Pwerpoint
- 1. WAWAN SURYO NUGROHO A220100058 CAHYO WAHYU UTOMO A220100060 LIYA PURWANINGTYAS A220100073 RIA JUMARIAH A220100086 ISTI MAESAROH A220100088 SEMESTER 4B
- 3. A. Salinan Peraturan Mentri Pendidikan Salinan Peraturan Mentri Pendidikan Nasional RI No.40 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Guru dalam jabatan melalui jalur Pendidikan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Mentri Pendidikan Nasional Menimbang: a. Bahwa berdasarkan pasal 82 ayat 1 UU Nasional 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pemerintah wajib memulai melaksanakan program sertifikasi pendidikan paling lama dalam waktu 12 bulan terhitung sejak berlakunya Undang-Undang tersebut.
- 4. b. Bahwa peraturan Pemerintah yang diamanatkan dalam pasal 11 Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen belum terbit. c. Bahwa tugas Pemerintah dalam program sertifikasi bagi guru tidak boleh berhenti dengan alasan belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar pelaksanaan sertifikasi bagi guru. d. Bahwa dalam rangka mengisi kekosongan hukum, pelaksanaan program sertifikasi bagi guru dalam jabatan perlu menetapkan Peraturan menteri Pendidikan nasional tentang sertifikat bagi guru dalam jabatan melalui Pendidikan.
- 5. B. Kebijakan Baru Dalam Perguruan Tinggi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2011 , Tentang tunjangan khusus bagi Guru tetap bukan PNS yang belum memiliki jabatan fungsional, Guru yang bertugas di daerah khusus, Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa Menteri Pendidikan Nasional menimbang, : a. Bahwa Guru tetap yang bertugas di daerah khusus berhak memperoleh tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- 6. b. Bahwa sebagian Guru tetap bukan pegawai negeri sipil yang bertugas di daerah khusus belum memiliki jabatan fungsional Guru. c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a,b,c perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Tunjangan khusus bagi Guru Tetap Bukan PNS yang belum memiliki jabatan fungsional Guru yang bertugas di daerah khusus.
- 7. C. Implementasi Kebijakan Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang mencoba mendeskripsikan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Ujian Nasional di Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.78 tahun 2008 serta di sesuaikan dengan pedoman teknis Ujian Nasional yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
- 8. Sementara upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan dalam mengimplementasikan PERMENDIKNAS No.78 tahun 2008 antara lain: 1. Mengadakan sosialisasi kepada semua sekolah- sekolah tentang PERMENDIKNAS tersebut dan untuk mengkaji perubahan dari PERMENDIKNAS sebelumnya; 2. Memperbaiki kinerja sekolah yang bertujuan agar mutu lulusan yang dihasilkan maksimal; 3. Melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mengajak masyarakat agar peduli terhadap peningkatan pendidikan; dan 4. Komunikasi yang baik antara Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- 9. Sedangkan untuk peranan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan dalam upaya meningkatkan mutu lulusan adalah sebagai berikut: 1. Memberikan pembinaan ke sekolah-sekolah terkait dengan upaya meningkatkan mutu lulusan melalui forum (MKKS), (MGMP), dan berbagai workshop; 2. Meningkatkan mutu guru dengan cara mengirim guru-guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, diklat baik di level propinsi maupun nasional; 3. Pemenuhan fasilitas, sarana dan prasarana pembelajaran; dan 4. Melakukan program-program unggulan seperti mendirikan pusat pendidikan sain (Pusdiksain), pembelajaran berpengantar Bahasa Inggris, serta tidak membatasi lembaga bimbingan belajar untuk bangkit selama tujuannya untuk peningkatan belajar siswa.
- 10. D. KONSEP DASAR KEBIJAKAN PENDIDIKAN Duke dan Canady (1991) mengelaborasi konsep kebijakan dengan delapan arah pemaknaan kebijakan, yaitu: (1) kebijakan sebagai penegasan maksud dan tujuan, (2) kebijakan sebagai sekumpulan keputusan lembaga yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, mempromosikan, melayani, dan lain-lain pengaruh dalam lingkup kewenangannya, (3) kebijakan sebagai panduan tindakan diskresional, (4) kebijakan sebagai strategi yang diambil untuk memecahkan masalah, (5) kebijakan sebagai perilaku yang bersanksi, (6) kebijakan sebagai norma perilaku dengan ciri konsistensi, dan keteraturan dalam beberapa bidang tindakan substantif, (7) kebijakan sebagai keluaran sistem pembuatan kebijakan, dan (8) kebijakan sebagai pengaruh pembuatan kebijakan, yang menunjuk pada pemahaman khalayak sasaran terhadap implementasi sistem.
- 11. Hough (1984) juga menegaskan sejumlah arti kebijakan. Kebijakan bisa menunjuk pada seperangkat tujuan, rencana atau usulan, program-program, keputusan- keputusan, menghadirkan sejumlah pengaruh, serta undang- undang atau peraturan-peraturan. Bertolak dari konseptualisasi ini, misalnya, ujian nasional merupakan salah satu bentuk kebijakan pendidikan. Ujian nasional memadai untuk dikategorikan sebagai kebijakan karena: (1) dengan jelas dimaksudkan untuk mencapai seperangkat tujuan, (2) senantiasa menyertakan rencana pelaksanaan, (3) merupakan program pemerintah, (4) merupakan seperangkat keputusan yang dibuat oleh lembaga dan atau pejabat pendidikan, (5) menghadirkan sejumlah pengaruh, akibat, dampak dan atau konsekuensi, (6) dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan lembaga terkait.
- 12. Kontribusi Hough (1984) yang juga sangat penting adalah penjelasannya mengenai tahapan- tahapan dalam proses kebijakan. Kerangka analisis yang ditujukan pada proses kebijakan mencakup: 1. Kemunculan isu dan identifikasi masalah, 2. Perumusan dan otorisasi kebijakan, 3. Implementasi kebijakan, 4. Dan perubahan atau pemberhentian kebijakan.
- 13. E. Kebijakan Pendidikan di Era tOonomi Daerah Otonomi daerah lahir sebagai bentuk koreksi atas corak pemerintahan dan hubungan antara pusatdaerah yang sentralistik, eksploitatif serta jauh dari nilainilai demokrasi yang saat ini menjadi mainstream sistem politik yang berlaku di dunia. Konsep awal otonomi daerah muncul pada tahun 1903 melalui undang undang desentralisasi di bawah pemerintah kolonial Belanda.
- 14. Kebijakan Pendidikan di Era Otonomi Dalam konteks otonomi daerah, pelimpahan wewenang pengelolaan pendidikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah digagas dan diawali dengan diberlakukannya UU Nomor 22 tahun 1999 dan disempurnakan dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, berisi tentang penyerahan sejumlah wewenang yang semula menjadi urusan pemerintah Pusat kepada pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya pengelolaan
- 15. Adanya UU otonomi daerah dan UU perimbangan keuangan pusat-daerah ini semakin membantu dan memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk seluas-luasnya mengelola pendidikan sebaik mungkin. Unsur-unsur Terjaminnya Mutu Pendidikan di Era Otonomi Daerah Pemerintah melalui program-program pendidikannya sebenarnya telah berusaha untuk terus memperbaiki system pendidikan dan mutu material (kurikulum) pendidikan di
- 16. Usaha ini tercermin dalam berbagai perubahan kurikulum yang pernah ada, mulai dari kurikulum 1968, Kurikulum 1975, kurikulum 1984, Kurikulim 1994, KBK dan KTSP (Abd. Rachman Assegaf, 2005). Tampak sekali hal ini dilakukan sebagai usaha untuk memeperbaiki system dan mutu materi pendidikan di Indonesia. Namun alih- alih mencapai sasaran, pembangunan pendidikan melalui perubahan kurikulumnya ini nampak sekedar aksi trial-error buah dari peralihan kepemimpinan di tingkat pemegang kuasa politik di Indonesia.
- 17. Usaha uji coba kurikulum ini melupakan subtansi dari tujuan pendidikan yakni pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang menjadi hak setiap warga negara. Yang perlu diketahui bahwa otonomi daerah yang berimplikasi pada otonomi pendidikan ini dibangun atas dasar filosofi bahwa masyarakat di setiap daerah merupakan fondasi yang kuat dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) secara nasional. Sisi moralnya adalah bahwa orang-orang daerahlah yang paling mengetahui