More Related Content
What's hot (20)
Similar to Rancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinan (20)
More from Moh TP (14)
Recently uploaded (6)
Rancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinan
- 1. BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR : KPTS/ / /Huk TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2015 BUPATI POLEWALI MANDAR, Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan penurunan persentase kemiskinan serta menjamin Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang tepat sasaran, maka perlu untuk membuat pedoman pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2015; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati; Mengingat : 1. Pasal 34 ayat ..... Undang-Undang Dasar 1945 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 2. 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; 11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337); 13. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 Nomor 13); 14. Instruksi Bupati Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2015 KESATU : Pedoman pelaksanaan ini merupakan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Polewali Mandar untuk melaksanakan program / kegiatan dengan fokus sasaran secara individu atau rumah tangga miskin; KEDUA : Data yang menjadi acuan dalam menetapkan sasaran masyarakat miskin adalah data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin basis data Program Perlindungan Sosial (PPLS) TNP2K Tahun 2013; (ADA DATA TERBARU DI SOSNAKERTRANS)
- 3. KETIGA : SKPD dalam melakukan intervensi terhadap data PPLS TNP2K Tahun 2013 dapat melakukan analisa dan validasi kelayakan data RTS-PM berdasarkan kondisi sosial ekonomi calon penerima manfaat program/kegiatan; KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2015 di Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing serta sumber dana lain yang sah dan dibenarkan menurut peraturan dan perundang- undangan yang berlaku ; KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Polewali Pada Tanggal, Februari 2015 ril 2 BUPATI POLEWALI MANDAR, ANDI IBRAHIM MASDAR
- 4. LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR : TANGGAL : PEDOMAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2015 I. PENDAHULUAN 1.1. Gambaran Umum Kemiskinan Nasional Strategi pertama dalam percepatan penanggulangan kemiskinan nasional adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan. Perlindungan sosial terdiri atas bantuan sosial dan sistem jaminan sosial. Batuan sosial diberikan kepada mereka yang sangat rentan, seperti mereka yang hidup dalam kemiskinan absolut, cacat, lanjut usia, atau mereka yang hidup di daerah terpencil. Perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat dalam menghadapi goncangan (shocks) dalam kehidupan mereka, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana dan sebagainya. Tingginya tingkat kerentanan menyebabkan tingginya kemungkinan penduduk menjadi miskin. Beberapa program bantuan sosial nasional untuk mereka yang berada sedikit diatas garis kemiskinan agar tidak kembali menjadi miskin antara lain : 1) Program Keluarga Harapan (PKH) 2) Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) 3) Bantuan Pendidikan untuk Keluarga Miskin 4) Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Strategi kedua adalah meningkatkan akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. Disisi lain, peningkatan akses terhadap pelayanan dasar mendorong peningkatan investasi modal manusia (human capital). Strategi ketiga adalah upaya memberdayakan penduduk miskin dalam rangka meningkatkan efektifitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk tidak memperlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai objek pembangunan. Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali kedalam kemiskinan. Dengan melakukan pemberdayaan masyarakat diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan dapat memanfaatkan potensi masyarakat yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat miskin di masing-masing daerah. ......... produktifitasnya...................
- 5. Strategi keempat adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (inclusive growth). Ketiga strategi diatas tidak dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya lingkungan ekonomi yang mendukung. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya dan dapat mengurangi kemiskinan secara berarti. Untuk itu, mendorong usaha mikro kecil dan menengah merupakan kunci dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Selain itu, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas perlu diberikan perhatian lebih besar kepada sektor perdesaan dan pertanian. Daerah perdesaan dan sektor pertanian merupakan tempat dimana penduduk miskin terkonsentrasi. Dengan demikian, pengembangan perekonomian perdesaan dan sektor pertanian memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan penciptaan kesempatan kerja dalam jumlah besar dan pengurangan kemiskinan secara berarti. 1.2. Gambaran Kemiskinan Polewali Mandar Jumlah penduduk Kabupaten Polewali Mandar tahun 2013 berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Tahun 2014 adalah 412.122 Jiwa, dengan persentase Penduduk Miskin sebesar 18,02 % atau 74.500 Jiwa dan merupakan yang tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat, dan dalam lima tahun terakhir persentase penduduk miskin Kabupaten Polewali Mandar terus menurun dengan laju penurunan sebesar 0,71% per tahun. Jika laju penurunan terus berlangsung seperti ini dan tidak ada kondisi yang luar biasa, maka Kabupaten Polewali Mandar hanya dapat memproyeksikan target penurunan persentase penduduk miskin pada tahun 2015 sekitar 16,06%, padahal dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar 2014 – 2019 ditargetkan persentase penduduk miskin Kabupaten Polewali Mandar menurun hingga mencapai 15,13 % pada tahun 2015 dan 10,92 % pada akhir periode RPJMD Tahun 2019 mendatang.
- 6. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan strategi yang dan langkah-langkah yang tepat, terukur, sinergi dan terpadu antar sektor dalam upaya percepatan penurunan persentase penduduk miskin melalui program / kegiatan penanggulangan kemiskinan yang termasuk didalamnya adalah bagaimana memastikan dan menjamin bahwa penerima manfaat pembangunan merupakan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan untuk memastikan dan menjamin bahwa target dan sasaran intervensi penerima manfaat pada setiap program/kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah tepat pada sasaran khususnya yang berbasis individu/rumah tangga dan atau secara berkelompok. II. MAKSUD DAN TUJUAN (Sesuaikan dengan Strategy) Maksud dari penyusunan pedoman ini adalah untuk memberikan arahan kepada SKPD dalam melaksanakan program / kegiatannya agar fokus terhadap individu atau rumah tangga miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah, sedangkan tujuannya antara lain : 1) Mempercepat penurunan jumlah warga miskin; 2) Menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin dalam menikmati pembangunan daerah; 3) Menjamin program/kegiatan penanggulangan kemiskinan tepat sasaran kepada warga miskin; 4) Menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi program dan kegiatan Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pusat, dalam penanggulangan kemiskinan III. SASARAN Sasaran penyusunan pedoman ini adalah tersedianya acuan pelaksanaan program / kegiatan SKPD yang bermuara Terwujudnya Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan Menuju Masyarakat Polewali Mandar yang Sejahtera melalui fokus pada intervensi Rumah Tangga Miskin baik secara individu maupun secara kelompok. IV. HASIL YANG DIHARAPKAN (harmonis dengan strategi) Melalui pedoman pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan ini diharapkan dapat memberikan hasil berupa : 1) Tercapainya target penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan dalam RPJMD 2014- 2019. 2) Terlaksananya program / kegiatan SKPD yang mempedomani basis data TNP2K dalam menetapkan individu atau rumah tangga sasaran penerima manfaat. 3) Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dapat dipastikan mendapatkan bantuan dan pembinaan dari program/kegiatan pemerintah selain Bantuan Perlindungan Sosial.
- 7. V. METODE PELAKSANAAN 5.1. Perencanaan Setiap SKPD berdasarkan sektornya masing-masing melakukan pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat miskin berdasarkan : 1) Klasifikasi utama penduduk miskin yang ditetapkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) antara lain : a) Rumah Tangga dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan b) Jumlah anak tidak bersekolah c) Bekerja atau Tidak Bekerja d) Lapangan Pekerjaan e) Kecacatan f) Status penguasaan bangunan tempat tinggal g) Sumber Air Minum h) Penggunaan fasilitas tempat buang air besar i) Tempat pembuangan akhir tinja j) Sumber penerangan utama k) Penyakit kronis 2) Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. 3) Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Permasalahan dan indikator kemiskinan tersebut diatas dijadikan sebagai isu strategis masing-masing SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk dibuatkan target dan sasaran utama dalam menyusun perencanaan pembangunan sektoral. 5.2. Pengorganisasian Kantong utama masyarakat miskin berada di wilayah perdesaan, oleh karena itu sebelum melaksanakan program / kegiatan penanggulangan kemiskinan yang berbasis data PPLS TNP2K, maka setiap SKPD terlebih dahulu mengorganisasikan rencana pelaksanaan kegiatan diantaranya melalui koordinasi dan komunikasi dengan SKPD terkait, melibatkan aparat pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan/desa serta tokoh masyarakat guna melakukan seleksi dan rekonfirmasi terhadap kondisi sosial ekonomi calon penerima manfaat. 5.3. Pelaksanaan Dalam pelaksanaan program / kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan target dan sasaran individu / rumah tangga miskin, maka guna menjamin transparansi dan akuntabilitas bahwa sasaran yang di intervensi sudah tepat, SKPD pelaksana program / kegiatan membuatkan dokumen berupa daftar kelompok sasaran penerima manfaat.
- 8. Dokumen / daftar tersebut yang biasanya juga merupakan lampiran pertanggungjawaban kegiatan diklasifikasikan sebagai berikut : 1) Kegiatan dengan Sasaran Individu/Rumah Tangga KOP SKPD NAMA KEGIATAN .......................................... TAHUN ANGGARAN 2015 Hari / Tanggal : No. No. KPS/KTP Nama Lengkap Alamat Bantuan Perlindungan Sosial Lain Tanda Tangan (1) (2) (3) (4) (5) (6) Keterangan : Kolom (1) : Nomor Urut Kolom (2) : Nomor Kartu Perlindungan Sosial (KPS) Kolom (3) : Nama Lengkap sesuai dengan nama yang tertera di KPS Kolom (4) : Alamat Lengkap sesuai dengan alamat yang tertera di KPS Kolom (5) : Diisi Bantuan Perlindungan Sosial lain yang diterima oleh yang bersangkutan misalnya : Menerima Bantuan Siswa Miskin, atau Menerima Bantuan PKH Kolom (6) : Tanda Tangan 2) Kegiatan dengan Sasaran Kelompok Masyarakat KOP SKPD NAMA KEGIATAN .............................................. TAHUN ANGGARAN 2015 Hari/ Tanggal : No. Nama Lengkap Nama Kelompok Alamat Bantuan Perlindungan Sosial (No.KPS/KTP) Tanda Tangan -1- -2- -3- -4- -5- -6- Kolom (1) : Nomor Urut Kolom (2) : Nama Lengkap sesuai KTP (Bukan Nama Alias) Kolom (3) : Nama Kelompok sesuai dengan Keputusan Bupati Polewali Mandar Kolom (4) : Alamat Lengkap sesuai dengan alamat yang tertera di KTP Kolom (5) : Di isi jika ada anggota kelompok / peserta yang terdata menerima bantuan Perlindungan Sosial misalnya : Menerima Bantuan Raskin, dan atau Menerima Bantuan Siswa Miskin, dan atau Menerima Bantuan PKH Kolom (6) : Tanda Tangan
- 9. ---------- KEAKSARAAN FUNGSIONAL --------- 5.4. Monitoring dan Evaluasi Guna mengukur capaian dan target percepatan penanggulangan kemiskinan, maka akan dilakukan monitoring dan evaluasi dengan metode : 1) Monitoring Dokumen SKPD menyampaikan dokumen daftar sasaran penerima manfaat program/ kegiatan yang telah dilakukan kepada Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Polewali Mandar Cq. Bidang Ekonomi Bappeda per triwulan setiap tanggal 1 s/d 7 tiap bulan setelah triwulan berakhir. 2) Monitoring Lapangan Anggota TKPK Kabupaten Polewali Mandar bersama-sama dengan SKPD melakukan monitoring lapangan terkait program / kegiatan penanggulagan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh SKPD. 3) Rapat Evaluasi Tim Sekretariat TKPK Kabupaten Polewali Mandar menfasilitasi rapat evaluasi dan masing-masing SKPD melaporkan pelaksanaan program / kegiatan penanggulangan kemiskinan kepada Wakil Bupati Polewali Mandar selaku Ketua TKPK melalui Rapat TKPK yang akan dilaksanakan per triwulan.