More Related Content
Similar to 8.b. BAHAN SESDITJEN-Permendagri 59 th 2021.pdf (20)
Recently uploaded (7)
8.b. BAHAN SESDITJEN-Permendagri 59 th 2021.pdf
- 1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA ARAH DAN KEBIJAKAN PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021 TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SRI PURWANINGSIH, SH., MAP SEKRETARIS DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- 2. Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri 1 AMANAT PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
- 3. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (3) Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan tertentu MENTERI Pasal 5 ayat (4) : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan AZAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN PRESIDEN DESENTRALISASI DEKONSENTRASI TUGAS PEMBANTUAN PUSAT DAERAH Pasal 5 ayat (2) Kekuasaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam berbagai urusan pemerintahan URUSAN PEMERINTAHAN Pembagian Urusan Pemerintahan
- 4. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 1. Pertahanan 2. Keamanan 3. Agama 4. Yustisi 5. Politik Luar Neger 6. Moneter dan Fiskal 1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan 2. Pembinaan Persatuan 3. Pembinaan Kerukunan 4. Penanganan Konflik Sosial 5. Koordinasi Antar Lembaga 6. Pengembangan Demokrasi 7. Urusan Pemerintahan Lainnya URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT UMUM WAJIB PILIHAN KONKUREN Urusan Wajib Pelayanan Dasar : 6 Urusan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar : 18 Urusan Urusan Pilihan : 8 Urusan URUSAN PEMERINTAHAN
- 5. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN WAJIB PILIHAN Pelayanan Dasar Non Pelayanan Dasar 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pekerjaan Umum dan penataan ruang 4. Perumahan rakyat dan permukiman 5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat 6. Sosial 1. Tenaga kerja 2. Perlindungan Perempuan dan Anak 3. Pangan 4. Pertanahan 5. Lingkungan Hidup 6. Administrasi dan Pencatatan Sipil 7. Pemberdayaan Masyarakat Desa/PMD 8. Pengendalian Penduduk dan KB 9. Perhubungan 10. Komunikasi-Informasi 11. Koperasi dan UKM 12. Penanaman Modal 13. Kepemudaan dan Olahraga 14. Statistik 15. Persandian 16. Kebudayaan 17. Perpustakaan, dan 18. Arsip Potensi, Ketenagakerjaan, Penggunaan Lahan 1. Kelautan dan Perikanan 2. Pariwisata 3. Pertanian 4. Kehutanan 5. Energi dan Sumberdaya Mineral 6. Perdagangan 7. Perindustrian, dan 8. Transmigrasi Urusan berbasis Ekosistem : Kehutanan, ESDM, Kelautan dan Perikanan Provinsi Kabupaten/Kota dapat bagi hasilnya URUSAN PEMERINTAHAN
- 6. Ditjen Bina Pembangunan Daerah bina_bangda Ditjen Bina Pembangunan Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah Untuk peningkatan dan pemerataan: Pendapatan masyarakat, Kesempatan kerja, Lapangan berusaha, Akses dan kualitas pelayanan publik Daya saing Daerah yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH Kesejahteraan Masyarakat 2/3 1/3 Untuk Biaya Penyelenggaraan Aparatur Untuk Biaya Pembangunan.
- 7. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia UU 32/2004 PP 65/2005 Tentang Pedoman Penyusunan SPM UU 23/2014 SPM: ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Amanah Konstitusi UUD 1945 (HAK setiap warga negara terhadap pelayanan dasar PP 2/2018 Tentang SPM Dasar Penerapan Kebijakan SPM
- 8. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Pasal 1 Butir 17 : Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pasal 18: Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pasal 298: Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal UU 23 2014 AMANAT PENERAPAN SPM Pendidikan Pekerjaan Umum Kesehatan Perkim Sosial Trantibumlinmas URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN WAJIB PILIHAN Pelayanan Dasar Non Pelayanan Dasar 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pekerjaan Umum 4. Perumahan rakyat dan permukiman 5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. 6. Sosial 1. Tenagakerja 2. Perlindungan Perempuan dan Anak 3. Pangan 4. Pertanahan 5. LingkunganHidup 6. Administrasi danPencatatanSipil 7. Pemberdayaan Masyarakat Desa/PMD 8. PengendalianPenduduk dan KB 9. Perhubungan 10. Komunikasi-Informasi 11. Koperasi danUKM 12. PenanamanModal 13. Kepemudaandan Olahraga 14. Statistik 15. Persandian 16. Kebudayaan 17. Perpustakaan, dan 18. Arsip Potensi, Ketenagakerjaan, Penggunaan Lahan 1. Kelautan dan Perikanan 2. Pariwisata 3. Pertanian 4. Kehutanan 5. Energi dan Sumberdaya Mineral 6. Perdagangan 7. Perindustrian, dan 8. Transmigrasi
- 9. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia UU 6/2021 APBN 2022 Pasal 12 Ayat (1) Huruf a DAK Fisik adalah dana APBN kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan PN, berupa penyediaan Sarpras PELAYANAN DASAR publik, baik untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian PN maupun percepatan pembangunan daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. Pasal 12 Ayat (1) Huruf b DAK Nonfisik adalah dana APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan PELAYANAN DASAR publik yang menjadi urusan daerah. AMANAT PENERAPAN SPM Pasal 130 (1) : DAU digunakan untuk memenuhi pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan Daerah. Pasal 144 (1) : Belanja untuk pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). UU 1/2022 HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 141 ayat 1 Pemda menyusun program pembangunan Daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan;
- 10. REGULASI PENERAPAN SPM Permensos 9/2018 Tentang Standard teknis pelayanan dasar pada SPM bidang sosial Di daerah provinsi dan di Daerah Kab/Kota Permendikbud 32/2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan Permenkes 4/2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan PermenPUPR 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Permendagri 114/2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/kota Permendagri 121/2018 Tentang standar teknis mutu pelayanan dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/kota Permendagri 101/2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Sub-Urusan Bencana Daerah kabupaten/kota Permendagri 59/2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Secara teknis memuat tentang mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM, dan pelaksanaan SPM serta pelaporan PETUNJUK TEKNIS (K/L TEKNIS) PETUNJUK UMUM (KEMENDAGRI) Permendagri 100/2018 : Dicabut PP 2/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Penerapan SPM sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar Mutu Pelayanan Dasar Penerima Pelayanan Dasar Pasal 18 ayat (3) UU 23/2014 : Perlu menetapkan PP tentang Standar Pelayanan Minimal Pasal 16 PP 2/2018: Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM diatur dengan Permendagri dengan berkoordinasi dengan K/L
- 11. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tujuan Permendagri 59/2021 Tentang Penerapan Standar Penerapan Minimal 1 2 3 Menjadi Pedoman Bagi Daerah dalam melaksanakan SPM 4 Dasar penghitungan capaian SPM dengan menggunakan indeks capaian yang meliputi terhadap dua aspek capaian mutu layanan dasar dan capaian penerima pelayanan dasar Acuan bagi daerah dalam melakukan pengumpulan data Dasar menghitung kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar terhadap data yang telah dikumpulkan dengan beberapa perumusan berdasarkan standar teknis terkait 5 6 7 Dasar menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar yang diintegrasikan kedalam dokrenda 8 Acuan pemenuhan pelayanan dasar untuk mencapai target dan indikator layanan 100% Mempertegas penetapan Tim Penerapan SPM di daerah dengan keputusan kepala daerah dan rencana aksi ditetapkan dengan perkada Pelaporan penerapan SPM dimuat dalam LPPD dan dimasukkan kedalam sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi.
- 12. Diten Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri 2 SISTEMATIKA PMDN 59/2021 TENTANG PENERAPAN SPM
- 13. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Kemendagri www.kemendagri.go.id Kemendagri_RI Kemendagri Bagian I Umum BAB II Tahapan Penerapan Standar Pelayanan Minimal BAB III Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal BAB IV Pelaporan BAB V Pembinaan Dan Pengawasan BAB VI Pendanaan Bagian II Tahapan Tim penerapan SPM (Provinsi) Tim penerapan SPM (Kabupaten/kota) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan di daerah kab/kota Bupati/Walikotamelakukan pembinaan dan pengawasan di daerah kab/kota Menteri melalui Bina Bangda melakukan umum sedangkan K/L melakukan pembinaan secara khusus Menteri melalui Itjen melakukan pengawasan SPM di Provinsi Pendanaan binum di pusat APBN, Pemda APBD, dan sumber lain yang sah dan tak mengikat. Pelaporan Penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan di masukkan kedalam Sistem Pelaporan SPM berbasis aplikasi. Bagian III Penghitungan Pencapaian SPM Indeks Pencapaian SPM Penerapan dan penghitungan pencapaian SPM dalam lampiran Capaian Mutu Capaian Penerima Tim Penerapan SPM -> Kep KDH Rencana aksi Penerapan SPM -> Perkada Capaian SPM merupakan dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan insentif dan disinsentif kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permendagri 100/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB I KETENTUAN UMUM BAB VII KETENTUAN PENUTUP LAMPIRAN Lampiran A Lampiran B Lampiran C Lampiran D Target dan Indikator Pencapaian SPM: (Ditambahkan Mutu minimal layanan dasar, untuk semua urusan) Penghitungan Pencapaian SPM (Lampiran baru) Pelaporan Penerapan Standard Pelayanan Minimal (Disempurnakan) Format Tahapan Penerapan SPM Pengumpulan data Penghitungan Kebutuhan Perencanaan Pelaksanaan Rekapitulasi (Lampiran baru) Pasal 2,3 Pasal 4-13 Pasal 14,15 Pasal 16-22 Pasal 23-26 Pasal 27-28 Pasal 29 Pasal 30-31 Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam Penerapan SPM. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan kepada Menteri melalui GWPP. Laporan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri secara triwulan. Ketentuan sistematika pelaporan SPM tercantum dalam Lampiran Pasal 1 Sistematika Isi Permendagri 59/2021
- 14. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Perbedaan Permendagri 100 2018 Dengan Permendagri 59/2021 No Item Permendagri 100/2018 Permendagri 59/2021 1 Jenis dan Mutu Layanan Menjelaskan tentang jenis pelayanan dasar, indikator dan target capaian serta batas waktu capaian (hanya penerima layanan dasar) Belum menggambarkan mutu Menjelaskan tentang jenis pelayanan dasar terhadap penerima dan mutu minimal layanan dasar atas indikator, target dan batas waktu capaian Sudah menggambarkan mutu Lampiran A 2 Tahapan Penerapan SPM Hanya menjelaskan 4 tahapan penerapan SPM yaitu 1) Pengumpulan data, 2) Penghitungan Kebutuhan, 3) Perencanaan, 4) Pelaksanaan Belum terdapat pedoman teknis dalam 4 tahapan penerapan SPM. Menjelaskan 4 tahapan Penerapan SPM Menjelaskan 4 tahapan kedalam bentuk form yang dituangkan dalam lampiran 1) Pengumpulan data, 2) Penghitungan Kebutuhan, 3) Perencanaan 4) Pelaksanaan, 5) Rekapitulasi, sehingga daerah mudah melaksanakannya Lampiran B 3 Pencapaian SPM Penghitungan pencapaian SPM diamanatkan untuk melayani semua warga negara dengan target 100% tidak menjelaskan tata caranya penghitungannya. Telah dirumuskan penghitungan Indeks Pencapaian SPM Lampiran C 4 Pelaporan Daerah wajib melaporkan penerapan SPM kepada MDN Cq. Ditjen Bina Bangda paling lama 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Lampiran A Daerah wajib melaporkan penerapan SPM kepada MDN Cq. Ditjen Bina Bangda paling lama 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Daerah wajib melaporkan penerapan SPM kepada Menteri Dalam Negeri melalui Aplikasi setiap triwulan. Lampiran D 5 Tim Penerapan SPM Penetapan melalui Perkada Menyusun Rencana Aksi : hanya mengamanatkan untuk Menyusun/tidak ada keharusan dasar hukum Penetapan berdasarkan Surat Keputusan KDH Menyusun rencana aksi berdasarkan Penetapan Perkada 6 Koordinasi Penerapan SPM MDN c.q Dirjen Bangda mengoordinasikan penerapan SPM secara nasional. Belum ada istilah Sekber di tingkat pusat MDN c.q Dirjen Bangda mengoordinasikan penerapan SPM secara nasional. Tim Penerapan SPM daerah berKoordinasi dengan Sekber SPM di tingkat Pusat Sekber ditingkat pusat berkedudukan di Ditjen Bangda Ditetapkan dengan Keputusan MDN 7 Lampiran Lampiran hanya 1 yaitu Pelaporan Penerapan SPM Terdapat 4 lampiran : Lampiran A : Target dan Indikator Pencapaian SPM : Penambahan mutu minimal layanan dasar Lampiran B : Format Tahapan Penerapan SPM : 1) Pengumpulan data, 2) Penghitungan Kebutuhan, 3) Perencanaan 4) Pelaksanaan, 5) Rekapitulasi : (Lampiran baru) Lampiran C : Indeks Penghitungan Pencapaian SPM (Lampiran baru) Lampiran D : Pelaporan Penerapan SPM IPSPM = (% Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar x BM) + (% Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar x BP)
- 15. Diten Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri 3 TARGET, INDIKATOR KINERJA & TAHAPAN PENERAPAN SPM
- 16. INDIKATOR LAYANAN SPM Pendidikan Menengah Pendidikan Khusus Pendidikan Anak usia dini Pendidikan Dasar Pendidikan Kesetaraan PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK : Terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi, dan Pada kondisi kejadian luar biasa provinsi Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kab/kota Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintahan daerah provinsi Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kab/kota Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi REHABILITASI SOSIAL DASAR : DIDALAM PANTI Penyandang disabilitasi terlantar Anak terlantar Lanjut usia terlantar Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi REHABILITASI SOSIAL DASAR : DILUAR PANTI Penyandang disabilitasi terlantar Anak terlantar Lanjut usia terlantar Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota KESEHATAN TRANTIBLINMAS SOSIAL SPM 43 JENIS LAYANAN DASAR PROVINSI - 14 KABUPATEN/KOTA - 29 Ketenteraman dan ketertiban umum PELAYANAN : Informasi rawan bencana Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Penyelamatan dan evakuasi korban bencana Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran PENDIDIKAN TRANTIBUMLINMAS PERUMAHAN RAKYAT KESEHATAN PEKERJAAN UMUM SOSIAL Ibu hamil Ibu bersalin Bayi baru lahir Balita Pada usia pendidikan dasar Pada usia produktif Pada usia lanjut Penderita hipertensi Penderita diabetes mellitus Orang dengan gangguan jiwa berat Orang terduga tuberculosis Orang dengan resiko terinfeksi HIV
- 17. Tahapan Penerapan SPM Sesuai Pasal 4 - 12 Pada Permendagri 59 Tahun 2021 Pengumpulan Data 01 02 Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Pengumpulan Data Pengumpulan data bidang pendidikan, kesehatan, trantibumlinmas dan sosial juga dilakukan terhadap jumlah dan kualitas SDM yang tersedia. Pengumpulan data sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun Hasil pengumpulan data diintegrasikan dengan SIPD Jumlah dan identitas Warga Negara yang berhak menerima Jumlah barang dan/atau jasa yang sudah tersedia dan yg dibutuhkan Jumlah sarana, prasarana, dan sumber daya lainnya yang tersedia dan yg masih dibutuhkan Nama Alamat NIK No KK Jenis Kelamin Kecamatan Kabupaten Kebutuhan data Kebutuhan Data Faktor tidak Bersekolah Uraian Faktor bersekolah Rencana melanjutkan sekolah Nama Satuan Pendidikan 03 Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar 04 Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat: 1. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 2. memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya. Kerja sama daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Jenis dan Mutu SPM Proses Perencanaan Proses Penganggaran 4 3 2 1 5 RPJMD Renstra-PD RKPD Renja-PD APBD Integrasi ke Dokrenda Integrasi ke dalam anggaran Permendagri 70/2019 Permendagri 90/2019 Permendagri 27/2021 Permendagri 86/2017 Permendagri 70/2019 Permendagri 90/2019 Kepmendagri 050/5889/2021 Permendagri 17/2021 Jenis, Mutu, dan Penerima Pelayanan Dasar 1. Penerima 2. Ketersediaan barang/jasa 3. Pemenuhan kebutuhan dasar 4. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar PP 2/2018 Permendagri 59/2021 Permen Standar Teknis OPD melaksanakan program/kegiatan SPM dalam satu tahun anggaran Program SPM Kegiatan SPM Sub-Kegiatan SPM Indikator Target Capaian Jenis Belanja SPM Objek Belanja SPM Rincian Objek Belanja SPM Sub Rincian Objek Belanja SPM Dok. Rencana Dok. Anggaran
- 18. Diten Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri 4 TIM PENERAPAN SPM
- 19. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Ditjen Bina Pembangunan Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah Susunan Tim Penerapan SPM Daerah PROVINSI Sesuai Pasal 19 ayat 2 Pada Permendagri 59 Tahun 2021 Sesuai Pasal 19 ayat 2 Pada Permendagri 59 Tahun 2021 Penanggung Jawab : Gubernur Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sekretaris : Kepala Biro Tata Pemerintahan Provinsi atau sebutan lain Anggota : 1. Kepala perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar; 2. Kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah; 3. Kepala inspektorat daerah; 4. Kepala dinas komunikasi dan informatika; 5. Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil; 6. Kepala Dinas Pemerintahan Desa; dan 7. Kepala perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah. KABUPATEN/KOTA Sesuai Pasal 19 ayat 2 Pada Permendagri 59 Tahun 2021 Penanggung Jawab : Bupati/wali kota Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten/Kota atau sebutan lain; Anggota : 1. Kepala perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar; 2. Kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah; 3. Kepala inspektorat daerah; 4. Kepala dinas komunikasi dan informatika; 5. Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil; 6. Kepala Dinas Pemerintahan Desa; dan 7. Kepala perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah. Tim Penerapan SPM daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan kepaladaerah
- 20. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Ditjen Bina Pembangunan Daerah 1. Mengoordinasikan RENCANA AKSI Penerapan SPM dalam bentuk PERATURAN GUBERNUR yang diprakarsai oleh biro tata pemerintahan provinsi; 2. Melakukan koordinasi dengan sekber di tingkat pusat; 3. Melakukan pembinaan terkait Standar Teknis dan mekanisme Penerapan SPM kepada Pemda yang melaksanakan SPM dan dapat berkoordinasi dengan K/L pemerintah nonkementerian; 4. Mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik; 5. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya; 6. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; 7. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota; 8. Mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota; 9. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota; 10. Melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat; 11. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi; 12. Mengoordinasikan pencapaian berdasarkan LPPD provinsi dan kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya; 13. Melakukan rapat secara berkala; dan 14. Melaporkan Penerapan SPM Kepada Sekber Di Tingkat Pusat Melalui Sistem Pelaporan Spm Berbasis Aplikasi Secara Triwulan. Sesuai Pasal 19 ayat 2 Pada Permendagri 59 Tahun 2021 Tugas Tim Penerapan SPM Tingkat Provinsi
- 21. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Kemendagri www.kemendagri.go.id Kemendagri_RI Kemendagri Ditjen Bina Pembangunan Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah Sesuai Pasal 21 ayat 2 Pada Permendagri 59 Tahun 2021 Tugas Tim Penerapan SPM Tingkat Kab/Kota 1. Mengoordinasikan RENCANA AKSI Penerapan SPM dalam bentuk PERATURAN BUPATI/WALI KOTA yang diprakarsai oleh biro tata pemerintahan kabupaten/kota; 2. Melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM; 3. Melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM; 4. Mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik; 5. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya; 6. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; 7. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM daerah kabupaten/kota; 8. Mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah kabupaten/kota; 9. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah kabupaten/kota; 10. Melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat; 11. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi; 12. Mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya; 13. Melakukan rapat secara berkala; dan 14. Melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.
- 22. Isi Rencana Aksi 1. Latar Belakang 2. Landasan Hukum 3. Maksud dan Tujuan 4. Ruang Lingkup 5. Sistematika Laporan Bab I Pendahuluan 1. Kondisi Geografi 2. Kondisi Demografi 3. Kondisi Perekonomian 4. Kondisi Pembangunan Manusia Bab III Kebijakan Nasional Dan Tim Penerapan SPM 1. Kebijakan SPM dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Kebijakan SPM dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal. 3. Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 1. Kondisi Pemenuhan SPM Pada Pelayanan Dasar 2. Permasalahan yang Dihadapi 1. Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM 2. Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar 5 Tahunan dan Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 3. Integrasi Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar kedalam Dokumen Perencanaan 1. Monitoring dan Evaluasi 2. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Dasar Sesuai SPM Bab IV Program Prioritas Pemenuhan SPM, Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan Pencapaian SPM dan Permasalahan Bab II Kondisi Umum Wilayah 1. Kesimpulan 2. Saran Bab VII Kesimpulan dan Saran Bab VI Monitoring, Evaluasi Penerapan SPM Bab V Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM
- 23. Diten Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri 5 PENGHITUNGAN PENCAPAIAN PENERAPAN SPM
- 24. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (% Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar x BM) + (% Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar x BP) Penghitungan Indeks Pencapaian SPM Penghitungan Pencapaian SPM Sesuai Pasal 14 Permendagri No. 59 Tahun 2021 IPSPM Capaian Mutu Pelayanan Dasar Capaian penerima Pelayanan Dasar Rata rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan SDM sesuai dengan Standar Teknis. Target dan Indikator Kinerja IPSPM = IPSPM Indeks pencapaian SPM di masing masing jenis SPM sesuai dengan PP 2/2018. % IP Mutu Minimal Layanan Dasar Persentase dari ratarata sub Indikator Kinerja Pencapaian mutu minimal barang, jasa dan SDM sesuai dengan standar teknis % IP Penerima Layanan Dasar Persentase melalui indikator dan target yang ditetapkan BM Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20 BP Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80
- 25. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Penghitungan Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar = % Pencapaian Mutu Barang % Pencapaian Mutu Jasa % Pencapaian Mutu SDM + + N % Pencapaian mutu minimal layanan dasar Rata-rata persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar % pencapaian mutu barang Persentase pencapaian mutu minimal layanan barang Persentase pencapaian mutu Jasa Persentase pencapaian mutu minimal layanan jasa N Jumlah variabel pembagi Persentase pencapaian mutu SDM Persentase pencapaian mutu minimal layanan SDM Persentase Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar Catatan: 1. Untuk jenis layanan dasar yang capaian mutu minimal layanan hanya barang dan/atau jasa, 2. Untuk menghitung persentase pencapaian mutu barang, persentase pencapaian mutu jasa dan persentase pencapaian mutu SDM adalah berdasarkan indikator-indikator mutu minimal layanan dasar yang ditetapkan dalam standar teknis masing-masing bidang SPM. % Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar IPMutu barang = butir1+butir2++butir dst N IPMutu jasa = butir1+butir2++butir dst N IPMutu SDM = butir1+butir2++butir dst N Indeks pencapaian (IP) Indeks pencapaian mutu barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan Permen K/L. Butir barang Variabel barang yang sesuai dengan Permen K/L Butir jasa Variabel jasa yang sesuai dengan Permen K/L N Jumlah Variabel Butir SDM Variabel SDM yang sesuai dengan Permen K/L
- 26. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Penghitungan Persentase Penerima Layanan Dasar Indeks pencapaian (IP) Indeks pencapaian penerima layanan sesuai dengan Permen K/L Warga Negara yang terpenuhi kebutuhan Jumlah warga negara yang telah menerima layanan SPM berdasarkan data laporan capaian penerapan SPM daerah Jasa Jumlah Warga Negara yang menjadi sasaran SPM Jumlah warga negara yang menjadi target penerima layanan SPM yang termuat dalam dokumen perencanaan daerah % IP penerima layanan dasar = Jumlah Warga Negara yang terpenuhi kebutuhan Jumlah Warga Negara yang menjadi sasaran SPM Tabel Indikator Jenis dan Mutu Minimal Pelayanan Dasar NO JENIS LAYANAN DASAR KOMPONEN INDIKATOR 1 2 3 4 Persentase Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar Sesuai Pasal 14 Permendagri No. 59 Tahun 2021 Indikator adalah ukuran pencapaian dari masing-masing komponen Nomor adalah nomor urut Komponen adalah terdiri dari barang dan/atau jasa dan/atau SDM Keterangan : 2 Jenis layanan dasar adalah layanan dasar yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 3 4 1
- 27. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia NO NILAI KATEGORI DESKRIPSI 1 100 Tuntas Paripurna Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dan pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100 2 90 - 99 Tuntas Utama Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99 3 80 - 89 Tuntas Madya Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89 4 70 - 79 Tuntas Pratama Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79 5 60 - 69 Tuntas Muda Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69 6 < 60 Belum Tuntas Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60 1. Kategori nilai indeks pencapaian SPM (IPSPM) terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar: NO NILAI KATEGORI DESKRIPSI 1 100 Pencatatan saja Pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, namun sudah melaksanakan tiga tahapan penerapan SPM yaitu pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pelayanan dasar dan penyusunan perencanaan pemenuhan pelayanan dasar. Kategori pencatatan: 2. Kategori terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar: NO NILAI KATEGORI DESKRIPSI 1 100 Tuntas Paripurna Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100 2 90 - 99 Tuntas Utama Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99 3 80 - 89 Tuntas Madya Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89 4 70 - 79 Tuntas Pratama Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79 5 60 - 69 Tuntas Muda Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69 6 < 60 Belum Tuntas Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60 Kategori Pencapaian SPM Sesuai Pasal 14 Permendagri No. 59 Tahun 2021 3. Kategori pencatatan:
- 28. Diten Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri 6 SISTEMATIKA PELAPORAN PENERAPAN SPM
- 29. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Pelaporan Penerapan SPM Muatan Laporan Pada Pasal 23 ayat 2, Sekurang-kurangnya memuat : Hasil Penerapan SPM Kendala Penerapan SPM Ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM melaporkan pelaksanaan SPM oleh daerah kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaporkan hasil evaluasi kepada Menteri Sesuai Pasal 24 Permendagri No. 59 Tahun 2021 Harus mencantumkan rekapitulasi Penerapan SPM daerah Kab/Kota Bupati/Walikota Gubernur Laporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- 30. 1 Berisi empat subbab penting yakni: 1. Latar Belakang 2. Dasar Hukum 3. Kebijakan Umum 4. Arah Kebijakan Pemda dalam penerapan SPM Sistematika Penulisan Laporan Sesuai Pasal 26 Permendagri No. 59 Tahun 2021 KATA PENGANTAR 2 DAFTAR ISI 3 BAB I : PENDAHULUAN Berisi empat tahapan penerapan SPM, yakni: 1. Pengumpulan Data 2. Penghitungan Kebutuhan 3. Perencanaan 4. Pelaksanaan sebagaimana pada Lampiran B 4 BAB II : PENERAPAN SPM 5 6 BAB III : PENCAPAIAN SPM Pencapaian SPM setiap (6) enam urusan yang berisi : 1. Jenis Pelayanan Dasar 2. Target Pencapaian 3. Anggaran 4. Dukungan Personil 5. Hasil Capaian 6. Kendala yang dihadapi Daerah dalam penerapan SPM BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Berisi program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM. 7 BAB V : PENUTUP
- 31. No. Variabel Definisi Operasional Parameter 1 Tim Penerapan SPM Daerah yang sudah membentuk Tim Daerah yang sudah membentuk tim penerapan SPM 2 Tahapan Penerapan Daerah yang melaksanakan 4 tahapan Penerapan SPM Daerah yang sudah melakukan tahapan pengumpulan data Daerah yang sudah melakukan tahapan penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar Daerah yang sudah melakukan tahapan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar Daerah yang sudah melakukan tahapan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar 3 Capaian Capaian pemenuhan SPM di daerah Jumlah warga negara penerima pelayanan dasar yang terpenuhi pelayanan dasarnya Mutu pelayanan dasar 4 Anggaran Prioritas Anggaran Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan SPM secara proporsional dengan anggaran daerah dan dinas (komposisi SPM dibanding anggaran dinas) 5 Ketaatan Daerah yang menyampaikan laporan penerapan SPM sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam regulasi Daerah yang menyampaikan laporan penerapan SPM tanggal 1 sampai dengan 31 Januari Daerah yang menyampaikan laporan penerapan SPM tanggal 1 sampai dengan 28 Februari Daerah yang menyampaikan laporan penerapan SPM tanggal 1 sampai dengan 31 Maret Pelaporan Penerapan SPM Sesuai Pasal 23 Permendagri No. 59 Tahun 2021 Untuk perumusan kebijakan nasional oleh pemerintah pusat Untuk melihat perkembangan Penerapan SPM di daerah provinsi dan kabupaten/kota Sebagai dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan insentif atau disinsentif kepada Pemda berdasarkan ketentuan per UU dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara Laporan SPM digunakan sebagai : Penyusunan Indikator Penetapan Insentif Penerapan SPM di Daerah
- 32. Laporan Penerapan SPM Disampaikan Gubernur, Bupati/Wali Kota Dilakukan Secara Berkala Setiap 3 Bulan Melalui Aplikasi SPM https://spm.bangda.kemendagri.go.id Aplikasi Pelaporan SPM
- 33. Forum Alur Pelaporan Penerapan SPM Aplikasi Sesuai Pasal 23 Permendagri No. 59 Tahun 2021 Biro Tata Pemerintahan Provinsi Bagian Tata Pemerintahan Kab/Kota OPD Provinsi OPD Kab/Kota Sistem Aplikasi Pelaporan https://spm.bangda.ke mendagri.go.id 1. Menentukan penanggungjawab pengolah data capaian SPM di masing-masing Perangkat Daerah provinsi 2. Menyampaikan data capaian spm setiap bidang secara berkala kepada Biro Tapem Provinsi 1. Menentukan penanggungjawab pengolah data capaian SPM di masing-masing Perangkat Daerah kab/kota 2. Menyampaikan data capaian spm setiap bidang secara berkala kepada Bagian Tapem Kab/Kota 1. Bagian Tapem Kab/Kota mengoordinasikan capaian SPM per bidang setiap triwulan dengan menginput ke dalam aplikasi pelaporan SPM 2. Penginputan capaian SPM dalam aplikasi paling lambat 2 minggu setelah triwulan berakhir 1. Biro Tapem Provinsi mengoordinasikan capaian SPM per bidang setiap triwulan dengan menginput ke dalam aplikasi pelaporan SPM 2. Penginputan capaian SPM dalam aplikasi paling lambat 2 minggu setelah triwulan berakhir Forum
- 34. Diten Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri 7 KOORDINASI PENERAPAN SPM
- 35. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Koordinasi SPM Sesuai Pasal 16 Permendagri No. 59 Tahun 2021 Menteri Dirjen Bina Bangda mengkoordinasikan pelaksanaan SPM nasional Gubernur mengkoordinasikan pelaksanaan SPM daerah provinsi Bupati/Wali kota mengkoordinasikan pelaksanaan SPM daerah kab/kota 1. Penguatan sekretariat Bersama (Sekber) ditingkat pusat. 2. Sekber di tingkat pusat berkedudukan di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah. 3. Anggota Kementerian/Lembaga berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi : a. Pendidikan b. Kesehatan c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman e. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat f. Sosial Pada Pasal 18, terdapat beberapa poin penting : 1. Tim Penerapan SPM daerah Provinsi ditetapkan melalui keputusan gubernur, sebelumnya ditetapkan melalui perkada pada permendagri 100. Pada Pasal 19 ayat 3, terdapat beberapa poin penting : KOORDINASI meliputi : 1. Penerapan, Pemantauan dan evaluasi SPM 2. Penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM
- 36. Koordinasi Penerapan SPM Sesuai Pasal 24 Permendagri No. 59 Tahun 2021 Sekber Pusat Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Pasal 17 ayat 2) Tim Penerapan SPM Provinsi Biro Tata Pemerintahan Provinsi (Pasal 20 ayat 2) Tim Penerapan SPM Kab/Kota Bagian Tata Pemerintahan Kab/Kota (Pasal 22 ayat 2) Koordinasi dengan Tim Penerapan SPM Provinsi Koordinasi dengan Sekber SPM di tingkat Pusat dan Tim Penerapan SPM Kab/Kota Keputusan Menteri (Pasal 17 ayat 3) Keputusan Gubernur (Pasal 19 ayat 3) Keputusan Bupati/Walikota (Pasal 21 ayat 3) PELAKSANAAN SPM Berkoordinasi Berkoordinasi Berkoordinasi Tim Penerapan SPM Provinsi Tim Penerapan SPM Kab/Kota Berkedudukan di : Ditetapkan dengan : Dibentuk Sekretariat Tim Pusat Dibentuk Sekretariat Tim Penerapan SPM Provinsi (Pasal 20 ayat 1) Dibentuk Sekretariat Tim Penerapan SPM Kab/Kota (Pasal 22 ayat 3) Berkedudukan di Berkedudukan di : Sekber Pusat Penerapan Pemantauan Evaluasi SPM Penanganan isu Permasalahan penerapan SPM KOORDINASI meliputi :
- 37. Diten Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri 8 PENDANAAN, PEMBINAAN & PENGAWASAN PENERAPAN SPM
- 38. Pendanaan Penerapan SPM Sesuai Pasal 29 Permendagri No. 59 Tahun 2021 APBN Pendanaan Binwas Pusat APBD Provinsi Pendanaan Binwas Provinsi APBD Kab/Kota Pendanaan Binwas Kab/Kota Pendanaan juga bersumber dari sumber lainnya seperti: Dana Transfer berupa DAK, Dana Bagi Hasil, Dana Desa; Dana Otsus, Dana Khusus berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah, Program Keluarga Harapan; Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, Hibah, Program Tanggung jawab Sosial Perusahaan; Kerjasama daerah Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. 1 2 3 4 5
- 39. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Pembinaan dan Pengawasan Penerapan SPM Daerah Sesuai Pasal 27 ayat 2 Pada Permendagri 59 Tahun 2021 Umum Teknis Kemendagri K/L Teknis Umum Teknis Itjen Kemendagri Itjen K/L Teknis Gubernur Sebagai Kepala Daerah GWPP Binwas Umum dan Teknis Wali Kota Bupati KAB KOTA Gubernur Pemerintah OPD Provinsi Pembinaan Pengawasan
- 40. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia STRATEGI PERUMUSAN PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, TARGET DAN ANGGARAN Mengacu pada RPJMD dan Permendagri 90 Tahun 2019 Mengacu pada Renstra dan Permendagri 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendagri 050-5889-2021 Mengacu pada Permendagri 59 Tahun 2021, RPJMN dan Permendagri 18 tahun 2020 Mengacu pada capaian tahun sebelumnya dan hasil penghitungan kebutuhan Mengacu pada kemampuan keuangan daerah dan hasil penghitungan kebutuhan PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN KISI KISI PENYUSUNAN CATATAN Penyusunan program, Kegiatan, Sub kegiatan, indikator, target dan anggaran harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat Program dan kegiatan, Sub kegiatan beserta indikator dan target harus mampu memenuhi standar mutu yang ditetapkan Program, kegiatan, Sub kegiatan, indikator dan target harus sinkron atau tegak lurus dengan target nasional
- 41. TERIMA KASIH Ditjen Bina Pembangunan Daerah bina_bangda bina_bangda Ditjen Bina Pembangunan Daerah