More Related Content
What's hot (20)
Similar to Paparan SPBE Kominfo.pptx (20)
![[V5]_BAGIAN_2_MODUL_TATA KELOLA_SPBE_2024 - 15072024.pdf](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/v5bagian2modultatakelolaspbe2024-15072024-241108150215-7c6427a0-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
Recently uploaded (7)
Paparan SPBE Kominfo.pptx
- 1. KEBIJAKAN PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK Bara Hudaya, SE. M.Si Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI
- 2. Road Map RB 2020-2024 Penajaman (Permenpanrb 3/2023 Road Map RB 2020-2024 (Permenpanrb 25/2020 Tujuan: Pemerintah yang baik dan bersih Sasaran: Birokrasi yang bersih dan akuntabel, kapabel dan pelayanan public prima. (3 sasaran dan 8 area perubahan) Kegiatan utama ditetapkan berdasarkan pada penjabaran dari 8 area perubahan Penekanan pada pelaksanaan 8 area perubahan di Instansi Pemerintah untuk menyelesaikan masalah tata kelola birokrasi (Isu Hulu) Indikator-indikator yang dipakai terkesan mengumpulkan/mengkompilasi indikator yang terkait dengan urusan RB. Indikator Penilaian RB terdiri atas: (157 pertanyaan pemenuhan, 22 indikator hasil antara, 102 pertanyaan Reform) Mempertajam, Menyederhanakan, Menyinergikan, dan Mengintegrasikan Indikator dengan memilih indicator- indicator yang paling relevan serta memiliki keandalan untuk mengukur kemajuan RB. Indikator Penilaian RB terdiri atas (4 strategi dan 27 indikator hasil) RB General: Berfokus pada perbaikan sistem dan manajemen internal IP guna menyelesaikan permasalahan tata Kelola birokrasi (Isu Hulu) RB Tematik: Berfokus pada isu-isu prioritas presiden yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dirasakan langsung oleh masyarakat (Isu Hilir) Kegiatan utama ditetapkan dengan melihat tingkat efektivitas kegiatan yang dapat memberikan kontribusi paling besar terhadap pencapaian sasaran, berfokus pada implementasi kebijakan Tujuan: Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik Sasaran RB General: 1) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif, dan 2) Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional Sasaran RB Tematik: Penekanan pada penyelesaian Isu Tematik Goal Setting Kegiatan yang Fokus dan Berdam pak Fokus Pelaksa naan Penaja man Indikato r RB
- 3. No. Hasil Antara Skala Nilai 2021 Nilai 2022 Sumber Data 1 Sistem Merit 0-400 309,5 321,5 KASN 2 Profesionalitas ASN 0-100 46,46 31,29 BKN 3 Implementasi SPBE 0-5 31,15 3,03 Kementerian PAN RB 4 Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 0-100 47,78 64,5 LKPP 5 Kualitas Pelayanan Publik 0-5 3,66 3,99 Kementerian PAN RB 6 Maturitas SPIP 0-5 3 3 BPKP 7 Kapabilitas APIP 0-5 3 3 BPKP 8 Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik 0-100 73,95 67,18 Ombudsman RI 9 Kualitas Pengelolaan Arsip 0-100 76,82 77,36 ANRI 10 Reformasi Hukum 0-100 - 77,2 Kementerian Hukum dan HAM
- 4. Satuan Indikator TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Tota l Koordinator Pelaksana 3 Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional Indeks SPBE 3,25 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksana an dan Pengawasan E- government dalam Penyelenggara an Pemerintahan Daerah Provinsi (Dokumen) 1 1 2 1 5 550.000.000 Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Seluruh Perangkat Daerah Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik (Dokumen) 1 150.000.000 Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Seluruh Perangkat Daerah Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Kegiatan Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangka n (Unit) 2 2 2 2 8 1.000.000.000 Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Seluruh Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE Kegiatan Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggara an SPBE (Dokumen) 1 1 550.000.000 Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Seluruh Perangkat Daerah Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Kegiatan 2 2 1.500.000.000 Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Seluruh Perangkat Daerah NO . Kegiatan Utama Indikator KU Target Tahun 2023 Rencana Aksi Output Target Penyelesaian Jumlah Anggaran Unit/Satuan Kerja Rencana Aksi RB General
- 5. SPBE
- 6. BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI Definisi SPBE? penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE (Perpres 95 Tahun 2018) TIK: termasuk jaringan computer, PC, internet, telepon, SMS, sosial media dll
- 7. BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI Apakah IT adalah Tujuan? IT adalah alat (tools) untuk mencapai tujuan
- 8. BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI Tujuan SPBEadalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan mewujudkan SPBE yang terpadu.
- 9. BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI Aplikasi Aplikasi Aplikasi DISDUKCAPIL DINDIKBUD DINAS KESEHATAN PERMASALAHAN PELAYANAN PUBLIK BERBAGI DATA BERBAGI DATA PINDAH TEMPAT PINDAH TEMPAT PELAYANAN PELAYANAN LAMA,RIBET, MAHAL
- 10. BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi DISNAKERTRANS BKD DATATIDAK TERSEDIA/ DATA TIDAK VALID PERMASALAHAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN KEMENAKER BKN PUSAT DAERAH SALAH KEBIJAKAN ATAU TIDAK TEPAT SASARAN
- 11. BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI Aplikasi Aplikasi Aplikasi BAPPEDA BPKAD LPSE TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBAGI DATA BERBAGI DATA
- 12. BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI Inpres Nomor 3 Tahun 2003 Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E- government Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perpres Nomor 39 Tahun 2019 Satu Data Indonesia Pergub Nomor 67 Tahun 2017 Rencana Induk Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pergub 2 Tahun 2020 Pedoman Pengelolaan Satu Data Indonesia Pergub Nomor 7 Tahun 2018 Tata Kelola Sistem Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Pergub Nomor 19 Tahun 2021 Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik DASAR HUKUM
- 13. BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI KERANGKAPERATURAN PRESIDEN Sumber: Materi Kemen PANRB
- 14. PERGUB NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN SPBE
- 15. BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI Maksud S ebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan dan pengembangan SPBE di daerah, sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan efisiensi, a. Mewujudkan akuntabilitas pengelolaan basis efektivitas, dan data lingkungan Pemerintah elektronik di Daerah serta interoperabilitas Informasi Pemerintahan dengan Daerah Sistem sesuai prinsip S atu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; b. Memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan publik; dan c. Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah. PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN SPBE
- 16. BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI RUANG LINGKUP TATA KELOLA SPBE MANAJEMEN SPBE AUDIT TIK PENYELENG GARA SPBE TAULAV SPBE
- 17. BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI I. TATA KELOLA SPBE Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur- unsur SPBE secara terpadu meliputi: a. rencana induk SPBE; b. arsitektur SPBE; c. peta rencana SPBE; d. rencana dan anggaran SPBE; e. proses bisnis; f. data dan informasi; g. infrastruktur SPBE; h. aplikasi SPBE; i. keamanan SPBE; dan j. layanan SPBE.
- 18. BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI A. Rencana Induk SPBE Tujuan Untuk memberikan arah pelaksanaan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan Yang dimuat a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE; b. arah kebijakan SPBE; c. strategi SPBE; dan d. peta rencana strategis SPBE Dasar a. Rencana Induk SPBE Nasional b.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah c. Grand Design Reformasi Birokrasi Koordinator Penyusunan, Pemantauan dan Evalauasi Rencana Induk SPBE dikoordinasikan oleh Bappeda Disusun untuk jangka waktu 20 Tahun Reviu Reviu 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan: a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE: dan/atau b.perubahan kebijakan strategis nasional.
- 19. BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI B. Arsitektur SPBE Tujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu Yang dimuat 1. referensi arsitektur; dan 2. domain arsitektur: domain arsitektur Proses Bisnis; domain arsitektur data dan informasi; domain arsitektur Infrastruktur SPBE; domain arsitektur Aplikasi SPBE; domain arsitektur Keamanan SPBE; dan domain arsitektur Layanan SPBE. Dasar a. Arsitektur SPBE Nasional b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Koordinator Penyusunan, Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Bappeda, dilaksanakan oleh Dinas Disusun untuk jangka waktu 5 Tahun Reviu Reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan, dilakukan berdasarkan: a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional; b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE; c. perubahan pada unsur SPBE d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- 20. BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI C. Peta Recana SPBE Ditetapkan Peta Rencana SPBE ditetapkan oleh Gubernur Yang dimuat a. tata kelola SPBE; b. manajemen SPBE; c. layanan SPBE; d. infrastruktur SPBE; e. aplikasi SPBE; f. keamanan SPBE; dan g. audit teknologi informasi dan komunikasi. Dasar a. Peta Rencana SPBE Nasional, b. Arsitektur SPBE, c. RPJMD dan d. Renstra Pemerintah Daerah. Koordinator Penyusunan, Peta Rencana SPBE dikoordinasikan oleh Bappeda Disusun untuk jangka waktu 5 Tahun Reviu Reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan, dilakukan berdasarkan: a. Perubahan peta rencana SPBE nasional; b. Perubahan rencana strategis pemerintah daerah; c. Perubahan arsitektur SPBE; atau d. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
- 21. BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI D. Rencana dan Anggaran SPBE Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah. Pemerintah D aerah menyusun rencana dan anggaran S PBE berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE. keterpaduan dan anggaran penyusunan Untuk rencana SPBE, rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan oleh Bappeda.
- 22. BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI E. Proses Bisnis Untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE. Penyusunan Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE. Penyusunan Proses Bisnis dikoordinasikan oleh Biro Penyusunan Proses Bisnis dikoordinasikan oleh Biro
- 23. BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI F. Data dan Informasi SPBE Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi dalam SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE. Penggunaan data dan informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Perangkat Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi yang ditetapkan Dinas. Penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu berdasar pada Peraturan Gubernur tentang Satu Data Indonesia. Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Bappeda.
- 24. BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI Penggunaan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Penggunaan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan secara bagi pakai di dalam Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Gubernur. G. Infrastruktur SPBE
- 25. BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI H. Aplikasi SPBE Aplikasi SPBE digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE. Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Dinas Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum
- 26. BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI Keamanan SPBE mencakup: a. Penjaminan kerahasiaan Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya. b. Penjaminan keutuhan Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi. c. Penjaminan ketersediaan Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan. d. Penjaminan keaslian Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi. e. Penjaminan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE. Penjaminan kenirsangkalan dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital. Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE Dalam menerapkan Keamanan S PBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan S PBE, Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan BSSN. Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE yang ditetapkan Pemerintah. Penerapan Keamanan SPBE dikoordinasikan oleh Dinas I. Keamanan SPBE
- 27. Area yang menjadi prioritas organisasi terhadap pelaksanaan keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi: a. data dan informasi SPBE; b. Aplikasi SPBE; c. aset Infrastruktur SPBE; dan - 5 - d. kebijakan keamanan informasi SPBE yang telah dimiliki PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR KEAMANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK Pasal 4 ayat 4 BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI
- 28. BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI J. Layanan SPBE Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Layanan Publik Berbasis Elektronik 1. Layanan Perencanaan 2. Layanan Penganggaran 3. Layanan Keuangan 4. Layanan Pengadaan Barang/Jasa 5. Layanan Kepegawaian 6. Layanan Kearsipan 7. Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara 8. Layanan Pengawasan Internal Pemerintah 9. Layanan Akuntabilitas Kinerja 10. Layanan Kinerja Pegawai 1. Layanan Pengaduan Layanan Publik 2. Layanan Data Terbuka 3. Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) 4. Layanan Publik Sektoral (sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya)
- 29. LAYANAN SPBE Layanan SPBE Layanan: e-Office e-Planning e-Budgeting e-Monev Layanan: e-Perijinan Layanan: e-Kepegawaian e-Pensiun Layanan: e-Pengaduan e-Kesehatan e-Pendidikan Pelaku Usaha G2B G2E ASN G2G Pemerintah G2C Masyarakat BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI Sumber: Materi Kemen PANRB
- 30. BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI II. MANAJEMEN SPBE Manajemen SPBE meliputi: a. manajemen risiko; b. manajemen keamanan informasi: c. manajemen data; d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi; e. manajemen sumber daya manusia; f. manajemen pengetahuan; g. manajemen perubahan; dan h. manajemen layanan SPBE. Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 31. BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI III. AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas: a. audit Infrastruktur SPBE; b. audit Aplikasi SPBE; dan c. audit Keamanan SPBE. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada: a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi; b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi, c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan: dan d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga Audit terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- 32. BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI IV. PENYELENGGARA SPBE GUBERNUR Menetapkan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah. Menetapkan koordinator SPBE Pemerintah Daerah. Menetapkan Tim Koordinasi SPBE Daerah SEKRETARIS DAERAH Koordinator SPBE Pemerintah Daerah Ketua Tim Koordinasi SPBE Daerah Melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah TIM KOORDINASI Melaksanakan tugas dalam rangka meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan SPBE Daerah
- 33. MODEL GENERIK: TIM KOORDINASI SPBE K/L/D Sekretaris Organisasi dan Tata Laksana Mengoordinasikan integrasi proses bisnis di K/L/D Mengelola arsitektur bisnis Mengelolalayanan Perencanaan Mengoodinasikan perencanaan SPBE di K/L/D Mengoordinasikantata kelola data dan manajemen data Keuangan M e n g o o r d i n a s i k a n penganggaran SPBE Pemda TIK / Kominfo MengelolaArsitektur SPBE Mengoordinasikan pembangunan aplikasidan infrastrukturTIK Penerapan keamanan SPBE Melaksanakan manajemen aset TIK dan Layanan Dewan TIK Daerah/ Perguruan Tinggi Memberikan rekomendasi arah pembangunan TIK Optional Unit Sektor Menyampaikan kebutuhan layanan SPBE di K/L/D Mengelola kebutuhan layanan SPBE Ortala TIK/ Kominfo Keuangan Perenca- naan Wantikda Perguruan Unit Sektor Tinggi Sekretaris Mengoordinasikan penerapan kebijakan SPBE di K/L/D Mengoordinasikan layanan pemerintahan Mengoordinasikan SPBE dengan instansi pusat dan pemda lain BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI Sumber: Materi Kemen PANRB
- 34. BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI V. PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah. Koordinator SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pemantauan dan evaluasi didasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang pedoman evaluasi SPBE.
- 35. BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI Metodologi Evaluasi SPBE Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Penilaian Pemantauan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri dan penilaian dokumen. PERMENPANRB NOMOR 59 TAHUN 2020 TENTANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE
- 36. BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK Domain dan Aspek Pemenuhan Bobot Domain 1- Kebijakan SPBE 13% Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE 13% Domain 2 - Tata Kelola SPBE 25% Aspek 2 - Perencanaan Strategis 10% Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi 10% Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE 5% Domain 3 - Manajemen SPBE 16,5% Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE 12% Aspek 6 - Audit TIK 4,5% Domain 4 - Layanan SPBE 45,5% Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik 27,5% Aspek 8 - Layanan Publik 18% No Nilai Indeks Predikat 1 4,2 5,0 Memuaskan 2 3,5 - < 4,2 Sangat Baik 3 2,6 - < 3,5 Baik 4 1,8 - < 2,6 Cukup 5 < 1,8 Kurang Predikat Indeks SPBE
- 37. Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta tata Kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar IPPD serta proses tata Kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di IPPD serta proses tata Kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standardisasi Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan proses tata Kelola dilaksanakan secara ad hoc BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI TINGKAT KEMATANGAN PADA KAPABILITAS PROSES 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terstandardisasi 4. Terintegrasi dan Terukur 5. Optimum
- 38. BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI Berdasarkan Keputusan Menpan RB Nomor 108 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Insatansi Pusat dan Pemerintah Daerah No Nama Instansi Indeks Predikat 1. Pemerintah Provinsi Banten 3,03 Baik 2. Pemerintah Kab Serang 2,64 Baik 3. Pemerintah Kab. Pandeglang 2,47 Cukup 4. Pemerintah Kab. Lebak 2,63 Baik 5. Pemerintah Kab. Tangerang 2,66 Baik 6. Pemerintah Kota Tangerang 2,60 Baik 7. Pemerintah Kota Cilegon 2,01 Cukup 8. Pemerintah Kota Serang 2,49 Cukup 9. Pemerintah Kota Tangerang Selatan 2,54 Cukup
- 39. BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI Nilai Indeks Tahun 2022 SPBE : 3,03 Domain Kebijakan SPBE : 2,80 Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE : 2,80 Domain Tata Kelola SPBE : 2,80 Perencanaan Strategis SPBE : 2,50 Teknologi Informasi dan Komunikasi : 2,50 Penyelenggara SPBE : 4,00 Domain Manajemen SPBE : 1,91 Penerapan Manajemen SPBE : 1,75 Audit TIK : 2,33 Domain Layanan SPBE : 3,63 Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik : 3,60 Layanan Publik Berbasis Elektronik : 3,67 Nilai Indeks SPBE Provinsi Banten Hasil Taulav Tahun 2022
- 40. Penilaian mandiri dilakukan oleh Tim Asesor Internal sesuai PermenPANRB No. 59 Tahun 2020 Tim Asesor Internal SPBE ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor 555.05/Kep.145-Huk/2022 Penilaian Mandiri Dilaksanakan tanggal 13 Mei 22 Juli 2022 Secara online melalui https://monev.spbe.go.id/ Melibatkan 12 OPD dalam lingkup Pemerintah Provinsi Banten 1. Inspektorat 2. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi 3. Biro Hukum 4. Biro Pengadaan Barang/Jasa 5. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 7. Badan Kepegawaian Daerah 8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 9. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian 10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadau Satu Pintu 11. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 12. Dinas Kesehatan(RSUD)/Bapenda (eSamsat) BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI Sumber: Materi DKISP Nilai Indeks SPBE Hasil Penilaian Mandiri Tahun 2022 CONTOH KERTAS KERJA EVALUASI MANDIRI
- 41. Hasil Penilaian Mandiri SPBE oleh Tim Asesor Internal SPBE Provinsi Banten Indeks SPBE 4,16 Sangat Baik Sumber: Materi DKISP BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI
- 42. Rekap Tingkat Kematangan No. Domain Aspek Indikator Level 2021 Level 2022 1 Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi 5 5 Pusat/Pemerintah Daerah 2 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi 5 5 Pusat/Pemerintah Daerah 3 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data 3 4 4 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE 1 4 5 Kebijakan Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data 5 5 6 3 4 Internal Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi SPBE Pusat/Pemerintah Daerah 7 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung 5 5 Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 8 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi 5 5 9 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK 5 5 10 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi 3 4 Pusat/Pemerintah Daerah BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI Sumber: Materi DKISP
- 43. Rekap Tingkat Kematangan No. Domain Aspek Indikator Level 2021 Level 2022 11 Tata Kelola SPBE Perencanaan Strategis SPBE Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 2 4 12 Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 2 4 13 Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE 3 4 14 Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE 3 4 15 Teknologi Informasi dan Komunikasi Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE 3 4 16 Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data 3 3 17 Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 3 4 18 Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 3 3 19 Penyelenggar aan SPBE Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 3 5 20 Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE 3 4 Sumber: Materi DKISP BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI
- 44. Rekap Tingkat Kematangan No. Domain Aspek Indikator Level 2021 Level 2022 21 Manajemen SPBE Penerapan Manajemen SPBE Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE 2 4 22 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi 2 4 23 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data 1 5 24 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK 1 4 25 Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia 3 3 26 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan 3 3 27 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan 2 4 28 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE 2 2 29 Audit TIK Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE 3 3 30 Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE 2 3 31 Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE 3 4 Sumber: Materi DKISP BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI
- 45. Rekap Tingkat Kematangan No. Domain Aspek Indikator Level 2021 Level 2022 32 Layanan SPBE Layanan administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan 4 5 33 Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran 4 5 34 Tingkat Kematangan Layanan Keuangan 4 5 35 Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 4 5 36 Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian 4 5 37 Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis 3 3 38 Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah 4 5 39 Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah 3 3 40 Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi 3 5 41 Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai 4 4 42 Layanan Publik Berbasis Elektronik Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik 4 4 43 Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka 3 4 44 Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) 2 5 45 Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1 4 4 46 Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2 3 5 47 Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3 3 4 Sumber: Materi DKISP BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI
- 46. Nilai Indeks SPBE Tahun 2022 Nilai Indeks Penilaian Mandiri Hasil Taulav SPBE : 4,16 3,03 Domain Kebijakan SPBE : 4,60 2,80 Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE : 4,60 2,80 Domain Tata Kelola SPBE : 3,90 2,80 Perencanaan Strategis SPBE : 4,00 2,50 Teknologi Informasi dan Komunikasi : 3,50 2,50 Penyelenggara SPBE : 4,50 4,00 Domain Manajemen SPBE : 3,45 1,91 Penerapan Manajemen SPBE : 3,50 1,75 Audit TIK : 3,33 2,33 Domain Layanan SPBE : 4,43 3,63 Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik : 4,50 3,60 Layanan Publik Berbasis Elektronik : 4,33 3,67 BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI Sumber: Materi DKISP (diolah)
- 47. Terima Kasih