Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada).
Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...Dadang Solihin
油
Dialog antara Rektor dengan DPRD Kabupaten Sikka membahas rencana pembangunan daerah meliputi siklus manajemen pembangunan, perencanaan pembangunan, tujuan dan masalah pembangunan, rencana jangka menengah, dan penyelarasan dengan rencana nasional. "
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk anggota DPRD Kota Depok. Dokumen tersebut juga memperkenalkan profil penulisnya yaitu Drs. H. Dadang Solihin dan pengalamannya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya dokumen tersebut menjelaskan sistematika penulisan RPJPD dan
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
油
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai peraturan perundangan. Pedoman ini menjelaskan proses penyusunan RKPD mulai dari persiapan, penyusunan rancangan, musrenbang, hingga penyusunan anggaran daerah. Tujuannya agar penyusunan RKPD di seluruh daerah memenuhi ketentuan perencanaan pembangunan nasional dan tata
Dokumen tersebut membahas mengenai pengendalian evaluasi pembangunan daerah, yang mencakup pengertian pengendalian dan evaluasi, siklus perencanaan pembangunan daerah, arah dari perencanaan pengendalian dan evaluasi, serta beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah."
Ringkasan Materi dan Transparansi
Sumber:
Ginandjar Kartasasmita, 1997, Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia, LP3ES.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut berisi profil Dr. Dadang Solihin dan materi tentang SPPN, perencanaan pembangunan, dan hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
2. Dibahas pula proses perencanaan, syarat dokumen perencanaan, dan perbedaan RPJMN 2004-2009 dengan RPJMN 2010-2014.
3. Memberikan informasi mengenai sistem perencanaan pembangunan di
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Utara tahun 2022.
2. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah.
3. Dokumen ini menjelaskan tahapan penyusunan RK
Dr. Dadang Solihin adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di Bappenas. Dokumen ini berisi ringkasan tentang latar belakang pribadi dan pekerjaan Dr. Solihin serta penjelasan mengenai konsep kebijakan publik, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan, serta indikator kinerja.
Dokumen tersebut memberikan panduan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan PD selama 5 tahun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)."
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...Muh Saleh
油
Permendagri 59/2021 mengatur tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara teknis, meliputi mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM, pelaksanaan SPM, hingga pelaporan. Peraturan ini menjadi pedoman bagi daerah dalam melaksanakan SPM sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus dicapai.
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
油
TUJUAN
1. Implementasi kebijakan money follow program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga
4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik;
6. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
7. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan Belanja Daerah.
8. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda
9. Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah;
10. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan real work (konkret)
MANFAAT
1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome.
2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi belanja
4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran.
5. Efisieni organisasi
Dokumen ini memberikan panduan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang tepat dalam perumusan prioritas pembangunan. Langkah-langkah yang dijelaskan meliputi analisis kondisi internal dan eksternal, identifikasi permasalahan pelayanan, penentuan faktor penghambat dan pendorong, serta penilaian isu-isu strategis menggunakan metode pembobotan berdasarkan kriteria tertentu. Tujuannya agar isu-isu yang diidentifikasi se
Dokumen tersebut membahas mengenai pengendalian evaluasi pembangunan daerah, yang mencakup pengertian pengendalian dan evaluasi, siklus perencanaan pembangunan daerah, arah dari perencanaan pengendalian dan evaluasi, serta beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah."
Ringkasan Materi dan Transparansi
Sumber:
Ginandjar Kartasasmita, 1997, Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia, LP3ES.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut berisi profil Dr. Dadang Solihin dan materi tentang SPPN, perencanaan pembangunan, dan hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
2. Dibahas pula proses perencanaan, syarat dokumen perencanaan, dan perbedaan RPJMN 2004-2009 dengan RPJMN 2010-2014.
3. Memberikan informasi mengenai sistem perencanaan pembangunan di
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Utara tahun 2022.
2. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah.
3. Dokumen ini menjelaskan tahapan penyusunan RK
Dr. Dadang Solihin adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di Bappenas. Dokumen ini berisi ringkasan tentang latar belakang pribadi dan pekerjaan Dr. Solihin serta penjelasan mengenai konsep kebijakan publik, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan, serta indikator kinerja.
Dokumen tersebut memberikan panduan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan PD selama 5 tahun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)."
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...Muh Saleh
油
Permendagri 59/2021 mengatur tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara teknis, meliputi mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM, pelaksanaan SPM, hingga pelaporan. Peraturan ini menjadi pedoman bagi daerah dalam melaksanakan SPM sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus dicapai.
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
油
TUJUAN
1. Implementasi kebijakan money follow program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga
4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik;
6. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
7. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan Belanja Daerah.
8. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda
9. Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah;
10. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan real work (konkret)
MANFAAT
1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome.
2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi belanja
4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran.
5. Efisieni organisasi
Dokumen ini memberikan panduan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang tepat dalam perumusan prioritas pembangunan. Langkah-langkah yang dijelaskan meliputi analisis kondisi internal dan eksternal, identifikasi permasalahan pelayanan, penentuan faktor penghambat dan pendorong, serta penilaian isu-isu strategis menggunakan metode pembobotan berdasarkan kriteria tertentu. Tujuannya agar isu-isu yang diidentifikasi se
RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah untuk 20 tahun ke depan yang disusun berdasarkan RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Dokumen ini memuat visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah untuk jangka panjang. Tahapan penyusunan RPJPD meliputi persiapan, penyusunan rancangan awal, musrenbang
Dokumen tersebut membahas tentang sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) hingga Renja SKPD (Rencana Kerja SKPD). Dibahas pula alur perencanaan dan penganggaran serta sistematika dokumen-dokumen tersebut. Arsitektur kinerja pembangunan daerah juga dijelaskan.
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMDM Handoko
油
Dokumen tersebut membahas tentang sinkronisasi antar dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan serta pengantar singkat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen ini menjelaskan tentang hubungan antar dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah, proses penyusunan RPJMD, dan unsur-unsur yang harus dimuat dalam RPJMD
Policy brief Menciptakan Ekosistem Technopreneurship yang kondusifBRIN
油
Teknologi dan sistem inovasi BPPT menganalisis tantangan pengembangan ekosistem teknopreneur di Indonesia, termasuk komersialisasi hasil riset, kondisi inkubator, SDM, dan pembiayaan. Diskusi menghasilkan empat rekomendasi, yakni penguatan komersialisasi, penyempurnaan regulasi inkubator, pengembangan SDM teknopreneur, dan diversifikasi pembiayaan.
Pembiayaan merupakan bagian penting dalam ekosistem technopreneurship. Karena pembiayaan adalah unsur utama mengalirnya energi antar aktor baik untuk membangun kapasitas, menjamin permodalan dan biaya operasional perusahaan pemula berbasis teknologi.
Khusus untuk teknoprener non digital membutuhkan pembiayaan yang relatif lebih tinggi karena jenis produk yang diusahakan menuntut bahan baku dan proses produksi secara fisik yang juga memiliki risiko kegagalan yang tinggi pula. Sudah ada instansi pemerintah dan swasta yang memberikan bantuan, insentif atau hibah mendukung pengembangan wirausaha secara umum, namun untuk wirausaha di bidang produk berbasis manufaktur relatif jarang, serta tidak mencakup seluruh tahapan perkembangan start up. Maka dibutuhkan skema pembiayaan yang lengkap pada setiap siklus hidup start up untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan teknoprener.
Kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia membutuhkan perbaikan berdasarkan evaluasi implementasi, dengan mempertimbangkan perkembangan pandemi, dampak krisis, dan peran teknologi. Studi ini akan menganalisis implementasi kebijakan, tantangan, dan peluang untuk meningkatkan penanganan Covid-19 di masa depan.
Analisis rantai pasok kakao untuk pengembangan industri pengolahan kakao di ...BRIN
油
Makalah ini merupakan bagian dari Disertasi Yudi Widayanto yang berjudul "Model Perumusan Kebijakan Pendukung Pengembangan Industri Kakao Berbasis Kinerja Driver Rantai Pasok
Sebagai provinsi penghasil biji kakao terbesar di Indonesia, Sulawesi Selatan belum menikmati nilai tambah yang layak karena sebagian besar kakao diekspor atau dikirim ke industri pengolahan di Pulau Jawa. Pengembangan industri kakao sebagai upaya peningkatan nilai tambah perlu kajian yang menyeluruh. Pendekatan rantai pasok yang mengintegrasikan seluruh pelaku untuk menghasilkan produk secara efisien sangat tepat untuk melihat kemungkinan pengembangan industri kakao di Sulawesi Selatan. Penelitian pada bagian ini bertujuan menganalisis rantai pasok kakao dalam pengembangan industri pengolahan kakao di Sulawesi Selatan. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan mempelajari fenomena lapangan mengenai rantai pasok kakao. Analisis yang dilakukan meliputi: identifikasi anggota rantai pasok, pemetaan struktur dan hubungan antar pelaku serta upaya perbaikan manajemen rantai pasok. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perluasan kemitraan industri dan petani, perbaikan infrastruktur jalan ke sentra produksi, pengawasan perdagangan akan mengatasi hambatan aliran barang. Perluasan akses informasi, penguatan kelompok tani akan memperlancar aliran Informasi. Sementara perluasan akses modal petani akan memperbaiki aliran uang. Secara umum pengembangan kemitraan antara industri dan petani akan mendorong perkembangan industri pengolahan kakao di Sulawesi Selatan.
Permasalahan dan kebijakan perkakaoan indonesiaBRIN
油
Makalah ini merupakan bagian dari Disertasi Yudi Widayanto berjudul Model Perumusan Kebijakan Pendukung Pengembangan Industri Kakao Berbasis Kinerja Driver
Rantai Pasok
Abstrak:
Pengembangan industri kakao di Indonesia masih menemui banyak permasalahan.Kondisi di sektor hulu (kebun kakao), perdagangan, hingga industri pengolahan masih banyak mengalami hambatan. Kebijakan dari berbagai sektor telah digulirkan untuk memperbaiki keadaan dan mempercepat peningkatan nilai tambah bagi perekonomian. Namun, perkembangan industri belum mencapai besaran yang dikehendaki. Penelitian pada bagian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebijakan perkakaoan Indonesia. Metode Analisis Kebijakan digunakan untuk memperoleh rumusan masalah dan pemahaman yang mendalam akan kebijakan perkakaoan. Hasil analisis menunjukkan bahwa permasalahan utama perkakaoan Indonesia di antaranya:produktivitas kebun masih rendah, mutu biji belum standar, konsumsi coklat rendah, dukungan infrastruktur jalan dan pasokan energi untuk industri. Kebijakan sektor keuangan masih mendominasi peranan sektor dalam pengembangan idnsutri kakao.
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019BRIN
油
Proses kebijakan publik terdiri dari beberapa tahapan mulai dari penetapan agenda kebijakan, perumusan kebijakan, penetapan kebijakan, hingga pelaksanaan kebijakan. Dokumen ini membahas definisi kebijakan publik, jenis kebijakan publik, aktor yang terlibat dalam kebijakan publik, serta proses pembentukan kebijakan publik.
Penerapan teknik ISM untuk perumusan kebijakan pengembangan industri kakao ju...BRIN
油
Ringkasan dokumen tersebut dalam 3 kalimat atau kurang:
Teknik ISM diterapkan untuk merumuskan kebijakan pengembangan industri kakao di Indonesia dengan mempertimbangkan kinerja rantai pasokannya. Metode ISM digunakan untuk menganalisis hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja rantai pasokan dan merumuskan kebijakan. Hasil studi menunjukkan bahwa kebijakan insentif p
Bagi penyusun Renstra terkadang mengalami kesulitan mengetahui gambar besar Sistematika Renstra Perangkat Daerah. Maka dengan memahami relasi antar unsur dalam dokumen renstra akan memudahkan penyusun untuk memfinalisasi dokumen resntranya.
Peran universitas dalam menguatkan sistem inovasi daerah dr zulkieflimansyahBRIN
油
Konsep SID ini mendapat perhatian sejak awal 1990an sebagai cara pandang yang menjanjikan dalam memahami isu inovasi
Hal ini sejalan dengan berkembangnya kegiatan industri di wilayah geografis tertentu.
Skala geografi daerah dipandang ukuran yang paling sesuai untuk mengembangkan ekonomi berbasis inovasi
RPK atau Ruang Publik Kreatif dibangun di Universitas Teknologi Sumbawa untuk memfasilitasi aktivitas kreatif mahasiswa dan masyarakat serta menjaga keseimbangan lingkungan kampus. RPK ini memberikan manfaat akademik, sosial, kreativitas, kesehatan, dan ekologi bagi penggunanya. Diharapkan RPK Sumbawa dapat menjadi contoh pengembangan taman kota yang dirancang berdasarkan kebutuhan komunitas setempat
Buku ini membahas tentang database teknologi untuk pengembangan daerah cerdas. Terdiri dari 3 bab yang membahas tentang latar belakang, tujuan, dan metode pengumpulan data database teknologi, konsep daerah cerdas, serta teknologi-teknologi yang dapat mendukung pengembangan daerah cerdas berdasarkan 6 dimensinya.
Buku ini akan mengulas dan menghadirkan kembali sebuah pendekatan pembangunan daerah yang sebenarnya sudah cukup lama berkembang, namun karena dia lahir di jaman keterbatasan informasi, sehingga minim peminat dan kurang dikenal di daerah. Pendekatan itu bernama pembangunan daerah berbasis teknologi atau technology based regional development. Pendekatan ini akan membekali Anda pemahaman yang cukup setidaknya untuk bisa berkata iya saya mau! atau tidak nanti dulu! untuk sebuah investasi pembangunan berbasis Teknologi semacam Smart City.
2. Merupakan salah satu tahap penting penyusunan
dokumen perencanaan sebagai hasil dari analisis
sebelumnya.
Visi dan misi daerah harus jelas menunjukkan apa yang
menjadi cita-cita bersama masyarakat daerah atau
stakeholder pembangunan daerah, yang
merefleksikan kekuatan dan potensi khas
daerah sekaligus menjawab permasalahan dan
isu-isu strategis daerah.
3. Perumusan Visi
dan Misi dilakukan
untuk dokumen
perencanaan
jangka panjang
(RPJPD)
Penjabaran Visi
dan Misi untuk
dokumen
perencanaan
jangka menengah
(RPJMD).
4. Perumusan pokok-pokok visi dilakukan dengan mencari inti
(kalimat) berdasarkan masalah utama ke dalam satu-dua kata
dengan menghilangkan berbagai kata dan atribut yang bukan inti
dari perwujudan visi dimaksud.
Selanjutnya, dari keseluruhan pokok-pokok visi dibuatlah
pernyataan visi, sehingga keseluruhan langkah diatas dituangkan
dalam tabel sebagai berikut:
Gunakan bahasa
yang singkat, lugas,
dan jelas serta
memenuhi kriteria
atau karakteristik
visi
5. PENJELASAN VISI
Penjelasan visi dibuat untuk menjelaskan masing-masing
pokok visi, dengan mengisi tabel sebagai berikut:
Penjelasan visi adalah
menguraikan kembali pokok-
pokok visi yang telah
disepakati ke dalam
perwujudan visi dengan
merinci lebih baik
berbagai atribut atau
penjelasan masing-masing
pokok visi
6. PERUMUSAN PENJABARAN VISI RPJMD
Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi
Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang
disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah
(pilkada).
PILKADA
Visi dan Misi kami
adalah.
bla bla bla
VISI MISI
RPJMD
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visiRumusan misi yang
baik membantu lebih
jelas penggambaran
visi yang ingin
dicapai dan
menguraikan upaya-
upaya apa yang
harus dilakukan.
8. BAGAIMANA RUMUSAN MISI YANG BAIK
Menguraikan upaya-
upaya apa yang
harus dilakukan.
Memperhatikan
faktor-faktor
lingkungan strategis,
baik eksternal dan
internal yang
mempengaruhi
Memperhatikan
kekuatan,
kelemahan, peluang
dan tantangan
pembangunan
daerah.
Memperjelas jalan
atau langkah yang
akan dilakukan
dalam rangka
mencapai
perwujudan visi.
Menggunakan
bahasa yang
sederhana, ringkas
dan mudah
dipahami tanpa
mengurangi maksud
yang ingin
dijelaskan.
9. KRITERIA
RUMUSAN
MISI
Menunjukkan dengan jelas upaya-
upaya yang akan dilakukan oleh
Pemerintah Daerah dalam rangka
mewujudkan visi daerah
Disusun dengan memperhatikan
faktor-faktor lingkungan strategis
eksternal dan internal daerah;
Disusun dengan menggunakan
bahasa yang ringkas, sederhana,
dan mudah diingat.
10. SUBSTANSI VISI DAN MISI
a. meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
b. memajukan
daerah
c. meningkatkan
pelayanan kepada
masyarakat
d. menyelesaikan
persoalan daerah
e. menyerasikan
pelaksanaan
pembangunan
daerah
kabupaten/kota
dan provinsi
dengan nasional
f. memperkokoh
Negara Kesatuan
Republik Indonesia
dan kebangsaan