Rancangan Penguatan LAN Bidang Kajian Kebijakan: Sebuah Pemikiran Awal
3 likes586 views
Dokumen tersebut membahas rencana transformasi Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk menjadi lembaga think tank kebijakan pemerintah yang menghasilkan kebijakan publik berkualitas berbasis bukti. LAN akan memperkuat fungsi penelitian kebijakan, meningkatkan kapasitas analis kebijakan, dan menghasilkan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil penelitian untuk mendukung reformasi administrasi di Indonesia.
1 of 12
Downloaded 21 times
Ad
Recommended
Visi Kedeputian Kajian Kebijakan LAN
Visi Kedeputian Kajian Kebijakan LANTri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen ini memaparkan visi dan tugas Kedeputian Kajian Kebijakan dalam upaya reformasi administrasi dan desentralisasi. Fokus utama adalah menghasilkan kajian dan rekomendasi kebijakan berdasarkan bukti nyata, serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Kegiatan yang dilakukan mencakup monitoring, evaluasi, dan pembinaan untuk memperkuat sistem administrasi negara.Litbang Administrasi Masa Depan
Litbang Administrasi Masa DepanTri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen ini membahas manajemen penelitian dan pengembangan (litbang) di PKP2A, termasuk aspek kebijakan, karakteristik staf, dan pentingnya inovasi serta kolaborasi dalam proses litbang. Ditekankan bahwa keberhasilan manajemen litbang bergantung pada kualitas output, kepuasan kerja, dan kemampuan staf dalam mengelola ketidakpastian. Selain itu, perlu adanya penguatan kelembagaan litbang untuk meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian terhadap kebutuhan daerah dan nasional.Stakeholder Meeting Kajian dan Inovasi 2020
Stakeholder Meeting Kajian dan Inovasi 2020 Tri Widodo W. UTOMO
油
Rapat tahunan stakeholder LAN 2020 membahas rencana kerja Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara (DKKIAN) dan pusat-pusatnya (PK2AN, PUSAKA, PIAN) yang meliputi kajian kebijakan, pembinaan analis kebijakan, dan inovasi administrasi negara untuk mendukung kebijakan publik yang unggul.Pengembangan Jaringan Kelitbangan Dan Resource Center Litbang Dalam Mendukung...
Pengembangan Jaringan Kelitbangan Dan Resource Center Litbang Dalam Mendukung...Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
油
Rapat koordinasi membahas pengembangan jaringan litbang dan pusat sumber daya di Kalimantan untuk mendukung optimalisasi perumusan dan implementasi kebijakan berbasis penelitian. Diskusi mencakup penguatan lembaga litbang daerah, pembentukan jaringan, dan peningkatan kualitas program litbang.D. peran & funsi litbang dala mendukung kebijakan pemda (kepala bappeda)
D. peran & funsi litbang dala mendukung kebijakan pemda (kepala bappeda)PEMPROP JABAR
油
Dokumen tersebut membahas peran penting lembaga litbang daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi lokal berdasarkan hasil penelitian. Lembaga litbang diharapkan dapat memberikan masukan kebijakan, memfasilitasi program nasional dan daerah, serta membentuk kerja sama antar lembaga litbang daerah.Rencana Kerja Peningkatan Kinerja Program Litbang
Rencana Kerja Peningkatan Kinerja Program LitbangTri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen ini membahas rencana peningkatan kinerja perencanaan program litbang administrasi di PKP2A III Lembaga Administrasi Negara Samarinda. Masalah utamanya adalah belum adanya analisis kebutuhan program, lemahnya koordinasi forum kelitbangan, dan terbatasnya kapasitas SDM. Rencananya adalah meningkatkan jejaring kerja dan koordinasi, serta menyusun analisis kebutuhan program berbasis potensi daerah.Penerapan SAK ETAP Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan
Penerapan SAK ETAP Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Ms. Christie Kalalo
油
Dokumen ini membahas penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dalam penyusunan laporan keuangan di PT BPR Citra Dumoga Cabang Manado. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan bagi pelaku bisnis tentang proses akuntansi dan manfaat evaluasi penerapan SAK ETAP. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka.Manajemen Kebijakan (Policy Management)
Manajemen Kebijakan (Policy Management)Tri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen ini membahas upaya mencapai konsensus tentang ruang lingkup dan relasi antar unit kajian di Lembaga Administrasi Negara (LAN) terkait dengan manajemen kebijakan. Dokumen ini mengusulkan pembangunan meta model kajian untuk menjelaskan posisi dan kontribusi masing-masing unit serta hubungan antar unit dalam rangka membangun penelitian administrasi negara.Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA ...
Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA ...Tri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen ini membahas strategi pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFak) dalam implementasi kebijakan publik untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas di Indonesia. Pentingnya analisis mendalam sebelum penetapan kebijakan ditekankan untuk menghindari kegagalan, dan peran aktif analis kebijakan dalam evaluasi setelah implementasi juga dibahas. Selain itu, dokumen mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi di sektor pemerintahan terkait peningkatan kompetensi dan efisiensi kebijakan.Stakeholder Meeting II 2020
Stakeholder Meeting II 2020Tri Widodo W. UTOMO
油
Pertemuan stakeholder pada 27 Februari 2020 membahas pentingnya dukungan lembaga analisis kebijakan kepada pemerintah untuk memastikan kebijakan yang berkualitas dan berbasis bukti. Agenda mencakup kajian birokrasi, inovasi kebijakan, serta penguatan peran dan kompetensi dalam administrasi negara. Dengan sinergi antar institusi, diharapkan tercipta ekosistem inovasi yang berkelanjutan.Revitalisasi Kelitbangan LAN Dari Perspektif Metodologi Penelitian Administra...
Revitalisasi Kelitbangan LAN Dari Perspektif Metodologi Penelitian Administra...Tri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen tersebut membahas strategi revitalisasi litbang Administrasi Negara dengan mengembangkan meta model litbang yang menjelaskan peran dan kontribusi masing-masing pusat kajian. Dokumen juga menyarankan agar litbang difokuskan pada policy research untuk menganalisis dan merekomendasikan kebijakan publik.Evaluasi OPD Berdasar PP No. 41 2007
Evaluasi OPD Berdasar PP No. 41 2007Tri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen tersebut memberikan ringkasan mengenai evaluasi organisasi perangkat daerah berdasarkan PP No. 41/2007. Dokumen tersebut menjelaskan prinsip, cakupan, dan materi evaluasi yang meliputi penyesuaian struktur organisasi, kewenangan, mekanisme kerja, serta penguatan kapasitas institusional perangkat daerah.Arah Pembangunan Litbang Administrasi Untuk Mendukung RB dan Suksesi 2014
Arah Pembangunan Litbang Administrasi Untuk Mendukung RB dan Suksesi 2014Tri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen tersebut membahas tentang arah pembangunan litbang administrasi negara untuk mendukung akselerasi reformasi birokrasi dan kebijakan pemerintah menyongsong suksesi kepemimpinan nasional 2014. Secara ringkas, dokumen tersebut menyarankan agar litbang administrasi difokuskan pada penelitian kebijakan yang dapat memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan bukti untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanLaporan Program Aktualisasi CPNS
Laporan Program Aktualisasi CPNS Khrisna Ariyudha
油
Laporan program diseminasi pemahaman indikator kinerja penelitian dan cara mengukur capaian kinerja kementerian melalui serangkaian kegiatan seperti meringkas bahan, visualisasi hasil, mempublikasikan video, dan memberikan konsultasi lanjutan kepada seluruh satuan kerja guna meningkatkan akurasi data capaian kinerja.Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)
Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)Massaputro Delly TP
油
Dokumen tersebut membahas tentang kebutuhan reformasi birokrasi pada tingkat instansi. Terdapat beberapa poin penting yang diangkat yaitu identifikasi masalah reformasi birokrasi instansi, penetapan prioritas area perubahan, dan penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi instansi.Pustaka
PustakaAfman Afman
油
Dokumen ini merupakan kumpulan referensi dan penelitian yang membahas inti dari penganggaran berbasis kinerja, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya seperti gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, dan kualitas sumber daya. Berbagai studi kasus dan undang-undang terkait juga dicantumkan untuk memberikan landasan teori dan praktik dalam konteks keuangan daerah dan sektor publik. Secara keseluruhan, dokumen ini memberikan wawasan komprehensif tentang tantangan dan mekanisme dalam penganggaran yang efektif dalam organisasi pemerintah.Laporan aktualisasi prajabatan_golongan_iii (bpsdm, kementerian hukum dan ham...
Laporan aktualisasi prajabatan_golongan_iii (bpsdm, kementerian hukum dan ham...Junaidi Abdillah
油
Dokumen ini menjelaskan laporan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, yang mencakup kegiatan meta analisis penelitian dan pengembangan. Kegiatan tersebut melibatkan koordinasi, komunikasi, dan dokumentasi yang sesuai standar untuk memastikan pelaksanaan tugas dengan profesionalisme dan akuntabilitas. Analisis dampak menekankan pentingnya pelaksanaan tugas secara cermat untuk mencapai hasil yang berkualitas dalam rekomendasi kebijakan.Rancangan Aktualisasi Calon Pegawai Negeri Sipil
Rancangan Aktualisasi Calon Pegawai Negeri SipilKhrisna Ariyudha
油
Seminar ini membahas diseminasi pemahaman indikator kinerja dan cara mengukurnya kepada satuan kerja untuk meningkatkan akurasi data capaian kinerja. Kegiatannya meliputi (1) meringkas bahan indikator kinerja, (2) visualisasi ringkasan melalui video, (3) mempublikasikan video, dan (4) memberikan konsultasi lanjutan kepada satuan kerja.21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)
21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)Massaputro Delly TP
油
Dokumen tersebut membahas sejarah reformasi birokrasi di Indonesia, mulai dari masa ke masa hingga era reformasi. Era reformasi membawa perubahan sistem pemerintahan, pertahanan, keuangan, anggaran, dan kepegawaian negara guna meningkatkan kinerja birokrasi. Meski capaian signifikan telah dicapai, tantangan reformasi birokrasi masih berlanjut ke depan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.Muatan Teknis Substantif KMKP -- Manajemen Kebijakan & Pembangunan Dalam Peni...
Muatan Teknis Substantif KMKP -- Manajemen Kebijakan & Pembangunan Dalam Peni...Tri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen kebijakan dan pembangunan dalam peningkatan pelayanan publik. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain tentang struktur kekuasaan dan kewenangan lembaga negara, hubungan lintas kewenangan, dasar hukum kewenangan LAN, agenda setting reformasi pelayanan publik, serta kendala-kendala reformasi pelayanan. Dokumen ini memberikan gambaran umum tentang manajemen kebijakan dan upaya peningkatan pelMencegah Potensi Aparatur Intoleran dan Radikal
Mencegah Potensi Aparatur Intoleran dan RadikalTri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen tersebut membahas upaya pencegahan potensi aparatur pemerintah yang intoleran dan radikal. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain potensi radikalisme di birokrasi berdasarkan hasil studi, serta upaya yang telah dan perlu dilakukan untuk mencegah radikalisme di kalangan aparatur pemerintah melalui seleksi CPNS yang lebih teliti, pendidikan karakter, dan pemantauan berkelanjutan.19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D) Massaputro Delly TP
油
Dokumen ini membahas percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia yang mencakup perencanaan, monitoring, dan evaluasi dalam mencapai bureaucratic yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ditekankan pentingnya penguatan budaya kerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perubahan dalam area manajemen, kelembagaan, dan sumber daya manusia. Tantangan yang dihadapi adalah rendahnya akuntabilitas, efisiensi, dan kompetensi di berbagai instansi pemerintah.Police governance index KEMITRAAN
Police governance index KEMITRAANReformasi Polri
油
Dokumen ini membahas Tata Kelola Perpolisian di Indonesia melalui indeks yang mengukur kinerja pemerintah, birokrasi, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi. Fokus utama adalah pada pengidentifikasian dan penilaian indikator yang terkait dengan efektivitas, transparansi, keadilan, dan efisiensi di setiap arena. Rekomendasi diberikan untuk perbaikan dalam transparansi, efektivitas, keadilan, dan efisiensi di sektor pemerintahan dan birokrasi.Ppt laporan Aktualisasi Habituasi Latsar CPNS 2019
Ppt laporan Aktualisasi Habituasi Latsar CPNS 2019temanna #LABEDDU
油
Laporan ini merangkum hasil kegiatan aktualisasi inventarisasi produk hukum berbasis digital di Biro Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini meliputi identifikasi produk hukum, pendokumentasian menjadi file digital, pengkategorian, pembuatan instrumen inventaris di Microsoft Excel, serta evaluasi dan komitmen tindak lanjut dengan pimpinan.Membangun Lembaga Think Tanks
Membangun Lembaga Think TanksDadang Solihin
油
Think tanks adalah organisasi yang menghasilkan penelitian yang berorientasi pada kebijakan untuk membantu pembuat kebijakan dan masyarakat mengambil keputusan mengenai isu-isu publik. Mereka berfungsi sebagai jembatan antara akademisi dan pembuat kebijakan, serta memiliki berbagai kategori afiliasi dan indikator efektivitas yang mengukur dampak dan kontribusi mereka terhadap kebijakan publik. Think tanks diharapkan untuk berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan antara pengetahuan dan kebijakan serta memanfatkan sumber daya manusia yang berkualitas.Deseminasi serang des 20
Deseminasi serang des 20National Research and Innovation Agency
油
Dokumen ini membahas kesejahteraan ASN berkinerja tinggi, metodologi penelitian, dan model sistem reward di berbagai institusi pemerintah. Fokus utama adalah pada evaluasi kinerja ASN dan kebijakan penghargaan yang adil serta layak. Terdapat analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tinggi serta rekomendasi untuk perbaikan sistem manajemen kinerja ASN.Analis Kebijakan dan Policy Think Tank
Analis Kebijakan dan Policy Think TankTri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen tersebut membahas pentingnya peran analis kebijakan dan lembaga pemikir kebijakan (policy think tank) pemerintah dalam menghubungkan pengetahuan dan kebijakan. Analis kebijakan dapat berperan sebagai perantara pengetahuan untuk mengolah informasi menjadi masukan kebijakan bagi pengambil keputusan. Upaya mengembangkan lembaga pemikir kebijakan pemerintah di Indonesia perlu dilakukanAgenda Kajian Administrasi Negara Berbasis Karakteristik dan Kebutuhan Wilaya...
Agenda Kajian Administrasi Negara Berbasis Karakteristik dan Kebutuhan Wilaya...Tri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen ini adalah agenda kajian administrasi negara yang berbasis karakteristik dan kebutuhan wilayah regional, diterbitkan oleh Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III (PKP2A III) LAN Samarinda pada tahun 2005. Fokus utama adalah pada pengembangan program kajian administrasi publik yang dapat menjawab tantangan di bidang pemerintahan dan pembangunan melalui analisis kebutuhan daerah. Terdapat juga penekanan pada pentingnya kolaborasi antar lembaga untuk meningkatkan efektivitas kajian dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan.Layanan Kedeputian I LAN
Layanan Kedeputian I LANPujiatmo Subarkah
油
Ringkasan: Dokumen tersebut membahas rencana kegiatan pengkajian kinerja kelembagaan dan sumber daya aparatur oleh Kedeputian I Lembaga Administrasi Negara untuk periode 2012-2014 dalam rangka peningkatan kualitas administrasi negara.Rancanga yuyun matriks
Rancanga yuyun matrikstemanna #LABEDDU
油
Dokumen ini menjelaskan tentang badan penelitian dan pengembangan daerah di kabupaten Wajo, termasuk struktur organisasi, visi, misi, dan nilai-nilai organisasi. Beberapa isu yang dihadapi mencakup kurangnya koordinasi antar lembaga, tumpang tindih kegiatan, dan partisipasi SKPD yang pasif dalam perumusan kegiatan litbang. Rancangan aktualisasi bertujuan untuk mengatasi isu-isu tersebut untuk mendukung pembangunan daerah.More Related Content
What's hot (20)
Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA ...
Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA ...Tri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen ini membahas strategi pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFak) dalam implementasi kebijakan publik untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas di Indonesia. Pentingnya analisis mendalam sebelum penetapan kebijakan ditekankan untuk menghindari kegagalan, dan peran aktif analis kebijakan dalam evaluasi setelah implementasi juga dibahas. Selain itu, dokumen mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi di sektor pemerintahan terkait peningkatan kompetensi dan efisiensi kebijakan.Stakeholder Meeting II 2020
Stakeholder Meeting II 2020Tri Widodo W. UTOMO
油
Pertemuan stakeholder pada 27 Februari 2020 membahas pentingnya dukungan lembaga analisis kebijakan kepada pemerintah untuk memastikan kebijakan yang berkualitas dan berbasis bukti. Agenda mencakup kajian birokrasi, inovasi kebijakan, serta penguatan peran dan kompetensi dalam administrasi negara. Dengan sinergi antar institusi, diharapkan tercipta ekosistem inovasi yang berkelanjutan.Revitalisasi Kelitbangan LAN Dari Perspektif Metodologi Penelitian Administra...
Revitalisasi Kelitbangan LAN Dari Perspektif Metodologi Penelitian Administra...Tri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen tersebut membahas strategi revitalisasi litbang Administrasi Negara dengan mengembangkan meta model litbang yang menjelaskan peran dan kontribusi masing-masing pusat kajian. Dokumen juga menyarankan agar litbang difokuskan pada policy research untuk menganalisis dan merekomendasikan kebijakan publik.Evaluasi OPD Berdasar PP No. 41 2007
Evaluasi OPD Berdasar PP No. 41 2007Tri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen tersebut memberikan ringkasan mengenai evaluasi organisasi perangkat daerah berdasarkan PP No. 41/2007. Dokumen tersebut menjelaskan prinsip, cakupan, dan materi evaluasi yang meliputi penyesuaian struktur organisasi, kewenangan, mekanisme kerja, serta penguatan kapasitas institusional perangkat daerah.Arah Pembangunan Litbang Administrasi Untuk Mendukung RB dan Suksesi 2014
Arah Pembangunan Litbang Administrasi Untuk Mendukung RB dan Suksesi 2014Tri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen tersebut membahas tentang arah pembangunan litbang administrasi negara untuk mendukung akselerasi reformasi birokrasi dan kebijakan pemerintah menyongsong suksesi kepemimpinan nasional 2014. Secara ringkas, dokumen tersebut menyarankan agar litbang administrasi difokuskan pada penelitian kebijakan yang dapat memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan bukti untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanLaporan Program Aktualisasi CPNS
Laporan Program Aktualisasi CPNS Khrisna Ariyudha
油
Laporan program diseminasi pemahaman indikator kinerja penelitian dan cara mengukur capaian kinerja kementerian melalui serangkaian kegiatan seperti meringkas bahan, visualisasi hasil, mempublikasikan video, dan memberikan konsultasi lanjutan kepada seluruh satuan kerja guna meningkatkan akurasi data capaian kinerja.Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)
Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)Massaputro Delly TP
油
Dokumen tersebut membahas tentang kebutuhan reformasi birokrasi pada tingkat instansi. Terdapat beberapa poin penting yang diangkat yaitu identifikasi masalah reformasi birokrasi instansi, penetapan prioritas area perubahan, dan penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi instansi.Pustaka
PustakaAfman Afman
油
Dokumen ini merupakan kumpulan referensi dan penelitian yang membahas inti dari penganggaran berbasis kinerja, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya seperti gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, dan kualitas sumber daya. Berbagai studi kasus dan undang-undang terkait juga dicantumkan untuk memberikan landasan teori dan praktik dalam konteks keuangan daerah dan sektor publik. Secara keseluruhan, dokumen ini memberikan wawasan komprehensif tentang tantangan dan mekanisme dalam penganggaran yang efektif dalam organisasi pemerintah.Laporan aktualisasi prajabatan_golongan_iii (bpsdm, kementerian hukum dan ham...
Laporan aktualisasi prajabatan_golongan_iii (bpsdm, kementerian hukum dan ham...Junaidi Abdillah
油
Dokumen ini menjelaskan laporan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, yang mencakup kegiatan meta analisis penelitian dan pengembangan. Kegiatan tersebut melibatkan koordinasi, komunikasi, dan dokumentasi yang sesuai standar untuk memastikan pelaksanaan tugas dengan profesionalisme dan akuntabilitas. Analisis dampak menekankan pentingnya pelaksanaan tugas secara cermat untuk mencapai hasil yang berkualitas dalam rekomendasi kebijakan.Rancangan Aktualisasi Calon Pegawai Negeri Sipil
Rancangan Aktualisasi Calon Pegawai Negeri SipilKhrisna Ariyudha
油
Seminar ini membahas diseminasi pemahaman indikator kinerja dan cara mengukurnya kepada satuan kerja untuk meningkatkan akurasi data capaian kinerja. Kegiatannya meliputi (1) meringkas bahan indikator kinerja, (2) visualisasi ringkasan melalui video, (3) mempublikasikan video, dan (4) memberikan konsultasi lanjutan kepada satuan kerja.21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)
21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)Massaputro Delly TP
油
Dokumen tersebut membahas sejarah reformasi birokrasi di Indonesia, mulai dari masa ke masa hingga era reformasi. Era reformasi membawa perubahan sistem pemerintahan, pertahanan, keuangan, anggaran, dan kepegawaian negara guna meningkatkan kinerja birokrasi. Meski capaian signifikan telah dicapai, tantangan reformasi birokrasi masih berlanjut ke depan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.Muatan Teknis Substantif KMKP -- Manajemen Kebijakan & Pembangunan Dalam Peni...
Muatan Teknis Substantif KMKP -- Manajemen Kebijakan & Pembangunan Dalam Peni...Tri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen kebijakan dan pembangunan dalam peningkatan pelayanan publik. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain tentang struktur kekuasaan dan kewenangan lembaga negara, hubungan lintas kewenangan, dasar hukum kewenangan LAN, agenda setting reformasi pelayanan publik, serta kendala-kendala reformasi pelayanan. Dokumen ini memberikan gambaran umum tentang manajemen kebijakan dan upaya peningkatan pelMencegah Potensi Aparatur Intoleran dan Radikal
Mencegah Potensi Aparatur Intoleran dan RadikalTri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen tersebut membahas upaya pencegahan potensi aparatur pemerintah yang intoleran dan radikal. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain potensi radikalisme di birokrasi berdasarkan hasil studi, serta upaya yang telah dan perlu dilakukan untuk mencegah radikalisme di kalangan aparatur pemerintah melalui seleksi CPNS yang lebih teliti, pendidikan karakter, dan pemantauan berkelanjutan.19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D) Massaputro Delly TP
油
Dokumen ini membahas percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia yang mencakup perencanaan, monitoring, dan evaluasi dalam mencapai bureaucratic yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ditekankan pentingnya penguatan budaya kerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perubahan dalam area manajemen, kelembagaan, dan sumber daya manusia. Tantangan yang dihadapi adalah rendahnya akuntabilitas, efisiensi, dan kompetensi di berbagai instansi pemerintah.Police governance index KEMITRAAN
Police governance index KEMITRAANReformasi Polri
油
Dokumen ini membahas Tata Kelola Perpolisian di Indonesia melalui indeks yang mengukur kinerja pemerintah, birokrasi, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi. Fokus utama adalah pada pengidentifikasian dan penilaian indikator yang terkait dengan efektivitas, transparansi, keadilan, dan efisiensi di setiap arena. Rekomendasi diberikan untuk perbaikan dalam transparansi, efektivitas, keadilan, dan efisiensi di sektor pemerintahan dan birokrasi.Ppt laporan Aktualisasi Habituasi Latsar CPNS 2019
Ppt laporan Aktualisasi Habituasi Latsar CPNS 2019temanna #LABEDDU
油
Laporan ini merangkum hasil kegiatan aktualisasi inventarisasi produk hukum berbasis digital di Biro Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini meliputi identifikasi produk hukum, pendokumentasian menjadi file digital, pengkategorian, pembuatan instrumen inventaris di Microsoft Excel, serta evaluasi dan komitmen tindak lanjut dengan pimpinan.Membangun Lembaga Think Tanks
Membangun Lembaga Think TanksDadang Solihin
油
Think tanks adalah organisasi yang menghasilkan penelitian yang berorientasi pada kebijakan untuk membantu pembuat kebijakan dan masyarakat mengambil keputusan mengenai isu-isu publik. Mereka berfungsi sebagai jembatan antara akademisi dan pembuat kebijakan, serta memiliki berbagai kategori afiliasi dan indikator efektivitas yang mengukur dampak dan kontribusi mereka terhadap kebijakan publik. Think tanks diharapkan untuk berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan antara pengetahuan dan kebijakan serta memanfatkan sumber daya manusia yang berkualitas.Deseminasi serang des 20
Deseminasi serang des 20National Research and Innovation Agency
油
Dokumen ini membahas kesejahteraan ASN berkinerja tinggi, metodologi penelitian, dan model sistem reward di berbagai institusi pemerintah. Fokus utama adalah pada evaluasi kinerja ASN dan kebijakan penghargaan yang adil serta layak. Terdapat analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tinggi serta rekomendasi untuk perbaikan sistem manajemen kinerja ASN.Analis Kebijakan dan Policy Think Tank
Analis Kebijakan dan Policy Think TankTri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen tersebut membahas pentingnya peran analis kebijakan dan lembaga pemikir kebijakan (policy think tank) pemerintah dalam menghubungkan pengetahuan dan kebijakan. Analis kebijakan dapat berperan sebagai perantara pengetahuan untuk mengolah informasi menjadi masukan kebijakan bagi pengambil keputusan. Upaya mengembangkan lembaga pemikir kebijakan pemerintah di Indonesia perlu dilakukanAgenda Kajian Administrasi Negara Berbasis Karakteristik dan Kebutuhan Wilaya...
Agenda Kajian Administrasi Negara Berbasis Karakteristik dan Kebutuhan Wilaya...Tri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen ini adalah agenda kajian administrasi negara yang berbasis karakteristik dan kebutuhan wilayah regional, diterbitkan oleh Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III (PKP2A III) LAN Samarinda pada tahun 2005. Fokus utama adalah pada pengembangan program kajian administrasi publik yang dapat menjawab tantangan di bidang pemerintahan dan pembangunan melalui analisis kebutuhan daerah. Terdapat juga penekanan pada pentingnya kolaborasi antar lembaga untuk meningkatkan efektivitas kajian dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan.Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA ...
Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA ...Tri Widodo W. UTOMO
油
Revitalisasi Kelitbangan LAN Dari Perspektif Metodologi Penelitian Administra...
Revitalisasi Kelitbangan LAN Dari Perspektif Metodologi Penelitian Administra...Tri Widodo W. UTOMO
油
Muatan Teknis Substantif KMKP -- Manajemen Kebijakan & Pembangunan Dalam Peni...
Muatan Teknis Substantif KMKP -- Manajemen Kebijakan & Pembangunan Dalam Peni...Tri Widodo W. UTOMO
油
Agenda Kajian Administrasi Negara Berbasis Karakteristik dan Kebutuhan Wilaya...
Agenda Kajian Administrasi Negara Berbasis Karakteristik dan Kebutuhan Wilaya...Tri Widodo W. UTOMO
油
Similar to Rancangan Penguatan LAN Bidang Kajian Kebijakan: Sebuah Pemikiran Awal (20)
Layanan Kedeputian I LAN
Layanan Kedeputian I LANPujiatmo Subarkah
油
Ringkasan: Dokumen tersebut membahas rencana kegiatan pengkajian kinerja kelembagaan dan sumber daya aparatur oleh Kedeputian I Lembaga Administrasi Negara untuk periode 2012-2014 dalam rangka peningkatan kualitas administrasi negara.Rancanga yuyun matriks
Rancanga yuyun matrikstemanna #LABEDDU
油
Dokumen ini menjelaskan tentang badan penelitian dan pengembangan daerah di kabupaten Wajo, termasuk struktur organisasi, visi, misi, dan nilai-nilai organisasi. Beberapa isu yang dihadapi mencakup kurangnya koordinasi antar lembaga, tumpang tindih kegiatan, dan partisipasi SKPD yang pasif dalam perumusan kegiatan litbang. Rancangan aktualisasi bertujuan untuk mengatasi isu-isu tersebut untuk mendukung pembangunan daerah.materi-sosialisasi-pelaksanaan-reformasi-birokrasi-62.pptx
materi-sosialisasi-pelaksanaan-reformasi-birokrasi-62.pptxjasminekusumaemail
油
Dokumen ini membahas pelaksanaan reformasi birokrasi di RSUD Kabupaten Buleleng, yang bertujuan untuk menciptakan aparatur sipil negara yang profesional dan akuntabel. Terdapat struktur tim yang mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai program reformasi, termasuk zona integritas dan pengendalian gratifikasi. Selain itu, sistem whistle blowing diimplementasikan untuk menangani pelanggaran dan memastikan akuntabilitas dalam pelayanan publik.Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Dalam Kerangka Penguatan SANKRI
Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Dalam Kerangka Penguatan SANKRITri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen ini membahas kegiatan dan prioritas Deputi KMKP dalam kajian manajemen kebijakan dan pelayanan untuk penguatan sistem administrasi negara di Indonesia. Fokus utamanya adalah pada reformasi birokrasi dan tata kelola, dengan penekanan pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Deputi KMKP berkomitmen untuk meningkatkan kualitas proses kajian dan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi para stakeholder.IKK Pemerintahan
IKK PemerintahanTri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya menetapkan indikator kinerja utama untuk mengukur kinerja instansi pemerintah. Dibahas pula pedoman umum dan karakteristik indikator kinerja utama, serta siklus manajemen kinerja instansi pemerintah. Diskusi juga menyinggung perlunya memiliki alternatif penilaian indikator kinerja selain yang diatur dalam peraturan, serta indikator kinerja yang sesuai dengan kondisi Kalimantan Timppt sempro seminar proposal skripsi 123si
ppt sempro seminar proposal skripsi 123siKelvinPolapa
油
Dokumen ini membahas implementasi kebijakan penilaian kinerja pegawai negeri sipil di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo, dengan fokus pada peningkatan produktivitas organisasi melalui evaluasi kinerja yang objektif dan terukur. Penilaian dilakukan berdasarkan prestasi kerja dan perilaku pegawai, namun terdapat kendala seperti kurangnya kemampuan komputer dan disiplin kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk menganalisis data terkait penilaian kinerja dan kendala yang dihadapi.Reformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi Pemda
Reformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi PemdaTri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen tersebut membahas tentang reformasi birokrasi pemerintahan daerah yang mencakup beberapa program utama seperti penataan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia aparatur, penataan regulasi dan deregulasi, serta penguatan budaya kerja.LAN Menatap Masa Depan
LAN Menatap Masa DepanTri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen ini membahas tantangan dan strategi untuk membentuk masa depan administrasi publik di Indonesia, dengan fokus pada inovasi, peningkatan kemampuan, dan transformasi kebijakan. Ditekankan pentingnya kolaborasi, penciptaan inovasi, serta pemanfaatan data dan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu, terdapat penekanan pada harapan untuk menciptakan model kerja yang lebih efektif dalam menghadapi perubahan demografi dan tuntutan era global.Sosialisasi JFAK - Kemenko Perekonomian 021221 Copy.pdf
Sosialisasi JFAK - Kemenko Perekonomian 021221 Copy.pdfSonnyAmeriansahSoeko
油
Dokumen ini membahas pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional analis kebijakan (JFak) di Indonesia, termasuk peran, tantangan, dan kebijakan yang berkaitan dengan fungsionalitas dan karier analis kebijakan. Terdapat penekanan pada pentingnya kebijakan berbasis bukti dan kualitas informasi untuk pengambilan keputusan, serta langkah-langkah untuk meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan karir. Selain itu, dokumen juga mencakup kebijakan administratif dalam penilaian angka kredit dan prosedur pengusulan kenaikan pangkat JFak.PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, DAN OBJEKTIVITAS AUDITOR.pptx
PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, DAN OBJEKTIVITAS AUDITOR.pptxAbdMuhaeminNabir
油
Dokumen ini membahas pengaruh kompetensi, independensi, dan objektivitas auditor terhadap kualitas audit di Sulawesi Selatan, dengan fokus pada inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit serta memberikan masukan untuk peningkatan audit. Metode yang digunakan mencakup survei, wawancara, dan analisis data untuk menguji hubungan kausal antara variabel-variabel tersebut.Kajian SPIP Kabupaten Kukar 4 nopember 2014
Kajian SPIP Kabupaten Kukar 4 nopember 2014Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
油
1. Tim peneliti PKP2A III LAN melakukan kajian terhadap implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyelenggaraan unsur Lingkungan Pengendalian sudah cukup memadai meskipun masih perlu peningkatan pada beberapa elemen.
3. Rekomendasi untuk meningkatkan penerapan PP 60 Tahun 2008 antara lain melakukan pengkajian terhadap26-Pengembangan Karier ASN.pptx
26-Pengembangan Karier ASN.pptxKang Ulil abshar
油
Dokumen tersebut membahas tentang pengembangan karier pegawai aparatur sipil negara. Terdapat penjelasan mengenai latar belakang, tujuan, dan prinsip-prinsip pengembangan karier PNS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...Kurniawan Saputra
油
Dokumen tersebut membahas upaya reformasi birokrasi dan regulasi di Indonesia untuk mencapai pemerintahan yang adil. Dibahas pula tantangan reformasi regulasi seperti ketiadaan perencanaan legislasi yang jelas dan kualitas draf peraturan perundang-undangan yang perlu ditingkatkan. Dokumen ini menyarankan langkah-langkah seperti membangun politik legislasi yang terarah dan proses legislasi yang terbuka untuk mencapai tujuan reformasi birokKajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil NegaraNational Institute of Administration Public
油
Laporan ini membahas hasil penelitian mengenai pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara di Kalimantan Timur. Penelitian ini menganalisis kondisi kompetensi manajerial dan sosio-kultural ASN di beberapa lokus seperti Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan Bontang. Hasilnya mengidentifikasi tantangan dan kesenjangan kompetensi tertentu serta merekomendasikan beberapa model pengembangan kompetensi sepertiSDS KE 10 TAHUN 2023.pptx.................
SDS KE 10 TAHUN 2023.pptx.................Irban11
油
Dokumen ini membahas Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang diadopsi oleh Kementerian PAN dan RB untuk menilai kualitas kebijakan publik dan mendorong partisipasi serta tata kelola yang baik. Meskipun IKK bertujuan untuk memperbaiki masalah kebijakan yang tumpang tindih dan minim bukti, tantangan terkait kualitas kebijakan masih ada. Proses evaluasi mencakup penilaian perencanaan, formulasi, implementasi, dan evaluasi efektivitas kebijakan dengan melibatkan berbagai stakeholder.materi-forkompanda-tingkat-kota-probiz-1925.pdf
materi-forkompanda-tingkat-kota-probiz-1925.pdfDevinGusnanda
油
Materi forkompanda tingkat kota proses bisnisMasukan saran sidang kelompok bidang pemerintahan
Masukan saran sidang kelompok bidang pemerintahan Frans Dione
油
Dokumen ini berisi tanggapan, masukan, dan saran mengenai program dan kegiatan pemerintah daerah DKI Jakarta, dengan fokus pada peran biro sebagai 'supporting staff' yang mendukung kinerja organisasi dan pelayanan publik. Penekanan diberikan pada pentingnya merumuskan program prioritas berdasarkan masalah yang dihadapi, serta perlunya sinkronisasi antara kegiatan yang diusulkan dengan prioritas pelayanan publik dan indikator kinerja utama. Selain itu, terdapat saran untuk mengevaluasi dan merampingkan kegiatan agar lebih efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran.PAPARAN PERSYARATAN UJI KOMPETENSI UJIKOM BKPK.pptx
PAPARAN PERSYARATAN UJI KOMPETENSI UJIKOM BKPK.pptxDyasNurikaPrastiwi
油
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopPaparan Sidang Tesis
Paparan Sidang TesisDoel Hadji Fadly
油
Analisis menunjukkan bahwa tingkat kematangan Unit Layanan Pengadaan Kementerian Agama Pusat berada pada level 1 (ad hoc) dimana proses-proses pengelolaan proyek masih dilakukan secara informal dan tidak terstruktur. Faktor-faktor seperti kurangnya dukungan sistem dan SDM berpengaruh terhadap rendahnya tingkat kematangan organisasi.Ad
More from Tri Widodo W. UTOMO (20)
Briefing Ayyamul Bidh Edisi Medio Juni 2025
Briefing Ayyamul Bidh Edisi Medio Juni 2025Tri Widodo W. UTOMO
油
Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, LAN RIMenjadi ASN Profesional untuk Indonesia Maju
Menjadi ASN Profesional untuk Indonesia MajuTri Widodo W. UTOMO
油
Disampaikan pada Orientasi PPPK Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan
Agats, 17 Juni 2025
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, LAN RI
Pembukaan Pelatihan Analisis Kebutuhan Bangkom
Pembukaan Pelatihan Analisis Kebutuhan BangkomTri Widodo W. UTOMO
油
Sambutan Pembukaan Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, LAN RI
pada
Pelatihan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi, diselenggarakan oleh Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik,
LAN RI
Samarinda, 17 Juni 2025Strategic Coaching for Leadership Development in Public Sector
Strategic Coaching for Leadership Development in Public SectorTri Widodo W. UTOMO
油
Disampaikan pada Seminar Nasional APCI dengan Tema Bridge to Transformation: The Strategic Role of Coaches as Enablers"
Jakarta, 15 Juni 2025
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, LAN RI
Sinergitas Pusat-Daerah dalam Implementasi Otonomi Daerah
Sinergitas Pusat-Daerah dalam Implementasi Otonomi DaerahTri Widodo W. UTOMO
油
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, LAN RI
Alumni FH UII Angkatan 1986
Disampaikan pada Talkshow Sinergitas Alumni UII dengan Pemkab Jepara dalam rangka Reuni Akbar UII se Jawa Tengah
Jepara, 13 Juni 2025
Manajemen Talenta dan Sistem Karir Pemda
Manajemen Talenta dan Sistem Karir PemdaTri Widodo W. UTOMO
油
Disampaikan pada Webinar Strategi Penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta Pemerintah Daerah, diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
12 Juni 2025
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, LAN RI
Multi Stakeholder Processes in Capacity Building for Civil Servants
Multi Stakeholder Processes in Capacity Building for Civil ServantsTri Widodo W. UTOMO
油
Dr. Tri Widodo W. Utomo
Participant, Training for Transformation Program: Building Multi-Stakeholder Competences in Public Administrations, MGG (Managing Global Governance) Training and Learning, HSC (Hamburg Sustainability Conference) Side Event
Hamburg - Germany, 2-6 June 2025
Kebijakan Bangkom ASN & Urgensi Penguatan Fasilitator
Kebijakan Bangkom ASN & Urgensi Penguatan FasilitatorTri Widodo W. UTOMO
油
Disampaikan pada Pelatihan Training of Trainer Calon Pengajar Kementerian Pekerjaan Umum
Jakarta, 19 Mei 2025
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH, MA
Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, LAN RI
Pembukaan Pelatihan Perencanaan Strategis
Pembukaan Pelatihan Perencanaan StrategisTri Widodo W. UTOMO
油
Sambutan Pembukaan Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, LAN RI
Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik
Lembaga Administrasi Negara RI
Samarinda, 28 April 2025
Stunting dan Urgensi Collaborative Governance
Stunting dan Urgensi Collaborative GovernanceTri Widodo W. UTOMO
油
Disampaikan pada acara Bedah Buku Collaborative Governance: Suatu Tinjauan Konseptual Model Collaborative Governance dan Implementasi Pencapaian SDGs pada Studi Intervensi Stunting di Pemerintah Daerah, di Politeknik STIA LAN Bandung
Bandung, 3 Juni 2025
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, Lembaga Administrasi Negara RI
Briefing Ayyamul Bidh Edisi Medio Bulan Mei
Briefing Ayyamul Bidh Edisi Medio Bulan MeiTri Widodo W. UTOMO
油
Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas LAN RIPelatihan Khusus JF Analis Kebijakan (KAK)
Pelatihan Khusus JF Analis Kebijakan (KAK)Tri Widodo W. UTOMO
油
Sambutan Pembukaan Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, LAN RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Jakarta, 29 April 2025
Briefing Tengah Bulan Ayyamul Bidh - April
Briefing Tengah Bulan Ayyamul Bidh - AprilTri Widodo W. UTOMO
油
Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, LAN RI
Jakarta, 16 April 2025
Pemimpin Pembelajar Untuk Indonesia Emas 2045
Pemimpin Pembelajar Untuk Indonesia Emas 2045Tri Widodo W. UTOMO
油
Disampaikan pada Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan IV Tahun 2025, BPSDM Jawa Barat
Cimahi, 14 April 2025
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, LAN RI
Jab. Fungsional Analis Kebijakan untuk Negeri
Jab. Fungsional Analis Kebijakan untuk NegeriTri Widodo W. UTOMO
油
Disampaikan pada Talkshow Pengembangan Policy Brief Berbasis Data, BSKAP Kemendikdasmen RI
Jakarta, 15 April 2025
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, LAN RI
Widyaiswara: Guru Bangsa & Pencerah Kehidupan
Widyaiswara: Guru Bangsa & Pencerah KehidupanTri Widodo W. UTOMO
油
Disampaikan pada Forum Konsolidasi Widyaiswara LAN
Jakarta, 20 April 2025
Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN LAN-RIKebijakan Bangkom dan Nilai-Nilai Dasar ASN
Kebijakan Bangkom dan Nilai-Nilai Dasar ASNTri Widodo W. UTOMO
油
Disampaikan untuk peserta Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS
Jakarta, 8 April 2025
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Bidang Kajian Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas LAN RI
Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN LAN-RI
Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN LAN-RITri Widodo W. UTOMO
油
Briefing Perdana
Jakarta, 24 Maret 2025
Sosialisasi Policy Brief Pengasuhan 1000 HPK
Sosialisasi Policy Brief Pengasuhan 1000 HPKTri Widodo W. UTOMO
油
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Kerjasama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN dengan LAN RIMemperkuat Karakter Pejuang bagi ASN Muda
Memperkuat Karakter Pejuang bagi ASN MudaTri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen ini membahas peran penting pemuda dalam sejarah dan peradaban, menekankan karakter positif yang harus dimiliki untuk mencapai potensi besar. Ditekankan bahwa cinta dan kecakapan harus bersinergi sebagai pendorong bagi pemuda untuk berinovasi dan berkorban demi bangsa. Selain itu, terdapat penekanan untuk generasi muda agar bertransformasi dan mengambil peran aktif dalam membangun masa depan.Ad
Rancangan Penguatan LAN Bidang Kajian Kebijakan: Sebuah Pemikiran Awal
- 1. Sebuah Pemikiran Awal Jakarta, 30 September 2013
- 2. Latar Belakang Sesuai dengan semangat reformasi yang menuntut efisiensi sumber daya aparatur dalam rangka optimalisasi tugas fungsi organisasi dan peningkatan kinerja, maka LAN telah melakukan TRANSFORMASI berupa restrukturisasi organisasi, yang membuat postur kelembagaan LAN lebih ramping dan efisien.
- 3. TujuanTransformasi Menciptakan sistem kelembagaan yang lebih terintegrasi (integrated institution), sehingga akan terbangun koordinasi internal yang lebih baik, penghematan sumber daya organisasi, serta memperkuat kinerja pelaksanaan tugas fungsi organisasi. Memperkaya fungsi LAN dibidang Inovasi Administrasi Negara, sehingga diharapkan dapat mempercepat proses reformasi administrasi (administrative reform) di Indonesia. LAN menjadi role model dalam reformasi birokrasi, khususnya penataan kelembagaan pemerintah Pusat dan Daerah.
- 4. Envtal Scanning Sistem Kebijakan Output kebijakan kurang bermutu & kurang mampu mencapai tujuannya sebagai instrumen negara untuk melayani & membangun kesejahteraan publik; kebijakan yang ada memiliki kemungkinan gagal (implementation failure) yang lebih besar karena tidak berbasis evidence. Kajian kebijakan di LAN diarahkan sebagai policy think tank bagi pemerintah. Kebijakan publik lebih didasarkan pada hasil kajian (research-based policy), dan dirumuskan dengan memperhatikan bukti nyata (evidence-based policy) Expecting Existing
- 5. Vision Statement Menjadi PolicyThinkTank Bagi Pemerintah Dalam Menghasilkan Kebijakan Publik yang Berkualitas Melalui Pengembangan Evidence-based Policy
- 6. Mission Statement Menghasilkan kajian dan rekomendasi kebijakan yg sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan di bidang reformasi administrasi, desentralisasi dan otonomi daerah, serta sistem dan HAN; Menyelenggarakan fasilitasi dan advokasi kebijakan di bidang reformasi administrasi, desentralisasi dan otonomi daerah, serta sistem dan HAN; Melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang reformasi administrasi, desentralisasi dan otonomi daerah, serta sistem dan HAN; Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kebijakan; Membangun policy networking.
- 7. Issu Strategis & Agenda Prioritas Percepatan Reformasi Administrasi; Penguatan Kapasitas Desentralisasi; Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan; Pengembangan SDM Analis Kebijakan; Pelembagaan Nilai-nilai Dasar ASN; Penguatan SANKRI untuk Memperkokoh NKRI; Penataan Sistem dan Pembudayaan HAN, dst.
- 8. Indikator Kinerja Level 1 LAN Indeks kemanfaatan hasil kajian; Indeks kualitas/kapasitas kebijakan publik; Indeks efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Deputi Jumlah instansi yang memanfaatkan / menerapkan hasil kajian; Persentase Kebijakan/regulasi K/L/Pemda yang disusun/direvisi atas rekomendasi/konsultasi/advokasi kajian; Persentase kebutuhan K/L/Pemda yang terpenuhi atau masalah K/L/Pemda yang dipecahkan atas rekomendasi hasil kajian; Indeks kualitas hasil kajian.
- 9. Indikator Kinerja Level 2 Eselon II Pusat Kajian Reformasi Administrasi Pusat Kajian Desentralisasi & Otda Pusat Kajian Sistem dan HAN Pusat Pembinaan Jafung AK Jumlah laporan hasil kajian Jumlah issu kebijakan yang dijadikan obyek kajian Jumlah instansi yang menerima hasil kajian Jumlah laporan hasil kajian Jumlah issu kebijakan yang dijadikan obyek kajian Jumlah instansi yang menerima hasil kajian Jumlah laporan hasil kajian Jumlah issu kebijakan yang dijadikan obyek kajian Jumlah instansi yang menerima hasil kajian Jumlah Penambahan Jafung AK Persentase instansi yang memiliki Jafung AK Jumlah Jafung AK yang telah mengikuti Diklat Analis Kebijakan
- 10. Roadmap Kajian Kebijakan 2013-2015 Peningkatan kapasitas peneliti Pengembangan sistim penjaminan kualitas kajian Konsolidasi hasil kajian untuk pembaharuan kebijakan 2013 2015 2014
- 11. Aksi Jangka Pendek Penguatan metodologi penelitian; Diversifikasi produk (output) setiap kegiatan: Laporan Kajian; Policy Paper; Policy Brief; Artikel Populer (koran, majalah, website) Menetapkan kajian payung (flagship) yang dijalankan secara bersama oleh banyak Pusat Kajian dengan pendekatan & perspektif yang berbeda. Jaminan kualitas hasil kajian secara berjenjang, dan melibatkan pakar eksternal.
- 12. Bersama LAN Kita Sambut Masa Keemasan Birokrasi Indonesia !!