Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban negara serta warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Negara memiliki hak untuk menghukum, mencetak uang, dan memungut pajak, sementara warga negara memiliki hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Warga negara juga memiliki kewajiban untuk membela negara, membayar pajak, serta taat terhadap hukum. Dokumen juga membah
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian kewarganegaraan, dasar hukum pendidikan kewarganegaraan, pengertian kewarganegaraan secara yuridis dan sosiologis serta formil dan materil, hakikat, tujuan, standar isi, ruang lingkup, dan urgensi pendidikan kewarganegaraan bagi pengembangan kepribadian.
Filsafat Pancasila membahas definisi filsafat dan Pancasila, asal mula dan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, serta tiga dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka dan dinamis.
Dokumen tersebut membahas tentang wawasan nusantara yang mencakup konsep geopolitik Indonesia dan pengertian, aspek-aspek, serta penerapannya dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan negara guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Dokumen tersebut membahas sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem ini mengalami perubahan setelah empat kali amandemen UUD 1945, yang mengubah komposisi dan lembaga-lembaganya. Pancasila dan UUD 1945 menjadi dasar negara dan mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara seperti MPR, Presiden, dan DPR.
Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara indonesiaNena Puji
油
Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Berdasarkan ketetapan MPR, Pancasila berfungsi sebagai asas kerohanian tertib hukum Indonesia dan menjadi dasar dalam menyusun peraturan perundang-undangan.
BAB VII WAWASAN NUSANTAR
Yang di tampilkandalam powerpoint tersebut meliputi
1. aspek wawasan nusantara
2. hakikat wawasan nusantara
3. asas wawasan nusantara
4. kedudukan, fungsi dan tujuan wawasan nusantara
5. implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sehari-hari
Dokumen tersebut membahas pengertian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara menurut beberapa ahli. Terdapat persamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut. Hukum Tata Negara mengatur organisasi negara sedangkan Hukum Administrasi Negara mengatur cara alat-alat negara menjalankan tugasnya. Kedua hukum tersebut merupakan bagian dari hukum negara yang mengatur organisasi dan aktivitas pemerintahan.
Era globalisasi dapat mempengaruhi identitas nasional suatu bangsa. Identitas nasional mencakup unsur-unsur seperti suku, budaya, bahasa, dan agama yang dapat terpengaruh oleh globalisasi. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa dan menjadi ciri kepribadian dan identitas nasional. Integrasi nasional penting untuk mempertahankan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keragaman.
Kedudukan Pembukaan UUD 1945 dalam tertib hukum Indonesia adalah sebagai dasar tertib hukum dan ketentuan hukum tertinggi karena memuat empat syarat adanya tertib hukum dan pokok-pokok kaidah fundamental seperti dasar negara Pancasila serta pengakuan kemerdekaan dan tujuan negara.
1. PKn merupakan hasil seleksi dari berbagai disiplin ilmu sosial yang diorganisasikan secara ilmiah untuk mencapai tujuan pendidikan IPS.
2. Mata pelajaran ini mencakup studi tentang pemerintahan, hukum, dan hak serta tanggung jawab warga negara dalam rangka mempersiapkan pemikiran kritis dan partisipasi demokratis.
3. PKn bertujuan untuk membentuk kepribadian yang memiliki rasa kebangsaan
Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"Dedi Saputra
油
Dokumen tersebut membahas tentang asas kewarganegaraan yang terdiri dari asas kelahiran (ius soli dan ius sanguinis) dan asas perkawinan (kesatuan hukum dan persamaan derajat). Ada tiga masalah kewarganegaraan yaitu apatride, bipatride, dan multipatride yang diakibatkan oleh perbedaan asas yang dianut setiap negara. Undang-undang Indonesia mengatur 13 kriteria untuk mendapatkan kewarganegara
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang hukum adat, mulai dari pengertian hukum adat menurut beberapa ahli hukum, unsur-unsur kepatuhan hukum adat, nilai-nilai universal hukum adat, kegunaan mempelajari hukum adat, dasar hukum berlakunya hukum adat, corak khusus dan sifat hukum adat, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum adat dalam perundang-undangan. Dokumen
Sumber hukum administrasi negara terdiri dari sumber hukum materiil dan formil. Sumber hukum materiil meliputi faktor-faktor seperti sejarah, sosial, filsafat, ekonomi dan agama. Sumber hukum formil meliputi undang-undang, praktik administrasi, yurisprudensi, doktrin dan traktat. Praktik administrasi negara juga menjadi sumber hukum formil penting karena sering menghasilkan hukum kebiasaan untuk menyelesa
Sumber hukum terdiri dari hukum tertulis seperti undang-undang dan perjanjian internasional, serta hukum tidak tertulis seperti hukum adat dan kebiasaan. Faktor-faktor seperti yurisprudensi, doktrin, dan kesadaran hukum masyarakat turut membentuk hukum. Hukum dapat berlaku secara nasional maupun internasional, dan mencakup bidang privat maupun publik.
Dokumen tersebut membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan ideologi yang dijadikan landasan berdirinya negara Indonesia dan berperan sebagai pedoman hidup bangsa, sumber hukum, serta cita-cita bangsa. Kelima sila Pancasila saling terkait dan berkaitan dengan fungsi Pancasila sebagai dasar negara.
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Syifa Nadia
油
Essai ini membahas tentang sistem hukum di Indonesia yang dianggap belum dewasa karena masih bergantung pada berbagai sumber hukum yang berbeda seperti hukum Eropa (terutama Belanda), hukum adat, dan hukum agama. Indonesia juga belum menetapkan sumber hukum utama meski Pancasila dan UUD 1945 seharusnya menjadi pedoman. Untuk mematangkan sistem hukum, dibutuhkan kontribusi dari lulusan perguruan tinggi huk
1. Teks membahas perspektif hukum, politik, dan budaya tentang hubungan warga negara dan pemerintah menurut beberapa ahli;
2. Terdapat berbagai pandangan mulai dari negara sebagai alat netral hingga melayani kepentingan kelas tertentu;
3. Paham kekeluargaan di Indonesia menekankan kerjasama dan keseimbangan antara warga negara dan pemerintah.
Dokumen tersebut membahas sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem ini mengalami perubahan setelah empat kali amandemen UUD 1945, yang mengubah komposisi dan lembaga-lembaganya. Pancasila dan UUD 1945 menjadi dasar negara dan mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara seperti MPR, Presiden, dan DPR.
Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara indonesiaNena Puji
油
Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Berdasarkan ketetapan MPR, Pancasila berfungsi sebagai asas kerohanian tertib hukum Indonesia dan menjadi dasar dalam menyusun peraturan perundang-undangan.
BAB VII WAWASAN NUSANTAR
Yang di tampilkandalam powerpoint tersebut meliputi
1. aspek wawasan nusantara
2. hakikat wawasan nusantara
3. asas wawasan nusantara
4. kedudukan, fungsi dan tujuan wawasan nusantara
5. implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sehari-hari
Dokumen tersebut membahas pengertian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara menurut beberapa ahli. Terdapat persamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut. Hukum Tata Negara mengatur organisasi negara sedangkan Hukum Administrasi Negara mengatur cara alat-alat negara menjalankan tugasnya. Kedua hukum tersebut merupakan bagian dari hukum negara yang mengatur organisasi dan aktivitas pemerintahan.
Era globalisasi dapat mempengaruhi identitas nasional suatu bangsa. Identitas nasional mencakup unsur-unsur seperti suku, budaya, bahasa, dan agama yang dapat terpengaruh oleh globalisasi. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa dan menjadi ciri kepribadian dan identitas nasional. Integrasi nasional penting untuk mempertahankan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keragaman.
Kedudukan Pembukaan UUD 1945 dalam tertib hukum Indonesia adalah sebagai dasar tertib hukum dan ketentuan hukum tertinggi karena memuat empat syarat adanya tertib hukum dan pokok-pokok kaidah fundamental seperti dasar negara Pancasila serta pengakuan kemerdekaan dan tujuan negara.
1. PKn merupakan hasil seleksi dari berbagai disiplin ilmu sosial yang diorganisasikan secara ilmiah untuk mencapai tujuan pendidikan IPS.
2. Mata pelajaran ini mencakup studi tentang pemerintahan, hukum, dan hak serta tanggung jawab warga negara dalam rangka mempersiapkan pemikiran kritis dan partisipasi demokratis.
3. PKn bertujuan untuk membentuk kepribadian yang memiliki rasa kebangsaan
Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"Dedi Saputra
油
Dokumen tersebut membahas tentang asas kewarganegaraan yang terdiri dari asas kelahiran (ius soli dan ius sanguinis) dan asas perkawinan (kesatuan hukum dan persamaan derajat). Ada tiga masalah kewarganegaraan yaitu apatride, bipatride, dan multipatride yang diakibatkan oleh perbedaan asas yang dianut setiap negara. Undang-undang Indonesia mengatur 13 kriteria untuk mendapatkan kewarganegara
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang hukum adat, mulai dari pengertian hukum adat menurut beberapa ahli hukum, unsur-unsur kepatuhan hukum adat, nilai-nilai universal hukum adat, kegunaan mempelajari hukum adat, dasar hukum berlakunya hukum adat, corak khusus dan sifat hukum adat, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum adat dalam perundang-undangan. Dokumen
Sumber hukum administrasi negara terdiri dari sumber hukum materiil dan formil. Sumber hukum materiil meliputi faktor-faktor seperti sejarah, sosial, filsafat, ekonomi dan agama. Sumber hukum formil meliputi undang-undang, praktik administrasi, yurisprudensi, doktrin dan traktat. Praktik administrasi negara juga menjadi sumber hukum formil penting karena sering menghasilkan hukum kebiasaan untuk menyelesa
Sumber hukum terdiri dari hukum tertulis seperti undang-undang dan perjanjian internasional, serta hukum tidak tertulis seperti hukum adat dan kebiasaan. Faktor-faktor seperti yurisprudensi, doktrin, dan kesadaran hukum masyarakat turut membentuk hukum. Hukum dapat berlaku secara nasional maupun internasional, dan mencakup bidang privat maupun publik.
Dokumen tersebut membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan ideologi yang dijadikan landasan berdirinya negara Indonesia dan berperan sebagai pedoman hidup bangsa, sumber hukum, serta cita-cita bangsa. Kelima sila Pancasila saling terkait dan berkaitan dengan fungsi Pancasila sebagai dasar negara.
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Syifa Nadia
油
Essai ini membahas tentang sistem hukum di Indonesia yang dianggap belum dewasa karena masih bergantung pada berbagai sumber hukum yang berbeda seperti hukum Eropa (terutama Belanda), hukum adat, dan hukum agama. Indonesia juga belum menetapkan sumber hukum utama meski Pancasila dan UUD 1945 seharusnya menjadi pedoman. Untuk mematangkan sistem hukum, dibutuhkan kontribusi dari lulusan perguruan tinggi huk
1. Teks membahas perspektif hukum, politik, dan budaya tentang hubungan warga negara dan pemerintah menurut beberapa ahli;
2. Terdapat berbagai pandangan mulai dari negara sebagai alat netral hingga melayani kepentingan kelas tertentu;
3. Paham kekeluargaan di Indonesia menekankan kerjasama dan keseimbangan antara warga negara dan pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia. Materi utamanya mencakup pengertian rakyat dalam suatu negara, asas kewarganegaraan, penduduk dan warga negara Indonesia, serta peraturan perundang-undangan terkait kewarganegaraan. Dokumen ini menjelaskan pentingnya status kewarganegaraan seseorang terkait hak dan kewajibannya di dalam suatu negara.
Kewarganegaraan adalah status hukum dan identitas seseorang sebagai anggota suatu negara dengan hak dan kewajiban tertentu. Warga negara Indonesia adalah orang Indonesia asli atau yang disahkan sebagai WNI berdasarkan undang-undang. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak-hak warga negara di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa warga negara Indonesia adalah orang Indonesia asli atau orang lain yang disahkan dengan undang-undang. Terdapat beberapa cara untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, seperti naturalisasi, pewarganegaraan istimewa, atau keturunan. Warga negara memiliki hak-hak dasar seperti kemerdekaan dan perlakuan yang sama di bawah hukum, namun juga memiliki kewajiban untuk
Rencana pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Timur mencakup 8 materi yang diajarkan dengan berbagai metode seperti ceramah, diskusi, studi kasus, dan studi lapangan selama 15 pertemuan."
Persamaan kedudukan warga negara dalam segala kehidupanYeni Sujarnoko
油
Dokumen tersebut membahas tentang kewarganegaraan Indonesia. Ringkasannya adalah:
1. Dokumen tersebut menjelaskan tentang definisi warga negara, perbedaan antara penduduk, warga negara dan orang asing, serta pedoman penentuan kewarganegaraan seseorang.
2. Dijelaskan pula tentang syarat-syarat memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan Indonesia menurut undang-undang.
3. Status kewarganegaraan
Negara Kewarganegaraan dan Bela NegaraAbdul Fauzan
油
1) Dokumen tersebut membahas tentang pengertian negara, kewarganegaraan, dan bela negara. Negara didefinisikan sebagai organisasi kekuasaan, organisasi politik, dan integrasi antara pemerintah dan rakyat. Kewarganegaraan berarti memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Bela negara adalah tanggung jawab setiap warga negara untuk mempertahankan negara, baik secara fisik maupun non-fisik
Bab 5 membahas tentang persamaan kedudukan warga negara di Indonesia. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa adanya diskriminasi. Prinsip ini penting untuk mencegah terbentuknya masyarakat yang bersifat feodal. Hambatan untuk mewujudkan prinsip ini di Indonesia antara lain kuatnya korupsi, kolusi, dan nepotisme serta lemahnya sistem hukum.
Negara dan konstitusi membahas tentang pengertian negara, unsur pembentukan negara, asal mula terbentuknya negara, tujuan dan fungsi negara, pengertian konstitusi dan konstitusionalisme, serta isi dan perubahan Konstitusi NKRI. Warga negara perlu memahami dan bertindak sesuai konstitusi serta berfikir kritis untuk kemajuan bangsa.
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara agama dan negara. Secara khusus, dibahas mengenai pengertian agama dan fungsinya di masyarakat, pengertian negara dan latar belakang timbulnya negara, serta berbagai pandangan mengenai hubungan antara agama dan negara seperti pandangan teokrasi, sekuler, dan akomodatif.
Dokumen ini membahas tentang konstitusi dan negara Indonesia. Secara singkat, dokumen ini menjelaskan pengertian konstitusi dan negara, unsur-unsur negara, fungsi dan tujuan negara, kelembagaan negara Indonesia, serta perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dokumen ini juga menyertakan contoh pasal-pasal pokok dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1. Hakikat bangsa adalah suatu masyarakat yang bersatu karena sejarah, nasib, dan kepentingan yang sama serta mendiami wilayah tertentu. 2. Negara adalah organisasi yang dapat memaksakan kekuasaannya secara sah di suatu wilayah. 3. Nasionalisme adalah situasi kejiwaan dimana kesetiaan total diberikan kepada negara atas nama bangsa.
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Secara singkat, warga negara memiliki status yang sama di bawah hukum negara dan memiliki hubungan hak dan kewajiban timbal balik dengan negara, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dokumen juga menjelaskan berbagai cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan Indonesia serta hak dan kewajiban warga negara dan negara.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian warga negara dan kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Warga negara adalah anggota dari suatu negara yang memiliki hubungan hukum dan tunduk pada hukum negara tersebut. Kewarganegaraan adalah keanggotaan yang menunjukkan ikatan antara negara dan warga negara. UU No. 12 tahun 2006 mengatur tentang kewarganegaraan Indonesia dan menetapkan siapa sa
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian warga negara dan kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara Indonesia, serta kedudukan warga negara di dalam suatu negara. Secara khusus, dibahas mengenai siapa yang menjadi warga negara Indonesia berdasarkan undang-undang, serta hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Dokumen ini membahas tentang pengertian warga negara dan kewarganegaraan, kedudukan warga negara dalam suatu negara, siapa warga negara Indonesia dan ketentuan kewarganegaraan di Indonesia. Juga dijelaskan mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan pelaksanaannya.
Dokumen tersebut membahas tentang kewarganegaraan Indonesia. Secara garis besar, dibahas mengenai definisi warga negara dan kewarganegaraan, tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui kelahiran, pengangkatan, naturalisasi, perkawinan, dan karena berjasa, serta penyebab kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
Makalah ini membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Secara garis besar membahas tentang pengertian warga negara dan kewarganegaraan, kedudukan warga negara dalam negara, serta hak dan kewajiban warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian warga negara dan kewarganegaraan, kedudukan warga negara di dalam suatu negara, siapa warga negara Indonesia dan bagaimana perihal kewarganegaraan di Indonesia, serta hak dan kewajiban warga negara Indonesia."
Dokumen tersebut membahas tentang kewarganegaraan Indonesia. Ia menjelaskan definisi warga negara dan bagaimana status kewarganegaraan diperoleh, seperti melalui kelahiran, perkawinan, atau pengakuan. Dokumen tersebut juga menyebutkan hak dan kewajiban dasar warga negara Indonesia sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Pendidikan Kewarganegaraan : Kedudukan penduduk dan wni menurut uud 1945Davis Lesmana
油
Dokumen tersebut membahas tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia menurut UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait. Secara garis besar dijelaskan bahwa warga negara adalah orang Indonesia asli dan orang lain yang disahkan menjadi warga negara, sedangkan penduduk adalah warga negara dan orang asing yang tinggal di Indonesia. Kedudukan ini diatur lebih lanjut dalam undang-undang.
Dokumen tersebut membahas tentang kedudukan warga negara Indonesia dan kewarganegaraan berdasarkan UUD 1945 dan persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949. Dokumen ini juga menjelaskan tentang persamaan hak dan kewajiban warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya dan suku sesuai dengan Pancasila.
Dokumen tersebut membahas tentang kewarganegaraan Indonesia yang mencakup pengertian warga negara, azas kewarganegaraan, unsur-unsur penentu kewarganegaraan, cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, hak dan kewajiban warga negara, serta karakteristik warga negara yang bertanggung jawab.
Puji dan syukur selalu kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Kumpulan Cerpen dari para siswa-siswi SMA Negeri 2 Muara Badak para perlombaan Sumpah pemuda tahun 2024 dengan tema Semangat Persatuan dan Kebangkitan dan perlombaan hari Guru tahun 2024 dengan tema Guru yang menginspirasi, membangun masa depan ini dapat dicetak. Diharapkan karya ini menjadi motivasi tersendiri bagi peserta didik SMA Negeri 2 Muara Badak yang lain untuk ikut berkarya mengembangkan kreatifitas. Kumpulan Cerpen ini dapat dimanfaatkan untuk menunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) juga sebagai buku penunjang program Literasi Sekolah (LS) untuk itu, saya sebagai Kepala SMA Negeri 2 Muara Badak sangat mengapresiasi hadirnya buku ini.
Lembar Kerja Mahasiswa Applied Artificial Intelligence in Information SystemsAinul Yaqin
油
File ini adalah lembar kerja mahasiswa untuk mata kuliah Applied Artificial Intelligence in Information Systems. Tujuan pembelajarannya mencakup pemahaman tentang Decision Support Systems (DSS), Business Intelligence (BI), proses pengambilan keputusan, analisis bisnis, manajemen kinerja bisnis, kolaborasi, manajemen pengetahuan, serta teknologi canggih dan tren terkini dalam sistem informasi.
Lembar kerja ini terdiri dari 14 bab yang mencakup berbagai topik, yaitu:
Decision Support and Business Intelligence
Decision Making, Systems, Modeling, and Support
Decision Support Systems Concepts, Methodologies, and Technologies
Modeling and Analysis
Data Mining for Business Intelligence
Artificial Neural Networks for Data Mining
Text and Web Mining
Data Warehousing
Business Performance Management
Collaborative Computer-Supported Technologies and Group Support Systems
Knowledge Management
Artificial Intelligence and Expert Systems
Advanced Intelligent Systems
Management Support Systems Emerging Trends and Impacts
Setiap babnya memiliki format yang sama, yaitu tujuan pembelajaran, pengantar materi, kegiatan belajar (pemahaman konsep, tugas, diskusi kelompok), penilaian, dan refleksi. Kegiatan belajar sangat bervariasi, mulai dari menjawab pertanyaan, menggambar diagram, analisis kasus, melakukan eksperimen menggunakan tools tertentu, hingga diskusi kelompok dan presentasi.
Referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah buku Decision Support and Business Intelligence Systems oleh Turban, E., Sharda, R., & Delen, D.
Lembar kerja ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif bagi mahasiswa untuk memahami dan menerapkan konsep-konsep penting dalam kecerdasan buatan terapan pada sistem informasi, melalui kombinasi pembelajaran teoretis dan tugas-tugas praktis.
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS VIII " ALAT MUSIK TRADISIONAL"MUMUL CHAN
油
Semoga Modul Ajar Seni Musik Kelas VIII ini bisa menjadi referensi untuk kalian dan bermanfaat untuk bersama. Aamiin...
Salam Manis
Widya Mukti Mulyani
1. Disusun oleh :
Bayu Anggoro
Chandra Pramudya
Eka Prasetyo Bayu
Rizki Noprian
LOADING . .
Satria Destrian COMPLETED.
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer
2012
2. Warga negara
Kewarganegaraan
Kedudukan WNI
Warga Negara berasal dari dua kata, yaitu warga dan
Negara, warga diartikan sebagai kelompok atau
organisasi perkumpulan, maka warga negara artinya
anggota suatu negara
Hak & Kewajiban
Penerapan
prinsip
persamaan
Pasal 26 ayat 1 UUD 1945 : Warga negara ialah orangorang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain
yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga
negara
pasal 1 UU No. 12 Tahun 2006 : disebutkan bahwa warga
Negara adalah warga suatu Negara yang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
quit
3. Warga negara
Kewarganegaraan
Kewarganegaran : status yang dipegang oleh seorang
warga negara
Kedudukan WNI
Hak & Kewajiban
Penerapan
prinsip
persamaan
pasal 1 UU No. 12 Tahun 2006 : Kewarganegaraan
adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan
warga negara.
Jadi perbedaan antara warga negara & Kewarganegaraan :
asas & unsur
warga negara = non abstrak, bisa terlihat, warga
negara adalah orangnya, persamaan katanya adalah
penduduk
status
Cara memperoleh
kewarganegaraan = kata benda abstrak, tak bisa
dilihat, kewarganegaraan adalah "status" yang
dipegang oleh seorang warga negara
quit
4. Warga negara
Asas kewarganegaran terdiri dari dua :
Kewarganegaraan
Kedudukan WNI
Hak & Kewajiban
Penerapan
prinsip
persamaan
- Asas berdasarkan kelahiran
- Asas berdasarkan perkawinan
Unsur unsur kewarganegaraan terdiri dari tiga :
- Ius Soli
asas & unsur
status
Cara memperoleh
- Ius Sanguinis
- Naturalisasi
quit
5. Warga negara
Problem status kewarganegaraan dibedakan menjadi tiga :
Kewarganegaraan
Kedudukan WNI
Hak & Kewajiban
Penerapan
prinsip
persamaan
Apatride : Seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan
Bipatride : Seseorang yang memiliki kewarganegaraan rangkap
Multipatride : Seseorang yang memiliki 2 atau lebih
kewarganegaraan
asas & unsur
status
Cara memperoleh
quit
6. Warga negara
Syarat-syarat mengajukan permohonan menjadi kewarganegaraan RI
sebagai berikut ( Pasal 9 UU No. 12 Tahun 2006 ) :
Kewarganegaraan
Kedudukan WNI
Hak & Kewajiban
Penerapan
prinsip
persamaan
asas & unsur
status
a. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin
b. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di
wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima)tahun
berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturutturut
c. Sehat jasmani dan rohani
d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
e. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun
f. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia, tidak
menjadi kewarganegaraan ganda
g. Mempunyai pekerjaan dan / atau berpenghasilan tetap
h. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara
Cara memperoleh
lanjut
quit
7. Warga negara
Kewarganegaraan
Kedudukan WNI
Hak & Kewajiban
Penerapan
prinsip
persamaan
Kedudukan Warga negara dalam suatu negara sangat
penting statusnya terkait dengan hak dan kewajiban yang
dimiliki sebagai warga negara. Karena perbedaan
status/kedudukan sebagai warga negara sangat berpengaruh
terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki baik yang
mencakup bidang politik, ekonomi, sosial-budaya maupun
hankam.
quit
8. Warga negara
Kewarganegaraan
Kedudukan WNI
Hak & Kewajiban
Penerapan
prinsip
persamaan
Hak WNI sebagaimana dalam UUD 1945 :
Hak dan kewajiban di berbagai bidang kehidupan :
- Pasal 27 ayat 2 dan 3
- Pasal 28
- Bidang hukum dan pemerintahan
- Pasal 29
Pasal politik
--Bidang30 ayat 1
- Pasal 31 ayat 1
- Bidang ekonomi
- Pasal 32 ayat 1
Pasal Sosial pasal 34
--Bidang33 dan budaya ayat 1
- Bidang pertahanan keamanan
Kewajiban WNI :
- Pasal 27 ayat 1 dan 3
- Pasal 30 ayat 1
quit
9. Warga negara
Kewarganegaraan
1. Kedudukan Warga negara di bidang hukum dan pemerintahan
Kedudukan WNI
2. Kedudukan Warga negara di bidang Politik
Hak & Kewajiban
3. Kedudukan Warga negara di bidang Ekonomi
Penerapan
prinsip
persamaan
4. Kedudukan Warga negara di bidang Sosial Budaya
5. Kedudukan Warga negara di bidang Pertahanan Keamanan
quit