More Related Content
What's hot (20)
Viewers also liked (9)
Similar to 13 kebijakan pembangunan wilayah pesisir (20)
More from Achmad Ridha (9)
13 kebijakan pembangunan wilayah pesisir
- 1. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA PESISIR SEBAGAI ALTERNATIF PEMBANGUNAN INDONESIA TANGGAL ... 1
- 2. Pendahuluan Krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia pada tahun 1997, telah menimbulkan krisis mutidimensional termasuk krisis ekonomi dan sosial, yang sampai saat ini belum pulih kembali. Untuk memulihkan kondisi ekonomi nasional menjadi lebih baik, perlu sebuah terobosan dengan merevitalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang ada serta menciptakan pertumbuhan ekonomi baru. Sektor kelautan dan perikanan dapat dijadikan prioritas utama pembangunan Indonesia masa depan dalam rangka menggerakkan kembali roda ekonomi nasinal. Dalam mencermati pembangunan Indonesia, secara empiris pembangunan dan perikanan kurang mendapat perhatian dan dan selalu diposisikan sebagai pinggiran dalam pembangunan ekonomi nasional. Kondisi ini sangat ironis, mengingat hampir 70% wilayah Indonesia merupakan lautan yang mempunyai potensi ekonomi yang sangat besar. Sehingga negara Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia atau The largest archipelago country in the world 2
- 3. Lanjutan ....... Untuk itu pilihan pembangunan sektor kelautan dan peikanan sebagai sektor andalan utama pembangunan Indonesia merupakan pilihan yang sangat tepat, Hal ini didasarkan atas potensi yang dimiliki dan besarnya keterlibatan sumber daya manusia yang diperkirakan hampir 12,5 juta orang terlibat didalam kegiatan perikanan (Dedi Maskur, 2004) Disamping itu juga atas suksesnya pembangunan kelautan dan perikanan di negara lain seperti, Islandia, Norwegia, Thailand, China dan Korea Selatan yang mampu memberikan kontribusi ekonomi nasional yang besar dan mendapatkan dukungan penuh secara politik, ekonomi, sosial dan dukungan lintas sektoral. Kontribusi sektor perikanan terhadap GDP sebasar 65%, Norwegia 25%. 3
- 4. TUJUAN PENGELOLAAN Menurut Nurhakim (2002) secara umum, tujuan utama pengelolaan sumberdaya ikan adalah untuk : 1) Menjaga kelestarian produksi, terutama melalui berbagai regulasi serta tindakan perbaikan (enhancement) 2) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial para nelayan; 3) Memenuhi keperluan industri yang memanfaatkan produksi tersebut. 4
- 5. PERTUMBUHAN ALAMI Secara biologis, stock ikan yg tidak dieksploitasi akan berkembang hingga batas maksimum (K), dengan laju pertumbuhan tergantungpada ukuran kelimpahan stock (S). Pertumbuhan ikan ditentukan oleh banyak hal seperti salinitas, temperatur, ketersediaan makanan, mineral, tingkat fotosintesis, dll. Dengan anggapan hal-hal tersebut relatif konstan sehingga perkembangan stok ikan secara alami ditentukan oleh 3 hal, yaitu : a. Perkembangbiakan b. Pertumbuhan Individu c. Kematian secara alami Pada saat stok sedikit, pertumbuhan stok cukup tinggi hingga pada suatu tingkat stok tertentu pertumbuhan menjadi nol dan stok menjadi konstan (pertumbuhan alami = kematian alami (Anderson, 1977) 5
- 6. Schaefer, menggambarkan pertumbuhan alami stock ikan yang tidak dieksploitasi sebagai berikut : (a) (b) S mak Stok (S) Stok (S) S max S min 0 C S = S(t) Pertumbuhan MSY 0 S0 S* Waktu (t) Schaefer, menggambarkan pertumbuhan alami stock ikan yang tidak dieksploitasi, gbr (a) dimana S menunjukkan jumlah stok ikan dan t menunjukkan waktu. Kurva ini menunjukkan fungsi logistik, dimana secara alami stok ikan tersebut meningkat mengikuti kurva S = s(t) hingga suatu tingkat maksimum (Capasity = C). Pada titik maksimum (C) stok ikan tidak bertambah lagi, tingkat pertumbuhan sama dengan tingkat kematian yang merupakan keimbangan. 6
- 7. Lanjutan ... Gambar (b) menggambarkan tingkat pertumbuhan stok ikan, dimana pertumbuhan tersebut merupakan fungsi stok ikan. Schaefer menggambarkan pertumbuhan alami stock ikan yang tidak dieksploitasi tersebut dengan persamaan : 隆s/隆t = f(S) = r.s (1-s/K) ........................ (1) dimana 隆s/隆t : menunjukkan pertumbuhan stok ikan r : laju pertumbuhan instrisik K : batas ikan maksimum (kesimbangan) Pada saat stok ikan masih sedikit pertumbuhan meningkat terus hingga mencapai titik maksimum (C). Setelah titik maksimum, pertumbuhan menurun. Dan setelah stok mencapai jumlah maksimum pertumbuhan menjadi nol atau pada titik keseimbangan. 7
- 8. PENANGKAPAN IKAN Dalam eksploitasi sumber daya alam yg dapat diperbaharui, tingkat pemanenan jangka panjang adalah sebesar tingkat pertumbuhan alaminya. Apabila penangkapan tersebut lebih besar dari pertumbuhan maka pertumbuhan tersebut tidak dapat menutupi penangkapan, akibatnya stok berkurang. Ikan makin sulit ditangkap dan hasil penangkapan selanjutnya menurun dan begitu sebaliknya. Dengan tingkat usaha penangkapan tertentu akan diperoleh sejumlah hasil tangkapan tertentu yang relatif konstan dalam jangka panjang yaitu sama dengan besarnya tingkat pertumbuhan alami yang sesuai dan ini disebut tangkapan lestari. Bila dilaksanakan penangkapan ikan, maka perubahan netto ukuran stock ikan adalah : 隆s/隆t = f(s) H(t) .............................. ( 2 ) Dimana H(t) adalah volume panenan atau hasil tangkapan 8
- 9. Tabel. Kontribusi Perikanan Terhadap GDP di Negara Asia No Nama Negara Panjang Pantai (km) Kontribusi GDP (%) Nilai (US $) 1 Korea Selatan 2.713 37 147 miliar (2006) 2 RRC 32.000 48,4 17,350 miliar (2006) 3 Jepang 34.386 54 21,400 miliar (2006) 4 Indonesia 81.000 20 31 Miliar (2006) Sumber : DKP, 2008 9
- 10. Potensi dan Prospek Sumberdaya Laut dan Perikanan Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki 18.306 pulau yang dipersatukan oleh laut dengan panjang garis pantai 81.000 km terpanjang kedua di dunia setelah kanada, dengan bentang wilayah Indonesia dari ujung barat (Sabang) sampai Timur (Meurauke) setara dengan london sampai Baghdad. Potensi lestari sumberdaya ikan laut diperkirakan sebesar 6,4 juta ton per tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 5,12 juta ton pertahun atau sekitar 80% dari potensi lestari, dan baru dimanfaatkan sebesar 4 juta ton (pada tahun 2002, atau baru 78,13%). 10
- 11. Tabel. Perkiraan Nilai Ekonomi Potensi Sumberdaya perikanan Jenis Potensi Potensi Lestari (ribu ton) Perkiraan Nilai (US$ Juta) Perikanan tangkap di laut 5.006 15.101 Potensi lestari di perairan umum 356 1.068 Perikanan budidaya laut 46.700 46.700 Perikanan budidaya tambak 1.000 10.000 Perikanan budidaya air tawar 5.195 Bioteknologi 4.000 Total 82.064 Sumber : Menteri Kelautan dan Perikanan, 2007 Tabel. Potensi Ekonomi Perikanan Budidaya Jenis Budidaya Luas Potensi (ha) Potensi Produksi (ton) Nilai (Rp. Trilliun) Budidaya laut 5.200.000 65.000.000 220 Budidaya Tambak 800.000 800.000 10 Budidaya Kolam 200.000 300.000 1,5 Budidaya Karamba 140.000 11.200.000 16 Sawah Mina Padi 500.000 500.000 2,5 Total 250 Sumber : Masyarakat Perikanan Nusantara, 2007 11
- 12. Tabel. Potensi sumberdaya perikanan dan yg telah termanfaatkan Jenis Potensi Potensi yang Ada Potensi yang Sudah Termanfaatkan Potensi yg belum termanfaatkan Ikan Laut 6,4 juta ton 4 juta ton 1,12 juta ton Budidaya Laut 2 juta ha (46,73 juta ton/th) 0,7 juta ton 1,3 juta ton Ikan Air Tawar 550.000 ha (356.020 ton/thn) Perikanan Darat 913.000 ha 393.196 ha Sumber : Masyarakat Perikanan Nusantara, 2009 Secara total devisa dari kelautan dan perikanan bisa mencapai USD 71 miliar setiap tahun (hampir 2 kali dari APBN). Dengan demikian maka sangatlah logis jika sektor kelautan dijadikan sebagai alternatif pembangunan ekonomi nasional saat ini dan saat mendatang. 12
- 13. Tabel. PDB Sektor Pertanian Tahun 2003 - 2007 Sektor 2003 2004 2005 2006 2007 Kenaikan (%) Perikanan 25.932,80 29.509,70 36.654,80 46.610,30 11.890,70 21,72 Peternakan 23.761,20 27.034,60 30.438,20 34.808,90 9.066,50 13,58 Perkebunan 35.966,50 33.744,70 37.491,20 41.919,50 7.257,90 5,58 Tan. Pangan 116.222,50112.661,20 126.065,20 141.137,40 44.591,30 6,39 Kehutanan 13.803,80 19.947,80 15.648,30 16.848,90 4.826,80 6,88 Sumber: BPS dan DKP, 2009 13
- 14. PELUANG PASAR Peluang pasar hasil perikanan adalah pasar domestik (220 juta jiwa), konsumsi per kapita: 22 kg/kapita/tahun). Tingkat konsumsi total meningkat setiap tahun. Tahun 2000 (4,51 juta ton/thn), tahun 2002 (4,84 juta ton/thn), tahun 2003 (5,31 juta ton/tahun) 14 KONDISI MASYARAKAT NELAYAN Sebagian besar nelayan di Indonesia masih hidup miskin dan berusaha dengan cara tradisional dengan menggunakan armada penangkapan sangat sederhana, sehingga hasil tangkapannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika dilihat dari kepemilikan kapal yang dimiliki seperti piramida, menunjukkan sangat melebar di bawah. Kapal tidak bermotor berjumlah 64%, kapal motor tempel 21%, sedangkan kapal motor hanya berjumlah 15%.
- 15. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PERIKANAN DAN KELAUTAN Beberapa permasalahan yg selama ini dianggap sebagai faktor penghambat pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal, antara lain : - Sebagian besar nelayan merupakan nelayan tradisional. - Teknologi rendah - Ketimpangan tingkat pemanfaatan stock ikan antara kawasan satu dengan lainnya, - Masih banyak praktek ilegal, - Tidak ada regulasi, - Jumlah hasil tangkapan yg tidak dilaporkan, - Penegakan hukum masih lemah, - Terjadinya kerusakan lingkungan ekosistem laut disebabkan pengeboman dan penambangan pasir. - Terbatasnya sarana dan prasarana sosial ekonomi (transportasi, komunikasi, kesehatan, pendidikan dan perumahan), - Lemahnya pemasaran. Sedangkan Faktor eksternal yg ikut mempengaruhi lambatnya pembangunan kelautan dan perikanan adalah : - Kebijakan Moneter - Fiskal & Investasi seperti suku bungan pinjaman dan penyediaan kredit perikan1a5n.
- 16. Dengan melihat potensi dan permasalahan tersebut diatas, maka terdapat beberapa alasan utama mengapa sektor kelautan dan perikanan sebagai alternatif utama pembangunan masa depan, yakni : a. Sumberdaya laut yang tersedia mempunyai potensi yg sangat besar tetapi belum tergarap secara optimal. b. Sumberdaya yg terlibat atau yg bekerja di sektor perikanan dan kelautan sangat banyak, bahkan cenderung mengalami peningkatan setiap tahun. c. Potensi pasar yg sangat besar baik pasar domestik dan pasar luar negeri. d. Pemanfaatan potensi yg ada belum mampu memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi bangsa dan negara. e. Telah terjadi tingkat kejenuhan pembangunan yg bersumber dari daratan (perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan darat, dll). f. Industri kelautan dan perikanan memiliki keterkaitan dengan industri lainnya, seperti industri kosmetik, industri farmasi dan energi. g. Investasi di sektor kelautan dan perikanan memiliki efisiensi yg tinggi dan memiliki daya serap tenaga kerja yg tinggi. 16
- 17. STRATEGI Menurut Dedi Maskur (2008) strategi secara umum yg harus dilaksanakan didalam melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan masa depan antara lain : 1. Perlunya partisipasi stakehoders yang terdiri dari para nelayan, pembudidaya ikan, pengusaha perikanan, ilmuwan, penyuluh, aparat keamanan dan birokrat dalam rangka melindungi, menjaga dan mengelola sumberdaya laut dan perikanan yang berasaskan keberlanjutan. 2. Perlunya fasilitas pendukung yg terdiri dari fasilitas fisik, kelembagaan yg terdiri dari lembaga keuangan, asuransi, LSM, lembaga pemasaran. 3. Perlunya langkah strategi lanjutan seperti distribusi, pemasaran, ketersediaan benih dan induk serta antisipasi terjadinya kerusakan ekosistem dan biota laut. 4. Perlunya penegakan hukum yg jelas bagi anggota stakeholders yg melanggar peraturan yg telah ditetapkan dan disepakati secara bersama. 5. Belajar dari nega lain dalam pengelolaan sumberdaya laut dan perikanan yg dapat memberikan konstribusi ekonomi nasional lebih besar dari sektor lain, meskipun memiliki laut yg lebih kecil. 17
- 18. ARAH KEBIJAKAN Secara umum, arah kebijakan pengelolaan pembangunan perikanan dan kelautan yg diperlukan harus diarahkan pada kesejahteraan rakyat. Secara spesifik diarahkan kepada : 1. Peningkatan kesejahteraan nelayan Indonesia. 2. Peningkatan pemberdayaan nelayan. 3. Pengembangan pendidikan, pelatihan, pengetahuan dan ketrampilan sumberdaya manusia pengelola sumber daya laut dan perikanan. 4. Penguatan kelembagaan nelayan di tingkat lokal dan nasional 5. Desentralisasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang searah dengan desentralisasi pemerintah daerah atau otonomi daerah. 6. Kebijakan permodalan 7. Penataan struktur pasar dan lingkungan usaha 8. Memperjuangkan Undang-undang perlindungan nelayan 9. Kebijakan pembangunan secara terpadu dan keberlanjutan 10.Gerakan secara nasional untuk percepatan pembangunan kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. 18
- 19. PERANAN PEMERINTAH DLM PENGELOAAN Dalam pelaksanaannya di Indonesia, Pemerintah mempunyai peranan yg sangat penting untuk mengelola sumber daya ikan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 (pasal 33) maupun Undang-undang Perikanan No.9 tahun 1985, yg intinya memberikan mandat kepada Pemerintah didalam mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Keterlibatan pemerintah didalam pengelolaan sumberdaya ikan ini, menurut Nikijuluw (2002), diwujudkan dalam 3 (tiga) fungsi, yaitu : 1) Fungsi Alokasi, yg dijalankan melalui regulasi untuk membagi sumberdaya sesuai dengan tujuan yg telah ditetapkan, 2) Fungsi Distribusi, dijalankan oleh Pemerintah agar terwujud keadilan dan kewajaran sesuai pengorbanan dan biaya yg dipikul oleh setiap orang. 3) Fungsi Stabilisasi, ditujukan akan kegiatan pemanfaatan sumberdaya ikan tidak berpotensi menimbulkan instabilitas yg dapat merusak dan menghancurkan tatanan sosial ekonomi masyarakat. 19
- 20. DAFTAR PUSTAKA Rokhmin Dahuri, 2007, Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan, IPB Departemen kelautan dan Perikanan, Gerakan Nasionan Pembangunan Kelautan dan Perikanan, 2003. Rokhmin Dahuri, Prof, Dr, Ir, 2006, Keanekaragaman Hayati Laut, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Tridoyo Kusumastanto, 2006, Ocean Policy, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Nikijuluw, 2002. Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta 20