Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan mangrove
0 likes826 views
Dokumen tersebut membahas upaya rehabilitasi mangrove dan gambut di Indonesia, termasuk program kerja pemerintah, penyebab penurunan luas mangrove, dan strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove. Beberapa inisiatif kunci adalah program Green Port untuk menanam mangrove, revitalisasi lahan gambut, dan pembentukan kelompok kerja multi tingkat untuk koordinasi kebijakan.
More Related Content
What's hot (20)
Similar to Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan mangrove (20)
More from CIFOR-ICRAF (20)
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan mangrove
- 1. Dr. Kus Prisetiahadi Plt. Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
- 2. Titik Balik Rehabilitasi Mangrove Sejak tahun 2000-2015; terjadi penurunan luasan mangrove: Sejak tahun 2015-2019, terjadi penurunan luasan mangrove kritis dan kenaikan luasan mangrove secara total: Program Kerja Kemenko Maritim 1. Green Port, menanam mangrove 2. Tata kelola ruang laut 3. Pembentukan kawasan konservasi 4. Koordinasi dan sinkronisasi program kerja antar kementerian/lembaga pusat dan daerah, universitas, BUMN, NGO, hingga kelompok masyarakat. Penyebab: 1. Alih fungsi lahan untuk tambak udang, industri hingga pemukiman; 2. Penebangan mangrove secara ilegal; 3. Kurangnya penegakan regulasi; Jenis 2015 (Ha) 2019 (Ha) Krtis 1,81 juta 1,19 juta Sehat 1,67 juta 2,37 juta TOTAL 3,48 juta 3,56 juta Jenis 2000 (Ha) 2015 (Ha) Kritis 2,16 juta 1,81 juta Sehat 7,20 juta 1,67 juta TOTAL 9,36 juta 3,48 juta 2015 Titik Balik Rehabilitasi Mangrove TotalAreaofMangroves(millionhectares)
- 3. UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 41. Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. Peraturan Presiden No. 73 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (SNPEM). Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 09/Menhut-II/2013 jo P.39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Perdirjen No.8 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan RHL. Sumber : KLHK Titik Balik Rehabilitasi Mangrove
- 4. 1. SNPEM : upaya dalam bentuk kebijakan dan program untuk mewujudkan pengelolaan ekosistem mangrove lestari dan masyarakat sejahtera berkelanjutan berdasarkan sumber daya yang tersedia sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional. 2. SNPEM bertujuan: mensinergikan kebijakan dan program pengelolaan ekosistem mangrove yang meliputi bidang ekologi, sosial ekonomi, kelembagaan, dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin fungsi dan manfaat ekosistem mangrove secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. 3. SNPEM dilaksanakan secara terkoordinasi sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat. Sumber : KLHK
- 5. Tingkat Pusat Tingkat Prov/Kabupaten/Kota - Membentuk Tim Kelompok Kerja Mangrove Tingkat Nasional (KKMTN) - Membentuk Tim Koordinasi Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Tingkat Prov/Kab/Kota - Menyusun Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove Indonesia - Menetapkan strategi pengelolaan ekosistem mangrove tingkat Prov/Kab/Kota - Sosialisasi Perpres 73/2012 ke stakeholder baik di tingkat pusat maupun daerah - Membentuk Kelompok Kerja Mangrove Tingkat Prov/Kab/Kota - Menyusun Program Kerja KKMTN - Menyusun Program Kerja/Action Plan Kelompok Kerja Mangrove Tingkat Prov/Kab/Kota dan memasukkan Program Kerja/Action Plan tersebut dalam RPJMD Perubahan organisasi dan nomenklatur kementerian/lembaga Alokasi anggaran yang terbatas Stranas Mangrove belum disahkan oleh Menko Perekonomian PERMASALAHAN Titik Balik Rehabilitasi Mangrove Sumber : KLHK
- 6. Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Tingkat Provinsi Strategi Pengelolaan Ekosistem Tingkat Kabupaten/Kota Tim Koordinasi Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Tingkat Nasional Ketua Tim Pelaksana membentuk Kelompok Kerja Mangrove Tingkat Nasional Tim Koordinasi Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Tingkat Provinsi Ketua Tim membentuk Kelompok Kerja Mangrove Tingkat Provinsi Tim Koordinasi Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Tingkat Kabupaten/Kota Ketua Tim membentuk Kelompok Kerja Mangrove Tingkat Kabupaten/Kota hanya jika terdapat TAHURA Tingkat Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi 1. Hubungan kerja antara Tim Koordinasi Tingkat Nasional, Tim Koordinasi Tingkat Provinsi, dan Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota bersifat koordinatif dan konsultatif. 2. Pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan SNPEM dibebankan kepada APBN/APBD atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan. Titik Balik Rehabilitasi Mangrove Sumber : KLHK
- 7. UU 23 Tahun 2014 Pasal 14 (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. (2) Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan Titik Balik RehabilitasMangrove Sumber : KLHK
- 9. Jambi: 617.562 ha Kalimantan Barat: 1.679.950 ha Kalimantan Selatan: 103.556 ha Kalimantan Tengah: 2.811.078 ha Papua: 2.652.747 ha Riau: 3.861.401 ha Sumatera Selatan: 1.206.195 ha Peluang Pemanfaatan Gambut Mendukung Pangan: 1. Di kawasan budidaya, bukan di kawasan lindung. 2. Ketebalan gambut 0,5-3 m, bukan di kubah gambut. 3. Berbagai success stories. 4. Penerapan integrated farming. 5. Data/peta gambut lebih baik (skala 1:50.000). LUAS LAHAN GAMBUT DI 7 PROVINSI
- 10. 457 PAKET REVITALISASI pada area gambut tipis < 1m Ha 32 PAKET REVITALISASI pada area gambut 1-3m 394 DESA PEDULI GAMBUT Ha 14 KAWASAN PEDESAAN GAMBUT di 7 Kabupaten mencakup 77 desa 265 DEMPLOT PERTANIAN ALAMI DAN TANPA BAKAR 120 HEKTAR DEMPLOT REVITALISASI PENGEMBANGAN PADI SAWAH TALIO HULU, KALIMANTAN TENGAH Ha KEGIATAN REVITALISASI GAMBUT
- 11. (1): Sumber BRG Prims dashboard https://en.prims.brg.go.id/platform; (2): Menurut https://www.mdpi.com/1999-4907/10/10/889; (3): Map di atas menunjukkan area gambut di provinsi Riau beserta aspek penyebab karhutla (1) Deforestasi dan drainase lahan gambut menyebabkan peningkatan resiko karhutla di area gambut sebanyak 10 100 kali lipat (2) Kondisi kekeringan ekstrem yang disebabkan oleh El Nino meningkatkan resiko kebakaran secara signifikan. Memastikan masyarakat di daerah gambut siap menghadapi keadaan ini menjadi sangat penting Sosialisasi sumber mata pencaharian masyarakat yang ramah gambut akan mencegah tiga risiko dampak dari COVID-19, karhutla and krisis ekonomi Dampak karhutla Penurunan hasil panen 5-7% Subsidensi tanah 3-10 cm per tahun Penyakit gangguan pernapasan dari karhutla bisa memperparah dampak COVID-19 (3) Emisi CO2 dari karhutla dan degradasi di area gambut 520M ton Dari populasi yang terdampak karhutla di 7 provinsi 12% Penyebab karhutla Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di daerah gambut dapat dicegah. Penyediaan sumber daya dan insentif yang tepat untuk mencegah kebakaran ini menjadi sangat penting STEP 1. PENCEGAHAN RESIKO KARHUTLA Area gambut Deforestatsi (2015 2017) Karhutla sebelumnya Kanal Pengendalian karhutla untuk mencegah resiko Peningkatan kapasitas skala besar, contohnya unit khusus untuk karhutla. Ini mencakup ketentuan, fasilitas dan insentif akan partisipasi masyarakat lokal Pembentukan sekretariat nasional antara BNPB dan KLHK yang mengkoordinasikan operasional dan pengalokasian dana untuk membiayai tenaga kerja operasional Penambahan anggaran pengendalian karhutla, dari perusahaan swasta dan sektor publik. Ini akan menghasilkan penghematan biaya di antara pemangku kepentingan dikarenakan penggabungan pendanaan
- 12. *Peraturan mengenai Fungsi Ekosistem Gambut, P.10 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019 Low hanging fruit Kredit Karbon yang dihasilkan dari Area Konservasi Terdapat 490 ribu hektar area hutan konservasi yang telah terdegradasi dan/ atau sebelumnya terbakar di 106 KHG, cocok untuk proyek karbon Area yang telah mengalami degradasi di hutan konservasi memiliki kepentingan ekosistem yang signifikan Proyek karbon menghasilkan pemasukan dari penjualan reduksi emisi yang diinisiasi melalui restorasi lahan gambut tersebut Pemasukan dapat dihasilkan lebih lanjut dengan merestorasi dan melindungi lahan gambut budidaya yang ada dan telah dilindungi oleh hukum (moratorium, FEG*) tetapi masih tereksploitasi. Hal ini belum dicakup dalam presentasi 17% Estimasi keuangan prpyek dalam waktu 30 tahun IRR 46%EBITDA margin USD 560 m Pendapatan rata-rata tahunan Restorasi gambut di hutan konservasi dapat segera dilaksanakan oleh pemerintah agar dapat menjadi sumber pembayaran karbon 1,359 490 7,387 Area konservasi lainnya Area konservasi untuk proyek karbon Area gambut lainnya
- 13. 1. APBN 2. APBD 3. BUMN 4. PERUSAHAAN SWASTA 5. NGO International 6. NGO Domestik Bagaimana Pendanaan Jangka Panjang dan Konsisten dapat disediakan.
- 15. 1. Revisi dan/atau revitalisasi peraturan yang ada terkait mangrove dan gambut 2. Melanjutkan kebijakan 1 peta. 3. Meninjau ulang roadmap dan implementasi yang dikawal dalam RPJMN 4. Pembagian peran stakeholder dan gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan. 5. Pendanaan jangka panjang dan konsisten dari seluruh pemangku kepentingan.