UU No. 1 Tahun 1970 (1).pptvhvhkvkhvkvkhvkhvkvkhv
- 1. UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA Lembaran Negara No. 1 Tahun 1970 (Tambahan Lembaran Negara No. 1918)
- 3. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 dan 87 DASAR HUKUM
- 4. Pasal 86 (1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : a. keselamatan dan kesehatan kerja; b. moral dan kesusilaan; dan c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama; (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku Paragraf 5 Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 5. Pasal 87 (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan (2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
- 6. 1. VEILIGHEIDS REGLEMENT 1910 (VR 1910, Stbl No. 406) sudah tidak sesuai lagi 2. Perlindungan tenaga kerja tidak hanya di industri/ pabrik 3. Perkembangan teknologi/ IPTEK serta kondisi dan situasi ketenagakerjaan 4. Sifat refresif dan polisional pada VR. 1910 sudah tidak sesuai lagi LATAR BELAKANG
- 7. Memberikan upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat dan agar setiap sumber produksi perlu dipakai dan digunakan secara aman dan efisien PENGERTIAN Secara Etimologis : Suatu konsep berfikir dan upaya nyata untuk menjamin kelestarian tenaga kerja dan setiap insan pada umumnya beserta hasil karya dan budaya dalam upaya mencapai adil, makmur dan sejahtera Secara Filosofi : Suatu cabang ilmu pengetahuan dan penerapan yang mempelajari tentang cara penanggulangan kecelakaan di tempat kerja Secara Keilmuan :
- 8. Tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam pekerjaannya Orang lain yang berada di tempat kerja perlu dijamin keselamatannya Sumber-sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien TUJUAN 1. Kampanye 2. Pemasyarakatan 3. Pembudayaan 4. Kesadaran dan kedisiplinan Untuk melaksanakan tujuan dengan melalui :
- 9. Pertimbangan dikeluarkannya Landasan hukum UU No. 1 Tahun 1970 Batang Tubuh Penjelasan RUANG LINGKUP
- 10. (1) Tempat kerja 1. Ruangan/ lapangan 2. Tertutup/ terbuka 3. Bergerak/ tetap (2) Pengurus pucuk pimpinan (bertanggung jawab/ kewajiban) (3) Pengusaha orang/ badan hukum yg menjalankan usaha atau tempat kerja (4) Direktur pelaksana UU No. 1/1970 (Kepmen No. 79/Men/1977) (5) Pegawai pengawas - peg. Pengawas ketenagakerjaan dan spesialis dari naker (6) Ahli Keselamatan Kerja tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Depnaker UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA BAB I - ISTILAH Pasal 1 Unsur tempat kerja, ada : (1) usaha (2) Sumber bahaya (3) Tenaga kerja
- 11. (1) Tempat kerja, dalam wilayah hukum R.I : a. Darat, dalam tanah b. Permukaan air, dalam air c. Udara (2) Rincian tempat kerja, terdapat sumber bahaya yg berkaitan dengan : a. Keadaan mesin/ alat/ bahan b. Lingkungan kerja c. Sifat pekerjaan d. Cara kerja e. Proses produksi (3) Kemungkinan untuk perubahan atas rincian tempat kerja UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA BAB II - RUANG LINGKUP Pasal 2 Catatan : peraturan pelaksana digolongkan untuk bidang teknis dan sektoral
- 12. (1) Arah dan sasaran yang akan dicapai melalui syarat-syarat K3 (2) Pengembangan syarat-syarat K3 di luar ayat (1) IPTEK UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA Pasal 3 (1) Penerapan syarat-syarat K3 sejak tahap perencanaan s/d pemeliharaan (2) Mengatur prinsip-prinsip teknis tentang bahan dan produksi teknis (3) Kecuali ayat (1) dan (2) bila terjadi perkembangan IPTEK dapat ditetapkan lebih lanjut Pasal 4 BAB III - SYARAT-SYARAT K3
- 13. Syarat-syarat Keselamatan Kerja : Mencegah dan mengurangi kecelakaan Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri dari kebakaran dan kejadian lain yg berbahaya dll
- 14. (1) Direktur sebagai pelaksana umum (2) Wewenang dan kewajiban : direktur (Kepmen No. 79/Men/1977) Peg. Pengawas (Permen No. 03/Men/1978 dan Permen No. 03/Men/1984) Ahli K3 (Permen No. 03/Men/1978 dan Permen No. 02/Men/1992) UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA Pasal 5 Pasal 6 Panitia banding (belum di atur) Pasal 7 Retribusi Pasal 8 (1) Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan TK (2) Berkala (permen No. 02/Men/1980 dan Permen No. 03/Men/1982) BAB IV - PENGAWASAN
- 15. (1) Pengurus wajib menunjukan dan menjelaskan TK baru (2) Dinyatakan mampu dan memahami pekerja (3) Pengurus wajib pembinaan (4) Pengurus wajib memenuhi dan mentaati syarat-syarat K3 UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA Pasal 9 Pasal 10 - Panitia Pembina K3 (Permenaker No. 04/Men/1987) Pasal 11 (1) Kewajiban pengurus untuk melaporkan kecelakaan (2) Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan (permen No. 03/Men/1998) BAB V - PEMBINAAN BAB VI - P2K3 BAB VII - KECELAKAAN
- 16. a. Memberi keterangan yang benar (peg. Pengawas dan ahli K3) b. Memakai APD c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat K3 d. Meminta kepada pengurus agar dilaksanakan syarat-syarat K3 e. Menyatakan keberatan kerja bila syarat-syarat K3 tidak dipenuhi dan APD yang wajib diragukan UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA Pasal 12 Pasal 13 Barangsiapa akan memasuki suatu tempat kerja diwajibkan mentaati K3 dan APD BAB VIII - HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KERJA BAB IX - KEWAJIBAN MEMASUKI TEMPAT KERJA
- 17. UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA Pasal 14 a. Menempatkan syarat-syarat K3 di tempat kerja (UU No. 1/1970 dan peraturan pelaksananya) b. Memasang poster K3 dan bahan pembinaan K3 c. Menyediakan APD secara cuma-cuma BAB X - KEWAJIBAN PENGURUS (1) Pelaksanaan ketentuan pasal-pasal di atur lebih lanjut dengan peraturan perundangan (2) Ancaman pidana atas pelanggaran : Maksimum 3 bulan kurungan atau Denda maksimum Rp. 100.000 (3) Tindak pindana tersebut adalah pelanggaran Pasal 15 BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
- 18. UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA Pasal 16 Kewajiban pengusaha memenuhi ketentuan undang-undang ini paling lama setahun (12 Januari 1970) Pasal 17 Aturan peralihan untuk memenuhi keselamatan kerja VR 1910 tetap berlaku selama tidak bertentangan Pasal 18 Menetapkan UU No. 1/ 1970 sebagai undang-undang keselamatan kerja dalam LNRI No. : 1918 mulai tanggal 12 Januari 1970
- 19. PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970 - Permen No. 01/1978 ttg K3 dalam Penebangan dan Pengangkutan - Permen No. 01/1980 ttg K3 pada Konstruksi Bangunan - Permen No. 04/1985 ttg PT & P - Permen No. 05/1985 ttg PA & A - Permen No. 01/1989 ttg Klasifikasi Syarat PA - SKB Menaker & Men. PU No. 174/Men/1986 dan No. 104/Kpts/1986 ttg K3 pada Tempat Kegiatan Konstruksi A. MEKANIK DAN KONSTRUKSI BANGUNAN
- 20. PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970 - Kepmennaker No. 75/2002 ttg Berlakunya PUIL 2000 - Permen No. 02/1989 ttg Pengawasan Instalasi Penyalur Petir - Permen No. 03/1999 ttg K3 Pesawat Lift - Permen No. 04/1980 ttg Syarat-syarat Pemasangan & Pemeliharaan APAR - Permen No. 02/1983 ttg Instalasi Alarm Kebakaran Automatik - Kepmen No. Kep.186/1999 ttg Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja - Keputusan Dirjen Binawas No. Kep.407/BW/1999 ttg Persyaratan Penunjukan, Hak dan Kewajiban Teknisi Lift B. LISTRIK DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
- 21. PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970 - UU Uap 1930 dan Peraturan Uap 1930 - Permen No. 02/1982 ttg Klasifikasi Juru Las - Permen No. 01/1988 ttg Klasifikasi dan Syarat-syarat Operator Pesawat Uap - Permen No. 01/1982 ttg Bejana Tekan C. UAP DAN BEJANA TEKAN
- 22. PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970 - PP No. 7/1973 ttg Pengawasan atas Peredaran, Penyimpangan dan Penggunaan Pestisida - Permen No. 01/1976 ttg Wajib Latihan Hyperkes bagi Dokter Perusahaan - Permen No. 01/1979 ttg Kewajiban Latihan Hyperkes bagi Paramedis Perusahaan - Permen No. 02/1980 ttg Pemeriksaan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja - Permen No. 01/1981 ttg Kewajiban Melaporkan PAK - Permen No. 03/1982 ttg Pelayanan Kesehatan Kerja - Permenaker No. 13/2011 ttg NAB Faktor Fisika dan kimia di Tempat Kerja D. KESEHATAN DAN LINGKUNGAN KERJA
- 23. PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970 - Permen No. 03/1978 ttg Persyaratan Penunjukan dan Wewenang serta Kewajiban Pegawai Pengawas atau Ahli K3 - Permen No. 04/1987 ttg Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli K3 dan P2K3 - Permen No. 02/1992 ttg Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli K3 - Permen No. 04/1995 ttg Perusahaan Jasa K3 - PP no. 50 th 2012 ttg SMK3 - Permen No. 03/1998 ttg Tata Cara Pelaporan Kecelakaan Kerja E. UMUM
- 24. PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970 - PP No. 19 tahun 1987 ttg Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan - PP No. 11 tahun 1979 ttg Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi F. SEKTOR PERTAMBANGAN