Be & gg, nadiatur rakhma, prof. dr. ir. h. hapzi ali pre m sc, mm. cma, good ...Nadiatur Rakhma
油
Teks ini membahas tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) di PT Bursa Efek Indonesia. GCG diperlukan untuk meningkatkan nilai perusahaan jangka panjang, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum. Teks ini menjelaskan prinsip-prinsip, kerangka kerja, dan implementasi GCG di BEI seperti pengungkapan informasi, penanganan benturan kepentingan, dan penilaian pelaksana
Si pi, yohanes agung nugroho, hapzi ali, sistem informasi, konsep dasar pen...Yohanes Agung Nugroho
油
1. Dokumen tersebut membahas tentang sistem informasi dan pengendalian internal berdasarkan COSO, good corporate governance, dan manajemen risiko. 2. Beberapa poin penting yang diangkat adalah pengertian dan tujuan dari pengendalian internal, good corporate governance, dan manajemen risiko berdasarkan COSO serta prinsip-prinsip dan komponennya. 3. Dokumen ini memberikan panduan umum tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
Pengendalian internal dan tata kelola perusahaan adalah dua konsep yang berkaitan erat tetapi tidak sama. Kedua konsep ini memainkan peran penting dalam pengelolaan dan operasional perusahaan, namun fokus dan cakupan mereka berbeda.
Definisi pengendalian internal dan tata kelola perusahaan merupakan dua konsep penting dalam dunia bisnis dan akuntansi yang memiliki peran vital dalam memastikan keberlanjutan dan keberhasilan sebuah entitas.
Pengendalian internal mengacu pada proses yang dibuat dan dijalankan oleh dewan direksi, manajemen, dan staf lainnya dalam sebuah organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan organisasi.
Tata kelola perusahaan, atau corporate governance, adalah kerangka kerja dan proses yang digunakan oleh dewan direksi untuk memastikan bahwa perusahaan mencapai tujuannya secara efektif.
BE & GG; fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, cma, audit in...FIkri Aulawi Rusmahafi
油
Dokumen tersebut membahas tentang audit internal dan pengendalian internal di PT Bank BCA. Secara ringkas, audit internal bertujuan untuk menilai kecukupan dan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan, sedangkan pengendalian internal merupakan sistem dan prosedur yang dirancang untuk menjamin efisiensi dan efektivitas operasional serta kehandalan pelaporan keuangan. PT Bank BCA menerapkan berbagai kebijakan dan me
Dokumen tersebut membahas mengenai pengertian dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta mekanisme dan manfaat penerapannya bagi perusahaan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan.
Dokumen tersebut membahas tentang tata kelola perusahaan yang baik di PT Timah, mulai dari pedoman tata kelola perusahaan, prinsip-prinsipnya, tujuan penerapannya, hingga implementasinya oleh Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan.
Be&gg ruslan hapzi ali_governance rating_universitas mercu buana_2017Ruslan -
油
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan kerangka penilaian Corporate Governance Rating serta implementasi dan tantangan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia, termasuk kritik dan rekomendasi untuk perbaikan penerapan GCG.
14. be & gg. opik irawan. hapzi ali.corporate governance. universitas mer...ghazialhaq
油
Dokumen tersebut membahas tentang tata kelola perusahaan (corporate governance) dan good corporate governance, termasuk definisi, tujuan, prinsip-prinsip, dan manfaatnya bagi perusahaan dan para pemangku kepentingan. Dokumen tersebut juga membahas mengenai hubungan antara corporate governance dengan transparansi laporan keuangan dan mengeliminasi manajemen laba.
BE & GG, Ruslan, Hapzi Ali, Konsep GCG dan penerapannya pada budaya Indonesia...Ruslan -
油
Dokumen tersebut membahas tentang prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) dan penerapannya di Indonesia, meliputi 5 prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan serta kewajaran. Juga dibahas tahapan penerapan GCG di perusahaan yaitu tahap persiapan, implementasi, dan evaluasi. Dokumen tersebut menyimpulkan bahwa penerapan GCG di Indonesia masih perlu diting
14.be gg, salomo roy freddy,hapzi ali corporate governance, universitas merc...salomoroyfreddy
油
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang good corporate governance yang mencakup pengertian, manfaat, prinsip, dan implementasinya di PT Garuda Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang Good Corporate Governance (GCG) pada perusahaan, khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN). GCG merupakan prinsip untuk mengatur hubungan antara pemangku kepentingan perusahaan untuk mencapai kinerja yang baik dan memberikan nilai tambah jangka panjang. Penerapan GCG pada BUMN dimulai pasca krisis ekonomi 1990an untuk mereformasi BUMN. Prinsip-prinsip GCG meliputi transparansi
16, be gg, novita dewi purnama,hapzi ali, penerapan gcg-pada-perum-bulog, uni...Imam Arifin
油
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang penerapan Good Corporate Governance pada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG).
2. Perum BULOG telah berkomitmen untuk konsisten menerapkan prinsip-prinsip GCG secara optimal dengan menerbitkan panduan dan manual GCG serta melakukan assessment.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan praktik Good Corporate
Dokumen tersebut membahas tentang tata kelola perusahaan atau good corporate governance. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain:
1. Tata kelola perusahaan yang buruk menyebabkan krisis ekonomi di Indonesia akibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Organ tambahan yang dibutuhkan untuk menerapkan GCG adalah komisaris independen, direktur independen, komite audit, dan sekretaris perusahaan.
3. Prinsip-
Dokumen tersebut membahas tentang tata kelola perusahaan atau good corporate governance. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain:
1. Tata kelola perusahaan yang buruk menyebabkan krisis ekonomi di Indonesia akibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Organ tambahan yang dibutuhkan untuk menerapkan GCG meliputi komisaris independen, direktur independen, komite audit, dan sekretaris perusahaan.
3. Prinsip-
Membangun Keunggulan Bersaing dalam Kerangka Governansi yang Baik (Good Corpo...Togar Simatupang
油
Paparan dokumen tersebut membahas pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam menciptakan keunggulan bersaing. Governansi perusahaan merupakan seperangkat prinsip yang dapat menyelaraskan kepentingan berbagai pemangku kepentingan dan mendorong pencapaian tujuan ekonomi dan sosial perusahaan. Implementasi governansi yang baik diyakini dapat meningkatkan kinerja perusahaan serta kepercayaan investor dan k
BE & GG, Sukrasno, Hapzi Ali, Penerapan GCG Pada Perum BULOG, Universitas Mer...SukrasnoSukrasno
油
Tugas ini membahas penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG). Penelitian ini bertujuan mengetahui sejauh mana penerapan prinsip-prinsip GCG di Perum BULOG, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Perum BULOG telah menerbitkan pedoman GCG dan kode etik, serta melakukan sosialisasi GCG
Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?EnforceA Real Solution
油
PMK Terbaru Pemeriksaan Pajak : Apa yang berubah & dampaknya bagi Wajib Pajak?
Pada tanggal 14 Februari 2025 lalu, telah terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru, yakni PMK Nomor 15 Tahun 2025 (PMK 15/2025) tentang Pemeriksaan Pajak. PMK 15/2025 ini merupakan hasil penyesuaian ketentuan pemeriksaan pajak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. PMK ini juga diterbitkan untuk mengganti regulasi mengenai pemeriksaan pajak sebelumnya, yang tersebar dalam beberapa peraturan lain, yaitu PMK 17/2013 s.t.d.t.d PMK 184/2015, PMK Nomor 256/2014 dan Pasal 105 PMK 18/2021.
Mengingat bahwa pemeriksaan pajak adalah hal yang dapat terjadi kepada Wajib Pajak sebagai bentuk pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan, maka penting bagi kita untuk mempelajari dan memahami apa saja yang diatur dalam PMK 15/2025 ini. enforceA mengajak Anda untuk mengikuti webinar dengan judul PMK Terbaru Pemeriksaan Pajak: Apa yang Berubah & Dampaknya bagi Wajib Pajak? bersama narasumber yang kompeten.
Pembicara
I Wayan Sudiarta, S.E., M.M., C.W.M., B.K.P. Managing Partner enforceA
Dewi Wiwiek Hartini Senior Manager enforceA
Moderator
Widya Astuti Assistant Tax Manager enforceA
Dokumen tersebut membahas mengenai pengertian dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta mekanisme dan manfaat penerapannya bagi perusahaan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan.
Dokumen tersebut membahas tentang tata kelola perusahaan yang baik di PT Timah, mulai dari pedoman tata kelola perusahaan, prinsip-prinsipnya, tujuan penerapannya, hingga implementasinya oleh Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan.
Be&gg ruslan hapzi ali_governance rating_universitas mercu buana_2017Ruslan -
油
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan kerangka penilaian Corporate Governance Rating serta implementasi dan tantangan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia, termasuk kritik dan rekomendasi untuk perbaikan penerapan GCG.
14. be & gg. opik irawan. hapzi ali.corporate governance. universitas mer...ghazialhaq
油
Dokumen tersebut membahas tentang tata kelola perusahaan (corporate governance) dan good corporate governance, termasuk definisi, tujuan, prinsip-prinsip, dan manfaatnya bagi perusahaan dan para pemangku kepentingan. Dokumen tersebut juga membahas mengenai hubungan antara corporate governance dengan transparansi laporan keuangan dan mengeliminasi manajemen laba.
BE & GG, Ruslan, Hapzi Ali, Konsep GCG dan penerapannya pada budaya Indonesia...Ruslan -
油
Dokumen tersebut membahas tentang prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) dan penerapannya di Indonesia, meliputi 5 prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan serta kewajaran. Juga dibahas tahapan penerapan GCG di perusahaan yaitu tahap persiapan, implementasi, dan evaluasi. Dokumen tersebut menyimpulkan bahwa penerapan GCG di Indonesia masih perlu diting
14.be gg, salomo roy freddy,hapzi ali corporate governance, universitas merc...salomoroyfreddy
油
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang good corporate governance yang mencakup pengertian, manfaat, prinsip, dan implementasinya di PT Garuda Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang Good Corporate Governance (GCG) pada perusahaan, khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN). GCG merupakan prinsip untuk mengatur hubungan antara pemangku kepentingan perusahaan untuk mencapai kinerja yang baik dan memberikan nilai tambah jangka panjang. Penerapan GCG pada BUMN dimulai pasca krisis ekonomi 1990an untuk mereformasi BUMN. Prinsip-prinsip GCG meliputi transparansi
16, be gg, novita dewi purnama,hapzi ali, penerapan gcg-pada-perum-bulog, uni...Imam Arifin
油
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang penerapan Good Corporate Governance pada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG).
2. Perum BULOG telah berkomitmen untuk konsisten menerapkan prinsip-prinsip GCG secara optimal dengan menerbitkan panduan dan manual GCG serta melakukan assessment.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan praktik Good Corporate
Dokumen tersebut membahas tentang tata kelola perusahaan atau good corporate governance. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain:
1. Tata kelola perusahaan yang buruk menyebabkan krisis ekonomi di Indonesia akibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Organ tambahan yang dibutuhkan untuk menerapkan GCG adalah komisaris independen, direktur independen, komite audit, dan sekretaris perusahaan.
3. Prinsip-
Dokumen tersebut membahas tentang tata kelola perusahaan atau good corporate governance. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain:
1. Tata kelola perusahaan yang buruk menyebabkan krisis ekonomi di Indonesia akibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Organ tambahan yang dibutuhkan untuk menerapkan GCG meliputi komisaris independen, direktur independen, komite audit, dan sekretaris perusahaan.
3. Prinsip-
Membangun Keunggulan Bersaing dalam Kerangka Governansi yang Baik (Good Corpo...Togar Simatupang
油
Paparan dokumen tersebut membahas pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam menciptakan keunggulan bersaing. Governansi perusahaan merupakan seperangkat prinsip yang dapat menyelaraskan kepentingan berbagai pemangku kepentingan dan mendorong pencapaian tujuan ekonomi dan sosial perusahaan. Implementasi governansi yang baik diyakini dapat meningkatkan kinerja perusahaan serta kepercayaan investor dan k
BE & GG, Sukrasno, Hapzi Ali, Penerapan GCG Pada Perum BULOG, Universitas Mer...SukrasnoSukrasno
油
Tugas ini membahas penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG). Penelitian ini bertujuan mengetahui sejauh mana penerapan prinsip-prinsip GCG di Perum BULOG, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Perum BULOG telah menerbitkan pedoman GCG dan kode etik, serta melakukan sosialisasi GCG
Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?EnforceA Real Solution
油
PMK Terbaru Pemeriksaan Pajak : Apa yang berubah & dampaknya bagi Wajib Pajak?
Pada tanggal 14 Februari 2025 lalu, telah terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru, yakni PMK Nomor 15 Tahun 2025 (PMK 15/2025) tentang Pemeriksaan Pajak. PMK 15/2025 ini merupakan hasil penyesuaian ketentuan pemeriksaan pajak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. PMK ini juga diterbitkan untuk mengganti regulasi mengenai pemeriksaan pajak sebelumnya, yang tersebar dalam beberapa peraturan lain, yaitu PMK 17/2013 s.t.d.t.d PMK 184/2015, PMK Nomor 256/2014 dan Pasal 105 PMK 18/2021.
Mengingat bahwa pemeriksaan pajak adalah hal yang dapat terjadi kepada Wajib Pajak sebagai bentuk pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan, maka penting bagi kita untuk mempelajari dan memahami apa saja yang diatur dalam PMK 15/2025 ini. enforceA mengajak Anda untuk mengikuti webinar dengan judul PMK Terbaru Pemeriksaan Pajak: Apa yang Berubah & Dampaknya bagi Wajib Pajak? bersama narasumber yang kompeten.
Pembicara
I Wayan Sudiarta, S.E., M.M., C.W.M., B.K.P. Managing Partner enforceA
Dewi Wiwiek Hartini Senior Manager enforceA
Moderator
Widya Astuti Assistant Tax Manager enforceA
Materi Pert 3 legal drafting DASAR KEBERLAKUAN DAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN...TrinurhayatiUINWalis
油
403867622-PPT-GCG-Komite-Audit-pptx.pptx
3. Tata kelola perusahaan yang baik atau
sering dikenal dengan istilah GCG
merupakan kepemerintahan yang baik
atau penyelenggaraan pemerintahaan
yang bersih dan efektif, sesuai dengan
peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Pemerintahan mencakup ruang lingkup
yang luas, termasuk bidang politik,
ekonomi dan sosial mulai dari proses
perumusan kebijakan dan pengmbilan
keputusan hingga pelaksanaan dan
pengawasan.
4. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham
1
Melindungi hak dan kepentingan stakeholders lainnya
2
Meningkatkan nilai saham dan perusahaan
3
Meningkatkan kinerja Dewan Komisaris dan Manajemen
4
5
Meningkatkan mutu hubungan Dewan Komisaris dan
Manajemen
5. Memudahkan askes terhadap investasi domestic
maupun asing
01
02
03
04
05
Mendapatkan biaya modal (cost of capital) yang
lebih murah
Memberikan keputusan yang lebih baik dalam
meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan
Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para
pemangku kepentingan terhadap perusahaan
Melindungi direksi dan komisaris dari tuntunan
hukum.
6. PRINSIP-PRINSIP CGC
Prinsip CGC
Akuntabilitas
Pertanggung jawaban
Kemandirian
Transparansi
Kewajaran ( Fairness )
1
2
3
4
5
Kewajaran (fairness) berarti keadilan dan
kesetaraan dalam memenuhi hak-hak
masing-masing stakeholders sesuai
kontribusi yang diberikan kepada
perusahaan, serta perjanjian dengan
perundang-undangan yang berlaku.
Tranparansi berarti keterbukaan
dalam proses pengambilan
keputusan dalam mengemukakan
informasi mengenai perusahaan
Akuntabilitas berarti memberikan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara
periodic, termasuk mengenai penggunaan dan
sumber-sumber dana.
Bentuk pertanggung jawaban perusahaan adalah
kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang
berlaku, diantaranya; masalah pajak, hubungan
industrial, kesehatan dan keselamatan kerja,
perlindungan lingkungan hidup, memelihara
lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat
dan sebagainya.
Kemandirian berarti pengelolaan perusahaan secara
prosfesional sesuai dengan peraturan perundang-
undangan tanpa benturan kepentingan dan tekanan
dari pihak lain
8. BUMN;
Mendorong pengelolaan BUMN secara professional;
Mendorong proses pengambilan keputusan berlandakan nilai moral
yang tinggi, kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang
berlaku, pertanggungjawaban social kepada semua stakeholders, dan
kelestarian lingkungan hidup;
Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;
Meningkatkan investasi nasional;
Mensukseskan program privatisasi.
9. Sebuah komite yang dibentuk oleh
Dewan Komisaris. Komite Audit
membantu Dewan Komisaris untuk
memenuhi tanggung jawab
pengawasannya. Dalam kapasitasnya,
Komite Audit bertanggung jawab untuk
membuka dan memelihara/menjaga
komunikasi antara Komite Audit
dengan Dewan Komisaris, Direksi, unit
audit internal, akuntan independen dan
manajer keuangan.Dilihat dari sisi
keanggotaan, Anggota Komite Audit
diangkat dan diberhentikan oleh Dewan
Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat
Umum Pemegang Saham.
10. 1. Mendorong terbentuknya
struktur pengendalian intern
yang memadai (prinsip
tanggung jawab)
2. Meningkatkan kualitas
keterbukaan dan laporan
keuangan (prinsip
transparasi)
3. Mengkaji ruang lingkup dan ketepat
audit eksternal, kewajaran biaya audit
ekternal, serta kemandirian dan
objektivitas audit eksternal (prinsip
akuntabilitas);
4. Mempersiapkan surat uraian tugas dan
tanggung jawab komite audit selama
tahun buku yang sedang diperiksa
eksternal audit (prinsip tanggung jawab).
11. Ruang lingkup tanggung jawab yang dimilikinya, termasuk di
dalamnya untuk:
Menunjuk, memberikan kompensasi, dan mengawasi
pekerjaan auditor eksternal yang ditunjuk organisasi
Menyelesaikan perbedaan yang ada antara management
dengan auditor eksternal terkait dengan pelaporan keuangan
Menyetujui penunjukan perikatan jasa audit dan non audit
Menyewa penasihat independen, akuntan, atau orang lain
untuk menyarankan pembentukan panitia atau membantu
dalam melakukan penyelidikan.
Mencari informasi apapun yang diperlukan oleh karyawan,
yang semuanya diarahkan untuk bekerja sama dengan
permintaan Komite Audit atau pihak eksternal.
Bertemu dengan pejabat perusahaan, auditor eksternal, atau
penasihat luar lainnya yang diperlukan.
12. 1. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang
dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor
Eksternal sehingga dapat dicegah pelaksanaan dan pelaporan
yang tidak memenuhi standar
2. Memberikan rekomendasi mengenai
penyempurnaan sistem pengendalian
manajemen perusahaan serta pelaksanaannya
4. Memastikan bahwa telah terdapat
prosedur review yang memuaskan
terhadap informasi yang dikeluarkan
BUMN, termasuk brosur, laporan
keuangan berkala, proyeksi/forecast dan
informasi keuangan lainnya yang
disampaikan kepada pemegang saham
3. Mengindentifikasi hal-hal yang
memerlukan perhatian
Komisaris/Dewan Pengawas
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Komisaris/Dewan Pengawas sepanjang masih
dalam lingkup tugas dan kewajiban
Komisaris/Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
13. Judul PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERHADAP
MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN PERBANKAN
Jurnal Accounting Analysis Journal
Volume dan halaman Vol 2 hlm 9-18
ISSN 2252-6765
Tahun 2013
penulis Hikmah Isada Rahmawati
Latar belakang - di Indonesia kepemilikan manajerial mampu menjadi mekanisme good
corporate governance yang dapat mengurangi masalah
ketidakselarasan kepentingan antara manajer dengan pemilik atau
pemegang saham (shareholder). Semakin banyak saham yang dimiliki
oleh manajemen maka akan semakin rendah praktik manajemen laba.
- Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/ PBI/2006 menyebutkan bahwa dalam
rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan
stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku
umum pada industri perbankan, maka diperlukan pelaksanaan good
corporate governance pada industri perbankan.
14. Tujuan penelitian Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh mekanisme good corporate governance yang diukur dengan
dewan komisaris independen, komite audit independen, dan kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba.
Teori - Corporate governance merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi
atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan
mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep corporate governance diajukan demi tercapainya pengelolaan
perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Bila konsep ini diterapkan dengan baik
maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus menanjak seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan
yang makin baik dan nantinya menguntungkan banyak pihak (Nasution dan Setiawan, 2007).
- Secara global, tuntutan pelaksanaan good corporate governanace (GCG) semakin menguat setelah runtuhnya
beberapa raksasa bisnis dunia seperti Enron dan Worldcom di AS, serta tragedi jatuhnya HIH dan One-tel di
Australia (Alijoyo, 2003 dalam Ujiyantho, 2006).
Metodologi
penelitian
- Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling sehingga diperoleh sampel sebanyak 21
perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2011. Adapun populasi perusahaan
perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 adalah 28 bank.
- Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi.
- Metode Analisis Data ; Analisis Statistik Deskriptif, Analisis Inferensial,
15. Variable
penelitian
- Variable dependen : Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba
yang diukur dengan menggunakan proksi discretionary accruals
- Variable independen : Dewan Komisaris Independen, Komite Audit Independen,
Kepemilikan Manajerial.
Hasil penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen, komite audit independen, dan
kepemilikan manajerial secara simultan berpengaruh terhadap manajemen laba. Pengujian secara
parsial menunjukkan dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba,
sedangkan komite audit independen dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap
manajemen laba
kesimpulan Simpulan dari hasil penelitian ini adalah mekanisme good corporate governance yang digunakan
yaitu dewan komisaris independen, komite audit independen, dan kepemilikan manajerial secara
simultan berpengaruh terhadap manajemen laba. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa
dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, sedangkan komite
audit independen dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.