Program Infrastruktur Perkotaan
Download as pptx, pdf0 likes2,320 views
Membangun Sistem Penyediaan Infrastruktur Perkotaan Dokumen ini membahas rendahnya penyediaan infrastruktur di Indonesia dan mitos-mitos pembangunan infrastruktur. Masalah utama adalah kurangnya visi, sistem, dan manajemen aset publik dalam penyediaan infrastruktur perkotaan. Agenda ke depan mencakup program penataan kota besar, pembangunan kota baru, dan perumahan publik berskala besar.
Program Infrastruktur Perkotaan
- 1. Membangun Sistem Penyediaan Infrastruktur Perkotaan Rendahnya penyediaan Infrastruktur Mitos-mitos Pembangunan Infrastruktur Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Pembelajaran Strategis (JPN, SIN, KOR) Agenda ke Depan M. Jehansyah Siregar, Ph.D SAPPK ITB Jakarta, 26 Mei 2014
- 2. http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=interactive-Comparision Rendahnya Infrastruktur Indonesia Secara global, kondisi penyediaan infrastruktur di Indonesia berada di peringkat 54, di bawah India, Korea Selatan, Malaysia, Iran, Vietnam, Thailand, Afrika Selatan dan lainnya. Baik untuk general infrastructure, electricity output, electricity consumption, and logistic performance.
- 3. Mitos-mitos Seputar Pembangunan Infrastruktur 1. Kurangnya anggaran untuk pembiayaan infrastruktur sehingga diperlukan kerjasama dengan swasta (PPP/KPS). Siapa yang menjamin biaya modal, biaya operasional dan keuntungan yang wajar yang diajukan swasta sudah menganut asas efisiensi penggunaan keuangan negara? Pemerintah tidak memiliki model pengelolaan infrastruktur yang teruji dalam praktek di lapangan sebagai model yang paling efisien, dimana pihak swasta mampu lebih efisien lagi sehingga tertarik untuk berinvestasi. 2. Pemerintah tidak efisien dalam pengadaan infrastruktur. Masalahnya, model kelembagaan seperti apa yang digunakan? Pimpro- pimpro di bawah K/L dan Dinas-dinas di daerah, atau BUMN/BUMD? Otoritas seperti apa yang diberikan, kontraktor, operator atau Otorita? Evaluasi kinerja seperti apa yang digunakan, kinerja laba perusahaan, atau kinerja efisiensi dan pakta integritas? Landasan hukum apa yang mendukung, Permen, PP atau Pasal 33 UUD 1945?
- 4. Masalah-masalah Infrastructure Delivery System Proyek infrastruktur hasil intervensi politik rendah. Contoh: Hambalang, Suramadu. Proyek infrastruktur sbg peluang bisnis: Jemb.S.Sunda, jalan tol swasta, PDAM swasta, dsb. Proyek infrastruktur sebagai rent seeking: prasarana permukiman, rumah susun, dsb. STUDI BANDING: Newtown di Amerika Serikat, dengan visi New American Society dan di Inggris dg visi Commmunity Development, Public Housing di Singapura, dengan visi Nation Building. Public Housing di Jepang, dengan visi Kota Berkelanjutan dan Kota Tahan Gempa 1. Tidak ada Visi Proyek pembangunan infrastruktur hanya dikelola sebagai proyek konstruksi. Tanpa sistem penyediaan yang utuh, Contoh: Ratusan menara Rusunawa senilai triliunan rupiah tanpa public housing delivery system. Jembatan Suramadu senilai 10 T rph tanpa pengembangan kawasan. Penataan Kali Ciliwung yang terus tertunda-tunda. Proyek-proyek air bersih, sanitasi dan penataan bangunan tanpa pengelola terpadu. (Bappenas: butuh 660 T rph) STUDI BANDING : PKNS, UDA, Perbadanan Puterajaya, dll (Malaysia). HDB, URA dan PSA (Singapura), UR dan JR (Jepang), KLHC dan Kota Baru Sejong (Korea Selatan) 2. Tidak ada Sistem 3. Tidak ada Manajemen Aset Publik Proyek pembangunan infrastruktur hanya mengandalkan APBN/APBD saja. Padahal ada sekian banyak sumberdaya kunci yang dimiliki dan dikuasai negara sebagai modal awal pembangunan infrastruktur, seperti: TANAH, RENCANA TATA RUANG, SISTEM PERIZINAN, SISTEM LEMBAGA dan SDM, SISTEM PERATURAN, SD BIAYA. Untuk menjalankannya manajemen aset publik diperlukan dukungan otorisasi (dedicated authority).
- 5. Public Housing di Jepang FROM VISION TO POLICY TO INTEGRATED PROGRAM TO CAPACITY DEVELOPMENT TO FIELD ACTION Public Housing di Singapura Ilustrasi: Kota Baru Sejong di Korea Selatan (MAC Sejong 2011) Kota Baru Sejong di Korea Selatan
- 6. 1. Penataan Kota-kota 2. Pembangunan Kota-kota Baru AGENDA KE DEPAN Government Driven Development / Public Sector Led Development
- 7. Program Penataan Kota di 8 Kota Besar Kawasan Strategis Nasional (KSN) Program Perbaikan Tata Air Perkotaan - Konservasi lahan Basah - Normalisasi sungai-sungai - Penataan pengairan di permukiman kumuh Program Hunian Kompak Kepadatan Tinggi - Revitalisasi Perumnas dan Penunjukan BUMN lain - Pemberdayaan BUMD-BUMD - Program Bank Tanah Program Industri Konstruksi dan Teknologi - Pengembangan Teknologi Bangunan Hemat Energi - Pengembangan Industri Baja, Beton dan Bata Ringan. - Penyediaan Input Energi listrik Program Pengembangan Masyarakat Madani - Kartu Sehat dan Kartu Pintar - Program Perumahan Keluarga Muda Perkotaan - Program Kebudayaan dan Industri Kreatif Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin - Pembentukan atau penunjukan llembaga pelaksana - Penataan permukiman kumuh swadaya - Penyediaan Rumah Deret
- 8. Program pembangunan 8 Kota Baru Residensial, di sekitar 8 Kota Besar KSN Program Pembangunan Kota-kota Baru Program pembangunan Ibukota baru di Kalimantan Program pembangunan sistem transportasi publik berbasis kereta api di 8 Kota Metropolitan KSN Program pembangunan perumahan publik berskala besar di pusat-pusat kota baru, dilengkapi fasos dan fasum berstandar.