Kegiatan review urtug kutai timur 2015
0 likes445 views
Dokumen tersebut membahas tentang review uraian tugas jabatan (URTUG) aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Beberapa poin penting yang dibahas antara lain mengenai masalah overlapping tugas antar SKPD dan unit kerja, pentingnya harmonisasi dan sinkronisasi URTUG, serta kaidah-kaidah umum penulisan URTUG sesuai dengan level jabatan dan struktur organisasi.
1 of 14
Downloaded 15 times
Ad
Recommended
Materi ngopi 16 pedoman kti psm (kartika)
Materi ngopi 16 pedoman kti psm (kartika)Akademi Desa 4.0
油
Pedoman ini mengatur tentang pedoman penulisan karya tulis atau karya ilmiah bagi penggerak swadaya masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah memberikan standar dan panduan penulisan serta menciptakan pemahaman yang sama. Dokumen ini menjelaskan tentang jenis, persyaratan, kaidah, dan sistematik penulisan karya tulis ilmiah seperti mengenai isi, bahasa, abstrak, daftarRencana Kerja Peningkatan Kinerja Program Litbang
Rencana Kerja Peningkatan Kinerja Program LitbangTri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen ini membahas rencana peningkatan kinerja perencanaan program litbang administrasi di PKP2A III Lembaga Administrasi Negara Samarinda. Masalah utamanya adalah belum adanya analisis kebutuhan program, lemahnya koordinasi forum kelitbangan, dan terbatasnya kapasitas SDM. Rencananya adalah meningkatkan jejaring kerja dan koordinasi, serta menyusun analisis kebutuhan program berbasis potensi daerah.Kaidah Kaidah Umum Penulisan Uraian Tugas Jabatan
Kaidah Kaidah Umum Penulisan Uraian Tugas JabatanBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
油
Dokumen tersebut membahas tentang kaidah-kaidah umum penulisan uraian tugas jabatan pada level eselon II, III, dan IV. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain jumlah uraian tugas yang sesuai dengan level jabatan, penggunaan kata yang tepat sesuai dengan level jabatan, dan adanya benang merah antar tingkatan jabatan.Litbang Administrasi Masa Depan
Litbang Administrasi Masa DepanTri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen ini membahas manajemen penelitian dan pengembangan (litbang) di PKP2A, termasuk aspek kebijakan, karakteristik staf, dan pentingnya inovasi serta kolaborasi dalam proses litbang. Ditekankan bahwa keberhasilan manajemen litbang bergantung pada kualitas output, kepuasan kerja, dan kemampuan staf dalam mengelola ketidakpastian. Selain itu, perlu adanya penguatan kelembagaan litbang untuk meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian terhadap kebutuhan daerah dan nasional.Organisasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah
Organisasi Perencanaan dan Penganggaran DaerahLinda Grace Loupatty, FEB Universitas Pattimura
油
Dokumen ini membahas organisasi perencanaan dan penganggaran daerah, termasuk struktur organisasi pengelolaan keuangan daerah dan peran kepala daerah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kepala daerah bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah dan dikoordinasikan oleh kepala Bappeda serta pimpinan SKPD. Terdapat penjelasan mengenai pembagian tugas dalam pengelolaan keuangan daerah serta pelimpahan kekuasaan dalam organisasi tersebut.20211213 kebijakan jabatan fungsional unes
20211213 kebijakan jabatan fungsional unesKutsiyatinMSi
油
Kebijakan peningkatan kompetensi, kenaikan pangkat dan jabatan fungsional kependidikan lainnya mengatur tentang pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, promosi dan mutasi bagi aparatur sipil negara. Dokumen ini juga membahas tentang dasar hukum, jenis jabatan, kriteria jabatan fungsional, dan perbedaan antara jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional.D. peran & funsi litbang dala mendukung kebijakan pemda (kepala bappeda)
D. peran & funsi litbang dala mendukung kebijakan pemda (kepala bappeda)PEMPROP JABAR
油
Dokumen tersebut membahas peran penting lembaga litbang daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi lokal berdasarkan hasil penelitian. Lembaga litbang diharapkan dapat memberikan masukan kebijakan, memfasilitasi program nasional dan daerah, serta membentuk kerja sama antar lembaga litbang daerah.Pengembangan Jaringan Kelitbangan Dan Resource Center Litbang Dalam Mendukung...
Pengembangan Jaringan Kelitbangan Dan Resource Center Litbang Dalam Mendukung...Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
油
Rapat koordinasi membahas pengembangan jaringan litbang dan pusat sumber daya di Kalimantan untuk mendukung optimalisasi perumusan dan implementasi kebijakan berbasis penelitian. Diskusi mencakup penguatan lembaga litbang daerah, pembentukan jaringan, dan peningkatan kualitas program litbang.8. rktl
8. rktlAips Neckcuts
油
Dokumen tersebut merupakan rencana kerja penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Mulai dari rapat persiapan, pelaksanaan pemberdayaan kemasyarakatan, penyusunan dokumen, hingga finalisasi penulisan RPJMDes. Terdapat pembagian tugas untuk masing-masing kegiatan dan bab dalam penulisan dokumen RPJMDes.10. contoh isian formulir (eselon iv)
10. contoh isian formulir (eselon iv)Reddy Prayudie
油
Dokumen ini menjelaskan faktor-faktor jabatan struktural untuk posisi Kepala Subbagian Ketatalaksanaan dan Peraturan Kepegawaian di Biro Kepegawaian dan Organisasi. Tugas utama termasuk merumuskan, mendokumentasikan, dan mengevaluasi peraturan kepegawaian serta koordinasi dengan unit terkait. Evaluasi menunjukkan bahwa jabatan ini memiliki nilai total 1.430 yang mengindikasikan kompleksitas dan wewenang dalam pengelolaan ketatalaksanaan dan peraturan kepegawaian.Kabupaten subang dalam angka 2017
Kabupaten subang dalam angka 2017Muhammad Rahman
油
Publikasi ini berisi ringkasan statistik Kabupaten Subang tahun 2017. Mencakup informasi demografi, sosial, ekonomi, dan lainnya. Data bersumber dari berbagai lembaga pemerintah dan swasta di Kabupaten Subang. Harapan publikasi ini dapat bermanfaat bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Subang.Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020.pdf
Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020.pdfperencanaan20201
油
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 menyusun pedoman analisis jabatan dan analisis beban kerja di instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Setiap instansi wajib melaksanakan analisis jabatan dan beban kerja sebagai syarat dalam penyusunan kebutuhan pegawai berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dengan peraturan ini, diharapkan tercipta aparatur negara yang profesional dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.Manajemen madrasah
Manajemen madrasaho諜鏑奪n King
油
Dokumen ini menjelaskan perencanaan yang melibatkan orang tua, pengurus, dan yayasan untuk meningkatkan kondisi madrasah melalui SWOT dan prioritas rencana strategis serta tahunan. Tugas dan tanggung jawab setiap anggota dalam organisasi madrasah harus diperjelas dan dievaluasi untuk mencapai target. Akhirnya, hasil pertemuan harus dijadikan bahan untuk perencanaan masa depan dan diadakan pertemuan lanjutan dengan pemangku kepentingan.Langkah-langkah Penyusunan Buku Putih Sanitasi
Langkah-langkah Penyusunan Buku Putih Sanitasiinfosanitasi
油
Dokumen tersebut membahas rencana penyusunan buku putih sanitasi kabupaten/kota selama enam bulan mendatang, termasuk pembagian peran antara fasilitator kota, pokja provinsi, konsultan manajemen wilayah, dan fasilitator provinsi.Contoh pengisian anjab
Contoh pengisian anjabDeddy Agus Arifianto
油
Dokumen ini menjelaskan rinci tentang informasi jabatan seorang pemimpin sub bagian perencanaan, termasuk kedudukan, ikhtisar jabatan, uraian tugas, bahan kerja, perangkat kerja, dan syarat jabatan. Tugas utama termasuk menyusun rencana strategis, rencana kerja, serta rencana kegiatan dan anggaran, serta mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan. Selain itu, dijelaskan juga tanggung jawab, wewenang, kondisi lingkungan kerja, dan risiko yang dihadapi.7. contoh info penilaian jab jfu
7. contoh info penilaian jab jfuReddy Prayudie
油
Dokumen ini menjelaskan tentang jabatan pemroses mutasi pegawai di Badan Kepegawaian Negara, yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyusun data pegawai sebagai dasar pemindahan dan mutasi jabatan. Tugasnya mencakup menyiapkan berbagai usulan, surat, dan laporan terkait mutasi dan pensiun pegawai, serta memastikan kebenaran dan keakuratan data. Evaluasi jabatan menunjukkan total nilai 585, menduduki kelas jabatan 5 dengan faktor-faktor seperti pengetahuan, pengawasan, dan kompleksitas yang menjadi pertimbangan utama.Proposal OSIS
Proposal OSISDe Dewi Muliyati
油
Dokumen ini menjelaskan penyusunan proposal kegiatan dalam program OSIS yang harus disusun secara sistematis dan terperinci. Proposal mencakup bagian-bagian penting seperti latar belakang, tujuan, manfaat, dan anggaran biaya. Peserta diminta untuk bekerja dalam kelompok untuk merencanakan kegiatan dengan tema tertentu dan menyusun proposal dalam waktu yang ditentukan.Pengelolaan-Kinerja-Organisasi.pdf
Pengelolaan-Kinerja-Organisasi.pdfAkuhuruf
油
Dokumen ini membahas pengelolaan kinerja organisasi melalui berbagai kegiatan, termasuk penyusunan laporan dan penetapan monev. Proses ini melibatkan kolaborasi antara SMKO dan BPPK untuk mengembangkan konsep peta strategis dan Iku, serta pelaporan kinerja yang mengacu pada regulasi yang ada. Selain itu, dokumen mencakup langkah-langkah dalam mengelola data kinerja dan menyusun kegiatan pemantauan serta koordinasi.Presentasi hasil kajian diskresi
Presentasi hasil kajian diskresiBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
油
Beberapa instansi pemerintah daerah melakukan diskresi dalam upaya peningkatan pelayanan publik dengan:
1. Memberikan keringanan persyaratan perijinan untuk mendukung usaha;
2. Mengelola administrasi penduduk musiman dan membekukan data untuk memudahkan akses pelayanan;
3. Memberikan bantuan biaya kesehatan meski tidak ditanggung asuransi.Evaluasi Urtug dan Tupoksi SKPD Pemkab PPU 2014
Evaluasi Urtug dan Tupoksi SKPD Pemkab PPU 2014Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
油
Dokumen tersebut membahas evaluasi tupoksi dan uraian tugas (urtug) di lingkungan pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Terdapat overlapping antar SKPD dan unit kerja dalam SKPD, ketidaksesuaian nomenklatur unit kerja dengan urtug, serta bahasa urtug yang masih bersifat umum. Dokumen ini merekomendasikan perlu dilakukannya penataan tupoksi dan urtug guna mendukung kinerja pemerintah yang produktif, efePresentasi Evaluasi Jabatan 2015 Bekerjasama dengan Bagian Organisasi Kab. Nu...
Presentasi Evaluasi Jabatan 2015 Bekerjasama dengan Bagian Organisasi Kab. Nu...Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
油
Dokumen ini membahas evaluasi jabatan bagi ASN sesuai UU 5/2014, dengan mengkategorikan jabatan berdasarkan kriteria seperti gaji, beban kerja, dan tanggung jawab. Metoda evaluasi jabatan mencakup kuesioner, wawancara, dan observasi, dengan penilaian berdasarkan faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi kompleksitas dan dampak pekerjaan. Hasil evaluasi digunakan untuk berbagai program kepegawaian seperti sistem karir dan penggajian.Sinergi Kebijakan Anggaran dan Pembangunan Daerah
Sinergi Kebijakan Anggaran dan Pembangunan DaerahDadang Solihin
油
Dokumen tersebut membahas tentang fungsi DPRD, perencanaan pembangunan daerah, tujuan dan permasalahan pembangunan daerah, penyusunan RKPD tahun 2017, rencana kerja pemerintah 2017, serta beberapa prinsip dan proses perencanaan pembangunan daerah.Peranan DPRD dalam Percepatan Pembangunan Daerah
Peranan DPRD dalam Percepatan Pembangunan DaerahDadang Solihin
油
Dokumen ini membahas peran dan fungsi DPRD dalam pembangunan daerah, yang meliputi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRD berperan sebagai wakil rakyat yang memperjuangkan kepentingan masyarakat serta menjamin partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan yang efisien dan berkelanjutan.Makalah PROSES PERENCANAAN
Makalah PROSES PERENCANAAN febi diostovel
油
Dokumen tersebut membahas proses perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah Kabupaten Kerinci. Prosesnya dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kemudian disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang menjadi dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RKompilasi Policy Brief 2024: Transformasi Kebijakan
Kompilasi Policy Brief 2024: Transformasi KebijakanBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
油
Dokumen ini membahas kebijakan digitalisasi UMKM di Indonesia, yang bertujuan untuk mendukung 30 juta UMKM masuk ke ekosistem digital pada tahun 2024. Terdapat kendala dalam kecakapan digital dan akses terhadap pelatihan, serta kurangnya kerjasama antar instansi pemerintah yang dapat menghambat transformasi ini. Lima alternatif kebijakan diusulkan untuk mengatasi tantangan tersebut, termasuk pembentukan kluster digital dan program mentoring.Melonjakkan Angka Partisipasi Pemda Dalam Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan
Melonjakkan Angka Partisipasi Pemda Dalam Pengukuran Indeks Kualitas KebijakanBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
油
Dokumen ini membahas rendahnya partisipasi pemerintah daerah dalam pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), yang berkisar sekitar 30%, dan mengidentifikasi masalah mendasar seperti minimnya data dukung dan kurangnya pemahaman tentang evaluasi kebijakan. Lima solusi yang diusulkan untuk meningkatkan partisipasi meliputi penetapan admin instansi, integrasi IKK dalam dokumen strategis daerah, serta kerjasama dengan daerah yang memiliki nilai IKK baik. Untuk mencapai keterlibatan optimal di tahun 2025, diperlukan perubahan sistemik dalam tata kelola kebijakan publik di pemerintah daerah.Menjauhkan ASN dari Lingkaran Setan JUDOL dan PINJOL
Menjauhkan ASN dari Lingkaran Setan JUDOL dan PINJOLBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
油
Perjudian online di Indonesia meningkat, menyebabkan kecanduan dan masalah sosial, termasuk utang yang melibatkan pegawai negeri sipil (ASN). Meskipun pemerintah telah berupaya memblokir situs-situs judi dan melakukan kampanye anti-judi, tantangan besar tetap ada dengan tingginya aksesibilitas di kalangan masyarakat. Diperlukan peningkatan literasi keuangan dan solusi kesejahteraan untuk mengurangi kerentanan ASN terhadap judi online dan pinjaman ilegal.Policy Paper: Pembangunan Ekonomi Digital Yang Inklusif dan Berkelanjutan Dal...
Policy Paper: Pembangunan Ekonomi Digital Yang Inklusif dan Berkelanjutan Dal...Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
油
Dokumen ini membahas tentang pembangunan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia, dengan fokus pada peran UMKM dalam transformasi ekonomi yang didorong oleh digitalisasi. Upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing digital dan akses teknologi bagi UMKM dianggap krusial dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang setara. Melalui strategi kebijakan yang tepat, diharapkan UMKM dapat memanfaatkan potensi ekonomi digital untuk meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan yang inklusif.Policy Brief: Estafet Reformasi Birokasi Dalam Mendukung Asta Cita
Policy Brief: Estafet Reformasi Birokasi Dalam Mendukung Asta CitaBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
油
Policy brief ini mengevaluasi reformasi birokrasi di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2023, menyoroti peningkatan dalam kinerja kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Untuk periode 2025-2029, direkomendasikan penetapan target baru dengan tambahan dua tema, yaitu peningkatan SDM berkualitas dan produktivitas pangan, serta perlunya regulasi dan sistem pemantauan kinerja yang lebih baik. Reformasi bertujuan untuk mencapai birokrasi yang cerdas dan terhubung, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.Policy Brief Penguatan Kelas Menengah: Kunci Meningkatkan Ketahanan Sosial da...
Policy Brief Penguatan Kelas Menengah: Kunci Meningkatkan Ketahanan Sosial da...Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
油
Indonesia berhasil naik kelas menjadi negara berpenghasilan menengah atas pada tahun 2022, namun menghadapi penurunan jumlah masyarakat kelas menengah yang berisiko. Penyebab penurunan ini meliputi gaya hidup, penurunan daya beli, dan meningkatnya kebutuhan hidup, yang jika dibiarkan dapat meningkatkan kerentanan sosial. Alternatif solusi untuk memperkuat kelas menengah meliputi peningkatan keterampilan, insentif pajak, dan perubahan dalam pola asuh serta budaya keluarga.More Related Content
What's hot (10)
8. rktl
8. rktlAips Neckcuts
油
Dokumen tersebut merupakan rencana kerja penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Mulai dari rapat persiapan, pelaksanaan pemberdayaan kemasyarakatan, penyusunan dokumen, hingga finalisasi penulisan RPJMDes. Terdapat pembagian tugas untuk masing-masing kegiatan dan bab dalam penulisan dokumen RPJMDes.10. contoh isian formulir (eselon iv)
10. contoh isian formulir (eselon iv)Reddy Prayudie
油
Dokumen ini menjelaskan faktor-faktor jabatan struktural untuk posisi Kepala Subbagian Ketatalaksanaan dan Peraturan Kepegawaian di Biro Kepegawaian dan Organisasi. Tugas utama termasuk merumuskan, mendokumentasikan, dan mengevaluasi peraturan kepegawaian serta koordinasi dengan unit terkait. Evaluasi menunjukkan bahwa jabatan ini memiliki nilai total 1.430 yang mengindikasikan kompleksitas dan wewenang dalam pengelolaan ketatalaksanaan dan peraturan kepegawaian.Kabupaten subang dalam angka 2017
Kabupaten subang dalam angka 2017Muhammad Rahman
油
Publikasi ini berisi ringkasan statistik Kabupaten Subang tahun 2017. Mencakup informasi demografi, sosial, ekonomi, dan lainnya. Data bersumber dari berbagai lembaga pemerintah dan swasta di Kabupaten Subang. Harapan publikasi ini dapat bermanfaat bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Subang.Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020.pdf
Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020.pdfperencanaan20201
油
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 menyusun pedoman analisis jabatan dan analisis beban kerja di instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Setiap instansi wajib melaksanakan analisis jabatan dan beban kerja sebagai syarat dalam penyusunan kebutuhan pegawai berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dengan peraturan ini, diharapkan tercipta aparatur negara yang profesional dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.Manajemen madrasah
Manajemen madrasaho諜鏑奪n King
油
Dokumen ini menjelaskan perencanaan yang melibatkan orang tua, pengurus, dan yayasan untuk meningkatkan kondisi madrasah melalui SWOT dan prioritas rencana strategis serta tahunan. Tugas dan tanggung jawab setiap anggota dalam organisasi madrasah harus diperjelas dan dievaluasi untuk mencapai target. Akhirnya, hasil pertemuan harus dijadikan bahan untuk perencanaan masa depan dan diadakan pertemuan lanjutan dengan pemangku kepentingan.Langkah-langkah Penyusunan Buku Putih Sanitasi
Langkah-langkah Penyusunan Buku Putih Sanitasiinfosanitasi
油
Dokumen tersebut membahas rencana penyusunan buku putih sanitasi kabupaten/kota selama enam bulan mendatang, termasuk pembagian peran antara fasilitator kota, pokja provinsi, konsultan manajemen wilayah, dan fasilitator provinsi.Contoh pengisian anjab
Contoh pengisian anjabDeddy Agus Arifianto
油
Dokumen ini menjelaskan rinci tentang informasi jabatan seorang pemimpin sub bagian perencanaan, termasuk kedudukan, ikhtisar jabatan, uraian tugas, bahan kerja, perangkat kerja, dan syarat jabatan. Tugas utama termasuk menyusun rencana strategis, rencana kerja, serta rencana kegiatan dan anggaran, serta mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan. Selain itu, dijelaskan juga tanggung jawab, wewenang, kondisi lingkungan kerja, dan risiko yang dihadapi.7. contoh info penilaian jab jfu
7. contoh info penilaian jab jfuReddy Prayudie
油
Dokumen ini menjelaskan tentang jabatan pemroses mutasi pegawai di Badan Kepegawaian Negara, yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyusun data pegawai sebagai dasar pemindahan dan mutasi jabatan. Tugasnya mencakup menyiapkan berbagai usulan, surat, dan laporan terkait mutasi dan pensiun pegawai, serta memastikan kebenaran dan keakuratan data. Evaluasi jabatan menunjukkan total nilai 585, menduduki kelas jabatan 5 dengan faktor-faktor seperti pengetahuan, pengawasan, dan kompleksitas yang menjadi pertimbangan utama.Proposal OSIS
Proposal OSISDe Dewi Muliyati
油
Dokumen ini menjelaskan penyusunan proposal kegiatan dalam program OSIS yang harus disusun secara sistematis dan terperinci. Proposal mencakup bagian-bagian penting seperti latar belakang, tujuan, manfaat, dan anggaran biaya. Peserta diminta untuk bekerja dalam kelompok untuk merencanakan kegiatan dengan tema tertentu dan menyusun proposal dalam waktu yang ditentukan.Pengelolaan-Kinerja-Organisasi.pdf
Pengelolaan-Kinerja-Organisasi.pdfAkuhuruf
油
Dokumen ini membahas pengelolaan kinerja organisasi melalui berbagai kegiatan, termasuk penyusunan laporan dan penetapan monev. Proses ini melibatkan kolaborasi antara SMKO dan BPPK untuk mengembangkan konsep peta strategis dan Iku, serta pelaporan kinerja yang mengacu pada regulasi yang ada. Selain itu, dokumen mencakup langkah-langkah dalam mengelola data kinerja dan menyusun kegiatan pemantauan serta koordinasi.Viewers also liked (6)
Presentasi hasil kajian diskresi
Presentasi hasil kajian diskresiBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
油
Beberapa instansi pemerintah daerah melakukan diskresi dalam upaya peningkatan pelayanan publik dengan:
1. Memberikan keringanan persyaratan perijinan untuk mendukung usaha;
2. Mengelola administrasi penduduk musiman dan membekukan data untuk memudahkan akses pelayanan;
3. Memberikan bantuan biaya kesehatan meski tidak ditanggung asuransi.Evaluasi Urtug dan Tupoksi SKPD Pemkab PPU 2014
Evaluasi Urtug dan Tupoksi SKPD Pemkab PPU 2014Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
油
Dokumen tersebut membahas evaluasi tupoksi dan uraian tugas (urtug) di lingkungan pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Terdapat overlapping antar SKPD dan unit kerja dalam SKPD, ketidaksesuaian nomenklatur unit kerja dengan urtug, serta bahasa urtug yang masih bersifat umum. Dokumen ini merekomendasikan perlu dilakukannya penataan tupoksi dan urtug guna mendukung kinerja pemerintah yang produktif, efePresentasi Evaluasi Jabatan 2015 Bekerjasama dengan Bagian Organisasi Kab. Nu...
Presentasi Evaluasi Jabatan 2015 Bekerjasama dengan Bagian Organisasi Kab. Nu...Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
油
Dokumen ini membahas evaluasi jabatan bagi ASN sesuai UU 5/2014, dengan mengkategorikan jabatan berdasarkan kriteria seperti gaji, beban kerja, dan tanggung jawab. Metoda evaluasi jabatan mencakup kuesioner, wawancara, dan observasi, dengan penilaian berdasarkan faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi kompleksitas dan dampak pekerjaan. Hasil evaluasi digunakan untuk berbagai program kepegawaian seperti sistem karir dan penggajian.Sinergi Kebijakan Anggaran dan Pembangunan Daerah
Sinergi Kebijakan Anggaran dan Pembangunan DaerahDadang Solihin
油
Dokumen tersebut membahas tentang fungsi DPRD, perencanaan pembangunan daerah, tujuan dan permasalahan pembangunan daerah, penyusunan RKPD tahun 2017, rencana kerja pemerintah 2017, serta beberapa prinsip dan proses perencanaan pembangunan daerah.Peranan DPRD dalam Percepatan Pembangunan Daerah
Peranan DPRD dalam Percepatan Pembangunan DaerahDadang Solihin
油
Dokumen ini membahas peran dan fungsi DPRD dalam pembangunan daerah, yang meliputi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRD berperan sebagai wakil rakyat yang memperjuangkan kepentingan masyarakat serta menjamin partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan yang efisien dan berkelanjutan.Makalah PROSES PERENCANAAN
Makalah PROSES PERENCANAAN febi diostovel
油
Dokumen tersebut membahas proses perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah Kabupaten Kerinci. Prosesnya dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kemudian disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang menjadi dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RPresentasi Evaluasi Jabatan 2015 Bekerjasama dengan Bagian Organisasi Kab. Nu...
Presentasi Evaluasi Jabatan 2015 Bekerjasama dengan Bagian Organisasi Kab. Nu...Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
油
Ad
More from Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN (20)
Kompilasi Policy Brief 2024: Transformasi Kebijakan
Kompilasi Policy Brief 2024: Transformasi KebijakanBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
油
Dokumen ini membahas kebijakan digitalisasi UMKM di Indonesia, yang bertujuan untuk mendukung 30 juta UMKM masuk ke ekosistem digital pada tahun 2024. Terdapat kendala dalam kecakapan digital dan akses terhadap pelatihan, serta kurangnya kerjasama antar instansi pemerintah yang dapat menghambat transformasi ini. Lima alternatif kebijakan diusulkan untuk mengatasi tantangan tersebut, termasuk pembentukan kluster digital dan program mentoring.Melonjakkan Angka Partisipasi Pemda Dalam Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan
Melonjakkan Angka Partisipasi Pemda Dalam Pengukuran Indeks Kualitas KebijakanBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
油
Dokumen ini membahas rendahnya partisipasi pemerintah daerah dalam pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), yang berkisar sekitar 30%, dan mengidentifikasi masalah mendasar seperti minimnya data dukung dan kurangnya pemahaman tentang evaluasi kebijakan. Lima solusi yang diusulkan untuk meningkatkan partisipasi meliputi penetapan admin instansi, integrasi IKK dalam dokumen strategis daerah, serta kerjasama dengan daerah yang memiliki nilai IKK baik. Untuk mencapai keterlibatan optimal di tahun 2025, diperlukan perubahan sistemik dalam tata kelola kebijakan publik di pemerintah daerah.Menjauhkan ASN dari Lingkaran Setan JUDOL dan PINJOL
Menjauhkan ASN dari Lingkaran Setan JUDOL dan PINJOLBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
油
Perjudian online di Indonesia meningkat, menyebabkan kecanduan dan masalah sosial, termasuk utang yang melibatkan pegawai negeri sipil (ASN). Meskipun pemerintah telah berupaya memblokir situs-situs judi dan melakukan kampanye anti-judi, tantangan besar tetap ada dengan tingginya aksesibilitas di kalangan masyarakat. Diperlukan peningkatan literasi keuangan dan solusi kesejahteraan untuk mengurangi kerentanan ASN terhadap judi online dan pinjaman ilegal.Policy Paper: Pembangunan Ekonomi Digital Yang Inklusif dan Berkelanjutan Dal...
Policy Paper: Pembangunan Ekonomi Digital Yang Inklusif dan Berkelanjutan Dal...Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
油
Dokumen ini membahas tentang pembangunan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia, dengan fokus pada peran UMKM dalam transformasi ekonomi yang didorong oleh digitalisasi. Upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing digital dan akses teknologi bagi UMKM dianggap krusial dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang setara. Melalui strategi kebijakan yang tepat, diharapkan UMKM dapat memanfaatkan potensi ekonomi digital untuk meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan yang inklusif.Policy Brief: Estafet Reformasi Birokasi Dalam Mendukung Asta Cita
Policy Brief: Estafet Reformasi Birokasi Dalam Mendukung Asta CitaBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
油
Policy brief ini mengevaluasi reformasi birokrasi di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2023, menyoroti peningkatan dalam kinerja kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Untuk periode 2025-2029, direkomendasikan penetapan target baru dengan tambahan dua tema, yaitu peningkatan SDM berkualitas dan produktivitas pangan, serta perlunya regulasi dan sistem pemantauan kinerja yang lebih baik. Reformasi bertujuan untuk mencapai birokrasi yang cerdas dan terhubung, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.Policy Brief Penguatan Kelas Menengah: Kunci Meningkatkan Ketahanan Sosial da...
Policy Brief Penguatan Kelas Menengah: Kunci Meningkatkan Ketahanan Sosial da...Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
油
Indonesia berhasil naik kelas menjadi negara berpenghasilan menengah atas pada tahun 2022, namun menghadapi penurunan jumlah masyarakat kelas menengah yang berisiko. Penyebab penurunan ini meliputi gaya hidup, penurunan daya beli, dan meningkatnya kebutuhan hidup, yang jika dibiarkan dapat meningkatkan kerentanan sosial. Alternatif solusi untuk memperkuat kelas menengah meliputi peningkatan keterampilan, insentif pajak, dan perubahan dalam pola asuh serta budaya keluarga.draft Polpaper Ekonomi Digital Inklusif.pdf
draft Polpaper Ekonomi Digital Inklusif.pdfBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
油
Dokumen ini membahas transformasi ekonomi digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan dari tahun 2020 hingga 2024, memfokuskan pada penguatan ekonomi digital sebagai strategi utama. Diharapkan, ekonomi digital dapat menyumbang 19% terhadap PDB dan mencapai nilai 22.513 triliun pada tahun 2045, didukung oleh pertumbuhan pesat sektor e-commerce dan penyediaan talenta digital. Namun, terdapat tantangan signifikan seperti talent gap, ketimpangan digital, dan daya saing produk dalam negeri yang menghambat perkembangan ekonomi digital yang adil dan merata.Policy Brief: Mengatasi ketimpangan aksesibiltas daerah mitra IKN
Policy Brief: Mengatasi ketimpangan aksesibiltas daerah mitra IKNBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
油
Dokumen ini membahas perpindahan ibu kota pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan, yang memerlukan kesiapan infrastruktur dan suprastruktur. Terdapat rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan konektivitas antar daerah mitra IKN, termasuk pembangunan jalan, jembatan, dan bandara, serta kolaborasi antara pemerintah dan swasta. Permasalahan infrastruktur dan aksesibilitas menjadi tantangan besar yang harus diatasi untuk memastikan keberhasilan pemindahan tersebut.Policy Brief: Membenahi Defisit Talenta Digital
Policy Brief: Membenahi Defisit Talenta DigitalBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
油
Policy brief ini membahas masalah kesenjangan talenta digital di Indonesia yang masih tinggi, dengan kekurangan 400.000 hingga 500.000 talenta per tahun dan infrastruktur digital yang belum optimal. Rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut meliputi penguatan kebijakan talenta digital di tingkat pusat, optimalisasi akses internet gratis, dan pengarusutamaan kebijakan talenta digital dalam indikator kinerja utama pemerintah daerah. Dokumentasi juga menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor swasta dan pendidikan untuk menciptakan ekosistem talenta digital yang lebih baik.Policy Brief: Memupuk Aplikasi I-Pubers Demi Pupuk Petani
Policy Brief: Memupuk Aplikasi I-Pubers Demi Pupuk PetaniBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
油
Policy brief ini membahas integrasi aplikasi i-pubers untuk penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani di Indonesia, yang masih mengalami masalah seperti aplikasi yang sering error dan minimnya literasi digital. Rekomendasi solusi meliputi simplifikasi skema distribusi pupuk dan peningkatan performa aplikasi, sementara kolaborasi dengan berbagai pihak diperlukan untuk mengatasi kendala jaringan dan meningkatkan aksesibilitas. Saat ini, alokasi pupuk bersubsidi mengalami penurunan dan serapan masih rendah, menunjukkan perlunya perbaikan dalam tata kelola distribusi.Policy Brief: Memadamkan Ego Sektoral dalam Mendukung Goverment Technology
Policy Brief: Memadamkan Ego Sektoral dalam Mendukung Goverment TechnologyBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
油
Prestasi digital Indonesia meningkat, tetapi implementasi govtech terhambat oleh ego sektoral di kalangan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Solusi yang diusulkan termasuk pembentukan tim lintas instansi dan penghargaan bagi yang berbagi data, dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Perpres No. 82 Tahun 2023 bertujuan mempercepat digitalisasi dan interoperabilitas layanan publik di Indonesia.Policy Brief: UMKM Naik Kelas Melalui UMKM Go-Digital
Policy Brief: UMKM Naik Kelas Melalui UMKM Go-DigitalBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
油
Dokumen ini membahas kebijakan untuk membantu UMKM di Indonesia bertransformasi menuju digitalisasi, dengan target 30 juta UMKM masuk ke ekosistem digital hingga tahun 2024. Meskipun UMKM memiliki potensi besar, banyak yang mengalami kesulitan dalam kecakapan digital dan akses ke pelatihan. Lima alternatif solusi kebijakan diusulkan untuk mendukung UMKM go-digital, termasuk pembentukan kluster digital dan program mentor-mentee.Policy Brief: Cara Cerdas Tingkatkan PAD
Policy Brief: Cara Cerdas Tingkatkan PADBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
油
Kemandirian fiskal daerah di Indonesia masih rendah, dengan mayoritas pemerintah daerah dalam kategori belum mandiri, yang berdampak pada kualitas pelayanan publik. Alternatif solusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) meliputi pelibatan kecamatan dalam pendataan, program insentif pajak, dan pengembangan potensi ekonomi lokal. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.POLICY BRIEF: DARI OVERTOURISM MENUJU QUALITY TOURISM
POLICY BRIEF: DARI OVERTOURISM MENUJU QUALITY TOURISMBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
油
Dokumen ini membahas tantangan overtourism yang dihadapi Pulau Bali setelah pandemi COVID-19, yang menyebabkan ketegangan antara wisatawan mancanegara dan masyarakat lokal serta penurunan kualitas pariwisata. Diajukan beberapa solusi kebijakan, termasuk pembatasan syarat visa wisatawan, orientasi budaya, sistem pengawasan, dan pemerataan distribusi wisatawan guna mengurangi dampak negatif. Dengan implementasi yang tepat, diharapkan pariwisata Bali dapat kembali berkualitas dan berkelanjutan.Gen Z Sebagai Akselerator Pemajuan Ekonomi Indonesia
Gen Z Sebagai Akselerator Pemajuan Ekonomi IndonesiaBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
油
Policy brief ini membahas tantangan yang dihadapi generasi Z di Indonesia, termasuk pengangguran yang mencapai 9,9 juta orang serta ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Empat rekomendasi kebijakan diajukan untuk mengatasi masalah ini, yaitu redesign kurikulum pendidikan, penyediaan program internship, pengembangan jiwa kewirausahaan, dan gerakan inovasi sosial berbasis komunitas. Kesempatan yang tidak dimanfaatkan dapat berdampak negatif pada potensi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan psikologis generasi muda.Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...
Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
油
Policy paper ini membahas strategi kebijakan penguatan pelayanan investasi dalam mendorong peningkatan investasi di daerah. Beberapa strategi yang direkomendasikan adalah optimalisasi pelayanan perizinan, penguatan promosi potensi investasi daerah, dan penciptaan iklim investasi yang kondusif di daerah. Strategi-strategi ini diharapkan dapat meningkatkan realisasi investasi di daerah, khususnya daerah yang belum mencapai target.Policy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKN
Policy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKNBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
油
Dokumen tersebut membahas strategi pengembangan kompetensi aparatur sipil negara di daerah penyangga dan mitra Ibu Kota Negara baru. Dokumen tersebut menganalisis kebutuhan pengembangan kompetensi umum dan khusus untuk sektor-sektor unggulan, serta merekomendasikan kebijakan untuk melibatkan lembaga pemerintah dalam program pengembangan kompetensi bagi aparatur daerah terkait.Buku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdf
Buku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdfBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
油
Buku ini membahas implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi di daerah melalui 9 policy brief yang menawarkan perbaikan kebijakan. Policy brief menganalisis tantangan dan permasalahan dalam implementasi kebijakan tersebut serta memberikan rekomendasi untuk menciptakan birokrasi yang dinamis dan fokus pada pelayanan publik. Rekomendasi kebijakan diharapkan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi birokrasi daPenguatan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN)
Penguatan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN)Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
油
Dokumen ini membahas pentingnya penguatan daerah penyangga untuk mendukung pemindahan ibu kota negara di Indonesia, dengan fokus pada kesiapan kota-kota seperti Balikpapan, Samarinda, Penajam Paser Utara, dan Kutai Kartanegara. Riset ini menunjukkan bahwa masing-masing daerah memiliki potensi dan strategi khusus untuk memperkuat peran mereka, serta merekomendasikan kebijakan untuk meningkatkan kolaborasi dan infrastruktur. Hasil analisis menunjukkan Balikpapan memiliki kesiapan tertinggi, diikuti Samarinda, Kukar, dan PPU.Pengenalan Pengelolaan Jurnal Borneo Administrator-2020
Pengenalan Pengelolaan Jurnal Borneo Administrator-2020Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
油
Dokumen tersebut membahas persiapan menuju jurnal terakreditasi nasional. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan bahwa (1) PUSLATBANG KDOD mengelola jurnal Borneo Administrator sejak 2005, (2) jurnal tersebut telah terakreditasi SINTA 2 oleh Kemenristek Dikti hingga 2020 dan terindeks DOAJ, (3) proses pengelolaan jurnal dilakukan secara daring penuh mulai dari pengiriman naskah hingga penerMelonjakkan Angka Partisipasi Pemda Dalam Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan
Melonjakkan Angka Partisipasi Pemda Dalam Pengukuran Indeks Kualitas KebijakanBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
油
Policy Paper: Pembangunan Ekonomi Digital Yang Inklusif dan Berkelanjutan Dal...
Policy Paper: Pembangunan Ekonomi Digital Yang Inklusif dan Berkelanjutan Dal...Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
油
Policy Brief: Estafet Reformasi Birokasi Dalam Mendukung Asta Cita
Policy Brief: Estafet Reformasi Birokasi Dalam Mendukung Asta CitaBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
油
Policy Brief Penguatan Kelas Menengah: Kunci Meningkatkan Ketahanan Sosial da...
Policy Brief Penguatan Kelas Menengah: Kunci Meningkatkan Ketahanan Sosial da...Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
油
Policy Brief: Mengatasi ketimpangan aksesibiltas daerah mitra IKN
Policy Brief: Mengatasi ketimpangan aksesibiltas daerah mitra IKNBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
油
Policy Brief: Memadamkan Ego Sektoral dalam Mendukung Goverment Technology
Policy Brief: Memadamkan Ego Sektoral dalam Mendukung Goverment TechnologyBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
油
Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...
Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
油
Policy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKN
Policy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKNBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
油
Buku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdf
Buku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdfBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
油
Ad
Recently uploaded (11)
KEBIJAKAN SERTIFIKASI PENJAMINAN MUTU.pptx
KEBIJAKAN SERTIFIKASI PENJAMINAN MUTU.pptxyudiy1
油
Pemaparan mengenai kebijakan sertifikasi akreditasi penjaminan mutu#Materi Rakor Kesiapsiagaan Bencana Pada Masa Idul Fitri 1446 H (20_Mar_25).pptx
#Materi Rakor Kesiapsiagaan Bencana Pada Masa Idul Fitri 1446 H (20_Mar_25).pptxdanisinaga1925
油
Rakor Kesiapasiagaan Bencana Pada Masa Idul Fitri 1446 H Kab. BanyumasManajemen Talenta dan Sistem Karir Pemda
Manajemen Talenta dan Sistem Karir PemdaTri Widodo W. UTOMO
油
Disampaikan pada Webinar Strategi Penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta Pemerintah Daerah, diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
12 Juni 2025
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, LAN RI
[DBSDJ - Plt DMIS] 2024.09.10 Seminar Dies Natalis UKWMS dan HSN 2024.pdf
[DBSDJ - Plt DMIS] 2024.09.10 Seminar Dies Natalis UKWMS dan HSN 2024.pdfyusrilyuma294225
油
[DBSDJ - Plt DMIS] 2024.09.10 Seminar Dies Natalis UKWMS dan HSN 2024.pdfMenjadi ASN Profesional untuk Indonesia Maju
Menjadi ASN Profesional untuk Indonesia MajuTri Widodo W. UTOMO
油
Disampaikan pada Orientasi PPPK Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan
Agats, 17 Juni 2025
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, LAN RI
Pembukaan Pelatihan Analisis Kebutuhan Bangkom
Pembukaan Pelatihan Analisis Kebutuhan BangkomTri Widodo W. UTOMO
油
Sambutan Pembukaan Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, LAN RI
pada
Pelatihan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi, diselenggarakan oleh Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik,
LAN RI
Samarinda, 17 Juni 2025MANUAL PENGEMASKINIAN PENERIMA BANTUAN PERSEKOLAHAN KPM.pdf
MANUAL PENGEMASKINIAN PENERIMA BANTUAN PERSEKOLAHAN KPM.pdfssuser186365
油
manual pengurusan penerimaan banuan kewangan bagi murid sekolah rendahpembinaan kepada staff untuk melaksanakan tugas selaku aparatur sipl
pembinaan kepada staff untuk melaksanakan tugas selaku aparatur sipldedysentoso
油
materi pembinaan kepada pegawai untuk meningkatkan kinerjaKegiatan review urtug kutai timur 2015
- 1. Sangatta, 24 Agustus 2015Rustan Amarullah, SP, MA, M.S.E
- 2. Aparatur Sipil Negara JOB Description Produktivitas Tinggi + =0 80 160 220 280 0 80 160 220 280 0 80 160 220 280
- 4. LATAR BELAKANG Masalah kelembagaan menjadi isu penting dalam Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Kemungkinan adanya overlapping bukan hanya uraian tugas antarSKPD saja, namun juga ada overlapping antarunit kerja dalam lingkup SKPD Juga uraian tugas yang belum sepenuhnya diakomodir di dalam Perda Tupoksi, dll Harmonisasi, integrasi dan sinkronisasi uraian tugas menjadi sangat penting dalam mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
- 5. KONKUREN (32) Uraian Tugas Jabatan Disposisi PIC Batas otoritas/ kewenangan Lingkup Tanggung Jawab Urusan Pemerintahan Daerah
- 6. Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Sekretariat DPRD Badan Kecamatan Inspektorat Dinas Sekretariat Daerah A B C A B C A B Pasal 232 (UU 23/2014) Perangkat Daerah di atur dengan PP yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, eselon, beban kerja, nomenklatur unit kerja, serta pembinaan dan pengendalian
- 7. Ruang Lingkup Review URTUG Kondisi Existing (Urusan Saat ini) Perda Tupoksi Vs Pelaksanaan Tupoksi Masalah Yang Timbul Terkait Pelaksanaan Uraian Tugas 03. Ruang Lingkup
- 8. Kerangka Berpikir Review Urtug Documentary Research Temuan Lapangan : Kuisioner & Wawancara Rekomendasi Penguatan & Penataan URTUG Menganalisis berbagai dokumen kebijakan terkait Urtug Overlapping, ketidaksesuaian Urtug, ketidaksesuaian redaksional, dll Analisis Perbandingan Kaidah umum Urtug dengan fakta di lapangan
- 9. Standar Jumlah Urtug? Es. II Es. III Es. IV Es. II Es. III Es. IV PP 100/ 2000 jo PP 13/ 2002 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural menyebutkan Eselon adalah tingkatan jabatan struktural yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara ..VS.. Permendagri 12/2008 Tentang ABK
- 10. KAIDAH-KAIDAH UMUM PENULISAN URAIAN TUGAS JABATAN 1. Kesesuaian Dengan Rumpun Fungsi Dasar Level Jabatan/ Eselon ES. II : Merencanakan, Memimpin, Menetapkan, Membina, Mengendalikan, Mengkoordinasikan, dsb ES. III : Merumuskan Bahan, Menyusun, Menginventarisir, Memantau, dsb ES. IV : Melaksanakan, Mempersiapkan, Mengumpulkan Bahan, dsb
- 11. KAIDAH-KAIDAH UMUM PENULISAN URAIAN TUGAS JABATAN 2. Terdapat Uraian Tugas Yang Berlaku Secara Umum Pada Level Yang Sama, Atau Dalam Satker Yang Sama, Atau Struktural Secara Umum Contoh : - Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya - Menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan - Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan - Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 12. KAIDAH-KAIDAH UMUM PENULISAN URAIAN TUGAS JABATAN 3. Terdapat Uraian Tugas Yang Berlaku Secara Umum Namun Spesifik Untuk Jabatan Tertentu 1. Sekretaris 2. Kepala Sub Bagian Umum 3. Kepala Sub Bagian Keuangan 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program
- 13. KAIDAH-KAIDAH UMUM PENULISAN URAIAN TUGAS JABATAN 4. Terdapat Benang Merah/ Konsistensi Uraian Tugas Dalam Tingkatan Kewenangan Jabatannya Dengan Jabatan Di Bawahnya *) Nomenklatur Jabatan Eselon IV secara umum masuk ke dalam uraian tugas jabatan eselon III, Nomenklatur Jabatan Eselon III secara umum masuk ke dalam uraian tugas jabatan eselon II