More Related Content
What's hot (20)
Similar to 03. penggunaan-dana-desa kemendes (20)
Recently uploaded (7)
03. penggunaan-dana-desa kemendes
- 1. DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA POKOK-POKOK KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016
- 2. Ìý OUT ÌýLINE Ìý Ìý 2 2 1.  FILOSOFI ÌýDANA ÌýDESA Ìý 2.  DASAR ÌýHUKUM Ìý Ìý 3.  PENJELASAN ÌýPERMENDES ÌýNo. Ìý21 ÌýTAHUN Ìý 2016 ÌýTENTANG ÌýPENETAPAN ÌýPRIORITAS Ìý PENGGUNAAN ÌýDANA ÌýDESA Ìý ÌýTAHUN Ìý2016 Ìý Ìý
- 3. 3 FILOSOFI ÌýDANA ÌýDESA Ìý
- 4. FILOSOFI ÌýDANA ÌýDESA Ìý •  Meningkatkan Ìýkesejahteraan Ìýdan Ìý pemerataan Ìýpembangunan Ìýdesa Ìýmelalui Ìý peningkatan Ìýpelayanan Ìýpublik Ìýdi Ìýdesa, Ìý memajukan Ìýperekonomian Ìýdesa, Ìýmengatasi Ìý kesenjangan Ìýpembangunan Ìýantar Ìýdesa Ìýserta Ìý memperkuat Ìýmasyarakat Ìýdesa Ìýsebagai Ìý subjek Ìýdari Ìýpembangunan. Ìý 4 Ìý
- 5. DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN ADALAH WUJUD REKOGNISI NEGARA KEPADA DESA
- 6. 6 DASAR ÌýHUKUM Ìý Ìý Ìý Ìý
- 7. •  PP 22/2015 Ttg Perub PP 60/2014 UU 6/2014 tentang Desa •  PP 43/2014 tentang Perlak UU 6/2014 •  PP 47/2015 Perubah PP 43/2014 •  PP 60/2014 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN PERMENDAGRI: 1.  Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa 2.  Permendagri No. 112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa 3.  Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 4.  Permendagri No. 114/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa PMK 247 /PMK.07/ 2015 (mengatur hal-hal teknis terkait pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa) DASAR ÌýHUKUM ÌýDANA ÌýDESA Ìý 7 PERMENDES: 1.  Permendes No. 21 Tahun 2015 ttg Penetapan prioritas Penggunaan dandes 2016 2.  Permendes No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa 3.  Permendes No.2/2015 tentang Musyawarah Desa
- 8. PP 60 TAHUN 2014 PP 22 TAHUN 2015 EFEKTIFITAS DAN HARMONISASI PENCAPAIAN VISI MISI PEMBANGUNAN NASIONAL Menteri yang menangani Desa menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa PP 60 Pasal 21
- 9. KETENTUAN PP 60 TAHUN 2014 PASAL 19 1)  Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. 2)  Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat PASAL 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa
- 10. PERATURAN MENTERI DESA TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA Tidak membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan ke dalam dokumen RKPDesa dan APBDesa, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/ kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya.
- 11. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016
- 12. TUJUAN PENGATURAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA : •  acuan bagi Desa dalam menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa; •  acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan •  acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.
- 13. PRINSIP PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 1.  KEADILAN, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan; (Inklusif) 2.  KEBUTUHAN PRIORITAS, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan 3.  TIPOLOGI DESA, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa
- 14. KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENAGAN LOKAL BERSAKALA DESA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
- 15. PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN PRIORITAS BIDANG PEMBERDAYAAN DISEPAKA TI DAN DIPUTUSK AN DALAM MUSYAWA RAH DESA RKP DESA APB DESA DITETAPKAN DALAM PERDES
- 16. BIDANG PEMBANGUNAN DESA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DAN KUALITAS HIDUP MANUSIA SERTA PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PRIORITAS PENGGUNAAN D A N A D E S A D I A R A H K A N U N T U K PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA, MELIPUTI :
- 17. a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrasruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman; b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat; c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan; d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; atau e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup. MELIPUTI :   Pemdes dan BPD dapat mengembangkan prioritas sebagaimana diatas sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa   Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan pendampingan pada desa dalam penyusunan prioritas berdasarkan Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenagan Skala Lokal Desa yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota
- 18. FAKTOR YANG HARUS DIPERHATIKAN •  Sarana Prasarana Pemenuhan Kebutuhan •  Akses kehidupan masyarakat Desa Desa Tertinggal dan/atau sangat Tertinggal •  Sarana Prasarana Pelayanan Umum dan Sosial Dasar Pendidikan •  Sarana Prasarana Pelayanan Umum dan Sosial Dasar Kesehatan Desa Berkembang •  Sarana Prasarana yang berdampak pada ekonomi Desa dan Investasi Desa •  Prakarsa Desa Membuka Lapangan Kerja •  Teknologi Tepat Guna •  Investasi Melalui BUM Desa Desa Maju dan/ atau Mandiri
- 19. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DIALOKASIKAN UNTUK M E N D A N A I K E G I A T A N Y A N G B E R T U J U A N MENINGKATKAN KAPASITAS WARGA ATAU MASYARAKAT DESA DALAM PENGEMBANGAN WIRAUSAHA, PENINGKATAN PENDAPATAN, SERTA PERLUASAN SKALA EKONOMI INDIVIDU WARGA ATAU KELOMPOK MASYARAKAT DAN DESA
- 20. Antara lain : a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan; b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya; c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa; d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Centre); e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa; f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan; g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- 21. Prioritas Kegiatan Pemberdayaan Berdasarkan Tipologi Desa • Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa; • Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan; • Desa maju dan atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.
- 22. PEMETAAN TIPOLOGI DESA •  Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan desa untuk penyusunan prioritas penggunaan dana Desa, Pemerintah Desa dapat menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi. •  Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 23. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMBINAAN MONITORING PENGAWASAN EVALUASI PEMDA KAB/KOTA proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatan
- 24. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMDA KAB/KOTA SATUAN KERJA KHUSUS PEMBINAAN IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG DESA PENDAMPINGAN DAN FASILITASI
- 25. TUGAS DAN FUNGSI SATUAN KERJA KHUSUS PEMBINAAN IMPLEMENTASI UU DESA •  SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN REGULASI PUSAT DAN DAERAH •  PEMBINAAN SERTA PENGENDALIAN IMPLEMENTASI UU DESA, TERMASUK: •  PENYALURAN DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA; •  PENANGANAN PENGADUAN DAN MASALAH TERKAIT DANA DESA
- 26. 1. BUPATI/WALIKOTA MENYELENGGARAKAN PEMANTAUAN DAN EVALUASIïƒ DAPAT M E L I M P A H K A N K E P A D A S K P D Y G BERWENANG 2. PEMDES DAN BPD MELAKSANAKAN TUGAS PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGGUNAAN DANA DESA, DIBAHAS DALAM MUSYAWARAH DESA
- 27. PARTISIPASI MASYARAKAT •  PENGADUAN MASALAH ïƒ PUSAT PENGADUAN DAN PENANGANAN MASALAH (CRISIS CENTER) KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI dan atau Website LAPOR Kantor Sekretariat Presiden •  PENDAMPINGAN DESA •  STUDI, PEMANTAUAN DAN PUBLIKASI TERHADAP PRAKTEK BAIK DAN BURUK DESA-DESA DALAM PENERAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA SESUAI KEWENANGAN
- 28. 1.  Peraturan ÌýMenteri ÌýDesa ÌýPDTT ÌýNomor Ìý21 ÌýTahun Ìý2015 Ìýmenjadi Ìý acuan Ìýdalam Ìýpenetapan Ìýprioritas Ìýpenggunaan Ìýdana Ìýdesa Ìýyang Ìý bersumber Ìýdari ÌýAPBNP Ìýtahun Ìý2016; Ìý 2.  Penjabarannya Ìý ke Ìý dalam Ìý kegiatan Ìý prioritas Ìý dalam Ìý RKP Ìý Desa Ìý dan Ìý APBDesa Ìý Tahun Ìý 2016 Ìý disesuaikan Ìý dengan Ìý kewenangan Ìý desa Ìý berdasarkan Ìý hak Ìý asal Ìý usul Ìý dan Ìý kewenangan Ìý lokal Ìý berskala Ìý desa Ìý yang Ìý diatur Ìý dalam Ìý Peraturan Ìý Menteri Ìý Desa Ìý PDTT Ìý Nomor Ìý 1 Ìý Tahun Ìý 2015, Ìý yang Ìý difokuskan Ìý pada Ìý pembangunan Ìýdesa Ìýdan Ìýpemberdayaan Ìýmasyarakat Ìýdesa; Ìý 3.  Pemerintah Ìý Kabupaten/kota, Ìý diharapkan Ìý dapat Ìý melakukan Ìý review Ìý dan Ìý pengawalan Ìý atas Ìý RKPDesa Ìý dan Ìý APBDesa Ìý tahun Ìý 2016 Ìý agar Ìý dapat Ìý sejalan Ìý dengan Ìý prioritas Ìý penggunaan Ìý dana Ìý desa Ìý yang Ìý bersumber Ìý dari Ìý APBN Ìý 2016 Ìý untuk Ìý disinergikan Ìý dengan Ìý ADD Ìý dan Ìý sumber Ìý pendapatan Ìý desa Ìý lainnya Ìý untuk Ìý meningkatkan Ìýkesejahteraan Ìýmasyarakat Ìýdesa Ìý 28 KESIMPULAN ÌýDAN ÌýTINDAK ÌýLANJUT Ìý