More Related Content
Similar to UPTD DUKCAPIL SO BARU.pptx (20)
Recently uploaded (7)
UPTD DUKCAPIL SO BARU.pptx
- 1. OLEH: Ir. ENDANG RETNO WULANDARI, MM PONOROGO, 16 DESEMBER 2016
- 2. DASAR HUKUM UNDANG-UNDANG RI NO. 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU RI NO. 23/2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UNDANG-UNDANG RI NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PERATURAN PEMERINTAH RI NO. 37 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN UU RI NO. 23/2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP RI NO. 102/2012 PERATURAN PEMERINTAH RI NO. 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NO. 61 TAHUN 2015 TENTANG PERSYARATAN, RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
- 3. KEWENANGAN PEMKAB/KOTA UU No. 24/2013 ttg Perubahan Atas UU 23/2006 Pasal 7 Ayat 1 Huruf b : Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan Pasal 7 Ayat 1 Huruf g : Penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri (tiap semester) PP No. 37/2007 ttg Pelaksanaan UU 23/2006 Pasal 27 Ayat 1 : Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota, dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana yang diatur dalam Peraturan Daerah. UU No. 23/2006 ttg Administrasi Kependudukan Pasal 7 Ayat 1 Huruf g : Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota
- 4. TUGAS INSTANSI PELAKSANA UU No. 24/2013 ttg Perubahan Atas UU 23/2006 Pasal 8 Ayat 1 : a. mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting; b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan; d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pasal 8 Ayat 3 : Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil Pasal 8 Ayat 5 : Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Menteri UU No. 23/2006 ttg Administrasi Kependudukan Pasal 8 Ayat 1 Huruf c : Menerbitkan Dokumen Kependudukan Pasal 8 Ayat 5 : Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
- 5. PEMBENTUKAN UPTD DUKCAPIL PP 18/2016 ttg Perangkat Daerah Pasal 41 Ayat 1 : Pada dinas Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Penjelasan Pasal 41 Ayat 1 : Yang dimaksud dengan kegiatan teknis operasional adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Yang dimaksud dengan kegiatan teknis penunjang tertentu adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya. Pasal 84 Ayat 2 : Unit pelaksana teknis pada dinas Daerah kabupaten/kota kelas B terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional (SO UPTD)
- 6. HAK AKSES UU No. 24/2013 ttg Perubahan Atas UU 23/2006 Pasal 79 Ayat 1 : Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara Pasal 79 Ayat 2 : Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana serta pengguna Permendagri 61/2015 Pasal 6 : Pengguna untuk tingkat Kabupaten/Kota yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat UU No. 23/2006 ttg Administrasi Kependudukan Pasal 79 Ayat 2 : Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak Data, mengkopi Data dan Dokumen Kependudukan
- 7. HAK AKSES (2) UU No. 24/2013 ttg Perubahan Atas UU 23/2006 Pasal 86 Ayat 1 : Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Pribadi kepada petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana UU No. 23/2006 ttg Administrasi Kependudukan Pasal 86 Ayat 1 : Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, mengkopi Data serta mencetak Data Pribadi
- 8. DATA PERSEORANGAN nomor KK; NIK; nama lengkap; jenis kelamin; tempat lahir; tanggal/bulan/tahun lahir; golongan darah; agama/kepercayaan; status perkawinan; status hubungan dalam keluarga; cacat fisik dan/atau mental; pendidikan terakhir; jenis pekerjaan; NIK ibu kandung; nama ibu kandung; NIK ayah; nama ayah; alamat sebelumnya; alamat sekarang; kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; nomor akta perkawinan/buku nikah; tanggal perkawinan; kepemilikan akta perceraian; nomor akta perceraian/surat cerai; tanggal perceraian; sidik jari; iris mata; tanda tangan; dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. (UU 24/20013)
- 9. DATA PRIBADI PENDUDUK UU 24/2013 ttg Perubahan UU 23/2006 keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental; sidik jari; iris mata; tanda tangan; dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. UU 23/2006 ttg Administrasi Kependudukan nomor KK; NIK; tanggal/bulan/tahun lahir; keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental; NIK ibu kandung; NIK ayah;dan beberapa isi catatan Peristiwa Penting.
- 10. KEWENANGAN PELAKSANAAN TUGAS UU No. 30/2014 ttg Administrasi Pemerintahan Pasal 8 Ayat 1 : Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang Pasal 13 Ayat 1 : Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 13 Ayat 2 Huruf c : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada Pasal 15 Ayat 1 Huruf c : Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh cakupan bidang atau materi Wewenang Pasal 17 Ayat 1 : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang Pasal 18 Ayat 1 Huruf c : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 19 Ayat 1 : Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang tidak sah Pasal 20 yang pada intinya jika penyalahgunaan wewenang tersebut menimbulkan kerugian negara maka Pejabat Pemerintahan harus mengembalikan kerugian negara tersebut
- 11. KETENTUAN LARANGAN ADMINDUK UU No. 24/2013 ttg Perubahan UU 23/2006 Pasal 96A : Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)