More Related Content
Similar to 03. Bahan PELAPORAN SPM OLEH ZAMZANI KABGREN PART 1 4 MARET 2022.pptx (20)
More from Mirza836129 (8)
![Bahan Ns-1 Bpk Sirajudin Nonci [Repaired].pptx](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/bahanns-1bpksirajudinnoncirepaired-240604061752-3f2aaf30-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
Recently uploaded (20)
03. Bahan PELAPORAN SPM OLEH ZAMZANI KABGREN PART 1 4 MARET 2022.pptx
- 1. www.kemendagri.go.id Kemendagri_RI Kemendagri Kemendagri Pelaporan Penerapan SPM Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Sosial Pendidikan Pekerjaan Umum Kesehatan Perkim Trantibumlinmas Lutfi Firmasnyah, ST, MT, M. Sc Ditjen Bina Pembangunan Daerah
- 2. www.kemendagri.go.id Kemendagri_RI Kemendagri Kemendagri Pelaporan Penerapan SPM Muatan Laporan Pada Pasal 23 ayat 2, Sekurang-kurangnya memuat : Hasil Penerapan SPM Kendala Penerapan SPM Ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM melaporkan pelaksanaan SPM oleh daerah kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaporkan hasil evaluasi kepada Menteri Sesuai Pasal 23 Permendagri No. 59 Tahun 2021 Mencantumkan rekapitulasi Penerapan SPM daerah Kab/Kota Bupati/Walikota Gubernur Laporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- 3. No. Variabel Definisi Operasional Parameter 1 Tim Penerapan SPM Daerah yang sudah membentuk Tim Daerah yang sudah membentuk tim penerapan SPM 2 Tahapan Penerapan Daerah yang melaksanakan 4 tahapan Penerapan SPM Daerah yang sudah melakukan tahapan pengumpulan data Daerah yang sudah melakukan tahapan penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar Daerah yang sudah melakukan tahapan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar Daerah yang sudah melakukan tahapan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar 3 Capaian Capaian pemenuhan SPM di daerah Jumlah warga negara penerima pelayanan dasar yang terpenuhi pelayanan dasarnya Mutu pelayanan dasar 4 Anggaran Prioritas Anggaran Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan SPM secara proporsional dengan anggaran daerah dan dinas (komposisi SPM dibanding anggaran dinas) 5 Ketaatan Daerah yang menyampaikan laporan penerapan SPM sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam regulasi Daerah yang menyampaikan laporan penerapan SPM tanggal 1 sampai dengan 31 Januari Daerah yang menyampaikan laporan penerapan SPM tanggal 1 sampai dengan 28 Februari Daerah yang menyampaikan laporan penerapan SPM tanggal 1 sampai dengan 31 Maret Pelaporan Penerapan SPM Sesuai Pasal 23 Permendagri No. 59 Tahun 2021 Untuk perumusan kebijakan nasional oleh pemerintah pusat Untuk melihat perkembangan Penerapan SPM di daerah provinsi dan kabupaten/kota Sebagai dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan insentif atau disinsentif kepada Pemda berdasarkan ketentuan per UU dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara Laporan SPM digunakan sebagai : Penyusunan Indikator Penetapan Insentif dan Disinsentif Penerapan SPM di Daerah
- 4. 1 Berisi empat subbab penting yakni: 1. Latar Belakang 2. Dasar Hukum 3. Kebijakan Umum 4. Arah Kebijakan Pemda dalam penerapan SPM Sistematika Penulisan Laporan Sesuai Pasal 26 Permendagri No. 59 Tahun 2021 KATA PENGANTAR 2 DAFTAR ISI 3 BAB I : PENDAHULUAN Berisi empat tahapan penerapan SPM, yakni: 1. Pengumpulan Data 2. Penghitungan Kebutuhan 3. Perencanaan 4. Pelaksanaan sebagaimana pada Lampiran B 4 BAB II : PENERAPAN SPM 5 6 BAB III : PENCAPAIAN SPM Pencapaian SPM setiap (6) enam urusan yang berisi : 1. jenis Pelayanan Dasar 2. Target Pencapaian 3. Anggaran 4. Dukungan Personil 5. Hasil Capaian 6. Kendala yang dihadapi Daerah dalam penerapan SPM BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Berisi Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM. 7 BAB V : PENUTUP
- 5. www.kemendagri.go.id Kemendagri_RI Kemendagri Kemendagri Sumber : Laporan SPM Kab. Ciamis Arah Kebijakan Dasar Hukum Latar Belakang Kebijakan Umum Kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM serta dituangkan ke dalam RPJMD. Komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Bab I - Pendahuluan 01 03 01 04
- 6. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia A. LATAR BELAKANG BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Sejak era reformasi, urusan pemerintahan secara bertahap diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat (6) amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan urusan pemerintahan yang wajib diprioritaskan. Urusan pemerintahan tersebut meliputi Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan Sosial. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran. Dengan keberadaan SPM, maka masyarakat dapat mengukur sejauh mana pemerintah daerah dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanan publik khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebaliknya bagi pemerintah daerah, SPM dapat dijadikan sebagai alat akuntabilitas pemerintah daerah terhadap upaya peningkatan aksesibilitas, kualitas, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat. Dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat, setiap tahunnya pemerintah pusat melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM oleh pemerintah daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, laporan ini disusun sebagai bahan evaluasi penerapan SPM di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2020. Penyusunan laporan ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.
- 7. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia B. DASAR HUKUM B. DASAR HUKUM UU No 23 Tahun 2014 -> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Permendagri No 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota; Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum di Provinsi dan Kabupaten/Kota; Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan; PermenPUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024; PerBup Ciamis Nomor 23 Tahun 2019 tentang RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2020; PerBup Ciamis Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis; KepBup Ciamis Nomor 130/Kpts. 312- Huk/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Ciamis. Berisi peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah, berasal dari Peraturan Pemerintah Pusat dan Peraturan di daerah.
- 8. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia C. KEBIJAKAN UMUM C. KEBIJAKAN UMUM 1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024 Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Ciamis. Pernyataan visi Kabupaten Ciamis periode 2019-2024 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten sampai dengan Tahun 2024 difokuskan untuk mewujudkan visi tersebut. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, adalah Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera Untuk Semua. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, yaitu: 1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk tercapainya kemandirian ekonomi 2) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang mendukung perkembangan wilayah 3) Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat 4) Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana 2. Kebijakan Umum Penerapan Standar Pelayanan Minimal Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan- kebijakan dan program-program. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan/Keputusan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 Kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM serta dituangkan ke dalam RPJMD.
- 9. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia D. ARAH KEBIJAKAN D. ARAH KEBIJAKAN Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2020, program pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan dan target indikator makro Kabupaten Ciamis Tahun 2020 untuk Urusan Wajib Pelayanan Dasar sebagai berikut: Urusan Bidang Pendidikan, terdiri dari: Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Program Pendidikan Non Formal; Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Urusan Bidang Kesehatan, terdiri dari: Program Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Pengembangan/Standarisasi Sumber Daya dan Pembiayaan Kesehatan; Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru- paru/rumah sakit mata; Program pengendalian penyakit; Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan; Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari: Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- Gorong; Program Pembangunan turap/talud/bronjong; Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan; Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, terdiri dari: Program Pengembangan Perumahan; Program Pengelolaan Areal Pemakaman; Program Kawasan Kumuh Perkotaan; Program Peningkatan Jalan di Lingkungan Permukiman Perkotaan/Perdesaan. Urusan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari: Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal; Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan; Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran; Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah; Urusan Bidang Sosial, terdiri dari: Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya; Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; Program Pembinaan Anak Terlantar; Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo; Komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA).
- 10. Sumber : Laporan SPM Kab. Ciamis Pengumpulan Data Perencanaan Penghitungan Kebutuhan Pelaksanaan 1 2 3 4 Bab II Penerapan SPM Yang terdiri dari bidang urusan berikut: 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pekerjaan Umum 4. Permukiman Rakyat 5. Trantibumlinmas 6. Sosial
- 11. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia A. PENGUMPULAN DATA BAB II PENERAPAN SPM A. PENGUMPULAN DATA 1. Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pengumpulan dan pengelolaan data melalui verifikasi dan validasi data PMKS/PPKS dan DTKS. 2. Data tersebut meliputi data penerima Pelayanan Dasar yang terdiri dari: Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis, serta Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah. Selengkapnya sebagaimana tabel di bawah ini: 3. Sumber Daya Manusia penyelenggara kesejahteraan sosial adalah yang melaksanakan verifikasi dan validasi data PMKS/PPKS di lapangan terdiri dari; Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 27 orang yang berada di 27 Kecamatan se- Kabupaten Ciamis; 4. Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar meliputi: Panti/Yayasan sebagai sistim sumber dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di tingkat paling bawah yang bersentuhan langsung dengan penerima pelayanan diantaranya: Yayasan Galura, Yayasan Kesuma galuh Kamulyan, Yayasan Ringkang Galuh Rancage dan Yayasan Miftahul Ridwan. Berisi langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tahapan pengumpulan data No Jenis PMKS/PPKS Eksisting 2020 Ket 1. Disabilitas Terlantar 2.981 2. Anak Terlantar 2.331 3. Lansia Terlantar 8.624 4. Gelandangan dan Pengemis 56 5. Data Bencana 6.851 Jumlah 20.843 Tabel 2. 1 Data PMKS/PPKS Hasil Validasi dan Verifikasi Tahun 2020
- 12. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN Berisi Dasar Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN Tabel 2. 2 Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar No Jenis Kebutuhan Pelayanan Dasar Keterangan 1. jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki daerah sesuai dengan tiap jenis pelayanan; Bantuan Permakanan, Sandang, Rujukan 2. jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan minimal penerima tiap jenis pelayanan; Kursi Roda, Alat Bantu dengar, Peralatan sandang Lansia, Logistik Bencana 3. jumlah penerima SPM sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Sosial; Sebagaimana tabel 2.28 di atas 4. jumlah barang dan jasa yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah penerima SPM Jumlah dan Nilai Barang Jasa yang dibutuhkan telah disesuaiksn dengan SBU dan SSH Tahun 2020 5. jumlah sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang dimiliki daerah sesuai dengan tiap jenis pelayanan; TKSK 27 Orang Taruna Siaga Bencana 50 orang 6. jumlah sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang dibutuhkan daerah sesuai dengan tiap jenis pelayanan; 7 besaran biaya yang dibutuhkan atas barang dan jasa sesuai dengan jumlah penerima SPM Tersedia dalam Dokumen Perencaan dan Anggaran Perangkat Daerah (DPA SKPD) 8. besaran biaya yang dibutuhkan atas sarana dan prasarana; Disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia 9. analisis kemampuan dan potensi fiskal daerah Dialokasikan secara bertahap
- 13. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia C. PENYUSUNAN RENCANA C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN KEBUTUHAN a. Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Pemerintahan Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan menuangkannya kedalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); c. Dinas sosial daerah kabupaten/kota menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan menuangkannya kedalam dokuman rencana strategis dan rencana kerja; Dinas sosial daerah kabupaten/kota melaksanakan pemenuhan Pelayanan Dasar melalui penyelenggaraan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dalam menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dengan terlebih dahulu menyesuaikan dengan kondisi riil daerah. dilakukan oleh Pemerintahan Daerah agar Pelayanan Dasar tersedia secara cukup dan berkesinambungan D. PELAKSANAAN PEMENUHAN Upaya Pelaksanaan Pemenuhan Layanan Dasar yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 14. Sumber : Laporan SPM Kab. Ciamis Contoh : Bidang Pekerjaan Umum Jenis Pelayanan Dasar Target Pelayanan Dasar Anggaran 1 2 3 Bab III - Pencapaian SPM Meliputi jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) masing-masing bidang berdasarkan peraturan yang berkaitan tentang penerapan SPM Memuat alokasi penganggaran dalam pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, target capaian setiap tahunnya yaitu 100% untuk setiap jenis pelayanan dasar dan indikator pencapaiannya.
- 15. www.kemendagri.go.id Kemendagri_RI Kemendagri Kemendagri Misal Bidang Pekerjaan Umum Tabel 3. 1 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari Tahun 2020 Hasil Capaian SPM Dukungan Personil Permasalahan Memuat permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh Menggambarkan jumlah personil personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Meliputi target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah. 4 5 6 Bab III : Pencapaian SPM
- 16. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia A. JENIS PELAYANAN DASAR Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis terdiri dari : a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari; b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik. B. TARGET PELAYANAN DASAR Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan. Adapun batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang lingkungan hidup secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan. Tabel 2. 40 Alokasi Anggaran Untuk Pencapaian Target Penerapan SPM No. Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pelayanan Target Capaian Batas Waktu Capaian 1. Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-Hari Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari 100% Setiap Tahun 2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik 100% Setiap Tahun
- 17. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia C. ALOKASI ANGGARAN Selama tahun 2020 sampai dengan semester 2 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja dan SPM yang ingin dicapai Dinas PUPRP Kabupaten Ciamis dianggarkan dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 7.727.761.000,00 yang bersumber dari APBD Kab. Ciamis, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN (Dana Alokasi Khusus/DAK). Anggaran tersebut diperuntukan untuk: a. Bidang Keciptakaryaan sebesar Rp. 5.053.761.000,00 untuk menunjang kegiatan-kegiatan bidang pekerjaan umum yang menunjang pada pencapaian SPM sub bidang air bersih. b. Bidang Keciptakaryaan sebesar Rp. 2.674.000,00 untuk menunjang kegiatan-kegiatan bidang pekerjaan umum yang menunjang pada pencapaian SPM sub bidang sanitasi lingkungan. Untuk rincian anggaran dan realisasi per program kerja dapat dilihat pada tabel di berikut ini: Tabel 2. 40 Alokasi Anggaran Untuk Pencapaian Target Penerapan SPM No Program/Kegiatan Sasaran Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 1. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan b.Pembangunan Sanitasi Lingkungan Perdesaan Terbangunnya Sarana dan Prasarana Air Bersih Terbangunnya Sarana dan Prasarana Sanitasi Perdesaan 5.053.761.000 2.674.000.000 5.053.761.000 2.674.000.000 Jumlah Total 7.727.761.000 7.727.761.000
- 18. www.kemendagri.go.id Kemendagri_RI Kemendagri Kemendagri Sumber : Laporan SPM Kab. Ciamis Bab IV : Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Contoh : Bidang Sosial dan Trantibumlinmas Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM
- 19. Memuat kata kata penutup dari laporan yang telah dibuat dan boleh ditambahkan saran jika dianggap perlu. BAB V PENUTUP Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dengan keberadaan SPM, maka masyarakat dapat mengukur sejauhmana Pemerintahan Daerah dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanan publik khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebaliknya bagi Pemerintah, SPM dapat dijadikan sebagai alat ukur akuntabilitas Pemerintahan Daerah terhadap upaya peningkatan aksesibilitas, kualitas efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat. Berikut ini gambaran umum Penerapan dan Pencapaian SPM di Kabupaten Ciamis Tahun 2020, sebagai berikut: SPM bidang Pendidikan terdiri atas 3 (tiga) Jenis Pelayanan Dasar, yaitu: Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan. Pencapaian pemenuhan SPM Bidang Urusan Pendidikan sebagai berikut: Bab V - Penutup TABEL 5.1 PERHITUNGAN CAPAIAN Semoga apa yang tersaji dalam Laporan Tahunan SPM ini menjadi gambaran dan bahan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis sebagai SKPD yang melaksanakan 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan. Demikian Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini dibuat dan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan prima yang kita harapkan dapat terwujud. No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pelayanan Perhitungan Capaian Capaian (%) 1. Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (PAUD) 32.9 75 X 100 36.119 91,09 2. Pendidikan Dasar Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) Sekolah Dasar (SD) Jumlah Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI) 116 .424 x 100 122.530 95,02 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jumlah Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) 60.218 x 100 70.577 85,32 3. Pendidikan Kesetaraan Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 4 . 623 x100 165.662 2,79 Sumber : Laporan SPM Kab. Ciamis Tahun 2020
- 20. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Laporan Penerapan SPM Disampaikan Gubernur, Bupati/Wali Kota Dilakukan Secara Berkala Setiap 3 Bulan Melalui Aplikasi SPM https://spm.bangda.kemendagri.go.id Aplikasi Pelaporan SPM LINK :
- 21. Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Terima Kasih