More Related Content
What's hot (20)
Viewers also liked (8)
Similar to Bab iii dan v (20)
More from Dwyce Munthe (7)
Bab iii dan v
- 1. Internal • Struktur ini melibatkan perangkat organisasi didalam organisasi itu sendiri. • Yang terdiri dari rapat anggota, pengurus, pengawas dan pengelola. Memiliki tujuan agar terjalinnya hubungan perintah dan tanggung jawab. • Sedangkan pengawas hanya memiliki satu arah yaitu bertanggung jawab terhadap rapat anggota, tanpa memberikan perintah pada perangkat organisasi. Eksternal • Struktur ini berhubungan dengan penggabungan koperasi sejenis pada suatu wilayah tertentu. • Penggabungan tersebut membutuhkan pembinaan, pelatihan, kemudahan untuk mendapat modal. • Berkaitan dengan itu, ada koperasi induk, koperasi gabungan, koperasi pusat dan koperasi primer. Modal • Modal koperasi dari : • Anggota • Bukan anggota • Pemerintah • Bank umum koperasi (bankopin) • Hasil usaha Rapat anggota • Merupakan satu kesempatan bagi pengurus untuk melaporkan kepada para anggota tentang kegiatan-kegiatannya selama tahun yang lalu dan bersama-sama menelaah rencana kerja tahun depan untuk meningkatkan kemajuan koperasi. • Kekuasaan tertinggi terletak ditangan keputusan anggota. Rapat diadakan minimal satu kali setahun. • Yang harus dibahas dalam rapat anggota: • Memilih pengurus, badan pemeriksa dan penasihat • Memilih dan menilai pekerjaan pengurus dan pelaksana • Tata cara pelaksanaan anggota mengacu pada UU no. 12 tahun 1967 Rapat pengurus • Sebagai pemegang mandat dari anggota harus melakukan pekerjaannya secara terbuka. Kegiatan yang dijalankan berdasarkan rencana kerja, anggaran, dan biaya yang sudah di tetapkan. Perlu diadakan kan rapat pengurus karena untuk mengambil keputusan guna
- 2. melaksanakan rencana koperasi yang ditetapkan dalam Rapat Tahunan Anggota. Setiap anggota memiliki kesibukan sendiri. Badan pemeriksa • Tujuan : • Memberikan bimbingan kepada pengurus, karyawan keahlian dan keterampilan • Mencegah pemborosan bahan, waktu dan tenaga supaya tercapai efisiensi perusahaan • Menilai hasil kerjasama yang sudah di tetapkan • Mencegah terjadinya penyelewengan • Keberasan administrasi secara menyeluruh. Prosedur pendirian  Pelaksanaan rapat pembentukan koperasi dimana untuk : a) Koperasi primer : didirikan oleh minimal 20 orang dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri/anggota sebagai modal awal b) Koperasi sekunder : didirikan oleh minimal 3 koperasi primer  Rapat dihadiri oleh pejabat setempat yang berwenang sesuai domisili anggota, tujuannya : a) Memberi pengarahan yang berkenan dengan pembentukkan koperasi b) Melihat proses pelaksaaan rapat pembentukkan c) Sebagai narasumber jika ada pertanyaan tentang perkoperasian d) Meneliti isi konsep anggaran dasar yang telah dibuat para pendiri sebelum anggaran dasar diaktakan oleh notaris pembuat akta koperasi  Pendirian koperasi dilakukan dengan akta pendirian koperasi yang telah dibuat oleh notaris  Permohonan akta pendirian koperasi diajukan secara tertulis oleh para pendiri secara bersama – sama atau kuasanya kepada mentri untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum  Jika permohonan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan maka dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya permohonan mentri harus menolak permohonannya secara tertulis disertai alasan  Koperasi memperoleh pengesahan sebagai badan hukum setelah akta pendirian koperasi disahkan oleh mentri (paling lambat 30 hari sejak tanggal permohonan diterima) Faktor yang mempengaruhi  Kesadaran berkoperasi  Pengetahuan dan keterampilan petugas  Modal  Peranan pemerintah
- 3. Usaha pengembangan  Memberikan penyuluhan tentang koperasi agar koperasi semakin berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat  Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus karena pengurus koperasi merupakan penggerak usaha koperasi  Meningkatkan permodalan koperasi Peranan pemerintah  Membina dan mengembangkan koperasi secara terpadu melalui kerjasama antarinstansi  Memberi kesempatan pada koperasi untuk berperan lebih besar dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi  Membentuk koperasi – koperasi pemerintah sebagai patokan bagi koperasi – koperasi lainnya