Ubah kebijakan media dan telematika di indonesia upload
0 likes531 views
Konferensi pers membahas topik tentang kesenjangan akses telematika antar wilayah di Indonesia serta regulasi terkait seperti pasal karet pencemaran nama baik dalam UU ITE. Disarankan pemerintah segera mencabut pasal tersebut dan meningkatkan insentif untuk pengembangan infrastruktur telematika di daerah terpencil.
Ubah kebijakan media dan telematika di indonesia upload
- 1. Konferensi Pers Retro Caf辿-Jakarta, 18 Juli 2012 Oleh: Firdaus Cahyadi Yayasan SatuDunia, Jakarta
- 6. Top cities in Indonesia that tweets Source: SalingSilang.com Engine, Indonesian Twitter Users 2011 15.37% 10.01% 10.01% 9.44%9.26%8.96% 7.99% 7.22% 5.43%5.12% 3.14%3.09% 1.06%0.99%0.65%0.52%0.31%0.30%0.17%0.16%0.15%
- 7. Facebook: Indonesian User by Cities Report Indonesia Social Media Landscape a snapshot of Indonesian user behavior by SalingSilang.com (Feb 2011) http://www.slideshare.net/salingsilang/snapshot-of-indonesia-social-media-users-saling-silang-report-feb- 2011 50.33% 26.83% 5.02% 3.23% 3.09%3.04% 2.23% 2.18% 1.90% 1.04%0.49%0.28% 0.12% 0.10% 0.07%0.03% 0.01% 0.01%
- 8. Film Tentang Kesenjangan Akses Telematika http://www.youtube.com/watch?v=B2Gb6QTi4 p4
- 9. Konten Pasal Karet Pencemaran Nama Baik di UU ITE Saya lebih baik diam, ujar Prita Mulyasari. Setelah tersandung kasus itu (pasal karet pencemaran nama baik di UU ITE) ia juga cenderung enggan protes dan menghindari konflik. (Majalah TEMPO, edisi 26 Februari 2012) Infrastruktur RUU Revisi UU Telekomunikasi (Dulu RUU Konvergensi Telematika)
- 10. Kepada Negara dan DPR, Harmonisasi regulasi yang terkait media, telematika dan di luar telematika/ media. Misalnya, UU Telekomunikasi dengan UU Persaingan Usaha dan Perseroan Terbatas Kepada pemerintah dan parlemen, untuk segera mencabut pasal karet pencemaran nama baik di UU ITE Kepada pemerintah, untuk memberikan insentif kebijakan yang lebih nyata bagi pengembangan infrastruktur telematika di daerah terpencil, termasuk Indonesia timur. Kepada pemerintah dan DPR, agar memasukan hak gugat warga jika pemerintah gagal menggelar infrastruktur telematika secara merata di seluruh wilayah Indonesia