More Related Content
Similar to Proses bh (20)
Proses bh
- 1. PROSES DAN PROSEDUR PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI Asisten Deputi Urusan Keanggotaan Koperasi DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM Jakarta, Maret 2008
- 2. PROSES PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI UU 25/1992 Pengesahan selambat-lambatnya PP 4/1994 Diterima 3 bulan sejak berkas Pejabat yang berwenang diterima lengkap wajib melakukan penelitian terhadap materi Anggaran PERMEN 01/2006 Dasar yang diajukan. Keputusan penolakan dan alasannya Pejabat yang berwenang disampaikan kembali Sekelompok orang melakukan pengecekan kepada kuasa pendiri paling lama 3 bulan yang mempunyai terhadap keberadaan kegiatan dan koperasi tersebut. kepentingan ekonomi Terhadap penolakan, yang sama. para pendiri dapat mengajukan Ditolak permintaan ulang PRA KOPERASI pengesahan akta pendirian koperasi dalam jangka waktu paling lama 1 bulan. Kop. Primer Rapat Persiapan - Sekurang - Keputusan terhadap permintaan ulang kurangnya di tersebut diberikan Rapat Pembentukan hadiri 20 orang paling lambat pendiri. 1 bulan. Membahas Anggaran Dasar Koperasi : Mengajukan Kop. Sekunder permohanan Anggaran Dasar memuat antara lain : pengesahan secara Nama & tempat kedudukan. tertulis kepada Pejabat Maksud & tujuan - Dihadiri sekurang berwenang. disetujui ditolak Bidang usaha. kurangnya 3 Keanggotaan. (tiga) koperasi melalui wakil- Rapat Anggota. wakilnya. Pengurus, Pengawas. Modal dan Sisa Hasil Usaha. Keputusan Pembuatan Akta oleh akhir Notaris. 1
- 3. PROSES PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI 1. Dasar Hukum antara lain : - Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. - Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2006 yaitu tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. 2. Koperasi sebaiknya dibentuk oleh sekelompok orang/anggota masyarakat yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. 3. Sebelum mendirikan koperasi, sebaiknya didahului dengan penyuluhan tentang perkoperasian agar kelompok masyarakat yang ingin mendirikan koperasi tersebut memahami mengenai perkoperasian, sehingga anggota koperasi nantinya benar-benar memahami nilai dan prinsip koperasi dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai anggota koperasi. 2
- 4. 4. Proses pendirian koperasi dimulai dengan pelaksanaan Rapat Pembentukan Koperasi dimana untuk Koperasi Primer sekurang- kurangnya dihadiri oleh 20 orang anggota pendiri, sedangkan untuk Koperasi Sekunder sekurang-kurangnya dihadiri oleh 3 (tiga) koperasi melalui wakil-wakilnya. Yang mewakili koperasi primer harus membawa mandat dari Koperasinya dan permohonan pengesahan BH-nya ditambah dgn lampiran : Keputusan RA ttg persetujuan pembentukan Kop. Sekunder dan photocopy akta pendirian serta AD Koperasinya. 5. Rapat pembentukan Koperasi tersebut dihadiri oleh Pejabat Dinas/Instansi/Badan Yang Membidangi Koperasi setempat (sesuai domisili anggota) dimana kehadiran pejabat tersebut bertujuan antara lain untuk : memberi arahan berkenaan dengan pembentukan koperasi, melihat proses pelaksanaan rapat pembentukan, sebagai narasumber apabila ada pertanyaan berkaitan dengan perkoperasian dan untuk meneliti isi konsep anggaran dasar yang dibuat oleh para pendiri sebelum diaktakan oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi setempat. Selain itu apabila memungkinkan rapat pembentukan tersebut juga dapat dihadiri oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi yaitu Notaris yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM untuk membantu membuat/menyusun akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran Koperasi. 3
- 5. 6. Dalam Rapat Pembentukan akan dibahas mengenai Anggaran Dasar Koperasi yang memuat antara lain : - Nama dan tempat kedudukan - Maksud dan tujuan - Bidang usaha - Keanggotaan - Rapat Anggota - Pengurus dan Pengawas - Sisa Hasil Usaha 7. Pembuatan atau penyusunan akta pendirian koperasi tersebut dibuat dihadapan dan atau oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi dimaksud. 8. Selanjutnya Notaris atau kuasa Pendiri mengajukan permohonan pengesahan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang yaitu : Untuk koperasi primer yang anggotanya tersebar di lebih dari 1 (satu) propinsi dan untuk koperasi sekunder adalah Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, Kementerian Koperasi dan UKM. Untuk Koperasi Primer yang anggotanya meliputi satu propinsi atau Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas/Kantor/Badan yang menangani urusan perkoperasian Propinsi/Kabupaten/Kota setempat. 4
- 6. 9. Pejabat yang berwenang akan melakukan : - Penelitian terhadap meteri Anggaran Dasar yang diajukan. - Pengecekan terhadap keberadaan koperasi tersebut. 10. Apabila permohonan diterima maka pengesahan selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berkas diterima lengkap. 11. Jika permohonan ditolak maka Keputusan penolakan dan alasannya disampaikan kembali kepada kuasa pendiri paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diajukan. 12. Terhadap Penolakan, para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan akta pendirian koperasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. Keputusan terhadap permintaan ulang tersebut diberikan paling lambat 1 (satu) bulan. 5
- 7. Penutup 1. Koperasi adalah milik dari para anggotanya. 2. Anggota adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. 3. Kemajuan dan perkembangan koperasi sangat ditentukan oleh peranserta aktif para anggota. 4. Peran anggota sangat strategis bagi koperasi, baik koperasi primer maupun koperasi sekunder. Kenal-kop 6