyusun SKP di Tahun 2014.
- 12. Kendala Internal & Eksternal ; Internal : 1.Sulitnya merubah pola pikir pegawai yang kurang disipin menyusun sasaran kerja pegawai (SKP) di masing- masing SKPD. 2.Tidak adanya keseriusan pimpinan SKPD untuk melakukan pengawasan kepada PNS untuk menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Eksternal : 1. Pimpinan SKPD tidak melakukan pengawasan kepada pegawai untuk melakukan penyusunan SKP. 2. Tidak tersedianya informasi penyusunan SKP 3. Mengabaikan Surat Edaran tentang penyusunan SKP.
- 13. Kriteria Keberhasilan 1. Terbentuknya Tim Asistensi Sasaran Kerja (SKP) di Badan Kepegawaian Daerah Kota Palu. 2. Tersusunya Sasaran Kerja Pegawai (SKP) oleh PNS dimasing-masing SKPD.
- 14. Kesimpulan ; Dengan melakukan proyek perubahan Asistensi dalam penyusunan sasaran kerja pegawai (SKPP) penilaian prestasi kerja PNS penekanannya pada pengukuran tingkat capaian sasaran kerja pegawai atau tingkat capaian hasil kerja (output) yang direncanakan dan disepakati antara pejabat penilaian dan PNS yang dinilai sebagai kontrak prestasi kerja
- 15. Penutup ; Demikian Proposal Proyek Perubahan ini disampaikan, sebagai syarat Pendidikan dan Pelatihan PIM IV Tahun 2014 Pemerintah Kota Palu bekerjasama Dengan Badan Diklat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, semoga bisa menjadi INOVASI.