Hukum dan Administrasi Perncanaan, Konsep dan Kritik Good Governance
Download as DOCX, PDF0 likes669 views
Hukum dan Administrasi Perncanaan, Konsep dan Kritik Good Governance
![BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/pap-05-190102043137-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
More Related Content
What's hot (20)
Similar to Hukum dan Administrasi Perncanaan, Konsep dan Kritik Good Governance (20)
Recently uploaded (8)
![Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/sistempenerimaanmuridbaruspmbpmfinal-250303104612-b79b0b1f-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
Hukum dan Administrasi Perncanaan, Konsep dan Kritik Good Governance
- 1. Muhammad Iqbal Dhanarto 3612100065 Pengertian Good Governance Tata Pemerintahan adalah suatu mekanisme interaksi para pihak terkait yang berada di lembaga pemerintah, lembaga legislatif dan masyarakat, baik secara pribadi maupun kelompok untuk bersama-sama merumuskan berbagai kesepakatan yang berkaitan dengan manajemen pembangunan dalam suatu wilayah hukum atau administratif tertentu. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah memerlukan dasar atau prinsip Tata Pemerintahan daerah yang baik, yang dapat menjadi acuan bagi tercapainya tujuan pemberian otonomi, yang adalah: 1. peningkatan pelayanan aparatur pemerintah di daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, 2. pengembangan kehidupan demokrasi, peningkatan rasa kebangsaan, keadilan, pemerataan, dan kemandirian daerah serta, 3. pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Good governance (tata pemerintahan yang baik) sudah lama menjadi mimpi buruk banyak orang di Indonesia. Kendati pemahaman mereka tentang good governance berbeda-beda, namun setidaknya sebagian besar dari mereka membayangkan bahwa dengan good governance mereka akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik. Banyak di antara mereka membayangkan bahwa dengan memiliki praktik good governance yang lebih baik, maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintah menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga (Dwiyanto, 2005). Dewasa ini permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia semakin komplek dan semakin sarat. Oknum-oknum organisasi pemerintah yang seyogyanya menjadi panutan rakyat banyak yang tersandung masalah hukum. Eksistensi pemerintahan yang baik atau yang sering disebut good governance yang selama ini dielukan-elukan faktanya saat ini masih menjadi mimpi dan hanyalah sebatas jargon belaka. Indonesia harus segera terbangun dari tidur panjangnya. Revolusi disetiap bidang harus dilakukan karena setiap produk yang dihasilkan hanya mewadahi kepentingan partai politik, fraksi dan sekelompok orang. Padahal seharusnya penyelenggaraan negara yang baik harus menjadi perhatian serius. Transparansi memang bisa menjadi salah satu solusi tetapi apakah cukup hanya itu untuk mencapai good governance. Sebagai negara yang menganut bentuk kekuasaan demokrasi. Maka kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar seperti disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (2). Negara seharusnya memfasilitasi keterlibatan warga dalam proses kebijakan publik. Menjadi salah satu bentuk pengawasan rakyat pada negara
- 2. dalam rangka mewujudkan good governance. Memang akan melemahkan posisi pemerintah. Namun, hal itu lebih baik daripada perlakukan otoriter dan represif pemerintah. Dalam penyelenggaraannya, good governance memiliki beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut : a. Partisipasi Adalah prinsip yang mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan perumusan kebijakan. Selain itu, menurut Dwiyanto (2002:42) Keberadaan masyarakat menjadi satu keniscayaan dalam reformasi tata pemerintahan Partisipasi masyarakat dapat dikelompokkan menjadi dua macam bentuk, yaitu : 1. Partisipasi masyarakat muncul karena ketidakmampuan pemerintah; atau 2. Partisipasi murni swadaya masyarakat dikarenakan masyarakat membutuhkan sesuatu. Partisipasi dapat dilakukan dalam siklus kebijakan publik yang memiliki lima tahapan (Dunn, 2003:25; Nugroho D., 2004:73), yaitu : 1. Penyusunan agenda (agenda setting). 2. Formulasi kebijakan (merumuskan alternatif). 3. Adopsi kebijakan (proses pemilihan dari sekian alternatif yang tersedia untuk dijadikan sebagai suatu kebijakan). 4. Implementasi kebijakan. 5. Penilaian kebijakan. b. Transparansi Transparansi (transparency) adalah terbukanya proses perumusan kebijakan publik bagi masyarakat (terbuka bagi partisipasi masyarakat). Semua urusan kepemerintahan berupa kebijakan publik, baik yang berkenaan dengan pelayanan publik maupun pembangunan di daerah harus diketahui publik. (Yuswanto, 2003). Transparansi juga didefinisikan sebagai Keterbukaan (opennes) adalah tersdianya data/informasi bagi masyarakat yang dapat diakses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterbukaan dapat juga merujuk pada ketersediaan informasi dan kejelasan bagi masyarakat umum untuk mengetahui proses penyusunan, pelaksanaan, serta hasil yang telah dicapai melalui sebuah kebijakan publik. c. Akuntabilitas Akuntabilitas publik adalah suatu ukuran atau standar yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan penyusunan kebijakan publik dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku untuk organisasi yang bersangkutan. (Yuswanto, 2003) Rasa tanggung jawab merupakan syarat mutlak untuk penerapan good governance, karena sebagaimana menurut Alhadist, bahwa setiap manusia adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu dilaporkan bukan hanya kepada publik, akan tetapi dilaporkan juga kepada Tuhan Yang Mahaesa. d. Efektif dan Efisien
- 3. Efektif/tepat sasaran, serta efisien/hemat. Pemerintah diupayakan untuk melakukan pelayanan yang cepat dan tepat terhadap masyarakat. e. Kepastian Hukum Peradilan hukum harus independen dari intervensi, anti suap dan tidak dapat dijual beli dengan segelintir uang. f. Responsif Tanggap terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat. g. Konsensus (Mufakat) Negara musyawarah bukan negara Kerajaan (Qardhawy, 1999:36). Sebab, Negara ini bukan kerajaan yang dipaksakan, akan tetapi diselenggarakan atas landasan musyawarah untuk mencapai mufakat demi kepentingan umat/masyarakat. h. Setara dan Inklusif Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan, perlakuan, dan hak yang sama untuk ikut serta dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa Kegagalan Pengimplementasian Good Governance Kegagalan yang pertama adalah kegagalan kepemimpinan. Kegagalan kepemimpinan ini merupakan cerminan dari peran pemerintah dalam membangungood governance. Lemahnya moral pemimpin kita telah membawa efek yang begitu luar biasa, salah satunya adalah korupsi. Padahal pemimpinlah yang seharusnya menjadi teladan bagi rakyatnya dan berusaha semaksimal mungkin dalam menyejahterakan rakyatnya. Namun, yang terjadi malah sebaliknya. Integritas pun menjadi taruhannya. Kegagalan yang kedua adalah kegagalan sistem persaingan usaha. Kegagalan ini adalah wakil dari dunia usaha yang sedang mengalami krisis moral. Dalam dunia usaha, berlaku pula hukum rimba, yakni siapa yang kuat dialah yang menang. Untuk menjadi kuat, diperlukan usaha yang tidak mudah. Namun tujuan para pelaku usaha korup adalah dengan cepat mendatangkan uang ke dompetnya, tanpa melalui usaha yang selayaknya. Kongkalingkong pun dilakukan dengan berbagai cara, hingga mendatangkan konspirasi yang mengerikan antara pemerintah dengan pelaku usaha. Hal tersebut terjadi karena iklim persaingan usaha kita yang kurang sehat, tidak transparan, dan tidak akuntabel. Salah satu penyebabnya adalah regulasi pemerintah yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. Akhirnya, sistem persaingan usaha pun terjerumus ke dalam lubang hitam tindak korupsi ini. Kegagalan yang ketiga adalah kegagalan paradigma pendidikan masyarakat. Untuk saat ini, paradigma pendidikan seakan lepas dari idealismenya, yakni untuk mencapai kebaikan moral dalam hidup. Yang terjadi adalah sistem pendidikan yang mengejar prestasi dan nilai semata,
- 4. tanpa memerhatikan akhlak anak didiknya. Alhasil, tawuran, seks bebas, dan narkoba pun ikut mewarnai dunia pendidikan Indonesia. Satu contoh yang masih terngiang di ingatan kita adalah ketika seorang ibu dan anaknya yang masih SD ditindas dalam masyarakat karena melaporkan tindak pencontekan. Walaupun tidak merugikan negara, namun secara paradigmatik mencontek adalah tindakan korup yang menjadi cikal bakal korupsi-korupsi kelas kakap di negeri ini. Dari bangku sekolah pun kita harus mengakui suburnya budaya mencontek itu. Maka tak pelak, apabila mereka menjadi pemimpin kelak, korupsi adalah buah-buah pahit tindakan yang dianggap remeh tersebut. Kritik Terhadap Good Governance Good governance didefinisikan sebagai suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik secara umum. Dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik sangat tergantung dari ketiga lembaga yang menyusun governance tersebut yaitu pemerintah (government), dunia usaha (swasta), dan masyarakat. Ketiga domain itu harus saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Ketiga lembaga ini harus menjaga kesinergian dalam rangka mencapai tujuan, karena ketiga domain ini merupakan sebuah sistem yang saling ketergantungan dan tidak dapat dipisahkan. Dikategorikan pemerintahan yang baik, jika pembangunan itu dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minimal menuju cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran, memperlihatkan hasil dengan indikator kemampuan ekonomi rakyat meningkat, kesejahteraan spritualitasnya meningkat dengan indikator masyarakat rasa aman, tenang, bahagia dan penuh dengan kedamaian. Masih banyaknya penerapan pernerapan good governance yang gaga diakibtakan akan minimnya pengimplementasian dari prinsip prinsip good governance itu sendiri. Sudah banyak kasus dan cerita bahwa gagalnya kebijakan kebijakan yang terdapat di Indonesiadikarenakan pengimplementasian yang jauh dari prosedur yang seharusnya. Jikka saja pengimplemntasian tersebut sejalan dengan prinnsip prinsip yang berlaku bukan tidak mungkin Indonesia memiliki system pemerintahan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Negara Negara lainnya.