More Related Content
Similar to Strategi dan Kebijakan Penanganan Kumuh Provinsi Kepulauan Riau.pdf (20)
Recently uploaded (8)
Strategi dan Kebijakan Penanganan Kumuh Provinsi Kepulauan Riau.pdf
- 1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENANGANAN KAWASAN KUMUH PROVINSI KEPULAUAN RIAU Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau Batam, 09 Maret 2023 pupr_permukiman_kepri bppw_kepri@pu.go.id Disampaikan oleh: Kepala Seksi Pelaksana Wilayah II Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau Indra Setiady, S.T.
- 2. OUTLINE 01 STRUKTUR ORGANISASI LANDASAN NORMATIF 02 04 ARAHAN PRIORITAS TAHUN 2024 05 KONDISI EKSISTING PENANGANAN KUMUH DI KEPULAUAN RIAU KEBIJAKAN NASIONAL 03 06 KEGIATAN TA 2022 DAN RENCANA TA 2023
- 3. 1. STRUKTUR ORGANISASI KEPALA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN H. FASRI BACHMID, S.T., M.S.P. KASUBAG UMUM DAN TU NOVI DWI RAHARJO, S.E, M.Sc. PPK TANGGAP DARURAT RUBBY INDRA USMANTO, S.T., M.T. PPK TATA LAKSANA NOVI DWI RAHARJO, S.E., M.Sc. KASI PELAKSANA WIL I ARKAN YAMRI, S.T. KASI PELAKSANA WIL II INDRA SETIADY, S.T. PPK PERENCANAAN INDRA SETIADY, S.T. KEPALA SATKER PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN SYAFRUDIN, S.T., M.Ling. PPK BPB FIRDAUS AKBAR, S.T. PPK PKP ISTIADI NUGROHO, S.T. PPK AIR MINUM ROHANDI PRASTIAWAN, S.T., M.Si, M.Env. PPK SANITASI DIAN NOVITA SITOMPUL, S.T., M.Sc. PPK PRASARANA STRATEGIS M. YUDI PRASETYA, S.T.
- 4. 2. LANDASAN NORMATIF UU 28/2002 Bangunan Gedung UU 38/2004 Jalan UU 11/1974 Pengairan UU 18/2008 Pengelolaan Sampah UU 20/2011 Rumah Susun UU 26/2007 Penataan Ruang UU 23/2014 Pemerintahan Daerah UU 32/2009 Lingkungan Hidup SEKTOR TATANAN KEPEMERINTAHAN KEWILAYAHAN LINGKUNGAN HIDUP UU No.1 Tahun 2011 Perumahan dan Kawasan Permukiman UUD 1945 pasal 33 ayat 3 Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. UU 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman PP 88/2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman PP 14/2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Permen PUPR 14/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh PP 64/2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
- 5. 3. KEBIJAKAN NASIONAL ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2020 - 2024 Belum Tercapainya Layanan Infrastruktur Dasar Permukiman Pemanfaatan dan Pengendalian Capaian Dukungan Pembangunan Sarana Entitas Kawasan Pembinaan Kurangnya Sinergitas Sektor dalam Pembanguna n Berbasis Entitas Kawasan Kurang Optimalnya Tata Kelola Pemanfaatan dan Pengendalian Infrastruktur Terbatasnya Kapasitas Kelembagaa n Pembanguna n di Daerah Penugasan dalam Peningkatan Kualitas Sarana Pendukung Permukiman Kurang komprehensifnya pembangunan dalam meningkatkan kebutuhan layanan infrastruktur permukiman
- 6. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI CIPTA KARYA TAHUN 2020 2024 Perwujudan Permukiman layak huni (livable settlement) Penerapan Bangunan Gedung Hijau Pembangunan Permukiman Tahan Bencana Penerapan Teknologi dan Permukiman Ramah Lingkungan 01 02 03 04 Arah kebijakan meliputi 4 aspek; Arah kebijakan utama pembangunan infrastruktur permukiman berdasarkan visium PUPR menuju perwujudan Hunian Cerdas (Smart Living) 3. KEBIJAKAN NASIONAL
- 7. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGURANGAN LUASAN KUMUH KEBIJAKAN Peningkatan Kapasitas Kelembagaan untuk penanganan Permukiman Kumuh Penanganan Kumuh Perkotaan secara Komprehensif Mengembangkan kawasan permukiman secara berkelanjutan STRATEGI Penguatan pembagian peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Akademisi/Pemerhati/Praktisi dan Masyarakat Memberikan bimbingan penyuluhan, bantuan teknis, dan fasilitasi untuk meningkatkan keterlibatan dalam penanganan kumuh Kerjasama pembiayaan penanganan yang disepakati bersama antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Penguatan database dan pengelolaan Sistem Informasi Nasional yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Daerah Menyusun Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Hunian dan Infrastruktur Kawasan Pengawasan secara berkala dalam pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pembangunan Penataan kawasan yang mendorong kepastian bermukim dan sesuai rencana tata ruang Mengurangi kerentanan fisik berbasis Pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana 3. KEBIJAKAN NASIONAL
- 8. RENSTRA BALAI PPW KEPULAUAN RIAU 2020-2024 3. KEBIJAKAN NASIONAL Target Kinerja, 2020 2024 : 1. Tercapainya akses air minum layak dari 88,51% (2019) menjadi 100 % pada tahun 2024; 2. Tercapainya akses sanitasi layak dari 89,13% (2019) menjadi 92% pada tahun 2024, melalui : Tercapainya jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala permukiman/kota dari 7.500 rumah tangga (2019) menjadi 10.000 rumah tangga pada tahun 2024; Tercapainya jumlah RT (rumah tangga) yang terlayani SPALD-DS sebanyak 200.000 rumah tangga di tahun 2024. 3. Tercapainya pengelolaan sampah perkotaan 78,30% (2019) menjadi 100% pada tahun 2024; 4. Tercapainya jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar metode lahan urug saniter pada 1 juta RT pada tahun 2024; 5. Tercapainya kabupaten/kota yang mengimplementasikan pemenuhan standar keandalan bangunan pada 7 kabupaten/kota pada tahun 2024; 6. Tercapainya jumlah luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu seluas 176,16 Ha pada tahun 2024. Melaksanakan tugas perencanaan dan penyiapan teknis, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana permukiman, pengelolaan informasi pelaksanaan pembangunan permukiman, penanggulangan pasca bencana, dan fasilitasi serah terima aset
- 9. KRITERIA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH 3. KEBIJAKAN NASIONAL Identifikasi lokasi dan penilaian lokasi dilakukan terhadap kondisi kekumuhan yang meliputi kriteria (pasal 108) : BANGUNAN GEDUNG JALAN LINGKUNGAN DRAINASE LINGKUNGAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1 2 4 3 PENGELOLAAN AIR LIMBAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROTEKSI KEBAKARAN 5 6 7 Ketidakteraturan bangunan tingkat kepadatan tinggi kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat Jaringan jalan ling. tidak melayani seluruh ling. Perumahan dan Perkim. Kualitas permukaan jalan ling. buruk Drainase tidak tersedia Drainase tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan Drainase kualitas buruk Prasarana dan sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai persyaratan teknis Prasarana dan sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai persyaratan teknis Akses air minum tidak tersedia Kebutuhan individu tidak terpenuhi Prasarana dan sarana proteksi kebakaran tidak tersedia Permen PUPR No 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- 10. 3 (TIGA) HAL SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN PROGRAM INFRASTRUKTUR PUPR TA 2024 4. ARAHAN PRIORITAS TAHUN 2024 Seluruh pekerjaan konstruksi tuntas pada 2023 atau selambat-lambatnya awal 2024 Penuntasan dan optimalisasi infrastruktur yang terbangun dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Penuntasan sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan Renstra PUPR 2020-2024
- 11. 4. ARAHAN PRIORITAS TAHUN 2024 Lanjutan MYC & PHLN OPOR & Program Kerakyatan *) Direktif Presiden dan Menteri PUPR, termasuk IKN Kegiatan Baru Mendukung Kawasan Prioritas Hasil Rakorbangwil Kebutuhan Anggaran 2024 *) Diutamakan untuk kegiatan pada kawasan prioritas hasil Rakorbangwil Dalam rangka peningkatan kualitas permukiman dan perumahan, dukungan infrastruktur PUPR Tahun 2024 akan diterpadukan melalui kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting
- 12. 5. KONDISI EKSISTING PENANGANAN KUMUH DI KEPULAUAN RIAU HASIL PENANGANAN KUMUH BERDASARKAN SK KUMUH TERAKHIR (2022) No Kabupaten / Kota No.SK Bupati / Walikota Terakhir No.Berita Acara Pengurangan Kumuh 2021 Luas Kumuh (Ha) Capaian (Ha) Sisa Luasan Kumuh (Ha) 1 Bintan 400/VIII/2021 B/021/051/I/2022 1.022,62 59,02 963,60 2 Karimun 616 Tahun 2021 621.4/DISPERUM.KPK/865.a/2021 316,23 16,57 299,66 3 Natuna 341 TAHUN 2021 800/PM/DPRKPP/23/I/2021 170,72 12,86 157,86 4 Lingga 17/KPTS/I/2017 06/DPKP-SEK/XI/2021 214,73 26,15 188,58 5 Anambas 204 TAHUN 2014 45,26 0 45,26 6 Batam KPTS.290/HK/X/2019 01/POKJA PKP-BATAM/I/2022 1.627,39 361,08 1.266,31 7 Tanjungpinang 594 TAHUN 2019 01/POKJA PKP/4.1.04/2022 239,22 23,46 215,76 Jumlah 3.636,17 499,14 3.137,03
- 13. 5. KONDISI EKSISTING PENANGANAN KUMUH DI KEPULAUAN RIAU MATRIKS KELENGKAPAN DATA PKP PROVINSI KEPRI KABUPATEN/ KOTA PERDA KUMUH SK PENETAPAN LOKASI PERMUKIMAN KUMUH RP2KPKPK RKP KELEMBAGAAN SK POKJA PKP SK FORUM PKP Provinsi Kepulauan Riau - - - - SK Gubernur Kepulauan Riau No. 738 Tahun 2022 Kota Tanjungpinang Ranperda (Prolegda) SK Walikota Tanjungpinang Nomor KPTS.290/HK/X/2019 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh Perwako No. 57 Tahun 2019 Penyusunan substansi Bab 5 SK Walikota Tanjungpinang Nomor 477 Tahun 2022 Kabupaten Karimun Perda No 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh SK Bupati Karimun Nomor 616 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh - - SK Bupati Karimun Nomor 602 Tahun 2022 Kabupaten Bintan Perda No 2 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh SK Bupati Bintan No 400/VIII/2021 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh RP2KPKP, 2015 - SK Bupati Bintan Nomor 403/VII/2022 Kabupaten Lingga - SK Bupati Lingga Nomor 17/KPTS/2017 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh RP2KPKP, 2017 Penyusunan substansi Bab 2 SK Bupati Lingga Nomor 81/KPTS/I/2023 Kabupaten Natuna - SK Bupati Natuna Nomor 190 Tahun 2022 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh - - SK Bupati Natuna Nomor 240 Tahun 2022 SK Pokja PKP Kab Natuna Nomor 17 Tahun 2022 tanggal 6 Juni 2022 Kabupaten Kep. Anambas - SK Bupati Kep Anambas Nomor 204 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh Kabupaten Kep Anambas - - SK Bupati Kep Anambas Nomor 1293 Tahun 2021 Kota Batam - SK Walikota Batam Nomor KPTS.290/HK/X/2019 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh Kota Batam Dok. SIAP, 2017 - SK Walikota Batam No 129 Tahun 2022
- 14. 5. KONDISI EKSISTING PENANGANAN KUMUH DI KEPULAUAN RIAU BASELINE KETERSEDIAAN PERDA P2KPKPK 2017 2018 2022 Perda No 2 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh KABUPATEN BINTAN KABUPATEN KARIMUN Perda No 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh KOTA TANJUNGPINANG Perda No 3 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- 15. 6. RENCANA TA 2023 REGULER No Nama Kegiatan Pagu Rencana Pelaksanaan 1 Optimalisasi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Senggarang Kota Tanjungpinang (NSUP) Rp 6.000.000.000,00 Maret-Desember 2023 2 Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang Tahap II Rp 25.558.811.000,00 April-Desember 2023
- 16. 6. RENCANA TA 2023 PISEW NO KABUPATEN KECAMATAN DESA 1 Bintan 1. Teluk Bintan 1. Penaga 2. Pengujan 2. Seri Kuala Lobam 3. Kuala Sempang 4. Busung 3. Bintan Pesisir 5. Kelong 6. Air Gelubi 2 Natuna 4. Pulau Tiga 7. Sededap 8. Teluk Labuh 5. Bungguran Batubi 9. Gunung Putri 10. Batubi Jaya 6. Bungguran Timur 11. Sepempang 12. Sungai Ulu 7. Bungguran Tengah 13. Harapan Jaya 14. Tapau 8. Bungguran Selatan 15. Cemaga Selatan 16. Cemaga 3 Karimun 9. Kundur 17. Sungai Sebesi 18. Sungai Ungar NO KABUPATEN KECAMATAN DESA 4 Lingga 10. Singkep Barat 19. Jagoh 20. Sungai Buluh 11. Singkep Pesisir 21. Sedamai 22. Lanjut 12. Lingga Utara 23. Sekanah 24. Duara 13. Senayang 25. Laboh 26. Penaah 14. Tamiang Pesisir 27. Pulau Batang 28. Tajur Biru 15. Katang Bidare 29. Mensanak 30. Benan 5 Kepualaun Anambas 16. Siantan Selatan 31. Tiangau 32. Lingai 17. Siantan 33. Terempa Barat Daya 34. Sri Tanjung
- 17. 6. KEGIATAN TA. 2022 PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN SUNGAI LEKOP, KOTA BATAM (NSUP) Pekerjaan Semenisasi Section 9 RW 06 Pekerjaan Semenisasi Section 14 RW 06 Pekerjaan Semenisasi Section 6 RW 03 Pekerjaan Semenisasi Section 7 RW 03
- 18. 6. KEGIATAN TA. 2022 PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH KAWASAN PULAU PENYENGAT (NSUP) KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU Jalan Manunggal III Pekerjaan Shelter di Jalan Kampung Datuk Jalan Makam Raja Ali Haji TPS3R
- 19. 6. KEGIATAN TA. 2022 KOTAKU KELURAHAN TANJUNGPINANG TIMUR KELURAHAN KEMBOJA KELURAHAN KAMPUNG BULANG KELURAHAN BENGKONG LAUT
- 20. 6. KEGIATAN TA. 2022 PISEW KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT, KAB. NATUNA KECAMATAN SINGKEP, KABUPATEN LINGGA KECAMATAN KEPULAUAN POSEK, KABUPATEN LINGGA KECAMATAN SIANTAN SELATAN, KAB. KEP. ANAMBAS
- 21. TERIMA KASIH PUPR S I G A P M E M B A N G U N N E G E R I pupr_permukiman_kepri bppw_kepri@pu.go.id