Wahyu pujiyono
Download as PPTX, PDF0 likes194 views
Dokumen tersebut merangkum kebijakan Gubernur Jawa Tengah untuk memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa guna pembangunan infrastruktur. Bantuan akan diberikan kepada 7.809 desa berdasarkan kategori miskin, dengan alokasi dana antara Rp40-100 juta. Dokumen ini juga menjelaskan peran pemerintah provinsi, kabupaten dan kecamatan dalam pelaksanaan bantuan tersebut.
More Related Content
What's hot (17)
Viewers also liked (12)
Similar to Wahyu pujiyono (20)
Recently uploaded (20)
Wahyu pujiyono
- 1. BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA VISI GUBERNUR JAWA TENGAH MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI
- 2. Misi Ke 5 Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak Misi Ke 7 Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan 7 misi 2
- 3. o Program ke 4 Mewujudkan Desa Mandiri o Menggali dan mengembangkan sumberdaya potensial kawasan perdesaan o Program ke 9 Infrastrutur dan Sarana Transportasi o Membangun infrastruktur yang sesuai dan berdayaguna 11 Program unggulan 3
- 4. KEBIJAKAN GUBERNUR UNTUK MEMBERIKAN BANTUAN KEPADA PEMERINTAH DESA GUNA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Terhadap : 7809 Desa di Jawa Tengah Yang dibagi dalam katagori : o Miskin tinggi : 1356 Desa @ Rp 100.000.000 o Miskin sedang : 2080 Desa @ Rp60.000.000 o Miskin rendah : 4373 Desa @ Rp 40.000.000 4 Sumber : Data PPLS Prov. Jateng Th. 2011
- 5. RINCIAN PER KABUPATEN NO KABUPATEN PRIORITAS KELURAHAN DESA T S R Jml T S R Jml 1 Kab. Cilacap 5 4 6 15 51 90 128 269 2 Kab. Banyumas 8 5 17 30 60 70 171 301 3 Kab. Purbalingga 4 4 7 15 46 61 117 224 4 Kab. Banjarnegara 0 3 9 12 57 78 131 266 5 Kab. Kebumen 2 3 6 11 62 144 243 449 6 Kab. Purworejo 5 3 17 25 54 105 310 469 7 Kab. Wonosobo 1 9 19 29 37 72 127 236 8 Kab. Magelang 0 1 4 5 56 88 223 367 9 Kab. Boyolali 0 2 4 6 50 75 136 261 10 Kab. Klaten 1 1 8 10 72 103 216 391 11 Kab. Sukoharjo 2 2 13 17 27 37 86 150 12 Kab. Wonogiri 4 14 25 43 52 59 140 251 13 Kab. Karanganyar 3 3 9 15 44 42 76 162 14 Kab. Sragen 4 2 6 12 47 63 86 196
- 6. lanjutan NO KABUPATEN PRIORITAS KELURAHAN DESA T S R Jml T S R Jml 15 Kab. Grobogan 0 2 5 7 49 59 165 273 16 Kab. Blora 4 4 16 24 34 67 170 271 17 Kab. Rembang 0 0 7 7 40 81 166 287 18 Kab. P a t i 0 1 4 5 57 79 265 401 19 Kab. Kudus 1 2 6 9 20 36 67 123 20 Kab. Jepara 0 2 9 11 39 48 97 184 21 Kab. Demak 0 0 6 6 36 76 131 243 22 Kab. Semarang 0 5 22 27 38 56 114 208 23 Kab. Temanggung 1 0 22 23 48 56 162 266 24 Kab. Kendal 1 1 18 20 64 55 147 266 25 Kab. Batang 1 3 5 9 49 79 111 239 26 Kab. Pekalongan 3 1 9 13 43 71 158 272 27 Kab. Pemalang 1 6 4 11 32 54 125 211 28 Kab. Tegal 1 2 3 6 55 92 134 281 29 Kab. Brebes 1 1 3 5 37 84 171 292 TOTAL 53 86 289 428 1356 2080 4373 7809
- 7. NO KATEGORI JUMLAH DESA ANGGARAN 1 DESA MISKIN TINGGI 37 DESA Rp. 100.000.000 2 DESA MISKIN SEDANG 72 DESA Rp. 60.000.000 3 DESA MISKIN RENDAH 127 DESA Rp. 40.000.000 JUMLAH TOTAL 236 DESA Rp. 13,1 M PRIORITAS DESA DI KAB. WONOSOBO Sumber : Data PPLS Kab. Wonosobo Th. 2011
- 8. Tujuan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa o mendukung proses perencanaan pembangunan partisipatif, o meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat o meningkatkan pertumbuhan perekonomian desa Agar berdayaguna dan berhasil guna semua tingkatan pemerintahan untuk : fasilitasi dan verifikasi proposal, pengendalian, pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa 5
- 9. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA YANG DIPERBOLEHKAN o Pengaspalan jalan o Pavingisasi jalan o Rabat beton o Jembatan o Gorong-gorong o Talud jalan o Saluran air o Sanitasi/air bersih 6
- 10. YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN UNTUK PEMBANGUNAN o Tempat peribadatan o Jalan/pagar ke makam o Sekolahan o Prasarana kantor desa o Gapuro o Sewa alat o Upah tenaga kerja/honorarium 7
- 11. PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN MELALUI PROPOSAL DAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN DISUSUN DALAM RAB 95 % untuk pembelian material 5 % untuk biaya operasional Kabupaten & Kecamatan Membentuk Tim Koordinasi dg SKPD Terkait Bapermades Prov.Jateng 8
- 12. Untuk kelancaran pelaksanaan Bantuan Infrastruktur perlu bagi peran dengan Kabupaten dan Kecamatan Peran Provinsi : o Penyusunan Pergub/Juknis o Penyusunan SK Lokasi o Sosialisasi ke Kab dan Kec o Fasilitasi/monitoring Verifikasi Proposal o Pengajuan Pencairan Bantuan o Monev pelaksanaan kegiatan 9
- 13. Setiap Kabupaten akan dialokasikan dana operasional sebesar Rp 25.000.000 Peran Kabupaten : Verifikasi Proposal Pengajuan Rekap kegiatan dan Rekomendasi Bupati Penyampaian SPJ dan Pelaporan ke Provinsi Monev kegiatan o Makan minum Rakor 40 orang x 3 kl @ Rp 25.000,- o Transport Kabupaten ke Provinsi 2 orang x 5 kl x Rp 300.000,- o Transport Kabupaten ke lokasi 2 orang x 30 kl x Rp 200.000,- o Honorarium Tim verifikasi Kabupaten 2 orang x 30 kl x Rp 95.000 o ATK Rp Rp 1.300.000,- bantuan makan dan snack untuk kegiatan verifikasi secara teknis proposal yang diajukan oleh desa penerima bantuan sejumlah Desa dan Kecamatan ditambah 50 setiap Kabupaten @ Rp 10.000,- 10
- 14. Setiap Kecamatan akan dialokasikan dana Rp 5.000.000 Peran Kecamatan : o Sosialisasi sekaligus Bintek penyusunan Proposal bagi Desa penerima Bantuan o Pendampingan dalam Verivikasi Proposal ke Kab/Prov o Monev kegiatan Bantuan Infrastrutur Utk mendukung keberhasilan program, diharapkan kepada kab,kec & desa untuk segera menyelesaikan penyusunan prodeskel Online di seluruh desa dan diharapkan untuk dapat dilampirkan dalam proposal. Sedangkan Jadwal Pelaksanaan sbb : o Sosialisasi di Kecamatan 40 orang x Rp 25.000,- o Transport petugas Kecamatan ke lokasi 1 orang x 25 keg x Rp 100.000,- o Transport petugas kecamatan ke provinsi 2 orang x 2 keg x Rp 300.000,- o Transport petugas Kecamatan ke Kabupaten 1 orang x 3 keg x Rp 100.000,- 11
- 15. RENCANA/JADWAL KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TAHUN 2014 NOV DES JAN. PEBR. MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUST SEPT. OKT NOV. DES. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Rapat Koordinasi *dengan SKPD Prov *dengan Kab 2 Penyusunan pedoman umum / Tehnis dan SK Alokasi Bantuan Keuangan 3 Sosialisasi Tingkat Provinsi dengan peserta Kab./Kec. 4 Sosialisasi tingkat kecamatan peserta desa 5 Penyusunan Proposal oleh Desa 6 Verifikasi teknis Proposal di Kabupaten (dipantau provinsi) 7 Verifikasi administrasi Proposal di Provinsi 8 Pemberkasan pencairan dana Bantuan 9 Monitoring & Evaluasi ke Kab. & Kelokasi Kegiatan. 10 SPJ dan Pelaporan KET. TAHUN 2014 NO KEGIATAN TAHUN 2013
- 16. TERIMA KASIH