![Kerangka Konseptual:
Indikator Kinerja
Pengendalian Inflasi Pangan
Daerah
Fenomena yang
ingin diukur
Tujuan dari
penyusunan Indeks
Mengindentifikasi dimensi,
aspek, indikator yang akan
digunakan agar fenomena
dapat terukur
1. Mendapatkan sebuah
ukuran dari upaya
pengendalian inflasi
daerah yang berupa
pencapaian kinerja.
2. Ukuran ini akan
digunakan sebagai salah
satu variable dalam
formula pengalokasian
DID
1. Sembilan upaya yang
telah dilakukan dalam
pengendalian inflasi
daerah
2. Tingkat Kepatuhan
pelaporan harian
pengendalian inflasi
daerah
3. Capaian hasil dari upaya
pengendalian inflasi
1. Langkah Konkret [ 40% ]
2. Pelaporan [ 10% ]
3. Capaian Inflasi [ 50% ]
Penetapan Bobot dengan metode:
1. Arbiter
2. Statistik
3. Expert Judgement](https://image.slidesharecdn.com/v-231005125123-7a44ac6c/85/V-5-Indikator-Kinerja-Inflasi-Daerah-pdf-10-320.jpg)
V.5 Indikator Kinerja Inflasi Daerah.pdf
- 1. Oleh: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM 9 UPAYA PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH Jakarta, 9 Agustus 2023
- 2. 4,46 4,32 4,29 4,13 4,06 4,00 3,94 3,90 3,89 3,87 2,01 2,01 1,92 1,89 1,83 1,83 1,74 1,47 1,19 0,50 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 SURABAYA PONTIANAK AMBON CIREBON BANJARMASIN YOGYAKARTA KUPANG SINGKAWANG SUKABUMI BEKASI MATARAM BANDA ACEH MANADO BIMA PANGKAL PINANG PEKANBARU GORONTALO TANJUNG PINANG JAMBI GUNUNGSITOLI Inflasi Kota (y-o-y) Inflasi (y-o-y) 5,21 4,98 4,93 4,77 4,56 4,10 3,73 3,55 3,37 3,32 3,00 2,97 2,88 2,80 2,71 2,69 2,42 2,33 2,27 1,77 1,68 1,63 1,34 1,22 0,80 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 MERAUKE MANOKWARI TIMIKA LUWUK WAINGAPU KOTABARU JEMBER KUDUS SUMENEP BANYUWANGI PURWOKERTO SAMPIT CILACAP MAUMERE TANJUNG SELOR TANJUNG PANDAN BULUKUMBA SINTANG TANJUNG MEULABOH WATAMPONE SINGARAJA MAMUJU TEMBILAHAN BUNGO Inflasi Kab (y-o-y) Inflasi (y-o-y) 1,15 1,34 1,74 1,92 1,96 1,98 2,02 2,14 2,20 2,29 2,38 2,52 2,54 2,55 2,79 2,81 2,86 2,93 2,96 3,19 3,23 3,34 3,40 3,46 3,52 3,56 3,62 3,79 3,88 3,93 4,00 4,04 4,11 4,23 0,00 2,00 4,00 6,00 JAMBI SULBAR GORONTALO SULUT RIAU NTB ACEH BABEL SUMBAR KEPRI SUMSEL BALI SUMUT LAMPUNG KALTARA DKI JAKARTA JATENG BANTEN JABAR KALTENG BENGKULU SULSEL PAPUA SULTENG SULTRA KALTIM KALSEL MALUT NTT PABAR DI YOGYAKARTA KALBAR JATIM MALUKU Inflasi Gabungan Kota Per-Provinsi (y-o-y) 10 Kab Tertinggi 10 Kab Terendah KONDISI INFLASI PROVINSI DAN KAB/KOTA BULAN JULI 2023 2 *) Catatan Inflasi Kab/Kota merupakan sampel 90 IHK BPS 10 Kota Terendah 10 Kota Tertinggi Sumber: Rilis Badan Pusat Statistik, 1 Agustus 2023 10 Prov Tertinggi 10 Prov Terendah *Data belum termasuk 4 (empat) DOB di Papua Persen (%) Persen (%) 44 KOTA LAINNYA
- 3. FEBRUARI 2023 Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 MARET 2023 Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 APRIL 2023 Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 JANUARI 2023 Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 OKTOBER 2022 Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 NOVEMBER 2022 Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 DESEMBER 2022 Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ANEV MINGGUAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH OLEH KEMENDAGRI 3 42 Kementerian Dalam Negeri secara mingguan mengadakan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Di Daerah Narasumber Rakor dari Instansi Pusat: Badan Pusat Statistik Kementerian Perdagangan Kementerian Pertanian TNI Polri Kejaksaan Agung RI Badan Pangan Nasional Peserta Rakor Inflasi Seluruh Provinsi dan Kab/Kota, serta Forkopimda tingkat Provinsi dan Kab/Kota * Narasumber lainnya sesuai dengan tematik MEI 2023 Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 Kali Rakor sejak 24 Oktober 2022
- 4. Tidak menyampaikan laporan harian sepanjang Minggu ke I Agustus 2023 PEMDA 51 KEPATUHAN PENYAMPAIAN LAPORAN MINGGU I AGUSTUS 2023 Sumber: Hasil Monev Kemendagri diolah Tim, Agustus 2023 4 No Pemda 1 Kota Banjar 2 Kabupaten Jembrana 3 Kabupaten Tabanan 4 Kabupaten Kayong Utara 5 Kabupaten Kubu Raya 6 Kabupaten Sekadau 7 Kabupaten Asmat 8 Kabupaten Biak Numfor 9 Kabupaten Boven Digoel 10 Kabupaten Deiyai 11 Kabupaten Dogiyai 12 Kabupaten Intan Jaya 13 Kabupaten Keerom 14 Kabupaten Lanny Jaya 15 Kabupaten Mamberamo Raya 16 Kabupaten Mamberamo Tengah 17 Kabupaten Merauke No Pemda 18 Kabupaten Nabire 19 Kabupaten Paniai 20 Kabupaten Pegunungan Bintang 21 Kabupaten Puncak 22 Kabupaten Puncak Jaya 23 Kabupaten Tolikara 24 Kabupaten Waropen 25 Kabupaten Yahukimo 26 Kabupaten Yalimo 27 Kabupaten Tanjung Jabung Barat 28 Kabupaten Belu 29 Kabupaten Malaka 30 Kabupaten Manggarai Timur 31 Kabupaten Rote Ndao 32 Kabupaten Sikka 33 Kabupaten Sumba Barat 34 Kabupaten Sumba Barat Daya No Pemda 35 Kabupaten Timor Tengah Selatan 36 Kabupaten Timor Tengah Utara 37 Kabupaten Banggai Kepulauan 38 Kabupaten Donggala 39 Kabupaten Morowali Utara 40 Kabupaten Fakfak 41 Kabupaten Pegunungan Arfak 42 Kabupaten Raja Ampat 43 Kabupaten Sorong Selatan 44 Kabupaten Teluk Bintuni 45 Kabupaten Bima 46 Kabupaten Jeneponto 47 Kota Palopo 48 Kabupaten Muara Enim 49 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 50 Kabupaten Lebong 51 Kabupaten Pulang Pisau
- 5. No Kegiatan JUMLAH PEMDA 31 Juli 2023 5 Agustus 2023 1 Pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia 454 455 2 Rapat teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah 422 423 3 Menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting 329 331 4 Pencanangan gerakan menanam 332 333 5 Melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait 440 441 6 Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang 419 421 7 Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan 241 241 8 Merealisasikan BTT untuk dukungan pengendalian Inflasi 16 18 9 Memberikan bantuan transportasi dari APBD 206 209 SIMPULAN HASIL MONEV TIM APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) UPAYA YANG DILAKUKAN DAN DILAPORKAN PEMDA DALAM TAHUN 2023 5 Sumber: Itjen Kemendagri, Agustus 2023
- 6. 6 (ENAM) UPAYA KONKRIT PEMDA DALAM PENANGANAN INFLASI DAERAH Dari 9 upaya tersebut, terdapat 6 upaya yang sifatnya konkrit dilakukan Pemda Melaksanakan operasi pasar murah Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang Kerja Sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan Merealisasikan BTT Dukungan Transportasi dari APBD Gerakan Menaman 1 2 4 3 5 6 No Upaya Konkrit Pemerintah Daerah Jumlah Pemda 31 Juli 2023 5 Agustus 2023 1 Telah melakukan ke 6 (enam) upaya konkrit dalam penangan inflasi 13 14 2 Telah melakukan 4 (empat) s.d 5 (lima) dari 6 (enam) upaya konkrit dalam penangan inflasi 240 240 3 Belum melakukan upaya konkrit dalam penanganan inflasi, karena hanya melakukan 1 (satu) s.d 3 (tiga) upaya dalam penanganan inflasi 216 217 4 Belum melakukan sama sekali upaya konkrit dalam penanganan inflasi 45 43 6 Sumber: Hasil Monev Kemendagri diolah Tim, Agustus 2023
- 7. APIP Daerah Satgas Was Inflasi Daerah (itjen) Irjen TPID/ Dinas Terkait Disperidag Dinas Pasar Dinas Ketapang data Bakeuda BTT MDN Perkembangan harga Penyebab Kenaikan Progres 9 upaya Saran Laporan harian Laporan harian Laporan khusus IPH Rakor Mingguan OPERASIONALISASI KERJA SATGAS PENGAWASAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH SECARA HARIAN Assurance
- 9. KONSEPSI INDEKS KINERJA PENGENDALIAN INFLASI PANGAN DAERAH (IKPIPD) 9 1. Tetap menggunakan IHK (inflasi) karena merupakan official statistics sebagai bagian dari penyusunan Indikator Kinerja Pengendalian Inflasi 2. IPH sebagai leading indikator untuk IHK memiliki keterbatasan: a. Penghitungannya hanya mencakup 20 komoditas pangan, dan bobot komoditasnya menggunakan pendekatan sister city yang memiliki bias pengukuran. b. Baru ada sejak M1 bulan Oktober 2022. 3. Ketersediaan Data Dari 514 Pemerintah Kabupaten/Kota : a. 90 wilayah kota (perkotaan) yang menjadi wilayah pengukuran IHK dilakukan normalisasi b. 380 menjadi wilayah pengukuran IPH c. 44 pemerintah daerah yang belum tersedia 1. Mempertimbangkan IPH ( perubahan IPH ) sebagai solusi untuk mengisi kekosongan indikator kinerja inflasi daerah di Kab/Kota yang bukan kota IHK 2. Perbedaan cara dan metode pengukuran IHK vs IPH perlu di Normalisasi agar kedua ukuran tersebut dapat terbanding
- 10. Kerangka Konseptual: Indikator Kinerja Pengendalian Inflasi Pangan Daerah Fenomena yang ingin diukur Tujuan dari penyusunan Indeks Mengindentifikasi dimensi, aspek, indikator yang akan digunakan agar fenomena dapat terukur 1. Mendapatkan sebuah ukuran dari upaya pengendalian inflasi daerah yang berupa pencapaian kinerja. 2. Ukuran ini akan digunakan sebagai salah satu variable dalam formula pengalokasian DID 1. Sembilan upaya yang telah dilakukan dalam pengendalian inflasi daerah 2. Tingkat Kepatuhan pelaporan harian pengendalian inflasi daerah 3. Capaian hasil dari upaya pengendalian inflasi 1. Langkah Konkret [ 40% ] 2. Pelaporan [ 10% ] 3. Capaian Inflasi [ 50% ] Penetapan Bobot dengan metode: 1. Arbiter 2. Statistik 3. Expert Judgement
- 11. IKPIPD 11 FORMULA 巨 = 艶 倹 % + 艶 叶 介 % + (告 稲 %) Keterangan: 1. Jumlah Pelaporan = jumlah laporan harian selama periode perhitungan yg disampaikan kpd Kemendagri 2. Jumlah laglha konkret = upaya dilakukan pemda selama periode perhitungan (skala 0-9) 3. Rangking inflasi = IHK dan IPH yang telah dinormalisasi thd data pangan SP2KP Kemendag diolah oleh BPS Terhadap hasil penyusunan IKPIPD didapatkan rentang persepsi: 1) IKPIPD < 50 = sangat buruk 2) 50 IKPIPD < 65 = buruk 3) 65 IKPIPD < 75 = sesuai 4) 75 IKPIPD < 86 = memuaskan 5) IKPIPD 86 = sangat memuaskan
- 12. DIMENSI BOBOT SUB DIMENSI BOBOT KETERANGAN Jumlah pelaporan 10% Kepatuhan Laporan harian ke Itjen Dagri 4% Realisasi laporan/hari kerja Upaya Konkrit 40% pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia 20% Ya/Tidak rapat teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah Ya/Tidak menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting. Ya/Tidak pencanangan gerakan menanam 80% Ya/Tidak melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait; Ya/Tidak melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang Ya/Tidak berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan Ya/Tidak merealisasikan Belanja Tidak Terduga untuk dukungan pengendalian inflasi; Ya/Tidak memberikan bantuan transportasi dari APBD Ya/Tidak
- 13. DIMENSI BOBOT SUB DIMENSI BOBOT KETERANGAN Jumlah pelaporan 10% Kepatuhan Laporan harian ke Itjen Dagri 4% Realisasi laporan/50 Kinerja Laporan SP2KP 3% Realisasi laporan/50 Kepatuhan laporan ke TPIP 3% Kepatuhan laporan Tri II Upaya Konkrit 40% Pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia 20% 50 = 30 49 = < 30 = Rapat teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah Rakor mingguan = 12 x HLM = 1 x Menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting. 0 ; 1 x; 2 x; 3 x Pencanangan gerakan menanam 80% Ya/Tidak Melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait; Ya/Tidak melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang 0 ; 1 x; 2 x; 3 x berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan KAD yg masih berlaku s.d Tri II merealisasikan Belanja Tidak Terduga untuk dukungan pengendalian inflasi; Ada realisasi anggaran di Triwulan II memberikan bantuan transportasi dari APBD Ada realisasi anggaran di Triwulan II
- 14. TERIMA KASIH