Standar PPK 3 membahas bahwa tujuan dan sasaran program pendidikan klinis di rumah sakit harus disesuaikan dengan jumlah staf pendidik klinis, variasi dan jumlah pasien, teknologi, serta fasilitas rumah sakit guna menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
Peraturan Menteri Kesehatan ini mengatur persyaratan teknis bangunan, prasarana, dan peralatan rumah sakit agar memenuhi standar pelayanan dan keselamatan. Rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, akses, tata letak bangunan, dan zonasi berdasarkan fungsi dan risiko penularan penyakit. Peraturan ini bertujuan mewujudkan pelayanan kesehatan yang aman dan memenuhi standar.
Rencana Strategis (RENSTRA) RSUD dr. ABDUL AZIZ Tahun 2018 - 2022Armin Kobain
Ìý
Rencana Strategis RSUD Dr. Abdul Aziz Tahun 2018-2022 membahas latar belakang penyusunan dokumen perencanaan strategis lima tahunan rumah sakit sesuai ketentuan perundang-undangan dan pedoman dari visi misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, serta menjelaskan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lain seperti RPJMD, rencana kerja tahunan, dan laporan kinerja."
Dokumen ini membahas tentang pelayanan pasien tahap terminal di rumah sakit. Pelayanan ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup pasien dan keluarga serta mendampingi pasien agar memahami arti hidup sesuai keyakinannya. Dokumen ini juga menjelaskan prosedur pelayanan mulai dari informasi kepada pasien, verifikasi permintaan pelayanan, hingga pelaksanaan pelayanan sesuai permintaan pasien dan keluarga.
Pmk no. 28 ttg izin dan penyelenggaraan praktik bidanTewel Grunge
Ìý
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 mengatur tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Peraturan ini mengatur tentang kualifikasi bidan, surat tanda registrasi bidan (STRB), surat izin praktik bidan (SIPB), dan penyelenggaraan keprofesian bagi bidan baik secara mandiri maupun di fasilitas pelayanan kesehatan.
PP 43 Tahun 2014 mengatur berbagai aspek terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, meliputi penataan desa, kewenangan desa, pemerintahan desa, tata cara penyusunan perdes, keuangan dan kekayaan desa, serta pembentukan dan peningkatan status desa persiapan.[/ringkasan]
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas program dan kebijakan pemerintah dalam penguatan pelayanan kesehatan primer melalui akreditasi puskesmas, termasuk peran berbagai pihak dalam proses akreditasi.
2) Konsep mutu pelayanan kesehatan dan manajemen puskesmas sesuai standar akreditasi.
3) Tujuan akreditasi puskesmas antara lain sebagai wahana pembinaan peningkatan mutu ole
Pedoman ini menjelaskan tentang pengelolaan surat-menyurat di Dana Pensiun Perhutani. Termasuk penggolongan surat berdasarkan asal, tujuan, status dan sifat; teknik pembuatan dan penyusunan surat seperti surat dinas, keputusan dan perintah perjalanan dinas; serta sistem penomoran dan penandatanganan surat."
Download Judul Tesis Administrasi Rumah Sakit270313260984
Ìý
Dokumen tersebut menyediakan jasa referensi dan bimbingan skripsi terkait administrasi rumah sakit serta menyediakan unduhan judul-judul tesis terkait administrasi rumah sakit. Dokumen tersebut juga menyatakan bahwa digital library mempublikasikan karya civitas akademika untuk kepentingan akademis.
Keputusan Kepala Puskesmas Boyolali I membentuk Tim Public Safety Center (PSC 119) untuk meningkatkan layanan kegawatdaruratan sesuai instruksi pemerintah. Tim ini bertugas menangani keadaan darurat dan terdiri atas 8 personil kesehatan termasuk dokter, perawat, dan bidan.
Format evaluasi awal dan catatan implementasi mpp 2019nurilisza
Ìý
Formulir ini digunakan untuk melakukan evaluasi awal pasien yang akan mendapatkan manajemen pelayanan pasien (MPP). Terdapat informasi identitas pasien, skrining masalah kesehatan dan kebutuhan, penilaian kondisi pasien, perencanaan manajemen pelayanan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan MPP.
2. PERMENKES 14 TAHUN 2021 STANDAR SLHS TPP (1).pptxRSEMMAMOJOKERTO
Ìý
Peraturan ini mengatur standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan (restoran dan jasa boga). Dokumen ini menjelaskan dasar hukum, ruang lingkup, istilah dan definisi, persyaratan umum dan khusus usaha, sertifikasi, dan pengawasan.
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdfMuh Saleh
Ìý
Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan rekam medis secara elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memberikan kepastian hukum, dan menjamin kerahasiaan data pasien. Peraturan ini mewajibkan setiap fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan rekam medis elektronik dan mengatur tentang sistem, kegiatan, dan standar penyelenggaraannya.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 menetapkan standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan. Standar ini mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan, dan petunjuk teknis pemenuhannya. Tujuannya untuk memastikan setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas.
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang KesehatanMuh Saleh
Ìý
Peraturan Menteri Kesehatan ini menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan dasar yang berhak diperoleh warga negara. Standar Pelayanan Minimal mencakup berbagai layanan kesehatan untuk ibu hamil, bersalin, balita, anak sekolah, dewasa, lansia, dan penyakit kronis tertentu.
Penjelasan mengenai apa itu sistem kesehatan nasional, apa saja komponennya, hingga masalah yang terkait sistem kesehatan nasional.
Download: http://adf.ly/aNgHz
Dokumen tersebut membahas tentang Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan JKN, mekanisme asuransi kesehatan sosial, aspek penyelenggaraan JKN termasuk kepesertaan, pembiayaan, pelayanan kesehatan, pengawasan, dan penyelesaian sengketa.
Dokumen tersebut membahas tentang akreditasi rumah sakit, termasuk dasar hukum dan regulasi yang mendukung pelaksanaan akreditasi rumah sakit, proses akreditasi, persyaratan pengajuan survey akreditasi, dan persiapan survey akreditasi rumah sakit."
PP 43 Tahun 2014 mengatur berbagai aspek terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, meliputi penataan desa, kewenangan desa, pemerintahan desa, tata cara penyusunan perdes, keuangan dan kekayaan desa, serta pembentukan dan peningkatan status desa persiapan.[/ringkasan]
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas program dan kebijakan pemerintah dalam penguatan pelayanan kesehatan primer melalui akreditasi puskesmas, termasuk peran berbagai pihak dalam proses akreditasi.
2) Konsep mutu pelayanan kesehatan dan manajemen puskesmas sesuai standar akreditasi.
3) Tujuan akreditasi puskesmas antara lain sebagai wahana pembinaan peningkatan mutu ole
Pedoman ini menjelaskan tentang pengelolaan surat-menyurat di Dana Pensiun Perhutani. Termasuk penggolongan surat berdasarkan asal, tujuan, status dan sifat; teknik pembuatan dan penyusunan surat seperti surat dinas, keputusan dan perintah perjalanan dinas; serta sistem penomoran dan penandatanganan surat."
Download Judul Tesis Administrasi Rumah Sakit270313260984
Ìý
Dokumen tersebut menyediakan jasa referensi dan bimbingan skripsi terkait administrasi rumah sakit serta menyediakan unduhan judul-judul tesis terkait administrasi rumah sakit. Dokumen tersebut juga menyatakan bahwa digital library mempublikasikan karya civitas akademika untuk kepentingan akademis.
Keputusan Kepala Puskesmas Boyolali I membentuk Tim Public Safety Center (PSC 119) untuk meningkatkan layanan kegawatdaruratan sesuai instruksi pemerintah. Tim ini bertugas menangani keadaan darurat dan terdiri atas 8 personil kesehatan termasuk dokter, perawat, dan bidan.
Format evaluasi awal dan catatan implementasi mpp 2019nurilisza
Ìý
Formulir ini digunakan untuk melakukan evaluasi awal pasien yang akan mendapatkan manajemen pelayanan pasien (MPP). Terdapat informasi identitas pasien, skrining masalah kesehatan dan kebutuhan, penilaian kondisi pasien, perencanaan manajemen pelayanan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan MPP.
2. PERMENKES 14 TAHUN 2021 STANDAR SLHS TPP (1).pptxRSEMMAMOJOKERTO
Ìý
Peraturan ini mengatur standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan (restoran dan jasa boga). Dokumen ini menjelaskan dasar hukum, ruang lingkup, istilah dan definisi, persyaratan umum dan khusus usaha, sertifikasi, dan pengawasan.
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdfMuh Saleh
Ìý
Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan rekam medis secara elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memberikan kepastian hukum, dan menjamin kerahasiaan data pasien. Peraturan ini mewajibkan setiap fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan rekam medis elektronik dan mengatur tentang sistem, kegiatan, dan standar penyelenggaraannya.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 menetapkan standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan. Standar ini mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan, dan petunjuk teknis pemenuhannya. Tujuannya untuk memastikan setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas.
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang KesehatanMuh Saleh
Ìý
Peraturan Menteri Kesehatan ini menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan dasar yang berhak diperoleh warga negara. Standar Pelayanan Minimal mencakup berbagai layanan kesehatan untuk ibu hamil, bersalin, balita, anak sekolah, dewasa, lansia, dan penyakit kronis tertentu.
Penjelasan mengenai apa itu sistem kesehatan nasional, apa saja komponennya, hingga masalah yang terkait sistem kesehatan nasional.
Download: http://adf.ly/aNgHz
Dokumen tersebut membahas tentang Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan JKN, mekanisme asuransi kesehatan sosial, aspek penyelenggaraan JKN termasuk kepesertaan, pembiayaan, pelayanan kesehatan, pengawasan, dan penyelesaian sengketa.
Dokumen tersebut membahas tentang akreditasi rumah sakit, termasuk dasar hukum dan regulasi yang mendukung pelaksanaan akreditasi rumah sakit, proses akreditasi, persyaratan pengajuan survey akreditasi, dan persiapan survey akreditasi rumah sakit."
1. Dokumen ini membahas persiapan klinik untuk menjadi penyedia pelayanan kesehatan tingkat pertama (PPK) di era BPJS dengan akreditasi klinik.
2. Persyaratan untuk mendapatkan izin operasional klinik meliputi persyaratan teknis dan administrasi seperti lokasi, bangunan, tenaga kesehatan, dan peralatan.
3. Akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama menjadi salah satu syarat untuk bekerja s
Dokumen tersebut membahas tentang persyaratan perizinan faskes sebagai syarat kerjasama dengan BPJS Kesehatan, mencakup regulasi terkini, tantangan implementasi, dan harapan untuk mendukung faskes dalam memenuhi persyaratan perizinan.
Sosialisasi peraturan baru tentang standar kegiatan usaha dan produk pada perizinan berbasis risiko sektor kesehatan. Peraturan ini mengatur tentang standar perizinan alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan surat keterangan dengan tujuan menyederhanakan persyaratan perizinan untuk memudahkan usaha di sektor kesehatan.
Dokumen tersebut merangkum pelaksanaan sistem Online Single Submission (OSS) untuk perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Kabupaten Garut, mencakup prinsip dasar, proses perizinan, peran pemerintah daerah, dan tantangan pelaksanaannya."
Materi Kebijakan dan SOP e-STR 26092022.pptxAndri619674
Ìý
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan dan SOP penerbitan e-STR tenaga kesehatan secara tepat waktu sesuai janji layanan.
2. Kebijakan ini ditetapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan penerbitan e-STR tepat waktu.
3. Alur penerbitan e-STR melalui aplikasi maksimal 15 hari kerja tanpa per
Pusat Permainan Game Tradisional Bermain Suwit Online Link Situs IDN Live Cas...bijigandum5454
Ìý
DAFTAR KETIK DI GOOGLE >> TRANSTOGEL <<
Casino adalah sebuah situs taruhan live casino online uang asli terbaik dan terpercaya tahun 2025. Bagi ada yang tertarik untuk bermain permainan di stasiun online, tentu sekarang bisa bergabung bersama pilihan situs agen taruhan Casino yang resmi dan terpercaya di Indonesia. Diantaranya yaitu di mana anda menjadi pemain bisa langsung bergabung bersama situs online live Casino. Di sini kami menghadirkan terhadap variasi pada agen baccarat yang pertaruhan menuju di online lengkap mulai dari taruhan baccarat online, taruhan rolet online, taruhan dadu online dan banyak lagi variasi games online lainnya tersedia.
Casino Online sendiri Memang jadi pilihan game yang cukup ramai dan banyak peminatnya saat ini terutama Indonesia. Banyak sekali para pecinta taruhan Indonesia yang tertarik untuk mencoba bermain di dan memainkan permainan taruhan casino online tersebut. Apalagi sistem mainnya Sekarang sudah menggunakan sistem main online live Casino online secara streaming. Siapapun kemudian bisa memainkan permainan taruhan game rolet online, taruhan baccarat, dan lain sebagainya menggunakan smartphone ataupun juga komputer laptop. Sistem permainannya sendiri saat ini kemudian juga hadir secara terintegrasi menggunakan satu user ID.
Daftar akun satu kali, anda sudah bisa menikmati ragam variasi Permainan mulai dari baccarat online terpercaya uang asli, rolet online terpercaya, sicbo dan banyak lagi lainnya.
Casino hadir di Indonesia sebagai rekomendasi dari pilihan agen taruhan baccarat terpercaya yang memiliki lisensi dan juga legalitas resmi. Cara player bisa menikmati dan mencoba ragam variasi permainan game baccarat Casino jaminan 100% pasti membayar jika menang. Selain itu juga kami tawarkan ada variasi permainan game lainnya termasuk juga permainan game rolet online yang mudah dalam hal transaksi. Pemain bisa melakukan proses deposit melalui situs agen taruhan baccarat dan juga situs rolet online menggunakan berbagai metode. Menggunakan suatu metode transaksi taruhan rolet online atau agen baccarat yang menggunakan satu akun atau satu user ID.
#TANGKI4D PLATFOM TRANDING MASA KINI KARNA TINGKAT KEMENANGAN YANG SANGAT TINGGITANGKI4D
Ìý
Bagi kalian yang ingin mendapatkan kemenangan situs slot bonus kami merupakan saran terbaik buat kalian, hanya mengunakan modal rendah & penyedia bonus terbaik sepanjang masa
follow semua dan claim bonus dari kami #Tangki4dexclusive #tangki4dlink #tangki4dvip #bandarsbobet #idpro2025 #stargamingasia #situsjitu #jppragmaticplay #scatternagahitam
2. KBLI
oss.go.id
DEFINISI
OSS
adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS
(Kementerian Investasi/BKPM). Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS merupakan
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
Online Single Submission (OSS)
Peraturan BPS N0. 2 Tahun 2020,
tentang Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia
KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA
adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko
kegiatan usaha.
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sistem pelayanan ini dikembangkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
untuk mempercepat pengurusan perizinan berusaha.
PERATURAN PEMERINTAH NO 5 TAHUN 2021 TENTANG PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO
UU NO.11
2020
3. Kategori Pelaku Usaha
OSS
UMK
Non UMK
MIKRO
KECIL
Usaha Mikro dan Kecil
(UMK) adalah usaha
milik Warga Negara
Indonesia (WNI), baik
orang perseorangan
maupun badan usaha,
dengan modal usaha
maksimal Rp 5 miliar,
tidak termasuk
tanah dan bangunan
tempat usaha.
4. Tingkat Risiko Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan
tingkat risiko kegiatan usaha, dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis
perizinan berusaha. Pemerintah telah memetakan tingkat risiko sesuai
dengan bidang usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI). KBLI yang berlaku saat ini adalah KBLI tahun 2020
dengan angka 5 digit sebagai kode bidang usaha
8. KBLI JENIS RUANG LINGKUP
TINGKAT
RISIKO
JANGKA
WAKTU
MASA
BERLAKU
KEWENANGAN
86105 Aktivitas Klinik Swasta
Seluruh klinik
pratama dan utama
swasta
86104 Aktivitas Klinik Pemerintah
Seluruh klinik
pratama dan utama
pemerintah
BUPATI / WALI KOTA
20 Hari 5 Tahun
MENENGAH
TINGGI
LAMPIRAN I & II PP NO. 5 TAHUN 2021 (SEKTOR KESEHATAN) :
9. • Permenkes No. 14
Tahun 2021
• tentang
• Standar Kegiatan
Usaha dan Produk
Pada
Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko
Sektor Kesehatan
?
10. CONTOH TAMPILAN MENU PERIZINAN KLINIK PADA OSS :
Persyaratan :
1. Profil Klinik
2. Self assessment Klinik
3. Daftar obat-obatan
4. Daftar nama SDM Klinik
5. SIP semua tenaga kesehatan yang bekerja di Klinik
6. Perjanjian kerja sama pembuangan limbah bahan berbahaya
dan beracun (B3)
7. Surat keterangan dari dinas kesehatan kabupaten/kota
mengenai pertimbangan persetujuan pendirian Klinik (opsional
bagi Klinik dengan perizinan baru)
8. Sertifikat standar usaha Klinik atau surat izin operasional Klinik
sebelumnya yang masih berlaku (opsional bagi Klinik dengan
perpanjangan atau perubahan perizinan)
9. Surat pernyataan penggantian badan hukum, nama klinik,
kepemilikan modal, jenis klinik dan/ atau alamat klinik yang
ditandatangani oleh pemilik klinik (opsional bagi Klinik dengan
perubahan perizinan)
10. Dokumen perubahan NIB (opsional bagi Klinik dengan
perubahan perizinan terkait penggantian badan hukum)
11. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) (opsional bila ada
Tenaga Kerja Warga Negara Asing (TK-WNA)
12. Persyaratan Izin Lainnya
13. KBLI JENIS RUANG LINGKUP
TINGKAT
RISIKO
JANGKA
WAKTU
MASA
BERLAKU
KEWENANGAN
86903 RS KELAS D PRATAMA PEMERINTAH DAN SWASTA
MENENGAH
TINGGI
BUPATI / WALI KOTA
86101 RS PEMERINTAH UMUM KELAS A, B, C & D TINGGI A : MENTERI
B : GUBERNUR
C - D : BUPATI / WALI KOTA
86103 RS SWASTA KHUSUS KELAS A, B & C
28 HARI 5 TAHUN
LAMPIRAN I & II PP NO. 5 TAHUN 2021 (SEKTOR KESEHATAN) :
14. Permenkes No. 14
Tahun 2021
tentang
Standar Kegiatan
Usaha dan Produk
Pada
Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko
Sektor Kesehatan
?
15. CONTOH TAMPILAN
MENU PERIZINAN
RUMAH SAKIT PADA
OSS :
Persyaratan :
1. Administrasi umum
2. Teknis
3. Lokasi
4. Bangunan, prasarana
dan alat Kesehatan
5. Struktur organisasi
SDM dan SDM
6. Pelayanan
7. Persyaratan lainnya
16. Surat Edaran Kemkes No. YR.05.01/III.3/3745/2021 tanggal 17-09-2021, Perihal :
Implementasi Permenkes No. 14 Tahun 2021 pada Proses Perizinan Berusaha Rumah Sakit di OSS :
18. KBLI JENIS
RUANG
LINGKUP
TINGKAT
RISIKO
JANGKA
WAKTU
MASA
BERLAKU
KEWENANGAN
47721
Perdagangan Eceran Barang dan Obat
Farmasi untuk Manusia di Apotek
Apotek
47722
Perdagangan Eceran Barang dan Obat
Farmasi untuk Manusia Bukan di Apotek
86103
Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los
Pasar Farmasi
BUPATI / WALI KOTA
9 Hari
Mengikuti masa
berlaku SIP PJ
TINGGI
Toko Obat
LAMPIRAN I & II PP NO. 5 TAHUN 2021 (SEKTOR KESEHATAN) :
19. • Permenkes No.
14 Tahun 2021
• tentang
• Standar Kegiatan
Usaha dan
Produk Pada
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Risiko
Sektor Kesehatan
?
20. CONTOH TAMPILAN
MENU PERIZINAN
APOTEK & TOKO
OBAT PADA OSS :
Persyaratan :
1. Administrasi
2. Lokasi
3. Bangunan
4. Sarana, prasarana
dan peralatan
5. SDM
6. Persyaratan izin
lainnya
21. Surat Edaran Kemkes No. FY.01.01/1/785/2021 tanggal 01-09-2021, Perihal :
Implementasi Permenkes No. 14 Tahun 2021 pada Proses Perizinan Berusaha Apotek dan Toko Obat di OSS :