Surat perjanjian kerjasama hibah resmi
Download as DOC, PDF9 likes32,521 views
Surat perjanjian ini membahas kerjasama antara Sekolah Tinggi Agama Islam Arridha Bagansiapiapi dengan Syahnia Komputer Pekanbaru untuk pengadaan komputer dan perlengkapan laboratorium komputer. Perjanjian ini mencakup ruang lingkup pekerjaan, jangka waktu, harga, cara pembayaran, sanksi, dan penyelesaian perselisihan.
More Related Content
What's hot (20)
Viewers also liked (20)
Similar to Surat perjanjian kerjasama hibah resmi (20)
Surat perjanjian kerjasama hibah resmi
- 1. SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Nomor : 700/KS-STAI/12/2013 PEKERJAAN PENGADAAN KOMPUTER DAN KELENGKAPAN LABORATORIUM KOMPUTER SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ARRIDHA BAGANSIAPIAPI ANTARA KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ARRIDHA BAGANSIAPIAPI DENGAN SYAHNIA KOMPUTER PEKANBARU Pada hari ini Kamis tanggal tujuh bulan Februari tahun dua ribu tiga belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : BUDI SETIAWAN, S.Pd.I Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Arridha Bagansiapiapi. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Arridha Bagansiapiapi selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA Nama : SYAHRUL HASIBUAN Jabatan : PEMILIK SYAHNIA KOMPUTER PEKANBARU Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemilik Syahnia Komputer Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam suatu perjanjian pengadaan komputer dan kelengkapan laboratorium komputer Sekolah Tinggi Agama Islam Arridha Bagansiapiapi sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini. Pasal 1 TUGAS DAN PEKERJAAN PIHAK PERTAMA dalam kedudukan sebagai tersebut diatas memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Komputer dan Kelengkapan Laboratorium Komputer Sekolah Tinggi Agama Islam Arridha Bagansiapiapi. Pasal 2 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN Pekerjaan tersebut dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini dilaksanakan oleh pihak kedua atas dasar : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 80 Tahun 2003 tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (BAB III SWAKELOLA). 2. Nota Dinas Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Arridha Bagansiapiapi Nomor : 09/ND- STAI/Prog/02/2013 Tanggal 03 Februari Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pengadaan Komputer dan kelengkapan laboratorium komputer Sekolah Tinggi Agama Islam oleh Syahnia Komputer Pekanbaru.
- 2. PASAL 3 RINCIAN DAN JUMLAH HARGA PEKERJAAN Pekerjaan pengadaan komputer dan kelengkapan Laboratorium komputer Sekolah Tinggi Agama Islam Arridha Bagansiapiapi sebagaimana tersebut pada pasal 1 dengan rincian sebagai berikut : No Jenis Barang / Pekerjaan Volume Harga satuan Jumlah harga 1. 2. 3. Pengadaan komputer buildup Instalasi jaringan Lab Komputer Pengadaan kursi dan meja lab 20 unit 1 paket 20 pasang Rp. 6.500.000,- Rp. 7.000.000,- Rp. 750.000,- Rp. 130.000.000,- Rp. 7.000.000,- Rp. 15.000.000,- Jumlah (dengan angka) Rp. Rp. 152.000.000,- - Terbilang : seratus lima puluh dua juta rupiah PASAL 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA pekerjaan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya surat perjanjian kerja sama ini. 2. waktu penyerahan dapat diperpanjang apabila ada kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak dan dapat disetujui selama menggunakan alasan-alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk diantaranya adalah force majure. PASAL 5 CARA PEMBAYARAN 1. Pembayaran seluruh biaya pengadaan komputer dan kelengkapan laboratorium komputer sebesar Rp. 152.000.000,- (Seratus ,ima puluh dua juta rupiah) dilakukan dalam (2) dua tahap. 2. Pembayaran tahap pertama diberikan sebesar 25% sebagai biaya awal pelaksanaan dengan jumlah biaya sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah). 3. Pembayaran berikutnya sebesar 75% dengan jumlah Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) akan dilunasi setelah pekerjaan dinyatakan selesai dan dibuktikan dengan Berita Acara penyerahan hasil pekerjaan.
- 3. PASAL 6 KEADAAN KAHAR/FORCE MAJURE 1. Keadaan kahar adalah keaadaanyang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga kewajiban yang ditentukan dalam surat perjanjian kerjasama ini menjadi tidak dapat dipenuhi. 2. Yang dapat digolongkan kedalam keadaan kahar dalam surat perjanjian kerjasama ini meliputi : a. Bencana alam. b. Bencana non alam. c. Bencana sosial. d. Pemogokan. e. Kebakaran dan atau f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan dan ketetapan Pemerintah. 3. Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak. 4. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan kahar tidak dapat dikenai sanksi. 5. Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar dan yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. 6. Bila terjadi keadaan kahar, maka PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar. 7. Bila keadaan sudah pulih dan normal, maka secepat mungkin PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis bahwa keadaan sudah kembali normal dan kegiatan dapat dilanjutkan dengan ketentuan : a. Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam surat perjanjian kerjasama ini tetap mengikat, apa bila harus diperpanjang maka waktu perpanjangan sama dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar. b. Bila sebagai akibat dari keadaan kahar PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan sebagian besar pekerjaan selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka salah satu pihak dapan memutus perjanjian dengan pemberitahuan tertulis (15) lima belas hari kerja sebelumnya. PASAL 7 PEMBATALAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN 1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk membatalkan atau memutuskan Surat Perjanjian Kerjasama ini apabila PIHAK KEDUA melakukan wanprestasi atau mencederai perjanjian kerjasama ini atau tidak memenuhi kewajibannya dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini. 2. PIHAK KEDUA telah menyerahkan atau melimpahkan seluruh atau sebahagian tugas dan tanggungjawabnya sesuai perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA. 3. Dengan membatalkan atau memutuskan Surat Perjanjian Kerjasama ini, maka pekerjaan yang telah selesai atau sebahagian yang telah dilaksanakan dan berada ditempat dilaksanakannya pekerjaan akan menjadi milik PIHAK PERTAMA.
- 4. PASAL 8 SANKSI DAN DENDA 1. Jika PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan pekerjaan dan tanggungjawabnya sesuai dengan waktu pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam pasal (3) ayat 1 perjanjian ini, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan kepada PIHAK PERTAMA sebesar 1 % dari sisa pekerjaan yang belum diselesaikan dan jumlah denda setinggi-tingginya sebesar 5% dari jumlah harga pekerjaan sebagaimana tercantum dalam pasal 3. 2. Denda-denda tersebut dalam ayat (1) pasal ini, akan diperhitungkan dengan kewajiban PEMBAYARAN PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. PASAL 9 PERSELISIHAN 1. Bila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan di Indonesia dengan cara musyawarah. 2. Jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui : Mediasi/konsiliasi/arbitrase/melalui pengadilan yang disepakati yaitu PENGADILAN NEGERI UJUNG TANJUNG-ROKAN HILIR. 3. Segala biaya yang ditimbulkan akibat terjadinya perselisihan sebagaimana ayat (2) dalam pasal ini ditanggung olehn PARA PIHAK. 4. Proses penyelesaian sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak dapat dijadikan alasan oleh PIHAK KEDUA untuk menunda pelaksanaan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. PASAL 10 1. Dokumen-dokumen berikut (selanjutnya disebut Dokumen Surat Perjanjian Kerjasama) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini : a. Daftar Penjelasan Anggaran Program Kegiatan Peningkatan Sarana dan Penunjang Akademik Bantuan Dana Hibah Provinsi Riau TA. 2012 Nomor : b. Nota Dinas Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Arridha Bagansiapiapi Nomor : 09/ND- STAI/Prog/02/2013 Tanggal 03 Februari Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pengadaan Komputer dan kelengkapan laboratorium komputer Sekolah Tinggi Agama Islam oleh Syahnia Komputer Pekanbaru. c. Berita Acara serah terima hasil pekerjaan. 2. Apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen Surat Perjanjian Kerjasama ini atau hal-hal yang ada hubungannya dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini dan belum cukup diatur dalam surat perjanjian kerjasama ini dan dokumen lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini, maka dilakukan perbaikan berdasarkan Rapat khusus Sekolah Tinggi Agama Islam Arridha Bagansiapiapi bersama pejabat terkait dan pelaksana pekerjaan.
- 5. PASAL 11 1. SURAT Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan syah dan mengikat kedua belah pihak, serta mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama ini. 2. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. DITANDATANGANI UNTUK DAN ATAS NAMA : PIHAK PERTAMA : SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ARRIDHA BAGANSIAPIAPI K e t u a BUDI SETIAWAN PIHAK KEDUA: SYAHNIA KOMPUTER PEKANBARU SYAHRUL HASIBUAN
- 6. PASAL 11 1. SURAT Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan syah dan mengikat kedua belah pihak, serta mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama ini. 2. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. DITANDATANGANI UNTUK DAN ATAS NAMA : PIHAK PERTAMA : SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ARRIDHA BAGANSIAPIAPI K e t u a BUDI SETIAWAN PIHAK KEDUA: SYAHNIA KOMPUTER PEKANBARU SYAHRUL HASIBUAN