More Related Content
Similar to 2. Materi Pembinaan Statistik Sektoral.pptx (20)
Recently uploaded (8)
2. Materi Pembinaan Statistik Sektoral.pptx
- 1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah @ BPS Provinsi Riau, 2021
- 3. 3 UU Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik 3 JENIS STATISTIK Statistik Dasar Penyelenggara: BPS untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, lintas sektoral, berskala nasional, makro Statistik Sektoral Penyelenggara: K/L/OPD untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan Statistik Khusus Penyelenggara: Perorangan/Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat PRINSIP SATU DATA Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia Interoperabilitas kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi Kode Referensi tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik Metadata informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data Standar Data standar yang mendasari data tertentu kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan prinsip SDI.
- 4. Dibutuhkan peran K/L/D/I untuk memenuhi kebutuhan data sektoral yang sesuai NSPK Pemanfaatan data administratif, data geospasial, data market place untuk menghasilkan data statistik Statistik Sektoral Data bersifat spesifik sesuai karakteristik/ potensi wilayah Penyajian level wilayah administrasi terendah Statistik Dasar Data bersifat makro Penyajian level nasional, provinsi, kabupaten/ kota Cukupkah Data BPS??
- 5. Norma Standar Prosedur Kriteria Penyelenggaraan Statistik Dasar Hukum Penetapan NSPK UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren berwenang untuk a) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; b) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Tujuan NSPK Mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan harmonisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang statistik antara pemerintah pusat dan daerah Menyediakan data statistik sektoral yang berkualitas
- 6. BADAN PUSAT STATISTIK PROV ACEH Norma penyelenggaraan statistik sektoral yaitu: a)diselenggarakan secara profesional, objektif, berintegritas, dan akuntabel b)menghormati kontribusi dan kepemilikan intelektual
- 7. BADAN PUSAT STATISTIK PROV ACEH Standar penyelenggaraan statistik sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu: a)memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang statistik b)memiliki sarana dan prasarana yang memadai c)menggunakan konsep definisi, metadata, dan metodologi statistik yang baku
- 8. BADAN PUSAT STATISTIK PROV ACEH a)Cara perolehan data b) T ahapan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral c) Rekomendasi
- 9. Survei Kompilasi Produk Administrasi Cara lain sesuai perkembangan IPTEK Cara Perolehan Data Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral, pemerintah daerah memperoleh data melalui: Perencanaan Data Pengumpulan Data Pemeriksaan Data Penyebarluasan Data 1 3 2 4 Tahapan Penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral PLANNING 2 3 4 1
- 10. Rekomendasi Pemerintah Daerah yang akan menyelenggarakan Survei dan hasilnya dipublikasikan, wajib: meminta rekomendasi BPS dengan didahului pemberitahuan rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei kepada BPS mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS menyerahkan hasil penyelenggaraan kepada BPS
- 11. BADAN PUSAT STATISTIK PROV ACEH Untuk mendapatkan Statistik Sektoral yang berkualitas, Data yang dihasilkan harus memenuhi kriteria: - Relavan - Akurat - T epat Waktu - Mudah di Akses - Mudah di tafsirkan - Konsisten
- 12. Produsen Data wajib menyerahkan data hasil kegiatan Statistik Sektoral yang dilaksanakan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Statistik Sektoral 2 Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Statistik Sektoral berperan dalam penyebarluasan Data Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Daerah 3 Data hasil kegiatan Statistik Sektoral terbuka pemanfaatannya untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan 1 Penyebarluasan Data
- 13. Formulir Pemberitahuan Survei Statistik Sektoral Mengacu Pada Perka BPS No 4 Tahun 2019 Tentang NSPK Statistik Sektoral Instrumen Implementasi NSPK Statistik Sektoral Romantik Online: Aplikasi untuk Online berbasis web permohonan dan pemberian Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral. Dapat diakses melalui: romantik.bps.go.id
- 14. Identitifikasi Penyelenggara Survei (Instansi dan Alamat) 3 Informasi Umum Survei (Keberlangsungan survei, Tipe survei) 5 Rancangan Survei (Metode sampling, responden, cakupan, dll) 1 Formulir Pemberitahuan Survei Statistik Sektoral Penanggung Jawab Survei (Nama Penanggung jawab dan Jabatan) 2 4 Tujuan Survei dan Peubahyang dikumpulkan 6 Rancangan Sampel (Kerangka sampel, Sampling error, dll)
- 15. Rekomendasi Statistik Secara Online, Mencakup: 1. Pengajuan formulir pemberitahuan survei 2. Penerbitan rekomendasi survei dari BPS Rekomendasi Statistik Online romantik.bps.go.id Pencarian Survei Statistik Sektoral Yang Telah Dilakukan Oleh Kementrian dan Dinas Contoh: 1. SHPRB (Kemenpan RB) 2. Survei Kepuasan Masyarakat (Komnas HAM) 3. Survei Kepuasan Jamaah Haji (Kemenag)
- 16. TERIMA KASIH