More Related Content
What's hot (15)
Similar to Bab 15 (20)
More from jeanrudolf (11)
Recently uploaded (20)
Bab 15
- 2. NAMA: JEAN CALVIN RUDOLF BAB 15 KUIS 15 Hukum lingkungan dalam bahasa asing adalah Milieurecht (Belanda), environment Law(Inggris), Umwelrecht (Jerman). Pada tanggal 11 maret 1982 telah diberlakukan undang undang nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, di singkat dengan UULH dan disempurnakan dengan UUPLH, tanggal 19 September 1997. Menurut penjelasan UULH, istilah lingkungan hidup dan lingkungan dipakai dalam pengertian yang sama. Lingkungan hidup bedasarkan pasal 1 angka 1 UULH-UUPLH adalah: kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain. Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Para Ahli: 1. S. J. McNaughton dan Larry L. Wolf Lingkungan hidup adalah semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme. 2. Prof. Dr. Ir. Otto Soemarwoto Lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. 3. Prof. Dr. St. Munadjat Danusaputro, SH Lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dalam jasad hidup lainnya. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN Hukum lingkungan indonesia telah mulai berkembang semenjak zaman penjajahan Pemerintahan Hindia Belanda, tetapi Hukum lingkungan pada masa itu bersifat atau berorientasikan pemakaian. Hukum lingkungan Indonesia Kemudian berubah sifatnya menjadi hukum yang berorientasikan tidak saja pada pemakaian, tetapi juga pada perlindungan. Perubahan ini tidak terlepas dari pengaruh lahirnya hukum lingkungan internasional modern, yang d tandai dengan lahirnya Deklarasi Stockhom 1972.
- 3. Lahirnya Deklarasi Stockhom 1972 sangat mempengaruhi perkembangan hukum lingkungan modern indonesia. Hal ini terbuki dengan dimasukkannya masalah pengelolaan lingkungan hidup dalam GBHN 1973-1978 untuk pertama kalinya. 1. Pengaturan Lingkungan pada masa UUKPLH UUKPLH diundangkan pada tanggal 11 Maret 1982. Undang Undang ini merupakan ketentuan payung (umbrella act) bagi perlindungan lingkungan. Konsekuensinya, UUKPLH tidak memuat aturan-aturan detail tentang penanganan suatu persoalan hukum lingkungan. UUKPLH hanya memuat aturan hukum tentang pengelolaan lingkungan hidup. 2. Dari Undang-Undang No.4 tahun 1982 ke Undang-Undang 23 Tahun 1997 Sebagai tanda kepatuhan indonesia kepada norma hukum internasional, pemerintah mengundangkan Undang-Undang No.4 tahu 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Hidup (UUKPPLH). Dalam kurun waktu 15 tahun masa berlakunya, UUKPPLH mengalami banyak kendala dalam penegakan hukum. Diantara kendala tersebut adalah kendala regulatif, institusional, dan politis. Atas beberapa kendala tersebut pemerintah mengundang-undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) untuk menggantikan UUKPLH. UUPLH berlaku pada saat di undangkan 19 september 1997. 3. Keharusan penyempurnaan UUPLH Walaupun umurnya masih lima belas tahun, UUPLH kelihatannya sudah harus diubah atau disempurnakan. Sejalan dengan Undang-Undang No.22 tahun 1999 yang di ganti dengan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan adanya keinginan komunitas lingkungan hidup di DPR RI, pemerintah kususnya Mentri Negara Lingkungan Hidup, perguruan tinggi dan LSM untuk mengundang-undangkan tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam (UUPSDA). PERLINDUNGAN HUKUM DALAM MENGELOLA LINGKUNGAN 1. Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Bedasarkan Pasal 5 ayat (1) UULH-UULPH hak ini dimiliki setiap orang, yaitu orang seorang, kelompok orang, atau badan hukum. Walaupun demikian, di samping mempunyai hak, menurut pasal 5 ayat (2) UULH setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya. Penuangan hak perseorangan berupa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak merupakan hak asasi pada tingkat Undang-Undang Dasar tetapi hanya hak biasa pada Tingkat Undang-Undang. 2. Hak Untuk Berperan Serta dalam rangka Pengelolaan Lingkungan Hidup Hak ini terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) UULH, berdampingan dengan kewajiban setiap orang untuk berperanserta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, mencakup tahap perencanaan maupun tahap tahap pelaksanaan dan penilaian. Hakekat sebenarnya dari hak berperanserta adalah dalam prosedur pengambilan keputusan tata usaha negara, khususnya tentang izin lingkungan. PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
- 4. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan digolongkan kepada: a. Sengketa Hukum Administratif b. Sengketa Hukum Pidana c. Sengketa Hukum Perdata d. Sengketa Hukum Internasional A. Class Action Istilah Class Action (CA) atau disebut pula dengan actio popularis diartikan dalam bahasa Indonesia secara beragan di sebut dengan gugatan perwakilan, gugatan kelompok atau ada juga yang menyebutkan gugatan berwakil. B. Peraturan Mahkamah Agung/PERMA No 1 tahun 2002 Memuat beberapa prinsip yaitu: 1. Persyaratan jumlah anggota kelompok (prinsip numerosity) Perma ini tidak menetapkan kriteria tentang berapa jumlah paling sedikit supaya disebut gugatan class action. 2. Prinsip kesamaan fakta, Hukum dan Tipikalis Prinsip ini merupakan karakter khusus dari class action yang di sebut commonality. Harus adanya kesamaan masalah, dasar hukum, kesamaan tuntutan dari para korban dan pembelaan yang dilakukan oleh tergugat. 3. Prinsip Kelayakan Mewakili (Adequancy of Representation) Perma menentukan bahwa wakil kelompok haruslah memiliki sifat: kejujuran, kesungguhan, kemampuan, pendidikan dan status sebagai wakil kelompok 4. Formal Gugatan Adanya fakta yang mendasari gugatan(posita) dan inventarisasi tuntutan (petitum) 5. Posita Gugatan Mekanisme beracara biasanya di haruskan supaya berisikan data atau identifikasi fakta-fakta atau peristiwa yang jelas. 6. Identitas Penggugat Identitas diharuskan bagi wakil kelompok secara lengkap dan jelas 7. Surat Kuasa Dalam perma ini tidak diisyaratkan surat kuasa khusus 8. Penetapan tentang sah atau tidak Gugatan Perwakilan Pada awal pemeriksaan di persidangan pengadilan secara wajib memeriksa mengenai kriteria gugatan perwakilan 9. Prinsip Pemberitahuan kepada Anggota Kelompok Apabila hakim telah menyatakan sah mengenai gugatan perwakilan, maka setelah itu hakim segera memerintahkan penggugat untuk mengajuan usulan model pembritahuan kepada kelompoknya. Dengan cara: langsung, media cetak, media elektronik, pengumuman di kantor pemerintah. 10. Pernyataan opt out dan opt in Opt out yaitu yang menyatakan dirinya secara tegas keluar dari keanggotaan kelompok. Opt in yaitu yang menyatakan dirinya secara tegas masuk dari keanggotaan kelompok. 11. Konsekuensi Putusan terhadap Pernyataan keluar Konsekuensi putusan class action tidak mengikat para anggota yang keluar (pasal 8 ayat 2). Artinya yang mengajukan pernyataan keluar lepas dari tanggung awab gugatan secara penuh. 12. Putusan Hakim
- 5. Dalam pasal 19 putusan hakim mengabulkan gugatan secara class action berisi: jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi, langkah langkah yang wajib di tempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian. C. Legal Standing Istilah legal standing disebut juga dengan standing, ius standi, persona standi. Bila di Indonesiakan menjadi hak gugat atau adapula yang menyebutnya dengan kedudukan gugat, sementara UUPLH 1997 dalam pasal di atas menyebutnya dengan hak mengajukan Gugatan D. Citizien Standing/Citizien Law Suit Citizien Standing/Citizien Law Suit adalah hak gugat yang menyangkut masyarakat, LSM, Warga Negara, atau orang perorangan. PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ADMINISTRASI TATA RUANG, ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL), PERIZINAN, SANKSI. 1. TATA RUANG Dalam mengelola lingkungan, perlu adanya sistem keterpaduan, yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendaliannya. Dasar hukum penataan ruang di Indonesia di mulai dari landasan konstitusi pasal 33 ayat (3) uud 1945 yang mengatur kekuasaan negara atas semua sumber daya alam yang dimaksudkan untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian UU No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa pengelolaan lingkungan berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan, yang serasi dan seimbang, untuk menunjang pembangunan berkelanjutan. Pasal 9 UUPLH 1997 menetapkan bahwa salah satu pokok kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan adalah aspek Tata Ruang. 2. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) AMDAL dipergunakan dengan beberapa istilah asing, yakni Environmental Impact Analysis, Environmental Impact Assesment, atau Environmental Assesment dan Statement. Prof Otto Soemarto menggunakan istilah tersebut dengan Analisis Dampak Lingkungan dan berkenaan dengan itu tetapi dalam tekanan lain dengan Analisis Manfaat dan Resiko Lingkungan (AMRIL). Prof.St. Munadjat Danusaputro mengistilahkannya dengan Pernyataan Dampak Lingkugan sebagai terjemahan dari Environmental Impact Statement. Jenis jenis AMDAL: a. AMDAL secara tunggal AMDAL ini dilakukan terhadap satu jenis usaha atau kegiatan. Karena kegiatannya bersifat tunggal, maka kewenangan pembinaanya berada di bawah satu instansi yang membidangi usaha atau kegiatan tersebut. b. AMDAL sektor AMDAL ini dapat juga disebut dengan AMDAL sektoral, karena kebijakan tentang penetapan kewajiban amdalnya ditetapkan oleh Mentri sektoral. Pasal 3 ayat (2) PP Amdal 1999 mengatakan bahwa jenis usaha atau kegiatan yang wajib memiliki amdal ditetapkan Mentri setelah mendengar dan memperhatikan saran dan pendapat Mentri lain atau pimpinan LPMD terkait. Dengan demikian, mengenai kewajiban Amdal atas suatu kegiatan, sifatnya sektoral. c. AMDAL Terpadu atau Amdal Multisektor
- 6. Bedasarkan pasal 2 ayat (3) PP No 27 tahun 1999 (PP Amdal 99), Mentri /Negara Lingkungan Hidup telah mengeluarkan peraturan KEPMEN LH No.Kep- 57/MENLH/12/1995 tentang Amdal Usaha atau Kegiatan Terpadu/ Multisektor. Kriteria terpadu demikian meliputi: a. Proses perencanaan , pengelolaan dan proses produksinya. b. Jenis jenis usaha atau kegiatan yang Amdalnya menjadi kewenangan berbagai instansi teknis yang membidanginya. c. Kegiatan tersebut berada dalam kesatuan hamparan ekosistem. d. Kegiatan tersebut berada di bawah satu pengelola atau lebih. d. AMDAL Regional atau Amdal Kawasan Amdal ini adalah berupa hasil kajian mengenai dampak besar dan penting kegiatan terhadap lingkugan dalam satu kesatuan hamparan ekosistem zona pengembangan wilayah atau kawasan sesuai rencana tata ruang wilayah atau kawasan. Kriterianya meliputi: a. Berbagai kegiatan yang saling terkait antar satu dengan yang lainnya. b. Setiap kegiatan menjadi kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab. c. Kegiatan tersebut dimiliki oleh lebih dari satu badan usaha(pemrakarsa). d. Kegiatan terletak dalam satu zona rencana pengembangan wilayah sesuai RUTR daerah. e. Kegiatan tersebut dapat terletak dalam lebih dari satu kesatuan hamparan ekosistem. 3. PENGELOLAAN PERIZINAN LINGKUNGAN Perizinan di istilahkan dengan license/permit (inggris), vergunning (Belanda). Izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif, dan digunakan sebagai instrumen hukum administrasi untuk mengendalikan prilaku masyarakat. Selain itu fungsi izin adalah represif sebagai instrumen untuk menanggulangi masalah lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Di Indonesia, perizinan lingkungan di berikan oleh instansi-instansi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan, yang di sebut izin sektoral. 揃 Sumber/Dasar hukum Perizinan Lingkungan: a. Hinder Orodinantie (S.1926) b. UUPLH 1997 c. PP No.20 Tahu 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air d. PP No.19 Tahun 1994 jo PP No.12 tahun 1975 tentang pengelolaan limbah B3 揃 Faktor syarat Perizinan a. Faktor Rencana tata ruang b. Faktor pendapat masyarakat c. Faktor pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang (UUPLH 1997 Pasal 9 ayat 1). 4. PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI Sanksi merupakan tindakan hukum(legal action) yang di ambil pejabat tata usaha negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup atas pelanggaran persyaratan lingkungan. UUPLH memungkinkan Gubernur atau Bupati dan atau Walikota melakukan paksaan pemerintah. Misalnya, Pasal 25 UU No. 23 Tahun 1997 memungkinkan Gubernur untuk mengeluarkan paksaan pemerintah untuk mengeluarkan paksaan pemerintah untuk mencegah dan mengakhiri pelanggaran, untuk menanggulangi akibat dan untuk melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan pemulihan
- 7. FORUM 15 KASUS PT GALUH CEMPAKA SEBAGAI KEJAHATAN KORPORASI PT Galuh Cempaka bergerak dalam bidang pertambangan intan, PT tersebut membuang limbah industri ke aliran sungai yang dapat membahayakan bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat sekitar. Menurut data yang didapatkan dari siaran pers WALHI Kalimantan selatan, pencemarn yang dilakukan oleh PT. Galuh Cempaka tersebut mengakibatkan tingkat keasaaman air sungai mencapai ph 2,97. Hal ini sangat bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan, yaitu tingkat ph normal air sungai sebesar 6 hingga 9 ph. Selain itu efek dari penambangan tersebut mengancam ketahanan pangan dikota Banjarbaru. Lumbung padi kota banjarbaru terancam dengan aktivitas penambangan PT Galuh Cempaka. Dampak lingkungan ini juga menuruni fungsi sungai sebagai pengatur tata air, minimal pada tiga sungai di kelurahan palam. Penyebabnya tak lain pengelolaan tambang yang carut marut dimana perencanaan pertambangan tidak mengakomodir kepentingan masyarakat sekitar dan terkesan arogan. Setelah ditelusuri ternyata dokumen AMDAL yang dibuat PT Galuh Cempaka cacat hukum dan pada implementasinya juga tidak dijalankan. Dengan kata lain dokumen amdal hanya sebagai persyaratan administrasi belaka. Dampak langsung yang terjadi adalah penurunan kualitas air yang menyebabkan rusaknya fungsi biologis. Hal ini terlihat dari ikan-ikan yang mati, tidak mengalirnya air secara normal bahkan dua sungai tidak berfungsi. Belum lagi genangan air banjir yang mengakibatkan terendamnya ribuan hektare sawah masyarakat yang berakibat pada keterlambatan panen untuk musim tanam. Jika hal ini terus dibiarkan dapat mengakibatkan penurunan kualitas air yang akan mengancam kepunahan biota air. Sungai yang tidak berfungsi sebagai pengatur tata air akan mengakibatkan krisis yang lebih jauh dan berdampak besar berupa krisis ketahanan pangan yang dapat mengakibatkan krisis ekonomi. Masalah ini dianggap sebagai kejahatan korporasi lingkungan karena sudah jelas melanggar UU yang telah ditatapkan, yaitu UU No 23 Tahun 1997, Tentang pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab VI Pasal 20
- 8. ayat 1 Tanpa suatu keputusan izin, setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup. Kejahatan lingkungan adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang atau kelompok atau Badan hukum yang bersifat merusak dan mencemari lingkungan. Dalam kacamata krimonologi, kejahatan lingkungan memiliki perbedaan dengan kejahatan konvensional. Ciri utama dari kejahatan ini adalah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan (korporasi) dalam menjalankan usahanya. Permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan PT Galuh Cempaka seakan menjadi benalu yang menguras sumber kekayaan alam, dan sekaigus memberikan dampak kerusakan bagi lingkungan yang akhirnya akan memberikan kerugian yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Sumber: http://ajengaf.blogspot.com/2013/11/kasus-pt-galuh-cempaka- sebagai.html?m=1