More Related Content
What's hot (17)
Similar to Pengetahuan good governance (20)
Pengetahuan good governance
- 1. PENGETAHUAN GOOD GOVERNANCE INDONESIA di tengah dinamika perkembangan global maupun nasional, saat ini menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian serius semua p1hak. Good Governance atau tata pemerintahan yang balk, merupakan be gian dari paradigma baru yang berkembang dan memberikan nuansa yang cukup mewarnai terutama pasca krisis multi dimensi seining dengan tuntutan era reformasi. Situasi dan, kondisi ini menuntut adanya kepemimpian nasional masa depan, yang diharapkan marnpu menjawab tantangan bangsa Indonesia mendatang. Perkembangan situasi nasional dewasa ini, dicirikan dengan tiga fenomena yang dihadapi, yaitu : 1) Permasalahan yang semakin kompleks (multi-dimensi); 2) Perubahan yang sedemikian cepat (regulasi, kebijakan, dan aksi-reaksi rnasyarakat); 3) Ketidakpastian yang relatif tinggi (bencana clam yang silih berganti, situasi ekonomi yang tak mudah diprediksi, dan perkembangan politik yang "up and down". Kesenjangan proses komunikasi politik yang terjadi di Indonesia antara pemerintah dengan rakyatnya mapun partai yang mewakili rakyat dengan konstituennya, menjadikan berbagai fenomena permasalahan sulit untuk dipahami dengan logika awam masyarakat. Seperti : 1) Indonesia kaya-raya potensi sumber daya alam (SDA), mengapa banyak yang miskin? 2) Anggaran untuk penanggulangan kemiskinan naik drastis dalarn tiga tahun terakhir ini dari 23 Trilyun (2003, menjadi 51 Trilyun lebih (2007), mengapa jumlah penduduk miskin justru meningkat dari 35,10Jt (2005) menjadi 39,05 Juta(2006) atau bertambah 3,9 juta ? Bukankah bila anggarannya ditambah dengan tujuan untuk menanggulangi kemiskinan (baca: mengurangi jumlah penduduk miskin) Berikutnya, produksi pertanian konon surplus meningkat 1,1 juta dan bahkan kita pernah berswasembada pangan. Mengapa harga beras membumbung tinggi? Mengapa harus import terus? Semua ini, masyarakat pusing 7 keliling karena tidak
- 2. memahami kebijakan nasionalnya. Komunikasi politik ke bawah secara efektif terjadi, sehingga rakyat hanya mengandalkan informasi dari berbagai media massa dengan variastif dan terkadang bias berbau provokatif. Dalam situasi masyarakat seperti itu (kebingungan informasi), masyarakat tak tahu apa itu good governance. Sekalipun pemerintah bwrusaha gencar memasyarakatkannya, namun proses dan cara yang salah dalam berkomunikasi justru akan disambut dengan apatisme masyarakat. Dalam situasi masyarakat yang sedang belajar berdemokrasi, komunikasi politik yang transparan, partisipasi, dan akuntabilitas kebijakan publik menjadi sangat penting. Ini artinya, bahwa good governance menemukan relevansinya. Pengertian Good Governance Terminologi Good Governance (GG) dalarn bahasa dan pemahaman masyarakat termasuk disebagian elite politik, sering rancu. Setidaknya ada tiga terminologi yang sering rancu yaitu Good Governance (tata pemerintahan yang balk), Good Goverment (Pemerintahan yang balk), dan clean governance (pernerintahan yang bersih). Good Governance menurut Bank Dunia (World Bank) adalah cara kekuasaan digunakan dalam mengelola berbagai sumberdaya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat (The way state power is used in managing economic and social resources for development of society). Good Governance sinonim dengan penyelernggaraan manajemen pembangunan yang (5 Prinsip) : solid & bertanggung jawab yang sejalan dg demokrasi & pasar yang efisien; menghindari salah alokasi & investasi yang terbatas; pencegahan korupsi balk secara politik maupun administratif; menjalankan disiplin anggaran; penciptaan kerangka politik & hukum bagi turnbuhnya aktivitas kewiraswastaan
- 3. Menurut UNDP, Good Governance dimaknai sebagal Praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan. penyelelenggaraan negara secara politik, ekonomi, dan administratif di semua tingkatan Dalam konsep di atas, ada tiga Pilar Good Governance yang penting yaitu : 1) Economic governance (baca : kesejahteraan rakyat); 2) Political Governance (baca. proses pengambilan keputusan); 3) Administrative Governance (baca : tata laksana pelaksanaan kebijakan). Dalam proses mernaknai peran kuncistakeholders (pemangku kepentingan), mencakup 3 domain Good Governance, yaitu: 1) Pemerintah (peran : menciptakan iklim politik dan hukum yang kondusif), 2) Sektor swasta (Peran : menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan); 3) Masyarakat (peran: mendorong interaksi sosiai, ekonomi, politik dan mengajak seluruh anggota masyarakat berpartisipasi). Dalam pelaksanaan Good Governance, mendasarkan 9 prinsip dasar, yang disebut PRINSIP-PRINSIP GG UNDP yang telah dikembangkan di Indonesia, yaitu : Participation, rule of law, transperancy, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness & efficiency, accountability,dan strategic Vision. GG ala Indonesia Good Govanance, bila kita kupas : "Good" rnaknanya adalah nilai2 yg menjunjung tinggi kehendak rakyat dan meningkatkan kemampuannya dim pencapaian tujuanserta berdayaguna & berhasilguna dalam pelaksanaan tugasnya utk mencapai tujuan tersebut. "Governance" maknanya pemerintahan berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan nasional yang telah digariskan, dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Apa nilai-nilai dasar yang ada di Indonesia? Musyawarah mufakat, menjunjung moralitas, tersikap terbuka, tanggap, menjaga persatuan, berkeadilan social, bergotong-royong, bertanggung jawab, dan berkeinginan luhur. Kesembilan nilai ini apabila kota kaitkan dengan 9 prinsip dasar tidak akan
- 4. secara mendasar berbeda. Misalnya, transparansi (sudah terkandung dalam musyawarahmufakat), akuntabilitas (sudah terkandung dalam nilai bertanggung jawab) dst. Orientasi ideal GG diarahkan pada pencapaian tujuan nasional dan pemerintahan yang berfungsi ideal apabila melakukan upaya mencapai tujuan nasional secara efektif dan efisien. Tujuan Nasional (Alinea IV Pembukaan UUD 45). 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 2. Memajukan kesejahteraan umum; 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian maka GG ala Indonesia, didifinisikan sebagai praktek penyeleriggaraan pemerintahan yang demokratis dan berkemampuan mengelola berbagai sumberdaya yang bersifat sosial dan ekonorni dengan balk untuk kepentingan sebesarbesarnya rakyat Indonesia berdasarkan azas musyawarah dan mufakat. Sedangkan wujudnya di Indonesia berupa Penyelenggaraan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, efisien dan efektif, tanggap dan bertanggungjawab, bertindak dan berpihak pada kepentingan rakyat, serta mampu menjaga keselarasan hubungan kemitraan melalui proses interaksi yang dinamis dan konstruktif antara pemerintah , rakyat, dan berbagai kelompok kepentingan di dalam tata kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila.
- 5. Kemasan wujud good governance dalam paradigma dalam negeri, terefleksi dari penekanan pokok-pokok kebijakan yang mencakup empat bidang, yaitu : 1) Politik : memposisikan pemerintah sebagai fasilitator, mendorong dialogis yang interaktif, dan dorongan untuk berkembangnya lembaga politik dan tradisi; 2) Pemerintahan dalam negeri : pengakuan kewenangan daerah (kecuali yang dipusatkan), pemisahaan executive dan legislative daerah, serta mengawal berkembangnya dinamika NKRI; 3) Partisipasi masyarakat: mendorong prakarsa local terus berkembang dan mendorong peranan maksimal lembaga kemasyarakatan; 4) Pembangunan Daerah : memberikan tekanan orientasi regional/local, menjawab masalah kunci daerah/wilayah, dan memperkuat kerja sama wilayah/antar daerah. Kontekstual Kepemimpinan Nasioanal Untuk mencapai cita-cita nasional (Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, sebagaimana dalam Aline II Pembukaan UUD 1945) dan Tujuan Nasional sebagaimana dalam Alinea IV Pembukaan UUC 1945, diperlukan STRATEGI NASIONAL. Strategi Nasional ini harus disusun dengan memperhatikan dinamika Iingkungan strategis (internal dan eksternal) dan sesuai dengan paradigma baru yang berkembang. Proses bagaimana strategi nasional dapat mencapai cita-cita dan tujuan nasional masih tergantung pada berbagi factor, yang terpenting adalah kepemimpinan nasional dan spirit paradigma kepemimpinannya. Contoh spirit, saat ini, yang berkembang di Indonesia dalam pembangunan adalah paradigma baru dengan tiga spirit yang dikandungnya yaitu : otonomi daerah, good overnance, dan pemberdayaan masyarakat. Seluruh kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional akan diwarnai dengan spirit ini dalam berbagai bentuknya.
- 6. Secara konseptual, bagaimana GG menuju cita-cita nasional pada akhirnya akan tergantung pada bagaimana kepemimpinan yang efektif dan manajemen yang efisien, mendasarkan diri pada prinsipprinsip GG dalam dinamika tantangan dan perkembangan yang dihadapi. Pengertian Good Governance Governance adalah tata pemerintahan, penyelenggaraan negara, atau pengelolaan (management) bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. KataGo ver nance memiliki unsur kata kerja yaitugo verni ng yang berarti bahwa fungsi oleh pemerintah bersama instansi lain (LSM, swasta dan warga negara) perlu seimbang/setara dan multi arah (partisipatif). Governanve without government berarti bahwa pemerintah tidak selalu diwarnai dengan lembaga, tetapi termasuk dalam makna proses pemerintah. Good Governance tata pemerintahan yang baik dan atau menjalankan fungsi pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (struktur, fungsi, manusia, struktur, aturan dll). Clean Governmentpemerintah yang bersih dan berwibawa. `Good Corporate tata pengelolaan perusahaan yang baik dan bersih. KONSEP GOOD GOVERNANCE Perspektif governance mengimplementasikan terjadinya pengurangan peran pemerintah, sebagai institusi tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Pertanyaan bagaimana negara (pemerintah) menempatkan diri dan bersikap ketika berlangsung proses governing dalam konteks governance ? Atau bagaimana pemerintah berperan dalam memngelola negara atau publik ? Setidaknya terdapat enam prinsip yang ditawarkan yang dapat dijadikan acuan untuk menjawab pertanyaan ini, yaitu : 7 a. Dalam kolaborasi yang dibangun, negara ( baca : pemerintah) tetap bermain sebagai figur kunci namun tidak mendominasi, yang memiliki kapasitas untuk mengkoordinasi (bukan
- 7. memobilisasi) aktor-aktor pada institusi-lnstitusi semi dan non-pemerintah, untuk mencapai tujuan-tujuan politik. b. Kekuasaan yang dimiliki negara harus ditransformasikan, dari yang semula dipahami sebagai "kekuasaan atas" menjadi "kekuasaan untuk" menyelenggarakan kepentingan, memenuhi kebutuhan, clan menyelesaikan masalah publik. c. Negara, NGO, swasta, dan inasyarakat lokal nlerupakan aktor-aktor yang memiliki posisi dan peran yang saling menyeimbangkan - untuk tidak menyebut setara. d. Negara harus mampu mendesain ulang struktur dan kultur organisasinya agar siap dan mampu menjadi katalisator bagi institusi lainya untuk menjalin sebuah kemitraan yang kokoh, otonom, dan dinamis. e. Negara harus melibatkan semua pilar masyarakat dalam prosos kebijakan mulai dari formmulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan, serta pemberian layanan politik. f. Negara harus mampu meningkatkan kualitas responsivitas, adaptasi, dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan kepentingan, pemenuhan kebutuhan, dan penyelesaian masalah publik. Menurut UNDP (United Nation Development Program), good governance memiliki delapan prinsip sebagai berikut: a. Partisipasi b. Transparansi
- 8. c. Akuntabel d. Efektif dan efisiensi e. Kepastian hukum f. Responsif g. Konsensus h. Setara clan inklusif Ada pula yang menyebutkan sepuluh prinsip, mirip dengan daflar di alas, yalmi : a. Partisipasi : warga memiliki hak (clan mempergunakannya) untuk menyampaikan pendapat, bersuara dalain proses petumusan hebijakan publik, balk secara langsung maupun tidak langsung. b. Penegakan hukum: hukum diberlakukan bagi siapapun tanpa pengecualian, hak asasi manusia dilindungi, sambil tetap dipertahankannya nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. c. Transparansi: penyediaan inforinasi tentang pemerintali(an) bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperolch informasi yang akurat clan memadai. d. Kesetaraan: adanya peluang yang lama bagi setiap anggota masyarakat untuk beraktivitasiberusaha. e. Daya tanggap : pekanya para pengclola instansi publik terhadap aspirasi masyarakat. f. Wawasan ke depan: pengelolaan masyarakat hendaknya dimulai dengan visi, misi, dan strategi yang jelas. g. Akuntabilitas: laporan para penentu kebijakan kepada para warga.
- 9. h. Pengawasan publik: terlibatnya warga dalam mengontrol kegiatat pemerintah, termasuk parlemen. i. Efektivitas clan efisiensi : terselenggaranya Icegiatan instansi publik dengan menggunakan cumber daya yang tersedia secara optimal clan bertanggnung jawab. Indikatornya antara lain : pelayanan mudah, cepat, tepat, dan murah. Profesionalisme : tingginya kemampuan clan moral para pegawai pernerintah, termasuk parlemen. C. Kondisi Good Governance di Indonesia Laporan Global Competitiveness Report yang dipullikasikan olehWo rl d Economic Forrmr (WFF) yang nienganalisis daya saing ekonomi dengan dua pendekatan, yakni pendekatan peilumbuhan ekonomi (OCI) dan pendekatan mikro ekonomi (MCI) rnenunjukkan baltwa peringkat daya saing perekonomian Indonesia (Growth Competitiveness Index/M) merosot lagi clari urutan ke-64 di tahun lalu (2001) ke urutan 67 (dari 80 negara) di tahun ini, clan daya saing mikroekonomi (Microeconomic Competitiveness hndex/MCI) turun sembilan tingkat, dari urutan ke- 55 menjadi ke-63. Sebelumnya sebuah suivei yang dilaporkan pada bulan Juni tahun 2001, yang dilakukan olch Political and Economic Risk Consultancy (PERC), menempatkan Indonesia dalam kelompok dengan resilco polilik clan ekonomi terburuk di antara 12 negara Asia bersama Cina clan Vietnam. Dilihat dari kebutuhan dunia akan usaha akan kepercayaan investor yang menuntut adanya corporate governance berdasarkan prinsip-prinsip dan praktek yang direrima secara internasional (International Best Practice) maka terbentuknya Komite Nasional mengenal Kebijakan corporate governance National Commite on Corporate Fovernance (NCCG) di bulan lgustus tahun 1999 merupakan suatu tonggak penting dalam sejarah perkembangan GG di Indonesia. Selanjutnya seorang pengamat mencoba mengkaji kadar penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Indonesia, beliau menyimpulkan bahwa ada beberapa pertanyaan yang perlu diperhatikan, apabila Indonesia akan menciptakan pemerintahan yang baik, antara lain :
- 10. Bagaimana relasi antara pemerintah dan rakyat. Bagaimana kultur pelayanan publik Bagaimana praktik KKN Bagalinana kuantitas dan kualitas konflik antara level pemerintah Bagainlana kondisi tersebut c11 propinst'kabupatcn kota. Dari kajian yang dilaksanakan maka diternukan ciri pemerintahan yang buruk, tidak efisien dan tidak efektif, dengan ciri-ciri sebagai berikut : 1. Relasi antara pemerintah dan rakyat berpola serba negara 2. Kultur Pemerintah sebagai tuan dan bukan pelayan 3. Patologi pemerintah dan kecenderungan KKN 4. Kecenderungan lahirnya etno politik yang kuat 5. Konflik kepentingan antar pemerintah. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Tata pemerintahan yang baik (good governance) adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu dibangun dialog antara pelaku-pelaku penting dalam negara, agar semua pihak merasa memiliki tata pengaturan tersebut. Tanpa kesepakatan yang dilahirkan dari dialog ini kesejahteraan tidak akan tercapai karena aspirasi politik maupun ekonomi rakyat tersumbat. Tata pemerintahan yang baik bukanlah suatu hal yang baru. labi Muhammad S.A.W telah mempraktekkan tata pemerintahan semacam ini di Madinah. Di berbagai pelosok Musantara seperti di Sumatra Barat, Bali, dan banyak daerah lainnya masyarakat tradisional telah menerapkan tata pemerintahan yang baik. Konsep yang kini dikemas dalam kata-kata modern ini semenjak dulu sesungguhnya telah dijalankan di tingkat desa di hampir semua daerah di Indonesia. Menurut Dokumen Keijakan UNDP : Tata pemerintahan adalah pengunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.
- 11. Sumber: Tata Pemerintahan menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan, Januari 1997 Dokumen Kebijakan UNDP. CIRI TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK 1. Mengikutsertakan semua 2. Transparan dan bertanggung jawab 3. Efektif dan adil 4. Menjamin adanya supermasi hukum 5. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat 6. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. UFISUR-UNSUR TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK 1. PARTISIPASI Semua pria dan wanita mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, balk secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. 2. SUPREMA5I HUKUM Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, terutama hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. 3. TRANSPARAN51 Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembagalembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak- pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. 4. CEPAT TANGGAP Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. 5. MEMBANGUN KONSENSUS
- 12. Tata pemerintahan yang balk menjembatani kepentingankepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakankebijakan dan prosedur-prosedur. 6. KESETARAAN Semua pria dan wanita mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka 7. EFEKTIF DAN EFI5IEN Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin. 8. BERTANGGUNG JAWAB Para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi- organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan dan dari apakah bagi organisasi itu keputusan tersebut bersifat k e dalam atau ke luar. 9. VISI STRATEGIS Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang balk dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut. Erna Witular Ketua Dewan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan 1. Apa artinya tata pemerintahan ? Tata pemerintahan mempunyai makna yang jauh lebih luas dari pemerintahan. Tata pemerintahan menyangkut cara-cara yang disetujui bersama dalam mengatur pemerintahan dan kesepakatan yang dicapai antara individu, masyarakat madani, lembaga-lembaga masyarakat, dan pihak swasta. Ada dua hal penting dalam hubungan ini : a. Semua pelaku harus saling tahu apa yang dilakukan oleh pelaku
- 13. lainnya. b. Adanya dialog agar para pelaku saling memahami perbedaan- perbedaan di antara mereka melalui proses di atas diharapkan akan tumbuh konsensus dan sinergi di dalam masyarakat. Perbedaan yang ada justru menjadi salah satu warna dari berbagai warna yang ada dalam tata pengaturan tersebut. 2. Apa ukuran tata pemerintahan yang baik ? Salah satu ukurannya adalah tercapainya suatu pengaturan yang dapat diterima sektor publik, sektor swasta dan masyarakat madani. a. Pengaturan di dalam sektor publik antara lain menyangkut keseimbangan kekuasaan antara badan eksekutif (presiden), legislatif (DPR dan MPR), dan yudikatif (pengadilan). Pembagian kekuasaan ini juga berlaku antara pemerintah pusat dan daerah. b. Sektor swasta mengelola pasar berdasarkan kesepakatan bersama, termasuk mengatur perusahaan dalam negeri besar maupun kecil, perusahaan multinasional, koperasi dan sebagainya. c. Masyarakat madani mencapai kesepakatan bersama guna mengatur kelompok-kelompok yang berbeda seperti kelompok agama, kelompok olah raga, kelompok kesenian, dan sebagainya. 3. Bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam tata pemerintahan yang baik ? a. Pertama, dengan mengawasi sektor publik dan sektor publik dan sektor swasta, dan juga memberikan masukan-masukan yang konstruktif pada pemerintah dan sektor swasta demi berlangsungnya pelayanan yang baik bagi masyarakat luas.
- 14. b. Kedua, terlibat langsung dalam proses-proses pembangunan yang menyangkut diri sendiri dan masyarakat. Warga masyarakat misalkan saja dapat membentuk paguyuban- paguyuban lokal atau bergabung dengan LSM-LSM yang ikut ambil bagian aktif dalam pembangunan di daerah setempat.