Surat edaran Sekab. dalam Pesiapan menghadapi pemilu 2014
0 likes1,860 views
Surat edaran sekab. Pesiapan menghadapi pemilu 2014
1 of 1
Recommended
Surat edaran kpu hima
Surat edaran kpu himaEka Kusuma
Ìý
Dokumen ini berisi tentang sosialisasi pemilihan umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan IPS Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2014. Terdapat informasi tentang syarat calon ketua dan wakil ketua umum BEM, formulir pendaftaran, serta jadwal kegiatan pemilihan umum.Contoh surat penugasan
Contoh surat penugasanJajang Sulaeman
Ìý
Surat penugasan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Pringgabaya kepada guru Abdul Kahar Muzakkir untuk mengelola data pendidikan di situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Surat perintah tugas Puskesmas rawang kota sungai penuh provinsi jambi
Surat perintah tugas Puskesmas rawang kota sungai penuh provinsi jambiOcy Partilova
Ìý
Surat perintah tugas Puskesmas rawang kota sungai penuh provinsi jambiUu nomor 5 tahun 2014 tentang asn
Uu nomor 5 tahun 2014 tentang asnParja Negara
Ìý
Dokumen tersebut merupakan peraturan pemerintah tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur tentang definisi, jenis, status, fungsi, hak dan kewajiban, serta lembaga-lembaga terkait dengan pengelolaan Aparatur Sipil Negara seperti Komisi Aparatur Sipil Negara.
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014Parja Negara
Ìý
UU Nomor 5 Tahun 2014 mengatur tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). UU ini mengatur hak, kewajiban, jenis jabatan, mutasi, pemberhentian, dan pengisian jabatan pimpinan tinggi untuk ASN."PP 43 TAHUN 2014
PP 43 TAHUN 2014Parja Negara
Ìý
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Isinya meliputi ketentuan umum, penataan desa meliputi pembentukan desa oleh pemerintah pusat dan daerah, serta tata cara pembentukan desa persiapan dan pengangkatan penjabat kepala desa persiapan.Tisna andayani
Tisna andayaniParja Negara
Ìý
Dokumen tersebut merangkum pengalaman menjadi master of ceremony (MC) dan memberikan tips dalam membawakan acara. Dokumen juga memberikan contoh dialog MC untuk membuka dan menutup acara.Undang undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang undang Nomor 5 Tahun 2014Parja Negara
Ìý
Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil NegaraUU Nomor 4 Tahun 2014
UU Nomor 4 Tahun 2014Parja Negara
Ìý
UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 01 Tahun 2013 tentenag perubahan kedua atas UU no 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang UndangUndang undang Nomor 3 Tahun 2014
Undang undang Nomor 3 Tahun 2014Parja Negara
Ìý
Undang undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang PerindustrianUU Nomor 2 Tahun 2014
UU Nomor 2 Tahun 2014Parja Negara
Ìý
UU Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan UU no 30 Tahun 2004 tentang jabatan notarisUU Nomor 01 Tahun 2014
UU Nomor 01 Tahun 2014Parja Negara
Ìý
Undang-undang ini mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Perubahan mencakup pengubahan definisi istilah-istilah kunci seperti reklamasi, bencana pesisir, dan dampak besar, serta penambahan definisi baru seperti izin pengelolaan dan dampak penting dan cakupan luas. Tujuannya adalah menyempurnakan ketentuan yang
Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2014
Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2014Parja Negara
Ìý
Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009. Peraturan ini mengatur tentang kawasan transmigrasi, penyediaan tanah, perencanaan, pembangunan, pengembangan masyarakat transmigrasi, jenis transmigrasi, dan sanksi administratif.Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2014 
Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2014 Parja Negara
Ìý
Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2014 tentang erubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan Usaha pertambangan mineral dan batu baraPerpres Nomor 1 Tahun 2014
Perpres Nomor 1 Tahun 2014Parja Negara
Ìý
Perpres Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi NasionalPerpres Nomor 14 Tahun 2014
Perpres Nomor 14 Tahun 2014Parja Negara
Ìý
Perpres Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan kelima atas Peraturan presiden No 24 tahun 2010 tentang kedudukan tugas dan fungsi Kementrian Negara serta susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Esselon 1 Kementrian NegaraPerpres Nomor 13 Tahun 2014
Perpres Nomor 13 Tahun 2014Parja Negara
Ìý
Perpres Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Perpres Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan Organisasi kementrian NegaraPerpres Nomor 09 Tahun 2014
Perpres Nomor 09 Tahun 2014Parja Negara
Ìý
Perpres Nomor 09 Tahun 2014 tentang persetjuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemeintah Republik Polandia mengenai pembebasan Visa bagi para pemegang passpor diplomatik dan dinasPerpres Nomor 08 Tahun 2014
Perpres Nomor 08 Tahun 2014Parja Negara
Ìý
Perpres Nomor 08 Tahun 2014 tentang persetjuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemeintah Republik Bolyvarian venezuela mengenai pembebasan Visa bagi para pemegang passpor diplomatik dan dinasPerpres nomor 07 Tahun 2014
Perpres nomor 07 Tahun 2014Parja Negara
Ìý
Perpres nomor 07 Tahun 2014 tentang persetjuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemeintah Republik uruguay mengenai pembebasan Visa bagi para pemegang passpor diplomatik dan dinasMore Related Content
More from Parja Negara (20)
Uu nomor 5 tahun 2014 tentang asn
Uu nomor 5 tahun 2014 tentang asnParja Negara
Ìý
Dokumen tersebut merupakan peraturan pemerintah tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur tentang definisi, jenis, status, fungsi, hak dan kewajiban, serta lembaga-lembaga terkait dengan pengelolaan Aparatur Sipil Negara seperti Komisi Aparatur Sipil Negara.Kesimpulan undang no 5 tahun 2014
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014Parja Negara
Ìý
UU Nomor 5 Tahun 2014 mengatur tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). UU ini mengatur hak, kewajiban, jenis jabatan, mutasi, pemberhentian, dan pengisian jabatan pimpinan tinggi untuk ASN."PP 43 TAHUN 2014
PP 43 TAHUN 2014Parja Negara
Ìý
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Isinya meliputi ketentuan umum, penataan desa meliputi pembentukan desa oleh pemerintah pusat dan daerah, serta tata cara pembentukan desa persiapan dan pengangkatan penjabat kepala desa persiapan.Tisna andayani
Tisna andayaniParja Negara
Ìý
Dokumen tersebut merangkum pengalaman menjadi master of ceremony (MC) dan memberikan tips dalam membawakan acara. Dokumen juga memberikan contoh dialog MC untuk membuka dan menutup acara.Undang undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang undang Nomor 5 Tahun 2014Parja Negara
Ìý
Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil NegaraUU Nomor 4 Tahun 2014
UU Nomor 4 Tahun 2014Parja Negara
Ìý
UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 01 Tahun 2013 tentenag perubahan kedua atas UU no 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang UndangUndang undang Nomor 3 Tahun 2014
Undang undang Nomor 3 Tahun 2014Parja Negara
Ìý
Undang undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang PerindustrianUU Nomor 2 Tahun 2014
UU Nomor 2 Tahun 2014Parja Negara
Ìý
UU Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan UU no 30 Tahun 2004 tentang jabatan notarisUU Nomor 01 Tahun 2014
UU Nomor 01 Tahun 2014Parja Negara
Ìý
Undang-undang ini mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Perubahan mencakup pengubahan definisi istilah-istilah kunci seperti reklamasi, bencana pesisir, dan dampak besar, serta penambahan definisi baru seperti izin pengelolaan dan dampak penting dan cakupan luas. Tujuannya adalah menyempurnakan ketentuan yangPeraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2014
Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2014Parja Negara
Ìý
Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009. Peraturan ini mengatur tentang kawasan transmigrasi, penyediaan tanah, perencanaan, pembangunan, pengembangan masyarakat transmigrasi, jenis transmigrasi, dan sanksi administratif.Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2014 Parja Negara
Ìý
Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2014 tentang erubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan Usaha pertambangan mineral dan batu baraPerpres Nomor 1 Tahun 2014
Perpres Nomor 1 Tahun 2014Parja Negara
Ìý
Perpres Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi NasionalPerpres Nomor 14 Tahun 2014
Perpres Nomor 14 Tahun 2014Parja Negara
Ìý
Perpres Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan kelima atas Peraturan presiden No 24 tahun 2010 tentang kedudukan tugas dan fungsi Kementrian Negara serta susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Esselon 1 Kementrian NegaraPerpres Nomor 13 Tahun 2014
Perpres Nomor 13 Tahun 2014Parja Negara
Ìý
Perpres Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Perpres Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan Organisasi kementrian NegaraPerpres Nomor 09 Tahun 2014
Perpres Nomor 09 Tahun 2014Parja Negara
Ìý
Perpres Nomor 09 Tahun 2014 tentang persetjuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemeintah Republik Polandia mengenai pembebasan Visa bagi para pemegang passpor diplomatik dan dinasPerpres Nomor 08 Tahun 2014
Perpres Nomor 08 Tahun 2014Parja Negara
Ìý
Perpres Nomor 08 Tahun 2014 tentang persetjuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemeintah Republik Bolyvarian venezuela mengenai pembebasan Visa bagi para pemegang passpor diplomatik dan dinasPerpres nomor 07 Tahun 2014
Perpres nomor 07 Tahun 2014Parja Negara
Ìý
Perpres nomor 07 Tahun 2014 tentang persetjuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemeintah Republik uruguay mengenai pembebasan Visa bagi para pemegang passpor diplomatik dan dinas