More Related Content
Similar to Arah Kebiajakan Program Pengelolaan Ruang Laut (20)
Recently uploaded (7)
Arah Kebiajakan Program Pengelolaan Ruang Laut
- 1. ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PENGELOLAAN RUANG LAUT TAHUN 2020- 2024 Oleh: Kepala Bagian Program Disampaikan pada : Rapat Kerja Teknis Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Surabaya, 18 Juni 2019 1
- 2. OUTLINE 01 Reviu Pembangunan Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2019 di Provinsi Jawa Timur 02 03 04 Rancangan Teknokratik Program Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024 Rencana Kerja Program Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020 DAK Bidang Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020
- 3. Reviu Program Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2019 Di Provinsi Jawa Timur 3
- 4. No IKU Target 2019 1. Nilai Tukar Petambak Garam 102,5 2. Jumlah Produksi Garam Nasional (juta ton) 4,5 3. Jumlah masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang direvitalisasi (komunitas) 5 4. Jumlah Kawasan yang dibangun sarana prasarana Wisata Bahari dan BMKT (kawasan) 20 5. Tingkat Kemandirian SKPT tanggung jawab Ditjen PRL 4 6. Jumlah kawasan konservasi Perairan yang meningkat kualitas pengelolaan efektifnya (kawasan) 35 7. Jumlah luas kawasan konservasi (juta Ha) 20 8. Jumlah keanekaragaman hayati laut yang dilindungi dan dilestarikan (jenis) 20 9. Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali (Kawasan) 18 10. Jumlah Jasa Kelautan yang dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam) 3 11. Jumlah lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi dan/atau masterplan dan bisnisplan yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan (kawasan) 36 TARGET IKU PROGRAM TAHUN 2019 4
- 5. KEGIATAN PRIORITAS DITJEN PRL TA.2019 20 Sertifikasi Hak atas Tanah di Pulau-pulau kecil/Terluar Pulau 2 0 Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional/Tertentu Dokumen 6 Dermaga / Jetty Apung Unit 5 Struktur Hybrid Kawasan 2 3 Kegiatan PUGAR Kab/Kota Pembakuan Nama pulau Pulau 10 0 4 Pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu Kawasan 7 Gerakan Cinta Laut (GITA LAUT) Lokasi 2 0 Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) Kelompok 2 0 Wisata Bahari Kawasan Gudang Garam Standar SNI 6 Unit 5
- 6. 6 Unit Rp. 14,28 Milyar 1. Bolaang Mongondow, Sulut; 2. Bau bau, Sultra; 3. Selayar, Sulsel; 4. Pulau Lingayan, Kab. Toli-toli, Sulteng; 5. Pulau Lusi, Sidoarjo, Jatim 6. Sidoarjo, Jatim PEMBANGUNAN DERMAGA APUNG • Causeway (Struktur Dermaga/Darat yang menjorok ke laut): Kontruksi beton, Kontruksi kayu, atau kontruksi gundukan tanah yang diperkeras (disesuaikan dengan kondisi lapangan) • Gangway (Penghubung antara Causway dan Platform): Kontruksi dari rangka baja, dilengkapi dengan lantai yang terbuat dari plat bordes, railing pipe, beroda Rp 6
- 7. Rp. 13,48 Milyar 20 Kawasan 1. Cemara Besar (karimunjawa); 2. Kerawang, 3. Wakatobi, 4. Labuan Bajo, 5. Pangandaran, 6. Belitung, 7. Sumbawa, 8. Lombok Barat, 9. Kep. Talaud, 10. Bone Bolango, 11. Raja Ampat, 12. Kab. Bima , 13. Sabang, PENGEMBANGAN WISATA BAHARI • Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pesisir dan laut untuk wisata berkelanjutan yang berbasis pada lingkungan, peningkatan ekonomi dan berbasis potensi lokal / sosial budaya masyarakat, dengan fasilitasi sarana / prasarana dlm mendukung pengelolaan ekowisata oleh masyarakat lokal. 14. Berau, 15. Probolinggo, 16. Kota Makassar, 17. Bengkayang, 18. Alor, 19. Buleleng, 20. Lombok Utara Rp 7
- 8. Rp. 119,056 Milyar PUGaR: 23 Kab/Kota Gudang Garam: 6 Kab/kota PUGaR: 1. Aceh Utara; 2. Pidie Jaya, 3. Indramayu; 4. Cirebon; 5. Karawang; 6. Brebes 7. Demak; 8. Jepara; 9. Rembang; 10. Pati; 11. Tuban; 12. Lamongan; 13. Pamekasan; 14. Sampang; Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) • Integrasi Lahan min 15 Ha per lokasi PUGaR • Penerapan geomembran • Gudang Garam Standar SNI (2000 ton/unit) (Timbangan Elektronik dan Conveyor) dengan sistem resi gudang. 15. Bima; 16. Sumbawa; 17. Lombok Barat; 18. Lombok Timur; 19. Kupang; 20. Sabu; 21. Jeneponto; 22. Pangkajene Kepulauan; 23. Takalar. Gudang Garam: 1. Aceh Utara, 2. Jepara; 3. Indramayu; 4. Demak; 5. Pati; 6. Pamekasan Rp 8
- 9. Rp. 2,1 Milyar 7 Lokasi 1. Semarang (Jateng) 2. Teluk Lampung (Lampung) 3. Balikpapan (Kaltim) 4. Batam (Kepri) 5. Surabaya (Jatim) 6. Ambon (Maluku) 7. Serang (Banten) GERAKAN CINTA LAUT (GITA LAUT) • Tujuan kegiatan GITA LAUT dalam rangka mengembangkan rasa memiliki dan kepedulian generasi muda, masyarakat, wanita pesisir, dan aparat untuk menjaga kelestarian laut serta menumbuhkan kecintaan pada budaya bahari sebagai jati diri bangsa maritim Rp 9
- 10. SENTRA KELAUTAN PERIKANAN TERPADU (SKPT) SKPT MENTAWAI SKPT TALAUD SKPT MOROTAI SKPT MOA 10
- 11. RAMBU-RAMBU PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019 Penyederhanaan nomenklatur anggaran melalui penerapan money follow program agar lebih jelas, to the point, tidak bersayap, dan tidak absurd dan indikator kinerja terukur; Perbaikan manajemen dan administrasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran secara Effective, Efficient, Sufficient, dan Outcome Oriented dengan mengecek ulang harga satuan, menyusun SOP implementasi kegiatan, efisiensi program-program pendukung termasuk memadukan kegiatan seminar/workshop/pertemuan; Sistem pelaporan baik kinerja maupun keuangan harus transparan, akuntabel, dan tepat waktu yang ditujukan ke Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Pembatasan komponen jenis belanja yang dibatasi (Perjalanan dinas, paket meeting, honor, jasa konsultan, Pengadaan Kendaraan Bermotor); 11
- 12. REKAPITULASI KEGIATAN DEKONSENTRASI TAHUN 2019 PROVINSI JAWA TIMUR No Kegiatan Anggaran (Rp. 000) 1. Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan 450,000 2. Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 50.000 3. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut 107.500 Total 607.500 12
- 13. REKAPITULASI KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2019 PROVINSI JAWA TIMUR No Kegiatan/Kabupaten/Kota Anggaran (Rp. 000) A. Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan 1 Kab. Pasuruan 5,247,500 2. Kab. Lamongan 1,369,000 3. Kab. Sampang 1,928,000 4. Kab. Pamekasan 5,030,000 5 Kab. Sumenep 2,320,000 6 Kab. Probolinggo 5,247,500 7 Kab. Tuban 1,270,000 Jumlah 22.412.000 Perkembangan PUGAR (3 Mei 2019) 1. Telah terbit Perdirjen PRL Nomor 9/PER-DJPRL/2019 tentang Juknis PUGAR 2019 2. Telah dilakukan sosialisasi nasional Pugar, identifikasi calon lokasi dan calon penerima integrasi pegaraman dan Gudang Garam Nasional (GGN), peningkatan kapasitas calon pengelola GGN yang akan menerapkan Sistem Resi Gudang, peningkatan kapasitas koperasi garam, peningkatan kapasitas Petugas LPK (Lembaga Penilaian Kesesuaian) Uji Mutu Garam 13
- 14. Rancangan Teknokratik Program Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024 14
- 15. DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT MENDUKUNG SINERGI KEBERLANJUTAN (SUSTAINABILITY) KONDISI EKSISTING KONDISI YANG DIHARAPKAN Belum tertatanya pemanfaatan ruang laut Terbatasnya sarana dan prasarana di pulau- pulau kecil/Terluar Tingginya tingkat degradasi habitat dan sumberdaya ikan, pesisir dan laut Pemanfaatan sumberdaya hayati laut yang tidak lestari  Tertatanya pemanfaatan ruang laut  Tersedianya dan termanfaatkannya sarana dan prasarana di pulau- pulau kecil/Terluar menuju kemandirian  Meningkatnya ketangguhan masyarakat dan Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil  Lestarinya sumberdaya hayati laut  Terkelolanya jasa kelautan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir Peran Pemerintah - Regulasi - Fasilitasi dan bimbingan - Pengelolaan konservasi dan PPKT - Data dan informasi - Infrastruktur, sarana dan prasarana - Pelayanan perijinan Peran Masyarakat Partisipasi dan peran aktif (Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengawasan) Peran Swasta - Investasi - Kerjasama Pengelolaan/CSO - CSR Konservasi dan Keanekaragam an Hayati Laut Pendayagunaan Laut, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan Perencana an Ruang Laut PERATURAN PERUNDANGAN INTERVENSI LINGKUNGAN STRATEGIS (Global, Regional, Nasional, Lokal) 15
- 16. Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional VISI MISI BUSINESS PROCES PENGELOLAAN RUANG LAUT PENATAAN RUANG LAUT JASA KELAUTAN PENGELOLAAN PESISIR KELEMBAGAAN DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT KELEMBAGAAN DIT. PERENCANAAN RUANG LAUT DIT. JASA KELAUTAN DIT. KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT PENGELOLAAN PPK DIT. PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KEDAULATAN (SOVEREIGNIT Y) KEBERLANJUTAN (SUSTAINABILITY ) KESEJAHTERAAN (PROSPERITY) UNIT PELAKSANA TEKNIS 16
- 17. 17 Lingkungan Eksternal Lingkungan Internal • Masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil • Masih adanya konflik kepentingan pemanfaatan ruang laut • Pemanfaatan ruang laut yang belum optimal • Kerusakan wilayah pesisir • Reklamasi dan pengembangan Kawasan pesisir • Seringnya terjadi bencana di wilayah pesisir dan laut • Rentannya ekosistem pesisir dan pulau- pulau kecil • Konservasi keanekaragaman hayati dalam produk/perdagangan internasional • Marine Debris • Diplomasi kemaritiman • Lemahnya tata kelola laut • Potensi pemanfaatan ekonomi sumberdaya kelautan yang saat ini belum dikelola secara optimal (garam, biofarmakologi, pemanfaatan air laut selain energi, BMKT, wisata bahari) • Pengelolaan Kawasan konservasi yang efektif • Konservasi Keanekaragaman hayati • Keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya hayati ISU STRATEGIS 2020 – 2024 LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
- 18. STRATEGI LANGKAH OPERASIONAL DALAM PRORAM DAN KEGIATAN PJ 1 Konservasi Kawasan dan keanekaragama n hayati perairan • Pengoperasian Kawasan konservasi • Pemanfaatan Kawasan konservasi • Pencadangan Kawasan konservasi baru • Perlindungan dan pelestarian konservasi keanekaragaman hayati perairan • Pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan • Jejaring, Kemitraan/Kerjasama, dan Konvensi Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut DJPRL, DJPT, DJPB MISI 2 : Keberlanjutan (Sustainability) KEBIJAKAN 1 : Peningkatan efektivitas tata kelola sumber daya perikanan yang bertanggung jawab berkelanjutan KEBIJAKAN POKOK Rancangan Teknokratik Renstra KKP 2020-2024 18
- 19. STRATEGI LANGKAH OPERASIONAL DALAM PRORAM DAN KEGIATAN PJ 2 Rehabilitasi Ekosistem • Restorasi • Penanggulangan pencemaran di pesisir dan pulau-pulau kecil • Penangangan kerusakan ekosistem padang lamun dan ekosistem mangrove • Pembangunan pusat pembelajaran rehabilitasi ekosistem pesisir (PPREP) • Pembangunan struktur untuk rehabilitasi ekosistem pesisir • Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil DJPRL 3 Penyediaan data perikanan yang • Pembenahan sistem perizinan berbasis web (on line) dan penguatan basis data Semua Eselon I MISI 2 : Keberlanjutan (Sustainability) KEBIJAKAN 1 : Peningkatan efektivitas tata kelola sumber daya perikanan yang bertanggung jawab berkelanjutan KEBIJAKAN POKOK Rancangan Teknokratik Renstra KKP 2020-2024 19
- 20. STRATEGI LANGKAH OPERASIONAL DALAM PRORAM DAN KEGIATAN PJ 1 Zonasi, tata ruang laut & batas maritim • Penyusunan rencana zonasi dan aturan turunannya, pembinaan rencana zonasi daerah • Penyelesaian dan peninjauan kembali Rencana Zonasi Kawasan Laut (KSN, KSNT dan kawasan antar wilayah) • Pengendalian pemanfaatan ruang laut (inventarisasi perizinan pusat dan daerah, monev, sanksi, pencatatan/kadaster, implementasi sempadan pantai) • Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan antar Wilayah dan Perairan Yurisdiksi • Peningkatan peran Indonesia dalam kerja sama bilateral, regional dan multilateral • Diplomasi penyelesaian batas maritim • Integrasi tata ruang laut dan darat • Kepastian pemanfaatan ruang untuk sinergitas program pembangunan • Penataan Kawasan Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan • Penyelesaian Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut Nasional SETJEN, DJPT, DJPB, DJPRL, BRSDM KEBIJAKAN 3 : Pembangunan kelautan berbasis kewilayahan 20 MISI 2 : Keberlanjutan (Sustainability) KEBIJAKAN POKOK Rancangan Teknokratik Renstra KKP 2020-2024
- 21. STRATEGI LANGKAH OPERASIONAL DALAM PRORAM DAN KEGIATAN PJ 2 Pengembangan industri kelautan • Biofarmakologi, jasa kelautan, pembangunan SKPT, energi terbarukan • Sentra produksi spesifik berdaya saing regional • Pendayagunaan SKPT sebagai sumber pertumbuhan daerah berbasis perikanan • Peningkatan kontribusi perikanan kelautan dalam pertumbuhan ekonomi wilayah DJPRL, DJPDS, BRSDM 3 Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil termasuk pulau- pulau kecil terluar • Investasi PPK & PPKT • Promosi dan investasi pemanfaatan pulau-pulau kecil • Sertifikasi hak atas tanah pulau kecil/terluar • Penyediaan infrastruktur di PPK/T • Penatausahaan izin pemanfaatan PPK dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing • Rekomendasi pemanfaatan PPK dengan luas di bawah 100 KM2 • Penyusunan regulasi terkait pengelolaan PPK/T KEBIJAKAN 3 : Pembangunan kelautan berbasis kewilayahan 21 MISI 2 : Keberlanjutan (Sustainability) KEBIJAKAN POKOK Rancangan Teknokratik Renstra KKP 2020-2024
- 22. STRATEGI LANGKAH OPERASIONAL DALAM PRORAM DAN KEGIATAN PJ 4 Pengembangan Jasa Kelautan • Usaha garam, jasa kelautan • Pengembangan usaha garam rakyat (fasilitasi lahan garam, pembangunan sarana niaga garam, revitalisasi Gudang garam rakyat) • Pengembangan Kawasan Ekonomi Garam DJPRL, DJPDS, BRSDM 5 Mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim • Pengembangan kawasan pesisir tangguh • Sistem peringatan dini kebencanaan wilayah perisir laut • Penangangan kerusakan ekosistem padang lamun dan ekosistem mangrove • Pembangunan pusat pembelajaran rehabilitasi ekosistem pesisir (PPREP) • Pembangunan struktur(hard dan soft) untuk rehabilitasi dan adaptasi perubahan iklim • Kampanye bencana dan perubahan iklim DJPRL KEBIJAKAN 3 : Pembangunan kelautan berbasis kewilayahan 22 MISI 2 : Keberlanjutan (Sustainability) KEBIJAKAN POKOK Rancangan Teknokratik Renstra KKP 2020-2024
- 23. STRATEGI LANGKAH OPERASIONAL DALAM PRORAM DAN KEGIATAN PJ 6 Penanganan sampah laut & pencemaran laut • Pengurangan sampah plastik • Pengembangan inovasi teknologi dalam pengelolaan sampah laut • Pengembangan indikator OHI • Sosialisasi penyadaran masyarakat (Gita laut) • Gita Laut (Gerakan bersih pantai dan laut, sekolah pantai, jambore pesisir) • Penyadaran dampak oil spill, logam berat, acidifikasi, peningkatan nitrogen, dampak tailling • Penanganan oil spill • Penyusunan NSKP/Permen Oil Spill • Tuntutan ganti rugi terkait oil spill • Penanganan dumping (penyediaan lokasi, SOP, analisis dampak) • Penanganan hukum dan NSPK/permen pengelolaan sampah • Kerjasama nasional/internasional penanganan marine debris • Fasilitasi pengolahan sampah plastik yang masuk ke laut, ocean bound plastik dan ghost gear DJPRL KEBIJAKAN 3 : Pembangunan kelautan berbasis kewilayahan 23 MISI 2 : Keberlanjutan (Sustainability) KEBIJAKAN POKOK Rancangan Teknokratik Renstra KKP 2020-2024
- 24. STRATEGI LANGKAH OPERASIONAL DALAM PRORAM DAN KEGIATAN PJ 7 Pengembangan wisata bahari dan pengelolaan BMKT • Restorasi pembangunan Pulau Lumpur Sidoarjo (Pulau Lusi) • Pengelolaan Wisata Bahari berbasis masyarakat • Pengelolaan BMKT (operasional warehouse BMKT, survei BMKT, Pemanfaatan dan Proses Penyelesaian Status BMKT, penyusunan NSPK BMKT) • Pemanfaatan anjungan lepas pantai pasca produksi DJPRL KEBIJAKAN 3 : Pembangunan kelautan berbasis kewilayahan 24 MISI 2 : Keberlanjutan (Sustainability) KEBIJAKAN POKOK Rancangan Teknokratik Renstra KKP 2020-2024
- 25. STRATEGI LANGKAH OPERASIONAL DALAM PRORAM DAN KEGIATAN PJ 1 Perlindungan dan pemberdayaa n • Restrukturisasi Bantuan Pemerintah • Perluasan akses masyarakat terhadap iptek dan informasi • Asuransi nelayan dan usaha pembudidayaan ikan • Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan dan Pembudidaya Ikan • Fasilitasi bantuan paceklik/bencana alam • Penguatan sosial budidaya masyarakat adat • Identifikasi dan pemetaan wilayah masyarakat hukum adat, lokal dan trasdisional • Fasilitasi dan penguatan pranata adat di pesisir dan pulau- pulau kecil • Perlindungan dan pelestarian situs adat di wilayah pesisir dan PPK • Pemberdayaan dan penetapan wilayah kelola masyarakat hokum adat • Fasilitasi perizinan masyarakat lokal DJPT, DJPB, DJPDS, DJPRL KEBIJAKAN 1 : Peningkatan kesejahteraan stakeholders KP 25 MISI 3 : Kesejahteraan (Prosperity) KEBIJAKAN POKOK Rancangan Teknokratik Renstra KKP 2020-2024
- 26. No STRATEGI LANGKAH OPERASIONAL DALAM PRORAM DAN KEGIATAN PJ 1 Imlementasi SDGs (Goal 14) • Mencegah dan mengurangi semua pencemaran laut • Mengelola dan melindungi ekosistem Laut • Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut • Menghentikan penangkapan ikan yang berlebih/ aktivitas Ilegal fishing • Melestarikan wilayah pesisir dan laut • Melarang bentuk-bentuk subsidi yang mengakibatkan destructive fishing dan penangkapan ikan ilegal • Meningkatkan manfaat ekonomi dalam pembangunan sumber daya laut dan pesisir DJPT, DJPB, DJPRL, DJPSDKP, BRSDM 2 Menerapkan pembangunan rendah karbon • Penggunaan energi terbarukan • Penanganan sampah • Moratorium konversi mangrove • Rehabilitasi ekosistem mangrove dan lamun • Pembangunan Pusat Pembelajaran Rehabilitasi Ekosistem Pesisir (PPREP), bekerjasama dengan CSR lain • Penanganan kerusakan ekosistem padang lamun dan ekosistem mangrove PRL 26 03 : Pembangunan Berkelanjutan KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN Rancangan Teknokratik Renstra KKP 2020-2024
- 27. Rencana Kerja Program Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020 27
- 28. Non Operasional 395.472.100.0 00 (78%) Operasional 112.337.923.000 (22%) PAGU INDIKATIF DITJEN PRL TA.2020 TOTAL PAGU = Rp. 507.850.023.000 Prioritas Nasional 336.224.600. 000 (85%) Prioritas Bidang 13.118.500.000 (3%) Dukungan Manajemen 46.129.000.000 (12%) Non Operasional 28
- 29. No Kegiatan 2019 Indikatif 2020 PN PB Dukungan Manageme n 001 002 Jumlah 1 Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut 38.286.877 93.300.000 - 1.300.000 - 1.180.000 95.780.000 2 Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan 155.589.137 130.735.200 5.958.500 1.300.000 - 1.700.000 139.693.700 3 Pendayagunaan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil 83.299.399 83.189.400 7.160.000 1.300.000 - 1.750.000 93.399.400 4 Perencanaan Ruang Laut 16.249.056 29.000.000 - 1.300.000 - 1.150.000 31.450.000 5 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DJPRL 142.825.293 - - 40.929.000 84.337.923 22.260.000 147.526.923 JUMLAH 436.249.762 336.224.600 13.118.500 46.129.000 84.337.923 28.040.000 507.850.023 Alokasi Pagu Indikatif 2020 per-Kegiatan 29
- 30. No IKU PROGRAM Target 2020 1. Jumlah luas kawasan konservasi (juta Ha) 22,7 2. Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (juta Ha) 10 3. Jumlah keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis) 6 4. Jumlah produksi garam (juta ton) 3 5. Nilai Tukar Petambak Garam (indeks) 102,75 6. Kawasan yang dibangun sarana prasarana Wisata Bahari dan BMKT (kawasan) 7 7. Jumlah Jasa Kelautan yang dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam) 4 8. Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali (Kawasan) 36 9. Jumlah pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan dimanfaatkan (pulau) 22 10. Jumlah masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan pulau-pulau Kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungan (komunitas) 5 11. Tingkat Kemandirian SKPT tanggung jawab Ditjen PRL (level) 4 12. Jumlah lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi dan/atau masterplan dan bisnisplan, rencana aksi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan (kawasan) 47 USULAN TARGET KINERJA RENJA TAHUN 2020 30
- 31. RANCANGAN KEGIATAN PRIORITAS DITJEN PRL TA.2020 15 Sertifikasi Hak atas Tanah di Pulau-pulau kecil/Terluar Pulau 4 7 Rencana Zonasi Dokumen 7 Dermaga / Jetty Apung Unit 16 Rehabilitasi kawasan/Struktur Hybrid Kawasan 32 PUGaR Kab/Kot a Revitalisasi Gudang Garam Rakyat & sarpras kawasan garam 74 Unit 4 Pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu Kawasan 8 Gerakan Cinta Laut (GITA LAUT) Lokasi 20 Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) Kelompok 600 Ha Integrasi Pegaraman 31
- 32. Dana Alokasi Khusus Bidang Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020 32
- 33. 1). Tambat Kapal/Perahu 2). Revitalisasi Sarpras PPK (Desalinasi) USULAN MENU DAK DITJEN PRL Tahun 2020 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Di Pulau-pulau Kecil dan Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Sarana dan Prasarana Usaha Garam Rakyat 1). Rehabilitasi/Pembangunan Kantor Pengelola 2). Pondok Jaga 3). Sarana Prasarana Kantor Pengelola Kawasan Konservasi 4). Alat Komunikasi Lapangan 5). Alat Selam 6). Sarana pemeliharaan dan atau pengembangbiakan biota langka 1). Gudang Garam Nasional 2). Rumah Tunnel Garam 3). Lahan Garam Teringerasi 8 – 15 ha (Geomembran) 4). Revitalisasi Gudang Garam <100 ton Menu Kegiatan Sub Menu 1 2 Penyediaan Sarana dan Prasarana di Pulau- Pulau Kecil Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi
- 34. MENU DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DITJEN PRL No Menu Kegiatan Sub Menu Tahun 2019 Tahun 2020 1 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Di Pulau-pulau Kecil dan Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi 1). Kantor Pengelola 2). Pondok Jaga 3). Sarana Prasarana Kantor Pengelola Kawasan Konservasi (Multimudia Set, Projector & Screen, computer, printer, Pesawat telpon, lamari, papan tulis, kamera, Meubelair) 4). Alat Komunikasi Lapangan 5). Alat Selam 6). Sarana pemeliharaan dan atau pengembangbiakan biota langka 1). Rehabilitasi/Pembangunan Kantor Pengelola 2). Pondok Jaga 3). Sarana Prasarana Kantor Pengelola Kawasan Konservasi (Multimudia Set, Projector & Screen, computer, printer, Pesawat telpon, lamari, papan tulis, kamera, Meubelair) 4). Alat Komunikasi Lapangan 5). Alat Selam 6). Sarana pemeliharaan dan atau pengembangbiakan biota langka b. Penyediaan Sarana dan Prasarana di Pulau-Pulau Kecil 1). Tambat Kapal/Perahu 1). Tambat Kapal/Perahu 2). Revitalisasi Sarpras PPK (Dermaga apung & Desalinasi) 2 Sarana dan Prasarana Usaha Garam Rakyat 1). Gudang Garam Nasional (kapasitas 1000 ton dilengkapi dengan konveyor & jembatan timbang) 2) Rumah Tunnel Garam 3). Tambak Garam Super Intensif (Metode Bestekin) 1). Gudang Garam Nasional (kapasitas 1000 ton dilengkapi dengan konveyor & jembatan timbang) 2) Rumah Tunnel Garam 3). Lahan Garam Teringerasi 8 – 15 ha (Geomembran) 4) Revitalisasi Gudang Garam <100 ton 34
- 35. HARGA SATUAN MENU DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) 2020 DITJEN PRL NO MENU KEGIATAN SUB MENU 1 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Di Pulau-pulau Kecil dan Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi Kantor Pengelola Pondok Jaga Sarana Prasarana Kantor Pengelola Kawasan Konservasi (Multimudia Set, Projector & Screen, computer, printer, Pesawat telpon, lamari, papan tulis, kamera, Meubelair) Alat Komunikasi Lapangan (HT) Alat Selam Sarana pemeliharaan dan atau pengembangbiakan biota langka b. Penyediaan Sarana dan Prasarana di Pulau-Pulau Kecil Tambatan Perahu di PPK 2 Sarana dan Prasarana Usaha Garam Rakyat Gudang Garam (kapasitas 1000 ton dilengkapi dengan jembatan timbang dan conveyor) Rumah tunnel garam Integrasi Lahan (Geomembran) 35
- 36. TERIMA KASIH Bagian Program Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Gd. Mina Bahari III lantai 11 Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10110 36
- 37. Lampiran 37
- 38. DIREKTORAT KKHL NO OUTPUT INDIKATOR TARGET Anggaran (Rp.000) 1 Kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil baru (nasional dan daerah) yang ditetapkan Luasan Kawasan Konservasi baru 700.000 Juta Ha 4.000.000 2 Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional Kawasan konservasi yang operasional (kumulatif) 10 Juta Ha 45.000.000 3 Kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan Luas kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan (kumulatif) 10 Juta Ha 15.000.000 4 Keanekaragaman hayati perairan terancam punah yang dilindungi dan/atau dilestarikan Jumlah keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dan/atau dilestarikan (jenis) 6 Jenis 8.500.000 5 Keanekaragaman Hayati perairan yang dikelola pemanfaatannya secara berkelanjutan Jumlah keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan (jenis) 5 Jenis 9.000.000 6 Jejaring, Kemitraan/Kerjasama, dan Konvensi Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut Konvensi dan Kerjasama Konservasi yang mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut 5 Kerjasama 6.000.000 Jejaring dan Kemitraan Konservasi yang mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut (Kelompok) 20 Kelompok 4.000.000 7 Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Kepulauan Mentawai Yang Mandiri Tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kepulauan Mentawai 4 Tingkat Kemandirian 1.800.000 38
- 39. DIREKTORAT JASA KELAUTAN NO OUTPUT INDIKATOR TARGET Anggaran (Rp.000) 1 Kawasan yang dibangun sarana prasarana Wisata Bahari dan BMKT Jumlah Kawasan yang dibangun sarana prasarana Wisata Bahari 5 Kawasan 7.000.000 Jumlah kawasan BMKT yang teridentifikasi dan terkelola 2 Kawasan 3.000.000 2 Lahan garam yang difasilitasi Jumlah lahan garam yang difasilitasi 600 Ha 75.000.000 3 Pembangunan Sarana Niaga Garam Rakyat Jumlah sarana niaga garam rakyat yang direvitalisasi 70 Unit 20.200.000 Jumlah sarana di kawasan garam terpadu yang dibangun 4 Unit 20.860.000 4 Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Kep.Talaud yang Mandiri Tingkat Kemandirian SKPT Kab. Kep. Talaud 4 Tingkat Kemandirian 1.675.000 5 Fasilitasi pengelolaan reklamasi Jumlah kawasan yang terfasilitasi pengelolaan reklamasinya 4 Lokasi 1.908.500 6 Pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk bangunan dan instalasi di laut Jumlah dokumen pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk bangunan dan instalasi di laut 5 Dokumen 1.550.000 7 Pengelolaan Biofarmakologi Jumlah unit bisnis biofarmakologi yang dibangun 2 Unit 3.000.000 8 Fasilitasi Perizinan Prairan Jumlah kawasan yang terfasilitasi perizinan pengelolaan perairan 5 Lokasi 2.500.000 39
- 40. DIREKTORAT PPPK NO OUTPUT INDIKATOR TARGET Anggaran (Rp.000) 1 Pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersedia infrastruktur kelautan dan perikanan Jumlah Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarananya 7 Kawasan 35.619.400 2 Kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim Jumlah Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Meningkat Ketangguhannya Terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan) 12 Kawasan 20.000.000 3 Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Morotai yang mandiri Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Kepulauan Morotai 4 Tingkat Kemandirian 2.070.000 4 Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya Jumlah komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya (kumulatif) 5 Komunitas 3.500.000 5 Kawasan di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi 16 Lokasi 20.000.000 6 Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran 8 Kawasan 5.500.000 7 Pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar yang dimanfaatkan Jumlah pulau-pulau kecil/terluar yang memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah (HAT) dan/ atau difasilitasi pemanfaatannya 15 Pulau 3.660.000 40
- 41. DIREKTORAT PRL NO OUTPUT INDIKATOR TARGET Anggaran (Rp.000) 1 Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen rencana zonasi dan rencana aksi pengelolaan ruang laut Jumlah perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan Laut dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut 6 Perairan Laut 6.400.000 2 Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki rencana zonasi dan rencana aksi pengelolaan ruang laut yang ditetapkan melalui peraturan perundangan Jumlah KSN dan KSNT yang Memiliki Rencana Zonasi dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut yang ditetapkan Melalui Peraturan Perundangan (Kawasan) 28 Kawasan 11.600.000 3 Pengendalian Pemanfaatan Ruang laut Jumlah perizinan lokasi di wilayah perairan pesisir dan laut 10 Lokasi 3.000.000 Jumlah lokasi yang dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang laut di pusat dan daerah 12 Lokasi 3.000.000 4 Provinsi yang memiliki dokumen penyelenggaraan rencana zonasi Jumlah Propinsi yang memiliki dokumen monitoring evaluasi/kajian peninjauan kembali/peraturan turunan Peraturan Daerah Rencana Zonasi WP3K 13 Provinsi 3.000.000 5 Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya yang mandiri Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Maluku Barat Daya (Moa) 4 Tingkat Kemandirian 2.000.000 41
Editor's Notes
- #8: Rincian bantuan wisata bahari antara lain: alat selam dan snorkling, perahu wisata, Pondok Informasi Bahari/Landmark/Papan Informasi/Pondok Wisata/Menara Pandang/Sarana Bermain