Materippknsmaxiibab7
Download as pptx, pdf0 likes1,046 views
BAB menjelaskan dinamika penyelenggaraan negara di Indonesia dan negara federal lain. Sistem penyelenggaraan negara Indonesia berubah dari waktu ke waktu, dari presidensial hingga parlementer. Negara federal memiliki dua tingkat pemerintahan pusat dan daerah, seperti Amerika Serikat, Kanada, dan India.
More Related Content
What's hot (20)
Similar to Materippknsmaxiibab7 (20)
More from abd_ (20)
Recently uploaded (20)
Materippknsmaxiibab7
- 1. BAB 7 PENYELENGGARAAN NEGARA DALAM KONTEKS NKRI DAN NEGARA
- 2. Setelah mempelajari materi ini, siswa mampu: memahami dinamika penyelenggaraan negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, memahami dinamika penyelenggaraan negara dalam konteks federalisme, dan menjelaskan perbedaan penyelenggaraan negara antara Indonesia, Amerika Serikat, Kanada, dan India. Karakter yang Dikembangkan Rasa Ingin Tahu Cinta Tanah Air Cinta Damai TUJUAN PEMBELAJARAN
- 4. Hakikat Federalisme dan Negara Federal Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks Federalisme Kelebihan dan Kekurangan NegaraFederal Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara Federal Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI Penyelenggaraan Negara pada Awal Kemerdekaan Sistem Penyelenggaraan Negara pada Masa Berlakunya Konstitusi RIS Sistem Penyelenggaraan Negara pada Masa Demokrasi Terpimpin Sistem Penyelenggaraan Negara pada Masa UUDS 1950 Sistem Penyelenggaraan Negara pada Masa Orde Baru Sistem Penyelenggaraan Negara pada Masa Reformasi Negara-negara yang Menganut Konsep Negara Federal PETA KONSEP
- 5. 1. Penyelenggaraan Negara pada Awal Kemerdekaan a. Penentuan bentuk dan dasar negara Bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang disepakati pada sidang BPUPKI, 29 Mei-1 Juni 1945. A. DINAMIKA PENYELENGGARAAN NEGARA DALAM KONTEKS NKRI
- 6. b. Sistem pemerintahan negara Indonesia Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat). Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- 7. Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi di bawah Majelis. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Menteri Negara ialah pembantu Presiden; Menteri Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.
- 8. 2. Sistem Penyelenggaraan Negara pada Masa Berlakunya Konstitusi RIS Berdasarkan perjanjian KMB, NKRI berubah bentuk menjadi negara serikat (Republik Indonesia Serikat/RIS). Penyelenggaraan negara pun didasarkan pada Konstitusi RIS 1949. Sistem pemerintahan yang berlaku pada masa RIS adalah sistem parlementer. 6 lembaga pada Konstitusi RIS: a. Presiden, b. Dewan Menteri, c. Senat d. Dewan Perwakilan Rakyat, e. Mahkamah Agung, dan f. Dewan Pengawas Keuangan
- 9. 3. Sistem Penyelenggaraan Negara pada Masa UUDS 1950 UUDS 1950 menganut sistem pemerintahan parlementer. 5 lembaga pada masa UUDS 1950: a. Presiden, b. Menteri-menteri, c. Dewan Perwakilan Rakyat, d. Mahkamah Agung, dan e. Dewan Pengawas Keuangan
- 10. 4. Sistem Penyelenggaraan Negara pada Masa Demokrasi Terpimpin sistem pemerintahan yang dijalankan adalah sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Presiden menjadi kepala pemerintahan dan penyelenggara negara. Masa Demokrasi Terpimpin berakhir ketika Presiden Soekarno turun dan digantikan oleh Soeharto pada tahun 1967
- 11. 5. Sistem Penyelenggaraan Negara pada Masa Orde Baru sistem pemerintahan tetap berdasarkan UUD 1945 yaitu sistem presidensial. Presiden menjadi penyelenggara negara dengan dibantu oleh para menteri. Selama Orde Baru, telah terbentuk tujuh kabinet, semuanya bersifat presidensial, dalam arti diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Berikut berbagai penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru: a. Pembatasan hak-hak politik rakyat b. Pemusatan kekuasaan di tangan Presiden c. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
- 12. 6. Sistem Penyelenggaraan Negara pada Masa Reformasi Berbagai pembaharuan pada masa reformasi setelah presiden Soeharto mengundurkan diri: a. Kemerdekaan pers b. Kemerdekaan membentuk partai politik c. Terselenggaranya pemilu yang demokratis d. Pembebasan narapidana politik (napol) dan tahanan politik (tapol) e. Otonomi daerah
- 13. 1. Hakikat Federalisme dan Negara Federal Federalisme adalah pembagian kekuasaan dan wewenang antara paling tidak dua tingkat pemerintahan. Pemerintah federal merupakan sebagai pemerintah pusat. Terdapat sejumlah wilayah-wilayah pemerintahan yang disebut negara bagian. Ciri-ciri negara serikat atau federal adalah sebagai berikut. a. tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dewan menteri (kabinet) b. tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara serikat c. hubungan antara pemerintah federal (pusat) dengan rakyat diatur melalui negara bagian B. DINAMIKA PENYELENGGARAAN NEGARA DALAM KONTEKS FEDERALISME
- 14. 2. Kelebihan dan Kekurangan Negara Federal Kelebihan Kekurangan Pengawasan tambahan atas kekuasaan pemerintah. Dapat membuat pemerintah tidak bisa mengurus masalah-masalah nasional. Dapat menjaga kepentingan lokal atau regional hingga batas tertentu. Dapat meningkatkan pertentangan atau perpecahan antarkelompok di dalam negara. Kemampuan mengatur wilayah geografi yang luas.
- 15. 3. Negara-negara yang Menganut Konsep Negara Federal a.Amerika Serikat Ciri-ciri penting pemerintahan Amerika Serikat: Terdapat pembagian kekuasaan konstitusional Pemerintahan oleh rakyat (government by the people) Antara Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif terdapat pemisahan kekuasaan yang tegas. Negara-negara bagian mempunyai hak yang sama. Badan Yudikatif yaitu Mahkamah Agung (Supreme Court) menegakkan keadilan.
- 16. b. Kanada Kanada memiliki dua tingkat pemerintahan yaitu federal dan provinsi. Pemerintahan Kanada berbentuk monarki konstitusional. Kepala negara Kanada adalah Ratu Inggris, Elizabeth II. Penyelenggarakan negara dilakukan oleh seorang perdana menteri yang dibantu para menteri dalam sebuah kabinet. Parlemen Kanada dibagi atas Majelis Perwakilan Rendah (House of Commons) dan Senat. c. India India merupakan negara federal dengan sistem pemerintahan republik parlementer. Kepala negara di India adalah presiden, sedangkan penyelenggara negara adalah perdana menteri yang memimpin para menteri. Parlemen India berbentuk dua kamar (bikameral), yaitu Dewan Negara (Rajya Sabha) dan Majelis Rakyat (Lok Sabha).