Makalah ini membahas sistem pemerintahan di Indonesia. Terdapat definisi pemerintahan, organisasi sistem pemerintahan baik secara horizontal maupun vertikal, macam-macam sistem pemerintahan, dan kelebihan serta kekurangan sistem pemerintahan di Indonesia. Makalah ini juga membandingkan sistem pemerintahan parlementer dan presidensial.
Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial di mana kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden yang tidak bertanggung jawab kepada lembaga legislatif. Prinsip-prinsip sistem ini diatur dalam UUD 1945.
Dokumen tersebut membahas sistem pemerintahan di Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Secara garis besar dibahas tentang perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer pasca kemerdekaan hingga saat ini yang menerapkan demokrasi pancasila.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan Indonesia dan peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Secara garis besar dibahas tentang tiga sistem pemerintahan yaitu presidensial, parlementer, dan campuran, serta perubahan struktur ketatanegaraan Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 yang menerapkan sistem kedaulatan rakyat.
Sistem pemerintahan Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sejak kemerdekaan. Awalnya menganut sistem presidensial, kemudian beralih ke sistem parlementer hingga kembali ke sistem presidensial di bawah Orde Baru. Reformasi membawa perubahan dengan memperkuat demokrasi dan membatasi kekuasaan presiden.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Secara garis besar membahas tentang pengertian sistem pemerintahan, klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer, pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia sebelum dan sesudah amandemen, serta perbedaan sistem pemerintahan Indonesia dengan negara lain."
Gambaran umum sistem pemerintahan Indonesiarizqialfadly
油
Dokumen tersebut membahas sistem pemerintahan Indonesia sebelum amandemen UUD 1945. Secara ringkas, sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial di mana Presiden memegang peranan sebagai kepala negara dan pemerintahan. Kekuasaan tertinggi berada pada MPR yang mengangkat dan memberhentikan Presiden. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR dan memiliki kekuasaan yang luas.
SISTEM PEMERINTAHAN
Di Indonesia sistem pemerintahan yang di anut adalah SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL sebagai pengganti dari sistem parlementer yang pernah berlaku di indonesia.
sebelum kita membahas sistem pemerintahan yang berlaku di indonesia, apasih yang dimaksud sistem pemerintahan?
Sistem pemerintahan adalah keseluruhan dari susunan atau tatanan yang teratur dari lembaga - lembaga negara yang berkaitan satu sama lainnya baik secara langsung atau tidak langsung menurut suatu rencana atau pola untuk mencapai tujuan negara.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan dan bentuk-bentuk pemerintahan menurut para ahli seperti Aristoteles, Plato, dan Polybios. Juga dibahas pelaksanaan sistem pemerintahan di Kanada dan Argentina. Kanada menerapkan sistem federal demokrasi dengan pemerintahan konstitusional monarki, sedangkan Argentina menerapkan sistem presidensial federal dengan pemerintahan republik.
Dokumen tersebut membahas sistem pemerintahan di berbagai negara dengan menjelaskan pengertian pemerintahan, bentuk pemerintahan klasik, sistem pemerintahan parlementer dan presidensial, serta contoh penerapannya di Amerika Serikat, Inggris, dan Republik Rakyat Cina. Selanjutnya dibahas sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen.
Dokumen tersebut membandingkan sistem pemerintahan beberapa negara seperti Indonesia, Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Iran, India, dan Cina. Dokumen tersebut menjelaskan pengelompokan sistem pemerintahan, profil sistem pemerintahan Indonesia, dan kelebihan serta kelemahan pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia.
Sistem pemerintahan Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sejak kemerdekaan. Awalnya menganut sistem presidensial, kemudian beralih ke sistem parlementer hingga kembali ke sistem presidensial di bawah Orde Baru. Reformasi membawa perubahan dengan memperkuat demokrasi dan membatasi kekuasaan presiden.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Secara garis besar membahas tentang pengertian sistem pemerintahan, klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer, pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia sebelum dan sesudah amandemen, serta perbedaan sistem pemerintahan Indonesia dengan negara lain."
Gambaran umum sistem pemerintahan Indonesiarizqialfadly
油
Dokumen tersebut membahas sistem pemerintahan Indonesia sebelum amandemen UUD 1945. Secara ringkas, sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial di mana Presiden memegang peranan sebagai kepala negara dan pemerintahan. Kekuasaan tertinggi berada pada MPR yang mengangkat dan memberhentikan Presiden. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR dan memiliki kekuasaan yang luas.
SISTEM PEMERINTAHAN
Di Indonesia sistem pemerintahan yang di anut adalah SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL sebagai pengganti dari sistem parlementer yang pernah berlaku di indonesia.
sebelum kita membahas sistem pemerintahan yang berlaku di indonesia, apasih yang dimaksud sistem pemerintahan?
Sistem pemerintahan adalah keseluruhan dari susunan atau tatanan yang teratur dari lembaga - lembaga negara yang berkaitan satu sama lainnya baik secara langsung atau tidak langsung menurut suatu rencana atau pola untuk mencapai tujuan negara.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan dan bentuk-bentuk pemerintahan menurut para ahli seperti Aristoteles, Plato, dan Polybios. Juga dibahas pelaksanaan sistem pemerintahan di Kanada dan Argentina. Kanada menerapkan sistem federal demokrasi dengan pemerintahan konstitusional monarki, sedangkan Argentina menerapkan sistem presidensial federal dengan pemerintahan republik.
Dokumen tersebut membahas sistem pemerintahan di berbagai negara dengan menjelaskan pengertian pemerintahan, bentuk pemerintahan klasik, sistem pemerintahan parlementer dan presidensial, serta contoh penerapannya di Amerika Serikat, Inggris, dan Republik Rakyat Cina. Selanjutnya dibahas sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen.
Dokumen tersebut membandingkan sistem pemerintahan beberapa negara seperti Indonesia, Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Iran, India, dan Cina. Dokumen tersebut menjelaskan pengelompokan sistem pemerintahan, profil sistem pemerintahan Indonesia, dan kelebihan serta kelemahan pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia.
MODUL AJAR DEEP LEARNING BAHASA INDONESIA KELAS 2 CP 032 REVISI 2025 KURIKULU...AndiCoc
油
Modul Pembelajaran Deep Learning (Pembelajaran Mendalam) Bahasa Indonesia Kelas 2 Kurikulum Merdeka Revisi CP 032 Tahun 2025/2026
Capaian Pembelajaran: Peserta didik mampu bersikap menjadi pembaca dan pemirsa yang menunjukkan minat terhadap teks yang dibaca atau dipirsa. Peserta didik mampu membaca kata-kata yang dikenali sehari-hari dengan fasih. Peserta didik mampu memahami informasi dari bacaan dan tayangan yang dipirsa tentang diri dan lingkungan, narasi imajinatif, dan puisi anak. Peserta didik mampu memaknai kosakata baru dan/atau kosakata Bahasa Indonesia serapan dari bahasa daerah dari teks yang dibaca atau tayangan yang dipirsa dengan bantuan ilustrasi.
Tujuan Pembelajaran:
1.1 Menyebutkan kembali informasi dalam puisi
1.2 Menemukenali berbagai jenis perasaan.
1.3 Menyebutkan fungsi tanda baca titik.
1.4 Mempresentasikan informasi tentang mimik berbagai perasaan.
1.5 Menceritakan perasaannya terkait pengalaman pribadi dengan suara yang jelas dan penekanan intonasi.
1.6 Menggunakan tanda baca titik dan huruf kapital dalam menulis kalimat
Materi Kelas Orang Tua dan Keluarga - OTK 2025SABDA
油
Siapa sebenarnya orang tua dan anak menurut pandangan Alkitab? Bagaimana peran orang tua dalam membimbing anak-anak dan generasi selanjutnya kepada Kristus?
Silahkan akses arsip kelas SABDA MLC lainnya di situs:
live.sabda.org
pesta.org
dan YouTube Channel:
SABDA Alkitab
Peran Aktif Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buton Tahu...laodemuhamadarifin82
油
Peran aktif pemilih pemula dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2024 sangat penting dalam menentukan arah pembangunan dan keberlanjutan daerah. Pemilih pemula, yang biasanya terdiri dari generasi muda usia 17 hingga 21 tahun, merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak suara berdasarkan ketentuan undang-undang pemilu di Indonesia. Keterlibatan mereka dalam proses demokrasi tidak hanya sebagai simbol partisipasi politik, tetapi juga sebagai kekuatan yang berpengaruh dalam menentukan calon pemimpin yang mampu mewakili aspirasi dan kebutuhan anak muda serta masyarakat umum di Kabupaten Buton.
Dalam konteks Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2024, peran aktif pemilih pemula sangat strategis. Mereka dapat memberikan suara yang menentukan peluang kemenangan calon yang memiliki visi dan misi yang relevan dengan tantangan dan peluang pembangunan daerah. Selain itu, partisipasi mereka dapat meningkatkan kualitas demokrasi dengan mendorong calon pejabat publik agar lebih memperhatikan program-program yang bersentuhan langsung dengan aspek pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, serta pengembangan budaya dan pariwisata yang potensial di daerah tersebut.
Keberhasilan pemilih pemula dalam menggunakan hak suaranya secara aktif juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman mereka terhadap proses demokrasi, visi-misi calon, serta pentingnya memilih yang terbaik demi kemajuan daerah. Oleh karena itu, peran pendidikan politik, sosialisasi pemilu, dan strategi kampanye yang sesuai dengan karakteristik pemilih muda sangat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi mereka. Penyediaan informasi yang transparan dan mudah diakses, seperti melalui media sosial, seminar, maupun diskusi publik, dapat membantu pemilih pemula memahami candidates dan isu-isu penting dalam pemilihan.
Selain itu, partisipasi pemilih pemula dapat membantu membangun tren positif dalam pelaksanaan pemilu yang bersih dan bebas dari politik uang serta hoaks. Mereka diharapkan menjadi agen perubahan yang cerdas dan bertanggung jawab, mampu menilai calon berdasarkan program dan integritasnya, bukan hanya faktor emosional atau militan. Dengan memperkuat keterlibatan mereka, pemilu di Buton Tahun 2024 dapat berlangsung secara lebih demokratis, adil, dan berintegritas.
Adapun tantangan yang dihadapi dalam mendorong partisipasi aktif pemilih pemula meliputi minimnya pengetahuan mereka tentang politik, pengaruh lingkungan sosial, serta ketidakpercayaan terhadap proses politik. Oleh karena itu, kolaborasi berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta media massa, sangat diperlukan untuk membangun kesadaran dan motivasi pemilih muda agar paham akan hak dan kewajibannya dalam demokrasi.
MODUL PEMBELAJARAN DEEP LEARNING SENI MUSIK KELAS 2 CP 032 REVISI 2025 KURIKU...AndiCoc
油
Modul Pembelajaran Deep Learning (Pembelajaran Mendalam) Seni Musik Kelas 2 Kurikulum Merdeka Revisi CP 032 Tahun 2025/2026
Fase : A
Kelas / Semester : II (Dua) / I (Ganjil)
Unit 1 : Apresiasi dan Eksplorasi Bunyi
Kegiatan Belajar 1 : Peduli Bunyi
Tujuan Pembelajaran:
1.1 Mengenal berbagai jenis bunyi yang ada di lingkungan sekitar.
1.2 Memahami sumber dan fungsi bunyi dalam kehidupan sehari-hari.
1.3 Menciptakan bunyi menggunakan berbagai benda agar mendapatkan pengalaman artistik dan rasa estetik
1.4 Bereksperimen dengan kombinasi bunyi untuk menghasilkan karya sederhana.
MODUL PEMBELAJARAN DEEP LEARNING BAHASA INDONESIA KELAS 2 CP 032 REVISI 2025 ...AndiCoc
油
MODUL PEMBELAJARAN DEEP LEARNING BAHASA INDONESIA KELAS 2 CP 032 REVISI 2025 KURIKULUM MERDEKA SEMESTER 1 DAN 2
Modul Pembelajaran Deep Learning (Pembelajaran Mendalam) Bahasa Indonesia Kelas 2 Kurikulum Merdeka Revisi CP 032 Tahun 2025/2026
Kelas / Semester : II (Dua) / I (Ganjil)
Tahun Pelajaran : 2025 / 2026
Bab I : Mengenal Perasaan
Capaian Pembelajaran: Peserta didik mampu bersikap menjadi pembaca dan pemirsa yang menunjukkan minat terhadap teks yang dibaca atau dipirsa. Peserta didik mampu membaca kata-kata yang dikenali sehari-hari dengan fasih. Peserta didik mampu memahami informasi dari bacaan dan tayangan yang dipirsa tentang diri dan lingkungan, narasi imajinatif, dan puisi anak. Peserta didik mampu memaknai kosakata baru dan/atau kosakata Bahasa Indonesia serapan dari bahasa daerah dari teks yang dibaca atau tayangan yang dipirsa dengan bantuan ilustrasi.
Tujuan Pembelajaran:
1.1 Menyebutkan kembali informasi dalam puisi
1.2 Menemukenali berbagai jenis perasaan.
1.3 Menyebutkan fungsi tanda baca titik.
1.4 Mempresentasikan informasi tentang mimik berbagai perasaan.
1.5 Menceritakan perasaannya terkait pengalaman pribadi dengan suara yang jelas dan penekanan intonasi.
1.6 Menggunakan tanda baca titik dan huruf kapital dalam menulis kalimat
Materi Keorganisasian dalam PPAB GMNI oleh ZulzamanZulzaman GMNI
油
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) adalah organisasi mahasiswa yang didirikan pada 23 Maret 1954 di Surabaya, hasil dari peleburan tiga organisasi mahasiswa yaitu Gerakan Mahasiswa Marhaenis (GMM), Gerakan Mahasiswa Merdeka (GMM), dan Gerakan Mahasiswa Demokrat Indonesia (GMDI). Ketiga organisasi tersebut berazaskan Marhaenisme, ajaran Bung Karno yang menekankan pada perjuangan kaum Marhaen atau rakyat kecil.
2. Sistem = suatu keseluruhan yang
terdiri atas beberapa bagian yang
mempunyai hubungan fungsional.
Pemerintahan dalam arti luas =
pemerintah/lembaga-lembaga
negara yang menjalankan segala
tugas pemerintah baik sebagai
lembaga eksekutif, legislatif
amaupun yudikatif.
SISTEMPEMERINTAHAN
4. SISTEM PEMERINTAHAN
PRESIDENSIAL
Merupakan sistem pemerintahan di
mana kepala pemerintahan dipegang
oleh Presiden dan pemerintah tidak
bertanggung jawab kepada Parlemen
(Legislatif).
CIRI-CIRI:
1. Pemerintahan Presidensial didasarkan pada
prinsip pemisahan kekuasaan.
2. Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan
untuk menyatu dengan legislatif
3. Kabinet bertanggung jawab kepada
Presiden.
4. Eksekutif dipilih melalui pemilu.
Menteri
bertanggung
jawab kepada
Presiden karena
Presiden
berkedudukan
sebagai kepala
negara sekaligus
kepala
pemerintahan.
5. Sistem pemerintahan
parlementer
CIRI-CIRI:
Pemerintahan Parlemen
didasarkan pada prinsip pembagian
kekuasaan.
Adanya tanggung jawab yang
saling menguntungkan antara
legislatif dengan eksekutif, dan atar
presiden dan kabinet.
Eksekutif dipilih oleh kepala
pemerintahan dengan persetujuan
legislatif.
Merupakan suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah
(eksekutif) bertanggung jawab kepada Parlemen. Dalam
sistem pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan
yang besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan
pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan perdana
menteri bertanggung jawab kepada parlemen.
Contoh Negera : Prancis, Inggris, India, dsb
6. Sistempemerintahancampuran
DALAM SISTEM PEMERINATAH INI
DIAMBIL HAL-HALYANG TERBAIK
DARI SISTEM PEMERINTAHAN
PRESIDENSIAL DAN SISTEM
PEMERINTAHAN PARLEMEN. SELAIN
MEMILIKI PRESIDEN SEBAGAI
KEPALA NEGARA, JUGA MEMILIKI
PERDANA MENTERI SEBAGAI KEPALA
PEMERINTAHAN.
CONTOH NEGARA PERANCIS.
9. Kelebihan dan kekurangan Sistem
Pemerintahan Campuran
No Kelebihan Kekurangan
1 Bahwa pada setiap masalah negara,
rakyat langsung ikut serta
menanggulanginya. Keuntungan lain
ialah bahwa kedudukan pemerintah itu
stabil sehingga pemerintah akan
memperoleh pengalaman yang baik
dalam menyelenggarakan kepentingtan
rakyatnya.
Bahwa tidak setiap masalah mampu
diselesaikan oleh rakyat karena untuk
mengatasinya perlu pengetahuan yang
cukup yang harus dimiliki oleh rakyat itu
sendiri
2 Kelebihannya,rakyatmemegangperanan. Sistem ini tak bisa dilaksanakan jika
terdapat banyak perbedaan paham antara
rakyat dan eksekutif menyangkut kebijakan
politik
3 Sistem ini pemerintahan lebih tegas dan
lebih kompoten
Adanya ketidak jelasan otoritas pemerintah
yang dapat menimbulkan perpecahan
12. SUBSistemAMINISTRASINEGARA
Tujuan
Sistem penyelanggaraan negara dan pemerintahan
mewujudkan tujuan negara sebagaimana disebutkan
dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1995
Manusia
Seluruh aparatur negara dan pejabat dalam lembaga
pemerintah/ eksekutif beserta seluruh rakyat
Penyelenggaraan keseluruahan kekuasaan pemerintahan,
yang dibedakan menjadi tugas umum pemerintahan dan
tugas pembangunan
13. Lanjutan
Kerjasama
Keterlibatan seluruh aparatur negara atau pemerintah dan
seluruh jajaran aparatur pemerintahan beserta seluruh rakyat
dari seluruh wilayah negara mengandung pengertian keharusan
adanya kerjasama.
Sarana
Segenap daya dan dana yang ada secara nasional, dalam arti
yang dimiliki pemerintah, maupun senegap rakyat. Dalam
rangka pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi
tersebut, fungsi pelayanan aparatur negara haruslah diartikan
secara luas sehingga mencakup pengayoman.
14. Teori-Teori Fungsi Negara
John Locke
Fungsi Legislatif
Fungsi Eksekutif
Fungsi Federatif
Montesqiueu
Fungsi Legislatif
Fungsi Eksekutif
Fungsi Federatif
Trias
Politica
Theory
Distributio
n of Power
15. Bentuk Negara
Jumlah Orang
Memerintah Ideal Declaine
Satu Monarki Tirani
Beberapa Aristokrasi Oligarki
Banyak Politeia Demokrasi
Tabel Bentuk Negara Aristoteles